Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memenuhi undangan KPK terkait koordinasi pencegahan korupsi di daerah. Bobby mengaku membahas pencegahan korupsi hingga penegakan hukum.

"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD," kata Bobby di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

Bobby tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.14 WIB. Rombongan Bobby baru keluar dari KPK sekitar pukul 16.00 WIB. Itu artinya diskusi Bobby dengan pihak KPK berlangsung kurang lebih selama tujuh jam.

Bobby mengaku tidak datang seorang diri saat diskusi potensi korupsi dengan KPK. Dia datang bersama jajaran DPRD Sumut.

"Jadi tadi kami diundang ada delapan daerah, termasuk provinsi dan tujuh kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, delapan daerah," ujar Bobby.

Mantan Wali Kota Medan itu mengaku sejumlah topik potensi korupsi di Sumut dibahas bersama KPK. Isu mulai dari penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu topik yang dibahas.

"Ya yang dibahas penegakan, pencegahan, antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan," katanya.

Bobby menambahkan, pembahasan potensi korupsi di Sumut juga dibahas dari banyak sisi dalam diskusinya dengan KPK hari ini.

"Ya dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan," jelas Bobby.

Terpisah, Tim Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan koordinasi dan supervisi KPK bersama kepala daerah menjadi salah satu upaya KPK dalam mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah. Dia mengatakan hari ini KPK fokus membahas upaya pencegahan korupsi di Sumut.

"Pertemuan ini di antaranya membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah," jelas Budi.

Budi menjelaskan KPK tidak hanya berdiskusi dengan Bobby selaku Gubernur Sumut hari ini. KPK juga mengundang sejumlah anggota DPRD Sumut.

"Pertemuan ini juga dihadiri jajaran DPRD, mengingat keduanya merupakan stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban setiap program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan," pungkas Budi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wei Shishan melakukan aksi nekat demi liburan di Singapura. Pria 42 tahun asal China itu menyuap petugas di Bandara Singapura usai ditolak masuk.

Wei mengaku bersalah atas dakwaan Undang-undang Pencegahan Korupsi di sana. Cerita awal mula Wei datang hingga menyuap petugas pun terungkap.

Melansir detikTravel, Wei tiba di Singapura pada Agustus tahun lalu. Dia gagal dalam pemindaian pengenalan wajah saat melintasi imigrasi.

Dalam pemeriksaan, dia memberi tahu petugas Imigration & Checkpoints Authority (ICA) atau otoritas imigrasi Singapura dengan mengatakan berada di Singapura untuk tinggal selama 10 hari.

Namun, petugas menemukan pernyataan itu bertentangan dengan kartu kedatangannya. Di kartunya, dia akan melakukan kunjungan selama 29 hari.

Kartu kedatangan sendiri merupakan dokumen yang harus diisi oleh wisatawan asing saat masuk ke Singapura. Kartu itu berisi informasi tentang tujuan kunjungan, durasi tinggal dan alamat tempat tinggal.

Ketidaksesuaian inilah yang jadi persoalan. Wei kemudian dibawa ke ruang tunggu. Di sanalah Wei mencoba menyogok petugas lantaran khawatir tak bosa masuk

Dia mengeluarkan uang senilai SGD 30 atau Rp 370 ribu sebagai 'uang kopi' dari dompetnya. Petugas langsung menolak dan Wei ditangkap.

Hukuman yang berlaku berdasarkan aturan ialah lima tahun dan denda hingga SGD 100.000 atau Rp 1,2 miliar jika menyuap pegawai negeri.

Artikel ini sudah tayang di detikTravel

Video Viral WN China Selipkan Duit di Paspor Biar Dapat Jalur Hijau, Imigrasi: Tak Benar

Video Viral WN China Selipkan Duit di Paspor Biar Dapat Jalur Hijau, Imigrasi: Tak Benar

Dosen Fakultas Hukum Unissula, Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H M.H menyampaikan orasi ilmiah 'Activity on Glasses: Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi' dalam pengukuhannya sebagai guru besar di Kampus Unissula. Activity on glasses merupakan sistem pengawasan yang juga berorientasi pada sistem pembangunan moral masyarakat.

Bambang menegaskan korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena memiliki daya rusak pada ekonomi, politik, pemerintahan dan hukum. Menurutnya, konsep activity on glasses dapat menekan kasus korupsi.

Pasalnya, sistem ini mendorong masyarakat agar mengawasi secara utuh kehidupan dan kinerja para ASN dan penyelenggara negara melalui teknologi digital oleh lembaga pengawas yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat.

"Jika konsep pencegahan tindak pidana korupsi berbasis activity on glasses ini dilaksanakan secara konsisten maka peringkat korupsi akan turun drastis. Sehingga harapan besar menuju bangsa yang adil dan sejahtera lebih mudah terwujud," ungkap Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch periode 2019-2023, kasus korupsi dan tersangka korupsi semakin meningkat. Untuk itu, dibutuhkan konsep yang lebih bermartabat, yaitu mengutamakan pencegahan dibandingkan penindakan.

Bambang menilai dengan konsep activity on glasses, ASN dan penyelenggara negara dapat setiap saat teramati sehingga terbangun tata kelola pemerintahan yang baik. Proses pengawasannya pun dilakukan secara menyeluruh, dimulai sejak calon ASN dan penyelenggara negara berada di level rekruitmen sampai masa pensiun.

Pada prinsipnya, lanjut Bambang, sistem ini bertujuan meletakan ASN dan penyelenggara negara sebagai objek sarana kinerja tata pemerintahan yang dapat diawasi dari berbagai dimensi kehidupan sehingga tidak ada celah melakukan korupsi.

Dalam hal ini, para penyelenggara negara diumpamakan suatu objek yang terdapat di dalam akuarium kaca dan dapat diawasi gerak geriknya baik dari sisi kemampuan ekonomi, pergaulan sosial, kinerja dan lain sebagainya.

Pengawasan tersebut menggunakan instrumen keterbukaan informasi secara digital sehingga masyarakat dapat membandingkan kehidupan nyata seorang ASN dan penyelenggara negara dengan data yang diperolehnya di media digital.

Ketika tidak terjadi kesesuaian data, lanjut Bambang, maka masyarakat bisa melaporkan ke pihak berwajib. ASN dan penyelenggara negara tidak lagi menjadi manusia bebas, namun menjadi pihak yang berorientasi mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu Rektor Unissula Prof. Dr, Gunarto S.H M.H menyampaikan Unissula merupakan universitas swasta di Jawa Tengah dengan jumlah guru besar terbanyak.

"Prof Bambang adalah guru besar ke 20 di Fakultas Hukum, dan guru besar ke 75 di Unissula," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gunarto memuji jejak rekam perjalanan karir Bambang. Menurutnya, Prof Bambang memiliki karier yang mengesankan antara lain Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Masyarakat.

"Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan, Ketua Prodi Magister Kenotariatan, Dekan Fakultas Hukum, dan sejak tahun 2024 dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus YBWSA. Salah satu yayasan besar di Indonesia," imbuhnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain ketua pembina YBWSA, Drs Azhar Combo, guru besar dari Hankuk University Korea Selatan, Prof Im Youngho. Kepala LLDikti Wilayah VI Jateng, Dr Bhimo Widyo Andoko SH MH. Dosen Universitas Jayabaya, Dr Rr Dijan Widijowati SH MH.

Hadir pula pimpinan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Kantor Imigrasi Semarang, Ikatan Notaris Indonesia, Peradi, Ikadin Jateng dan lainnya.

Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara di

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa reformasi tata kelola diperlukan untuk pencegahan korupsi.

“Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara diperkirakan mencapai 30 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Salah satu sumber utama kebocoran APBN adalah korupsi, yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum,” ujarnya dalam acara Penguatan Komitmen Anti Korupsi dan Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) versi 2.0 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Rachmat menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita.

Pemerintah disebut berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong peningkatan efisiensi investasi, penguatan penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya secara akuntabel untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengharapkan kementerian dan lembaga dapat terus berkolaborasi dalam penguatan tata kelola yang baik guna menjawab tantangan besar terkait pencegahan korupsi demi mewujudkan pembangunan transparan dan berkeadilan.

“Presiden Prabowo mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai orkestrator perencanaan pembangunan nasional yang harus mampu memastikan program dan kegiatan di kementerian/lembaga/daerah mempunyai kontribusi signifikan, terukur, dan bersinergi untuk mencegah korupsi dalam setiap tahap pembangunan,” ucap Menteri PPN.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Trisacti Wahyuni menyampaikan bahwa pihaknya telah meraih predikat integritas dalam Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat komitmen antikorupsi melalui inovasi seperti WBS versi 2.0, yang mendukung transparansi pelaporan dengan fitur pelacakan pengaduan dan dashboard digital yang lebih canggih,” ungkap Irtama.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024