Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing mantan pegawainya Febri Diansyah bergabung ke dalam jajaran tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan hal tersebut menjadi hak Febri sebagai seorang pengacara.

"KPK tidak bisa melarang Sdr. HK selaku terdakwa menggunakan jasa siapa pun untuk masuk menjadi tim kuasa hukumnya. Bagi kami, siapa pun yang menjadi penasihat hukum terdakwa tidak menjadi masalah," ujar Tessa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (12/3) malam.

Juru bicara berlatar belakang penyidik ini menjelaskan fokus KPK melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembuktian unsur perkara yang didakwakan kepada Hasto untuk dibawa ke persidangan mulai Jumat (14/3).

Setidaknya terdapat 17 pengacara yang akan mendampingi Hasto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Jumat lusa.

Mereka ialah Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A. Patramijaya, Erna Ratnaningsih dan Johannes Oberlin. L Tobing.

Kemudian Alvon Kurnia Palma, Rasyid Ridho, Duke Arie, Abdul Rohman, Triwiyono Susilo, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala dan Annisa Eka Fitria Ismail.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (belum ditahan) diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya lepas dari status tersangka melalui permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil.

Selebgram Isa Zega resmi ditahan di Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang, setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menerima pelimpahan berkas tahap II dari penyidik. Penahanan dilakukan pada Selasa (11/2/2025) petang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Deddy Agus Oktavianto, mengatakan pihaknya langsung melakukan penahanan setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur.

"Kami lakukan penahanan kepada yang bersangkutan (Isa Zega)," ujar Deddy, dikutip dari detikJatim, Rabu (12/2/2025).

Deddy menambahkan, setelah proses pelimpahan berkas dan penahanan, jaksa akan menyiapkan surat pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk segera disidangkan.

"Setelah tahap 2 ini, kami siapkan dakwaan untuk bisa segera diajukan ke persidangan," pungkasnya.

Masa Tahanan dan Proses Adaptasi

Masa penahanan Isa di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang akan berlangsung sekitar 20 hari sambil menunggu proses penuntutan selesai.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih, menjelaskan bahwa Isa tidak langsung ditempatkan bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya. Sesuai prosedur, ia harus menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) di ruang tahanan khusus.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Proses pengenalan lingkungan ini akan berlangsung selama satu minggu. Jika Isa dapat beradaptasi dengan baik, ia akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu satu minggu. Apabila sudah bisa beradaptasi, maka minggu selanjutnya akan kami turunkan ke kamar yang lain," tambahnya.

Transgender Pertama di Lapas Wanita Malang

Yunengsih mengakui bahwa selama menjabat sebagai Kepala Lapas Wanita Malang, Isa Zega menjadi WBP transgender pertama yang diterima di lapas tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak menimbulkan kendala karena Isa telah mendapatkan legalitas sebagai perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," katanya.

Sebelumnya, Isa ditahan di Sel Wanita Rutan Polda Jatim sejak 23 Januari sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Malang untuk proses lebih lanjut.

Isa Zega ditahan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Bos MS Glow, Shandy Purnamasari. Setelah menjalani pemeriksaan, ia langsung dijebloskan ke tahanan perempuan.

Kasus ini awalnya sempat ditawarkan penyelesaian dengan pendekatan Restorative Justice. Namun, Isa menolak, sehingga polisi memutuskan untuk melanjutkan proses hukum hingga ke tahap penahanan.

Artikel ini telah tayang di detikJatim. Baca selengkapnyadi sini!

Video: Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang

Video: Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang

Selebgram Isa Zega mulai ditahan di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang, Jawa Timur. Dia adalah transgender pertama yang ditahan di lapas wanita di Malang.

Dilansir detikJatim, Rabu (12/2/2025), Kalapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih, mengatakan Isa Zega tidak langsung ditempatkan bersama warga binaan lainnya. Dia juga masih dipisah dengan warga binaan lainnya.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih.

Isa akan dipisah selama 1 minggu. Apabila dapat beradaptasi dengan baik, dia akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

Yunengsih juga mengakui selama dirinya menjabat Kepala Lapas Wanita Malang, Isa Zega menjadi WBP transgender pertama yang diterima di Lapas yang dia pimpin. Sekadar informasi, Yunengsih menjabat Kepala Lapas sejak 2023.

Meski begitu, fakta bahwa Isa merupakan transgender pertama yang masuk ke Lapas Wanita itu menurut Yunengsih tidak menimbulkan masalah. Sebab, Isa telah mendapat legalitas sebagai seorang perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," kata Yunengsih.

Simak lengkapnya di sini.

Simak Video 'Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Francine Widjojo kembali mendesak pencabutan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum, karena dinilai cacat hukum.

"Tidak lelah-lelahnya kami menjelaskan kembali bahwa air bersih dan air minum merupakan dua komoditas berbeda dan tidak bisa dikenakan tarif yang sama," kata Francine di Jakarta, Jumat.

Francine menilai bahwa dalam kenaikan tarif air bersih yang didasari oleh Kepgub 730/2024 tentang air minum cacat hukum.

Ia menuturkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebut bahwa air minum merupakan air yang siap untuk diminum dan memenuhi syarat kesehatan tertentu.

"Pj Gubernur (Teguh Setyabudi) pasti mengetahui kalau PAM Jaya belum sepenuhnya menyalurkan air minum, melainkan air bersih. Oleh karena itu, kenaikan tarif air bersih PAM Jaya menggunakan Kepgub 730/2024 bertentangan dengan peraturan yang berlaku," ujar anggota DPRD dari Fraksi PSI itu.

Francine kembali menegaskan, Kepgub 730/2024 memiliki cacat hukum dalam penerbitannya. Selain itu, kenaikan tarif hingga 71,3 persen dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pencabutan Kepgub yang memicu kenaikan tarif air bersih dari Rp12.550/m3 ke Rp21.500/m3 tersebut.

"Saya menerima aduan masyarakat penghuni apartemen yang memprotes alasan PAM Jaya bahwa kenaikan tarif air dikarenakan selama 17 tahun tidak pernah naik," katanya.

Sedangkan para penghuni apartemen dan kondominium, kata dia, justru dirugikan karena selama 17 tahun kelebihan membayar akibat kesalahan klasifikasi pelanggan.

"Seharusnya tarif dasar kelompok K II untuk hunian, namun dikenakan tarif penuh kelompok K III yang setara dengan tarif air minum di hotel dan mal," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan mengapa Kepgub 730/2024 yang terbit pada tahun 2024 tidak menjadikan UMP tahun 2024 sebagai acuan untuk menentukan batas atas tarif air minum.

"Seharusnya, tarif air minum yang dikenakan tidak boleh lebih dari Rp20.269/m3," katanya.

Senada dengan Francine, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta, menyebut kenaikan tarif air bersih oleh PAM Jaya sarat akan persoalan hukum, masalah dasar hitung, dan asas keadilan sosial.

Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, penyesuaian tarif air telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, Arief mengatakan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

Tidak hanya itu, kombinasi penerapan teknologi inovatif, disiplin operasional, hingga kerja sama sinergis juga dilakukan demi terwujudnya 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta. Penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

“PAM Jaya berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara menyeluruh," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu menindak bawahannya yang tidak bekerja serius. Ia menyatakan siap menyingkirkan siapa pun yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. Dalam kesempatan itu, ia mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk berani mengoreksi diri.

"Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo, dilansir dari detikNews, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya harus bersih dari korupsi dan penyelewengan. Ia memastikan akan menindak siapa pun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya.

Siap Menindak Pejabat Ndablek

Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak membangkang. Ia menegaskan akan bertindak terhadap pejabat yang tetap bandel dan tidak patuh.

"100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak," katanya.

Potensi Reshuffle

Setelah acara, Prabowo kembali menegaskan bahwa ia ingin pemerintahannya bekerja dengan benar sesuai harapan rakyat. Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle setelah 100 hari kerja, ia tidak menjawab secara lugas.

"Jadi begini kita ingin rakyat, menuntut, pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa prioritas pemerintahannya adalah kepentingan rakyat. Ia kembali mengingatkan bahwa mereka yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

"Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha...," tegasnya

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo seusai menghadiri acara HUT Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat ditanya soal pernyataan Prabowo di Harlah NU, Prasetyo menyebut bahwa seluruh jajaran kabinet masih menjalankan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," katanya.

Prasetyo juga menanggapi isu pakta integritas yang diteken para menteri sebelum dilantik. Menurutnya, evaluasi dalam pemerintahan adalah hal yang biasa.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujarnya.

Video Prabowo Apresiasi Kabinet Bekerja Kompak di 3 Bulan Pertama

Video Prabowo Apresiasi Kabinet Bekerja Kompak di 3 Bulan Pertama

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2024 dan pembukaan masa persidangan MK 2025. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menghadiri acara tersebut.

Sidang pleno khusus digelar di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Delapan hakim konstitusi lainnya pun turut hadir di sidang pleno khusus tersebut. Diantaranya, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Hadir dalam acara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Koordinator Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad; Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Ketua MKMK I Dewa Palguna; Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai; Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin; Ketua DKPP Heddy Lugito; Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono.

Dalam keterangan tertulis, MK menjelaskan sidang pleno khusus digelar sebagai forum untuk menyampaikan kepada publik pelaksanaan kewenangan yang dilakukan MK. Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU MK.

Dalam acara ini, juga dilakukan pembukaan masa sidang Tahun 2025. MK juga akan meluncurkan buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 yang berjudul "Mandat Mengawal Suara Rakyat".

Lihat juga Video 'Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui':

[Gambas:Video 20detik]

Seorang warga RT/RW 02/06, Komplek Ciasih, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan/Kabupaten Majalengka ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada Jumat (27/12) pagi, karena diduga terlibat terorisme. Rumah pria berinisial AR itu digeledah polisi.

"Penggerebekan sekitar jam 10 dan berlangsung cepat, dilanjut tim Inafis menggeledah dari jam 11 sampai 14.30 WIB," kata ketua RT 02 Yanyan Mulyana saat diwawancarai detikJabar, Sabtu (28/12/2024).

Yanyan berujar, saat penggeledahan, polisi berhasil membawa sebanyak 17 item barang bukti. Barang bukti yang dibawa polisi itu di antaranya petasan, dokumen hingga perlengkapan pakaian.

"Barang yang disita ada 17 item yang berkaitan keterlibatan AR sebagai pemilik rumah termasuk dokumen, berkas. Tapi kalau bahan peledak saya tidak melihat, hanya petasan biasa atau kembang api saya lihat ada beberapa biji mungkin 4 atau 5 biji. Kalau bahan peledak secara umum saya tidak melihat karena tim inafis saat penggeledahan saya ikut mendampingi dan RW, tapi emang saya hanya melihat kembang api gitu tapi entah bekas atau baru saya kurang tau persis kurang lebih 5 buah ada," jelas dia.

Di sisi lain, Yanyan meluruskan terkait penangkapan terduga teroris di lingkungannya. Terduga yang ditangkap di Ciasih itu merupakan terduga berinisial H. Sedangkan AR selaku pemilik rumah diduga sudah ditangkap terlebih dahulu di luar rumahnya.

"Kronologis penggerebekan dan penggeledahan di RT 2 RW 06, Kelurahan Majalengka Wetan, yang didapat itu bukan AR yang ditargetkan Densus 88 tapi penduduk luar yang sedang bertamu ke rumah AR yaitu terduga inisial H dan infonya (warga) dari Tasik," ujar Yanyan.

"Emang terjadi penggerebekan di rumahnya AR, tapi saat digerebek yang didapat hanya H, dan AR informasinya sudah duluan diamankan petugas," tambahnya.

Yanyan mengaku kaget saat penggerebekan rumah AR. Pasalnya dia tidak mengetahui jika polisi tengah menarget terduga teroris di lingkungannya.

"Setelah kejadian itu karena memang dari awal kami tidak menduga di RT 02 ada yang diduga terlibat jaringan teroris tapi setelah kejadian kami dari RT sudah wanti-wanti ke warga kalau ada tamu atau penduduk baru segera lapor ke yang berwajib terutama RT, RW agar tidak terjadi hal seperti ini. Insyaallah warga sudah kondusif, aman, dan kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa jadi tidak ada masalah lagi karena semuanya sudah diambil petugas," pungkasnya.

Sementara itu, Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka Ipda Riyana mengatakan, sedikitnya ada 4 warga Majalengka ditangkap Densus 88 Antiteror Polda Jabar. Mereka ditangkap di tempat berbeda.

"Saya mewakili Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto, saya selaku Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka membenarkan bahwa telah adanya penangkapan 4 diduga teroris telah diamankan oleh Densus 88 Polda Jabar di wilayah Majalengka di tempat berbeda sejak pukul 05.50 WIB," kata Riyana.

Polisi menangkap dua orang calo penyalur pekerja migran ilegal di Kota Bogor. Kedua tersangka, Meidayanti Kosasih atau MK dan M Zaky Lazuardi atau MZ (31), ditangkap di lokasi penampungan korban di sebuah apartemen di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Jumat (27/12/2024), kedua tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Bogor Kota. Kedua tersangka tampak menggunakan baju tahanan berwarna biru dan oranye.

Dengan tangan diborgol, Meidayanti dan Zaky digiring petugas ke lokasi konperensi pers. Meidayanti tampak terus menundukkan kepala dan sesekali terlihat menangis ketika digiring petugas. Meidayanti dan Zaky tidak banyak bicara ketika ditanyai wartawan.

"Pada siang hari ini, kami dari Polresta Bogor Kota bersama dari Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, melakukan press release terkait dengan keberhasilan bersama antara pihak Kementerian PPMI Bersama dengan Polri, khususnya Polresta Bogor Kota dalam menggagalkan tidak pidana perdagangan orang," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Jumat (27/12).

Diberitakan sebelumnya, dua penyalur PMI ilegal, Meidayanti dan Zaky, ditangkap polisi bekerja sama dengan Kementerian PPMI, pada Selasa (24/12) malam. Keduanya ditangkap bersama korban di salah satu apartemen di Jl Sholeh Iskandar di Kota Bogor.

"Pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, pelapor pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan informasi adanya penampungan calon pekerja migran ke daerah Timur Tengah (diduga untuk dikirim ke Negara Qatar)," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Kamis (26/12).

Kemudian, pihak kepolisian mendatangi lokasi yang dilaporkan tersebut. Lalu didapati 8 perempuan yang diduga hendak disalurkan bekerja oleh pelaku.

"Ditemukan adanya beberapa korban (calon pekerja migran gelap) sebanyak 8 orang perempuan," imbuhnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) siap memberikan pendampingan hukum belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS (21), seorang pria difabel. Sejauh ini, ada 13 korban IWAS. Tiga korban di antaranya masih anak-anak.

"Beberapa hari lalu kami (UPTD Kota Mataram) sudah berupaya menawarkan (pendampingan) tapi yang bersangkutan (korban) tidak berkenan. Tapi kami mau coba lagi hari ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih di Mataram, Rabu (4/12/2024).

Nunung menuturkan dalam kasus pelecehan seksual ini, Pemprov tidak bisa serta merta melakukan pendampingan hukum. Sebab, harus melalui persetujuan sejumlah korban yang sudah berusia dewasa.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," tutur Nunung.

Nunung berharap kasus pelecehan seksual yang saat ini menjadi sorotan nasional bisa cepat selesai. Para korban IWAS, dia berujar, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan, tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini kami fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," tandasnya.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB.

IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap pemerintah akan segera mengusulkan revisi UU Ketenagakerjaan ke DPR.

Hal ini dilakukan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Supratman mengatakan usulan revisi tersebut seiring dengan komitmen pemerintah untuk menaati putusan MK.

"Jadi ini sudah clear. Nantinya revisi UU Ketenagakerjaan yang diusulkan harus dipisahkan dari UU Ciptaker," ujar dia saat ditemui usai konferensi pers Peresmian Layanan Pencatatan Social Enterprise dalam Sistem AHU Online Jakarta, Rabu (13/11), melansir Antara.

Di samping itu, terkait dengan aturan besaran atau rumus upah minimum provinsi (UMP) yang akan berlaku per Januari 2024, Supratman mengatakan menteri ketenagakerjaan nantinya akan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terlebih dahulu dikarenakan situasi yang mendesak.

Dengan begitu, menurutnya, aturan UMP pada tahun depan tak akan menunggu revisi UU Ketenagakerjaan yang akan diusulkan.

"Nanti bisa ditanyakan kepada menaker lebih lengkapnya," ujar Supratman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut DPR siap membentuk UU Ketenagakerjaan baru dalam 2 tahun. Ia menjelaskan pembentukan UU baru itu bisa saja dilakukan dalam 2 tahun jika memang putusan MK atas gugatan yang diajukan Partai Buruh dan enam pemohon lainnya menyatakan demikian.

"Kita kan harus selalu siap ya, mau 2 tahun, 3 tahun, setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga kalau memang harus itu ya," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11).

Kendati demikian, Adies menjelaskan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru itu harus dilakukan berdasarkan kajian mendalam oleh DPR. Ia juga menyebut UU Ketenagakerjaan baru itu harus sesuai dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto jika kelak diputuskan dibuat DPR.

"Jadi harus ada pembicaraan dulu antar pemerintah dan DPR, ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya, nanti kita akan lihat," tutur dia.

MK sebelumnya memandang pemerintah dan DPR perlu membuat UU Ketenagakerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu termuat dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang uji materi UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya, Kamis (31/10).

"Menurut Mahkamah, pembentuk Undang-undang segera membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

"Dengan Undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang dan segera diselesaikan," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai pemerintahan yang bersih dari muatan politis dan dendam politik sebelum kunjungan kerja ke luar negeri (LN). Istana memberikan penjelasan.

"Ya itu kan pesannya pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan, kita bersama-sama bersatu-padu dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jumat (11/8/2034).

Pemerintahan, kata Prasetyo, harus bersih dari muatan politis. Terutama kepentingan-kepentingan politik.

"Jadi tidak perlu semua itu misalnya dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan politik. Pesannya saya kira itu untuk hal apapun lah," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo memercayakan pemerintahan ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih selama dia melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo meminta pemerintahan bersih dari muatan persaingan politik terkait kampanye.

"Tidak boleh ada unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini harus tegas, harus berani, tapi juga upaya harus bersih dari muatan politis dan dari dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah yang bersih saya kira itu," ujar Prabowo sebelum melakukan kunjungan kerja ke China.

Yusril Ihza Mahendra tiba di Istana Negara, Jakarta jelang pengumuman kabinet Prabowo-Gibran. Yusril bicara dirinya menjadi Menko Hukum dan HAM.

"Katanya sih Menko Hukum dan HAM, ya artinya pengembangan dari Menko Polhukam," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Yusril mengatakan untuk kepastiannya agar menunggu malam ini. Yusril mengatakan Prabowo akan mengumumkan nama-nama menteri di kabinet sekaligus memperkenalkannya ke publik.

"Malam ini akan diumumkan kita tunggu saja. Saya belum tau kegiatan protokoler malam ini karena baru dikasih tahu tadi sore suruh datang jam 8.30 (malam)," ujarnya.

"Katanya presiden akan mengumumkan nama-nama anggota kabinet dan sekaligus memperkenalkan ke publik. Kita tunggu nanti saja," lanjut Yusril.

Selain Yusril, para calon menteri dan wakil menteri lain juga sudah tiba di Istana. Mereka kompak mengenakan batik berwarna cokelat di pengumuman kabinet mala ini.