Ratusan driver ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto membuat aturan yang melindungi para driver ojol.

Pantauan detikSumut, Selasa (20/5/2025), ratusan ojol memadati Jalan Diponegoro tepat di pintu masuk Kantor Gubsu. Mereka terlihat memegang poster yang berisi keluhan dan tuntutan mereka.

Juru Bicara Godam, Agam Zubir, meminta agar Presiden Prabowo Subianto memperhatikan ojol di Indonesia. Salah satunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sehingga ada payung hukum ojol.

"Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar segera memperhatikan ojol, agar mengeluarkan regulasi, berupa Perpu sebagai payung hukum ojol, karena legislator kita tidak mampu membuat aturan, sehingga perlu diintervensi menggunakan Perpu," kata Agam Zubir saat orasi.

Selain itu, mereka juga mendesak agar aplikator menghapuskan program promo. Sebab hal itu disebut membuat mereka selaku driver tidak mendapat pendapatan yang layak.

"Kita meminta agar aplikator menghapus program instan, promo, yang membuat kita tidak mendapatkan pendapatan yang layak," ucapnya.

Hingga saat ini, ratusan driver ojol terus melakukan aksi unjuk rasa. Mereka terlihat menyampaikan tuntutannya secara bergantian.

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Sebanyak 12 anggota Polres Kampar, Riau diperiksa Bid Propam Polda Riau. Belasan polisi diperiksa terkait kaburnya 11 tahanan kasus pencurian dan narkoba.

Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan 12 polisi itu diperiksa sejak 11 tahanan kabur. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," terang Sengka saat ditemui di Mapolda Riau, Kamis (15/5/2025).

Pemeriksaan dilakukan secara internal di Mapolres Kampar. Termasuk mendalami dugaan kelalaian personel piket malam itu.

"Terkait itu (dugaan kelalaian dan lain-lain). Nanti perkembangan kita update lagi," kata Sengka.

Selain memeriksa 12 personel piket, Tim Khusus yang dipimpin Wakapolda Brigjen Polisi Adrianto Jossy juga terus memburu para pelaku. Tercatat sudah dua tahanan ditangkap.

Dua tahanan ditangkap yakni Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap saat pelarian dan ditemukan di Air Tiris, Kampar menuju ke Pekanbaru.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Sebanyak 11 tahanan Polres Kampar, Riau kabur dini hari tadi. Berikut identitas tahanan yang kabur dan tengah diburu tim khusus Polda Riau.

"Tahanan kabur ada 11 odang. Saat ini lagi dikejar tim khusus," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Rabu (14/5/2025).

Anom mengungkap 11 tahanan yang kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan. Seluruhnya kini sedang diburu tim yang dipimpin Wakapolda Brigjen Pol Jossy.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
    

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

MEDAN, iNewsMedan.id - Kabar gembira bagi calon jemaah haji asal Sumatera Utara, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memberikan pelayanan khusus dengan melakukan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji Embarkasi Medan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan keberangkatan ibadah haji 1446 H/ Tahun 2025.

Sebanyak 8.328 calon jemaah haji asal Sumatera Utara yang terbagi dalam 24 kloter akan diberangkatkan melalui Embarkasi Medan. Mereka mulai memasuki Asrama Haji Medan sejak 1 Mei 2025, dan kloter pertama dijadwalkan terbang menuju Madinah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deliserdang, pada 2 Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan petugas imigrasi yang tergabung dalam Satgas Haji Kantor Imigrasi Medan, yang terdiri dari 6 tim. Mereka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti Petugas Pemberangkatan Ibadah Haji Embarkasi Medan (Kementerian Agama), Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, BPJS, Polri, Garuda Indonesia, Karantina, dan Gapura. 

"Sinergi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan dokumen berjalan lancar dan tertib," katanya, Rabu (14/5/2025).

Inovasi pelayanan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji ini memberikan kemudahan signifikan bagi para calon jemaah. Petugas imigrasi siap siaga melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen perjalanan, serta memberikan tanda keluar wilayah Indonesia pada paspor. Setelah itu, petugas juga aktif dalam proses distribusi paspor kepada para jemaah, memastikan setiap orang membawa dan menyimpannya dengan aman. 

"Selain itu, petugas juga memasang stiker clearance pada bus yang mengangkut jemaah dan melakukan pengawasan menyeluruh hingga para jemaah naik ke pesawat," ungkap Uray Avian.

Ibu Siti Aisyah, salah seorang calon jemaah haji, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemudahan ini. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bahagia bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Saya diberangkatkan tanpa harus menunggu lama dalam antrean pemeriksaan keimigrasian seperti penumpang pada umumnya, sebuah kemudahan yang luar biasa. Dengan adanya kemudahan ini, saya bisa fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk. Semoga pengalaman ini menjadi berkah dan inspirasi bagi kita semua," ujarnya penuh haru.

Kepala Kantor Imigrasi Uray Avian juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah. "Selamat menunaikan Ibadah Haji. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan selama di Tanah Suci, kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur, Aamiin. Saya juga mengimbau kepada seluruh jemaah untuk selalu menjaga dan menyimpan dokumen perjalanan yaitu paspor dengan baik selama menjalankan ibadah," pesannya.

Langkah proaktif Imigrasi Medan ini diapresiasi oleh para calon jemaah haji karena memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu, sehingga mereka dapat lebih fokus mempersiapkan diri untuk ibadah di Tanah Suci.

Editor : Jafar Sembiring

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memenuhi undangan KPK terkait koordinasi pencegahan korupsi di daerah. Bobby mengaku membahas pencegahan korupsi hingga penegakan hukum.

"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD," kata Bobby di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

Bobby tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.14 WIB. Rombongan Bobby baru keluar dari KPK sekitar pukul 16.00 WIB. Itu artinya diskusi Bobby dengan pihak KPK berlangsung kurang lebih selama tujuh jam.

Bobby mengaku tidak datang seorang diri saat diskusi potensi korupsi dengan KPK. Dia datang bersama jajaran DPRD Sumut.

"Jadi tadi kami diundang ada delapan daerah, termasuk provinsi dan tujuh kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, delapan daerah," ujar Bobby.

Mantan Wali Kota Medan itu mengaku sejumlah topik potensi korupsi di Sumut dibahas bersama KPK. Isu mulai dari penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu topik yang dibahas.

"Ya yang dibahas penegakan, pencegahan, antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan," katanya.

Bobby menambahkan, pembahasan potensi korupsi di Sumut juga dibahas dari banyak sisi dalam diskusinya dengan KPK hari ini.

"Ya dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan," jelas Bobby.

Terpisah, Tim Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan koordinasi dan supervisi KPK bersama kepala daerah menjadi salah satu upaya KPK dalam mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah. Dia mengatakan hari ini KPK fokus membahas upaya pencegahan korupsi di Sumut.

"Pertemuan ini di antaranya membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah," jelas Budi.

Budi menjelaskan KPK tidak hanya berdiskusi dengan Bobby selaku Gubernur Sumut hari ini. KPK juga mengundang sejumlah anggota DPRD Sumut.

"Pertemuan ini juga dihadiri jajaran DPRD, mengingat keduanya merupakan stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban setiap program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan," pungkas Budi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Video bernarasi diduga anggota DPRD Sumut mencekik leher pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Pihak maskapai Wings Air memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.

Peristiwa ini terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).

Danang menyebutkan MZ dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, MZ justru mendorong dan mencekik pramugari.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.

Terkait hal ini, MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.

"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," lanjutnya.

Lebih lanjut, Danang menegaskan jika pihak Wings Air juga sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat.

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," ucap Danang.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

Video: Viral Kecelakaan Bonceng 3 Lawan Arus Dikira Pelaku Klitih

Video: Viral Kecelakaan Bonceng 3 Lawan Arus Dikira Pelaku Klitih

KOMPAS.com - Nama Nina Wati kembali mencuat setelah ratusan orang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada Selasa (11/2/2025).

Massa yang tergabung dalam Forum Orang Tua Calon Siswa TNI AD mengungkapkan kemarahan mereka atas ketidakhadiran Nina Wati dalam sidang kasus penipuan dan penggelapan yang menjeratnya.

Kasus penipuan

Nina Wati merupakan terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana dari calon siswa TNI AD. Ia disebut telah menjanjikan kelulusan kepada para korban dengan imbalan sejumlah uang. Namun, janji tersebut hanyalah tipu muslihat.

Para korban mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Yang membuat publik geram, Nina Wati telah absen dalam sidang sebanyak 16 kali. Sidang hanya berlangsung melalui Zoom dengan alasan terdakwa sakit dan dirawat di rumah, bukan di rumah sakit.

Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada kongkalikong antara aparat hukum dengan terdakwa.

“Jadi, ini Nina Wati sudah 16 kali sidang tidak pernah hadir. Hanya melalui Zoom, katanya sakit, bukan di rumah sakit melainkan di rumahnya. Hukum yang ada di Sumut sudah mati,” ujar seorang orang tua korban dalam aksi unjuk rasa di DPRD Sumut.

Para demonstran juga menuding aparat kepolisian, TNI, dan kejaksaan bungkam terhadap kasus ini. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan dan memastikan proses hukum berjalan adil.

Tuntutan massa: tangkap dan adili Nina Wati

Dalam aksi tersebut, massa mengajukan empat tuntutan utama:

1. Menegakkan hukum terhadap Nina Wati yang telah melakukan penipuan dengan menggunakan nama oknum TNI AD dan fasilitas TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar.
2. Meminta kebijakan khusus dari TNI AD bagi para calon siswa yang telah dilatih secara militer selama tiga bulan agar bisa tetap bergabung dengan institusi tersebut.
3. Menuntut pengembalian dana yang telah diberikan korban kepada Nina Wati dalam waktu sesingkat-singkatnya.
4. Mendesak DPRD Sumut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Aksi massa sempat memanas dengan ancaman membakar ban jika tidak ada perwakilan DPRD Sumut yang keluar menemui mereka. Akhirnya, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, menemui demonstran dan berjanji akan memproses laporan penipuan tersebut.

“Kami akan pelajari dan memproses kasus ini, termasuk tuntutan pengunjuk rasa,” ujar Ihwan Ritonga.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sumut akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat guna mencari solusi terbaik bagi para korban.

Rekam jejak kejahatan Nina Wati

Bukan kali ini saja Nina Wati terjerat kasus hukum. Ia diketahui telah menjadi calo masuk institusi TNI dan Polri sejak 2014.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, terdapat setidaknya tujuh laporan dari korban berbeda terkait penipuan yang dilakukan oleh Nina Wati.

“Profesinya adalah wiraswasta yang menjanjikan bisa memasukkan siswa ke beberapa institusi. Laporan yang sudah masuk, paling lama sejak 2014,” kata Kombes Sumaryono pada Maret 2024.

Tak hanya kasus penipuan masuk institusi militer, Nina Wati juga pernah terlibat dalam aksi kriminal lainnya.

Pada 2020, ia diduga memerintahkan seorang preman bertato bernama Kamiso untuk menembak seorang polisi, Aiptu Robin Silaban. Insiden itu terjadi di Doorsmer KD & RS Jalan Gagak Hitam, Medan.

Kapolrestabes Medan saat itu, Riko Sunarko, mengungkapkan bahwa Kamiso nyaris menembak kepala Aiptu Robin, tetapi senjatanya macet.

“Setelah menembak korban di bagian rusuk kiri, pelaku masih mengincar kepala korban. Namun, senjata api tersebut macet sehingga tidak meledak,” ujar Riko dalam konferensi pers pada 3 November 2020.

Penipuan Nina Wati mencapai puluhan miliar rupiah

Kasus penipuan yang melibatkan Nina Wati tidak hanya merugikan satu atau dua orang, tetapi telah menelan korban hingga kerugian puluhan miliar rupiah.

Salah satu korban, Jumiati, seorang warga Batubara, mengaku kehilangan Rp600 juta setelah dijanjikan bahwa anaknya akan diterima menjadi prajurit TNI.

“Saya ditipu Rp600 juta. Itu uangnya saya berikan cash di rumahnya di Percut, tapi tidak ada surat jaminan,” ujar Jumiati dengan nada geram.

Ia semula percaya bahwa jika anaknya tidak lulus, uang tersebut akan dikembalikan. Namun, kenyataannya, anaknya gagal masuk TNI dan uang yang diberikan tak pernah dikembalikan.

Kuasa hukum para korban, Dewi Latuperissa, telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Komisi 1 DPR RI. Ia berharap agar para petinggi negara ini segera turun tangan menangani kasus ini.

Dengan desakan dari berbagai pihak, kini publik menanti apakah Nina Wati akhirnya akan menghadapi proses hukum yang seharusnya atau tetap “kebal” seperti yang diduga banyak orang.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nina Wati Dikenal Sakti, 16 Kali Absen Sidang Penipuan Casis TNI, Perintahkan Preman Tembak Polisi

Berbagai kasus kriminal terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dalam sepekan ini. Misalnya soal puluhan pemuda yang menyerang dan menjarah salah satu warung hingga personel polisi yang dilaporkan karena 10 tahun tidak membayarkan utang ke tetangganya.

Berikut detikSumut rangkum sejumlah kasus kriminal tersebut:

1. Mahasiswa Serang-Jarah Warung saat Cari Lawan

Satu video yang menunjukkan puluhan pemuda menyerang dan menjarah salah satu warung kelontong di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (16/1/2025) malam.

Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menyebut penyerangan dan penjarahan itu dilakukan 31 pemuda yang sebagiannya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (UHN). Dari total tersebut, sembilan di antaranya telah ditangkap.

"Semuanya kurang lebih ada 31 orang. Kita sementara mengamankan sembilan orang dan semuanya kami tetapkan tersangka dan kami lakukan penahanan sebagai proses penyidikan," kata Gidion saat konferensi pers di Polsek Medan Barat, Senin (20/11).

Gidion membantah isu yang menyebutkan bahwa para pelaku adalah geng motor. Dari total yang diamankan tersebut, tujuh di antaranya merupakan mahasiswa fakultas hukum, sedangkan dua orang lainnya adalah teman para pelaku. Adapun kesembilan pelaku yang ditangkap adalah FN (25), OS (21), SS (20), TS (21), JS (20), RS (22), PIL (19), FS (19), dan RJT (18).

Mantan Kapolres Jakarta Utara itu menyebut saat kejadian para pelaku hendak mencari lawan mereka dari fakultas teknik. Setelah dicari, mereka menemukan dua anak fakultas teknik tengah berada di warung tersebut.

Alhasil, para pelaku memutuskan untuk menyerang warung itu. Akibat ulah pelaku, ada dua karyawan warung yang mengalami luka-luka.

Kanit Reskrim Polsek Medan Barat Iptu Darman Lumban Raja menyebut bahwa penyerangan itu adalah aksi balasan. Sebab, sebelumnya pada Kamis (16/1) sekitar pukul 20.30 WIB, mahasiswa fakultas teknik menyerang tempat tongkrongan mahasiswa fakultas hukum. Sementara aksi penyerangan di warung itu terjadi pada pukul 23.30 WIB.

"Motifnya adalah untuk melakukan serangan balasan terhadap mahasiswa fakultas teknik, yang mana sebelumnya pada Kamis sekira pukul 20.30 WIB, mahasiswa fakultas teknik menyerang warung yang berada di depan kampus yang merupakan tempat tongkrongan fakultas hukum," jelasnya.

Alhasil, mahasiswa fakultas hukum itu berkeliling dan mencari fakultas teknik tersebut. Lalu, saat melintas di Jalan Karya mereka melihat dua mahasiswa fakultas teknik tengah berada di warung tersebut.

2. Pria Tipu Kerabat Rp 100 Juta Modus Bisa Luluskan PPPK

Seorang pria bernama M Hudian Ambril (45) menipu keluarganya sebanyak Rp 100 juta dengan modus bisa meluluskan korban menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini, pelaku telah diamankan petugas kepolisian.

Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi mengatakan peristiwa itu berawal pada 18 Oktober 2024. Saat itu, korban Novia mendaftar ujian seleksi PPPK di Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Lalu, pada akhir bulan Oktober 2024, orang tua korban bertemu dengan pelaku di salah satu warung kopi di Jalan Imam Bonjol, Kisaran.

"Orang tua korban memberitahukan bahwa anaknya mau ikut ujian untuk PPPK untuk Dinas Sosial Asahan," kata Afdhal, Selasa (21/1).

Pada saat itu, pelaku mengaku bisa membantu meluluskan korban menjadi PPPK. Namun, syaratnya, korban harus menyiapkan uang sebanyak Rp 100 juta untuk biaya mengurusnya. Jika tidak lulus, pelaku berjanji akan mengembalikan uang tersebut.

Singkat cerita, korban pun menyerahkan uang Rp 100 juta itu ke pelaku. Untuk lebih meyakinkan korban, pelaku menemani korban ujian seleksi PPPK di Kabupaten Deli Serdang, pada 8 Desember 2024.

Namun, nahas, pada pengumuman kelulusan di tanggal 31 Desember 2024 korban dinyatakan tidak lulus. Merasa kecewa, korban menghubungi pelaku dan meminta uangnya untuk dikembalikan.

Saat itu, pelaku mengaku akan mengembalikan uang tersebut. Namun, nyatanya uang itu tidak kunjung dikembalikan. Pada akhirnya, korban membuat laporan ke Polres Asahan.

Pihak kepolisian pun mencari pelaku dan menangkapnya pada Sabtu (18/1) malam di rumahnya di Dusun IX Desa Gajah, Kecamatan Meranti. Berdasarkan pengakuan pelaku, uang korban itu digunakannya untuk membayar utangnya.

3. Pria Tewas Ditikam Tetangga Usai Cekcok di Warung Tuak

Seorang pria di Kabupaten Samosir, bernama Ronal Triwanito (35) tewas ditikam tetangganya, Dimhot Sitinjak (45). Peristiwa itu berawal saat keduanya cekcok di warung tuak.

Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Edward Sidauruk mengatakan peristiwa itu terjadi di Dusun III Uparongit, Desa Janji Raja, Kecamatan Sitio-tio tadi malam sekira pukul 23.00 WIB. Pihak kepolisian masih mendalami motif pembunuhan ini.

"Sampai saat ini, Satreskrim Polres Samosir masih melakukan pendalaman, namun dapat disampaikan timbulnya dugaan Tindak Pidana Pembunuhan tersebut karena ketersinggungan atau terjadi cekcok mulut," kata Edward, Rabu (22/1).

Edward menyebut peristiwa itu berawal sekira pukul 22.00 WIB. Awalnya terjadi cekcok antara korban dan pelaku di warung tuak itu.

Tidak beberapa lama kemudian, korbannya pergi meninggalkan warung tersebut dan berjalan ke arah rumahnya. Lalu, saat keluar dari dalam warung tuak tersebut, pelaku langsung mengambil pisau di dapur warung dan mengejar korban serta menikamnya berkali-kali.

Setelah menusuk korban, pelaku kembali ke warung itu dan mengembalikan pisau tersebut. Usai menerima informasi itu, pihak kepolisian turun ke lokasi dan melakukan olah TKP. Lalu, petugas menangkap pelaku dan mengamankannya ke kantor polisi.

Baca selengkapnya di halaman berikut...

4. Kesal Diingatkan Terlalu Nurut ke Kerabat, Pria Cekik-Pukul Istri

Seorang pria di Kota Medan bernama Arif (34) ditangkap karena memukul dan mencekik istrinya RA (29). Peristiwa itu diduga dipicu karena pelaku tidak suka saat diingatkan untuk tidak terlalu patuh kepada kerabatnya.

"Kejadian tersebut terjadi ketika pelapor memperingati terlapor untuk tidak selalu mau kalau disuruh-suruh oleh uwaknya, namun terlapor tidak terima atas perkataan pelapor tersebut," kata Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban, Rabu (22/1).

Janton mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Marelan Raya, Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (7/1) sekira pukul 20.30 WIB. Sementara pelaku ditangkap di dekat saah satu swalayan di Kecamatan Medan Marelan pada Selasa (21/1).

Awalnya, korban mengingatkan pelaku untuk tidak selalu patuh dan mau disuruh oleh kerabatnya. Mendengar hal itu, pelaku emosi dan mencekik korban hingga susah bernapas.

Setelah itu, pelaku mendorong korban hingga terbentur ke pintu dan memukulnya sebanyak lima kali menggunakan tangan hingga memar.
Akibat kejadian itu, korban membuat laporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Pihak kepolisian pun menyelidiki peristiwa itu hingga pada akhirnya mengamankan pelaku.

5. 10 Tahun Tak Bayar Utang Rp 58 Juta ke Tetangga, Oknum Polisi Dilaporkan

Oknum polisi berinisial Aipda MHB (43) diduga tidak mengembalikan uang sebanyak Rp 58 juta yang dipinjamnya ke tetangganya di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Alhasil, korban yang merupakan karyawan BUMN, Supianto (51) melaporkan MHB ke polisi.

Plt Kasi Humas Polres Sergai Iptu Zulfan Ahmadi mengatakan peristiwa itu berawal pada 05 Oktober 2015. Saat itu, MHB datang bersama istrinya ke rumah korban di Dusun II, Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul.

"MHB datang bersama dengan istrinya dengan keperluan untuk meminjam uang, dikarenakan terlapor MHB adalah tetangga," kata Iptu Zulfan, Selasa (21/1)

Pada saat itu, kata Zulfan, MHB mengaku meminjam uang untuk keperluan usaha. Saat meminjam, MHB juga memberikan agunan surat tanah sebagai jaminan.

Usai sepakat, korban pun memberikan uang tunai sebanyak Rp 58 juta kepada MHB. Lalu, pada Maret 2018, MHB meminta jaminan surat tanahnya kepada korban dengan alasan pengurusan sertifikat tanah. Padahal, saat itu, MHB belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada korban.

Setelah itu, korban pun terus menagih uangnya kepada MHB, tetapi tidak kunjung dikembalikan. Terakhir kali, utang itu ditagih korban pada Maret 2023.

Atas kejadian itu, korban membuat laporan ke Polres Sergai pada 18 Januari 2025. Zulfan mengatakan pihaknya saat ini tengah menyelidiki laporan itu. Dia mengatakan MHB merupakan personel polisi yang bertugas di Polresta Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo mengatakan Aipda MHB bertugas di Polsek Galang. Selama bertugas, MHB telah berulang kali melanggar kode etik polri.

"Aipda MHB sampai saat ini sudah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin terkait ketidakhadirannya dalam pelaksanaan dinas sebagai anggota kepolisian," kata Raphael, Rabu (22/1).

Raphael menyebut Aipda MHB pernah menjalani sidang disiplin karena tidak masuk dinas selama 12 hari pada September 2024. Hasil sidang, MHB dikenakan sanksi penundaan gaji selama satu tahun.

Setelah itu, MHB kembali melakukan pelanggaran dengan tidak masuk dinas selama 75 hari sejak September-Desember 2024. Terkait hal ini, pihak kepolisian masih akan memanggil Aipda MHB untuk diperiksa.

"Sie Propam Polresta Deli Serdang akan melakukan tindak lanjut pemanggilan kepada Aipda MHB guna dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukannya. Propam Polresta telah melakukan upaya pencarian terhadap Aipda MHB di tempat tinggalnya di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai," pungkasnya.

Video Aksi Koboi Adik Serang Rumah Kakak Bawa Pistol dan Golok

Video Aksi Koboi Adik Serang Rumah Kakak Bawa Pistol dan Golok

Kuasa hukum KPU Sumatera Utara (Sumut), Unoto Dwi Yulianto ditegur Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo gara-gara memaparkan data partisipasi pemilih tanpa membawa bukti. KPU pun diminta melampirkan bukti saat bicara.

Dilansir detikNews, teguran itu disampaikan saat Suhartoyo memimpin sidang perkara 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). Awalnya Unoto memaparkan terkait dalil dari pasangan Cagub-Cawagub Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri, yang menyebut partisipasi pemilih di Sumut rendah.

"Bahwa terkait dengan partisipasi pemilih yang rendah menurut permohonan pemohon, jika saja pemohon lebih fair, lebih jujur dan terbuka, maka berdasarkan fakta dan perbandingan pemilihan serentak tahun 2024 itu 68%, partisipasi pemilihan Pilpres dan Pileg 81%, pemilihan serentak 2020 76% Yang Mulia dan jika dibandingkan dengan Pilgub di tahun 2024 pemilihan Gubernur Jakarta," kata Unoto yang dipotong oleh Suhartoyo.

Asal data partisipasi pemilih 68% tersebut dipertanyakan Suhartoyo. Unoto lantas menjawab jika data itu berasal dari berita.

"Datanya dari mana yang 68%?" tanya Suhartoyo.

"Dari berita," jawab Unoto.

"Berita apa?" tanya Suhartoyo.

"Nanti akan kita susulkan jadi bukti," jawab Unoto.

Suhartoyo lantas mempertanyakan asal usul data tersebut. Unoto mengatakan bukti itu belum diajukan ke MK.

"Belum diajukan?" tanya Suhartoyo.

"Belum," jawab Unoto.

Suhartoyo lalu menegur Unoto karena bicara tanpa bukti di sidang MK. Suhartoyo mengatakan jika hal-hal yang disampaikan di MK harus memiliki bukti.

"Ini pengadilan kalau ngomong harus ada buktinya," tegur Suhartoyo.

"Baik Yang Mulia," jawab Unoto.

"Kok dari berita ini? Beritanya bapak dan beritanya sana?" tanya Suhartoyo.

"Berita pernyataan dari KPU Yang Mulia. KPU RI dari pusat," jawab Unoto.

Unoto mengatakan jika di Sumut ada 108 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan (PSS) dan delapan TPS pemungutan suara lanjutan (PSL). Unoto mengatakan TPS-TPS itu berada di lima kabupaten/kota.

"Di luar dari itu, meskipun nomenklatur-nya susulan atau lanjutan kan tetep bisa dilaksanakan, yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena banjir ada tidak?" tanya Suhartoyo.

"Tidak ada," jawab Unoto.

Unoto membantah dalil pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran TSM. Unoto mengatakan tidak ada keterlibatan penyelenggara pemilu dalam pemenangan pasangan nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya.

"Menurut dalil pemohon di TPS 3 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, daftar hadir pemilih tidak diisi dan ditandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS, sehingga patut diduga jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November bukanlah Pemilu yang sebenarnya, ini dalil pemohon," ujarnya.

"Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan dengan cara memanggil KPPS dari TPS 3 untuk Kelurahan Darat, Medan Baru, dalam klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata KPPS beserta seluruh penyelenggara yang ada di TPS lupa untuk meminta pemilih mengisi daftar hadir," sambungnya.

Anggota KPU Sumatera Utara, Raja Ahab Damanik, menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sumut mengenai tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih. Raja mengatakan petugas KPPS lalu mendatangi para pemilih untuk meminta tanda tangan.

"Kami sudah tindak lanjuti dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk dimintai tanda tangannya. Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pengawas TPS untuk dilaksanakan dan itu sudah disaksikan oleh saksi dari masing-masing paslon dan itu sudah kita lampirkan alat bukti," ujarnya.

Dalam petitumnya, KPU meminta MK menolak permohonan Edy-Hasan. KPU juga meminta MK menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 495 tahun 2024.

"Menetapkan perolehan suara sebagai berikut, paslon 1 sebesar 3.645.611 dan paslon 2 sebesar 2.009.311," tuturnya.

Pihak Cagub-Cawagub Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya turut menepis tudingan Edy Rahmayadi. Pihak Bobby menyatakan tak ada pengerahan ASN ataupun cawe-cawe dari Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni.

"Tidak benar, karena faktanya yang diundang oleh Pj Gubernur Sumatera adalah seluruh Bupati-Wali Kota Sumatera Utara. Kehadiran Bobby hanya memenuhi undangan sama halnya dengan pejabat bupati lainnya di seluruh Sumatera Utara," ujar pengacara tim Bobby-Surya. Bobby sendiri merupakan Wali Kota Medan.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menggugat hasil Pilgub Sumut ke MK. Dalam gugatannya, Edy-Hasan mendalilkan adanya keterlibatan ASN hingga penyelenggara pemilu dalam kemenangan pasangan nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut.

Baca selengkapnya di sini

Video Saling Bongkar Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi soal Bertemu Menteri

Video Saling Bongkar Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi soal Bertemu Menteri

MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno menutup secara resmi Diklat Kaderisasi Pemuda Pancasila yang berlangsung di Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata, Asam Kumbang, Medan, Selasa (14/1/2025). 

Kegiatan yang diadakan selama empat hari, dari 11 hingga 14 Januari 2025, diikuti oleh 189 peserta yang terdiri dari anggota Pemuda Pancasila, badan, lembaga, serta pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Turut hadir dalam penutupan kegiatan ini, Wakil Ketua MPN PP, Bambang Soesatyio serta pengurus MPN lainnya.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara, Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck menyampaikan rasa terima kasih kepada ketua umum MPN PP atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada MPW Pemuda Pancasila Sumut untuk menyelenggarakan Diklat Kaderisasi pertama ini. 

Diklat ini dihadiri oleh 189 peserta yang terdaftar, yang terdiri dari 5 wanita dan 184 pria, dengan 60 peserta yang berhasil mengikuti kegiatan hingga akhir. Ijeck juga menyampaikan apresiasi kepada Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Ferdianto yang telah memberikan fasilitas tempat pelaksanaan diklat, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

"Kami memiliki 18 instruktur yang didatangkan langsung dari MPN. Kami berencana untuk melaksanakan diklat ini secara rutin, minimal dua kali dalam setahun, agar anggota memahami visi dan misi organisasi serta cita-cita Pemuda Pancasila dalam menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan negara," ucap Ijeck.

Melalui diklat ini, Ijeck menekankan pentingnya membentuk kader yang tidak hanya memiliki semangat, tetapi juga integritas dan kemampuan untuk bersaing secara ekonomi dalam masyarakat. 

"Kami ingin menunjukkan bahwa Pemuda Pancasila adalah generasi muda yang siap membela negara dan mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia," tegasnya.

Sebagai bagian dari penutupan, MPW PP Sumut memberikan tiga unit ambulans kepada MPC Kabupaten Bara, MPC Kabupaten Dairi, dan MPC Kabupaten Toba, sebagai wujud kepedulian organisasi terhadap masyarakat.

Semoga dengan kegiatan diklat ini, anggota Pemuda Pancasila semakin percaya diri dan mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Editor : Jafar Sembiring

Atlet-atlet para taekwondo mengusung mimpi besar tampil di Paralimpiade 2028 dengan mengikuti Kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup 2025.

Ajang ini digelar oleh Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila di GOR Ciracas, Jakarta, 10-12 Januari 2025. Turnamen digelar dengan level nasional untuk mencari mutiara terpendam dari cabor taekwondo di Indonesia.

Salah satu atlet dari kontingen Sumatera Utara, Muhammad Fajar Kurniawan, berpendapat ajang seperti Pancasila Cup adalah wadah yang tepat untuk menggali potensi atlet jelang turnamen-turnamen lainnya dengan level yang lebih tinggi.

"Saya ingin membanggakan kedua orang tua dengan prestasi. Insya Allah saya akan terus semangat dalam latihan demi bisa ikut Paralimpiade di Amerika tahun 2028 mendatang," kata Fajar, Jumat (10/1).

Adapun turnamen ini diikuti dua kategori yakni senior untuk mahasiswa dan senior para taekwondo untuk umum. Karenanya, Pancasila Cup diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet anyar termasuk dari komunitas difabel.

"Selama tiga tahun persiapan menuju ke Paralimpiade, tentu saya mengikuti arahan pelatih lebih dulu. Saya akan berlatih sekeras mungkin. Sebelum tumbang masuk rumah sakit saya tidak akan menyerah demi menuju ke sana," ujarnya.

Optimisme juga disampaikan sesama wakil Sumatera Utara, Suryani. Menurutnya, keterbatasan fisik bukan alasan untuk mengebiri mimpi dalam mengharumkan nama bangsa.

"Kejuaraan ini untuk menambah pengalaman dan jam terbang saya sebagai atlet. Harapan saya bisa terus ikut kejuaraan seperti tingkat nasional dan internasional," ucapnya.

"Pesan saya untuk teman-teman difabel, keterbatasan jangan dijadikan alasan. Kita bisa melampaui itu kalau kita percaya. Saya berharap bisa jadi salah satu atlet yang mewakili Indonesia di ASEAN Para Games nanti," sambungnya.

Sementara Ketua Pembina Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila, Reda Manthovani, berharap Taekwondo Pancasila Cup bisa melahirkan atlet-atlet andalan untuk mengharumkan nama Indonesia.

"Harapan saya dengan kejuaraan ini, sebagai Ketua Pembina Taekwondo di Universitas Pancasila, kami ingin mencari bibit atlet dari mahasiswa untuk bisa menambah atlet kita untuk kejuaraan di tingkat nasional dan internasional," kata Reda Manthovani.

"Kami ingin terus mendukung atlet agar bisa tampil di level yang lebih tinggi. Terdekat ada ASEAN Para Games baru kemudian semoga bisa tampil di Paralimpiade," ucapnya menambahkan.

Kejuaraan Taekwondo Pancasila Cup 2025 menjadi wadah calon atlet Indonesia menuju Paralimpiade 2028.

Ajang ini digelar oleh Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila di GOR Ciracas, Jakarta, 10-12 Januari 2025. Turnamen digelar dengan level nasional untuk mencari mutiara terpendam dari cabor taekwondo di Indonesia.

Adapun turnamen ini diikuti dua kategori yakni senior untuk mahasiswa dan senior para taekwondo untuk umum. Karenanya, Pancasila Cup diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet anyar termasuk dari komunitas difabel.

"Harapan saya dengan kejuaraan ini, sebagai Ketua Pembina Taekwondo di Universitas Pancasila, kami ingin mencari bibit atlet dari mahasiswa untuk bisa menambah atlet kita untuk kejuaraan di tingkat nasional dan internasional," kata Ketua Pembina Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila, Reda Manthovani di Jakarta, Jumat (10/1).

Setidaknya ada 70 atlet para taekwondo yang berkompetisi di Pancasila Cup. Panitia membagi dua nomor lomba yaitu Poomsae untuk keindahan seni gerak dan Kyorugi untuk pertarungan.

Ada enam provinsi yang ikut kejuaraan, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Kontingen Sumatera Utara berhasil jadi juara umum pada kategori para taekwondo dengan total 11 medali. Mereka sukses meraih lima emas, satu perak, dan lima perunggu.

"Ini baru pertama kali dipertandingkan. Saya ingin mengenang masa lalu karena berasal dari atlet juga. Saya melihat atlet-atlet Paralimpiade 2024 kemarin di Paris negara lain bagus-bagus dan kita juga harus bisa tampil di sana," ucap Reda.

"Kami ingin terus mendukung atlet agar bisa tampil di level yang lebih tinggi. Terdekat ada ASEAN Para Games baru kemudian semoga bisa tampil di Paralimpiade," ia menambahkan.