REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menyatakan tak boleh ada pemaksaan dalam program vasektomi. Menurut Atnike, vasektomi adalah bagian dari otoritas atas tubuh seseorang yang tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

"Itu juga menyangkut privasi ya, vasektomi atau apa pun yang dilakukan terhadap tubuh merupakan bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," ujar Atnike di kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Atnike menegaskan pemaksaan vasektomi merupakan bentuk penghukuman terhadap tubuh. "Penghukuman saja tidak boleh. Pemidanaan dengan penghukuman badan seperti itu sebenarnya ditentang dalam diskursus hak asasi manusia," tuturnya.

Ia menambahkan pemaksaan terhadap seseorang untuk menjalani tindakan kontrasepsi merupakan pelanggaran HAM, apalagi jika tindakan seperti vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial.

"Apalagi jika itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu kan menyangkut otoritas atas tubuh. Pemaksaan KB saja sudah termasuk pelanggaran HAM," tegas Atnike.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memperketat syarat penerima bantuan sosial di wilayahnya. Salah satu syarat yang ditekankan Dedi adalah kewajiban mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi laki-laki melalui prosedur vasektomi.

"Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti bisa dapat beasiswa, boleh, tapi ibunya harus KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu," ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).

"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Tapi hari ini, yang saya kejar adalah KB bagi laki-laki," sambungnya.

Simak Video 'Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong BRICS menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Dia pun sempat menyinggung situasi di Jalur Gaza sebagai contoh konkret dari kegagalan hukum internasional.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Sugiono saat berpidato dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Sugiono menyampaikan pernyataannya tersebut ketika berpartisipasi pada sesi bertajuk "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan". Sugiono menilai, BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian serta menegakkan norma-norma global.

Menlu RI kemudian menyoroti situasi di Jalur Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional. "Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," ucapnya.

Dalam sesi kedua bertema "Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", Menlu Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Dia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

Pada kesempatan itu, Sugiono turut mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyelesaikan 2,9 juta permohonan di triwulan I 2025. Menurutnya, capaian itu bukti nyata transformasi digital.

"Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan atau telah diselesaikan sebanyak 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian atau capaian semester I ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Supratman menilai capaian itu dampak dari transformasi digital. Dalam 3 bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan.

Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan pihaknya akan menargetkan seluruh layanan di Ditjen AHU berbasis digital pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

"Kami sudah menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh layanan di Ditjen AHU akan berbasis digital ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu Widodo juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp 311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

"Data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp287.434.822.871. Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ujar Widodo.

Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Widodo.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini, Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Keenamnya yaitu Ole Lennard Ter Haar, Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepak bola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," ujar Widodo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia seringkali disibukkan dengan tradisi menukarkan uang untuk berbagai keperluan. Uang yang ditukarkan umumnya digunakan untuk berbagi rezeki dengan keluarga, kerabat, atau orang lain di sekitar.

Biasanya, uang yang ditukarkan akan dipecah menjadi pecahan yang lebih kecil dan lebih rapi.

Fenomena tukar-menukar uang ini sangat populer menjelang Lebaran, terutama untuk mendapatkan pecahan uang yang lebih kecil dan dalam kondisi baik. Sebagai contoh, seseorang bisa menukar selembar uang pecahan Rp 100.000 dengan beberapa lembar uang pecahan lebih kecil, seperti lima lembar Rp 20.000.

Namun, meskipun tradisi ini telah dilakukan oleh banyak orang, muncul pertanyaan mengenai hukum menukar uang tersebut dalam pandangan Islam. Apakah tindakan ini dibolehkan atau justru dilarang?

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hukum tukar uang menjelang Idul Fitri dari perspektif syariat Islam.

Hukum Menukar Uang Jelang Lebaran

Menurut Ustaz Ismail Soleh yang dikutip dari laman MUI Lampung, hukum menukar uang untuk THR dapat dilihat dari dua perspektif.

Perbedaan pandangan mengenai hukum menukar uang muncul karena perbedaan pemahaman terhadap akad penukaran uang. Sebagian melihatnya sebagai pertukaran uang sebagai barang yang dipertukarkan.

Sementara itu, pandangan lain lebih menekankan pada jasa yang diberikan oleh penyedia layanan penukaran uang menjelang Idul Fitri. Dalam hal ini, penukaran uang dianggap sebagai layanan yang masuk dalam kategori ijarah atau penyewaan jasa.

Menurut buku Riba di Sakumu karya Ammi Nur Baits, dalam Islam, tukar-menukar barang yang sejenis harus memiliki nilai yang setara dan dilakukan dengan pembayaran secara tunai.

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda,

"Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya'ir (gandum kasar) ditukar dengan sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, takaran atau timbangan harus sama dan dibayar tunai. Siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." (HR. Ahmad 11466 dan Muslim 4148).

Jika dilihat dari sisi uang, maka penukaran uang dengan jumlah yang lebih banyak dari semestinya dianggap haram, karena termasuk dalam kategori riba.

Di sisi lain, jika dilihat dari sisi penyedia layanan, praktik penukaran uang dengan tambahan jumlah tertentu dapat dianggap mubah menurut syariat. Hal ini karena penukaran uang tersebut termasuk dalam kategori ijarah, yaitu layanan jasa yang diberikan.

Dalam Buku Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas karya Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, dijelaskan bahwa secara bahasa, ijarah berarti sebagai ganti atau upah. Secara istilah, ijarah merujuk pada sebuah akad yang berkaitan dengan manfaat tertentu yang diberikan pada waktu tertentu dan dengan harga yang telah disepakati.

Penjelasan tentang ijarah juga ditemukan dalam Kitab Fathul Mujibil Qarib, yang menyebutkan hal serupa.

والإجارة في الحقيقة بيع إلا أنها قابلة للتأقيت وأن المبيع فيها ليست عينا من الأعيان بل منفعة من المنافع إما منفعة عين وإما منفعة عمل

Artinya: "Ijarah (sewa) sebenarnya adalah jual-beli, hanya bedanya ijarah menerima pembatasan tempo. Produk pada ijarah bukan pada barang, tetapi manfaat (jasa) dari sebuah barang atau jasa dari sebuah tenaga (aktivitas)," (KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib)

Bisnis tukar-menukar uang baru diperbolehkan selama dilakukan dengan dasar kesepakatan yang jujur dan adil. Penukaran uang harus memenuhi rukun ijarah, yaitu:

• Penyedia jasa dan konsumen adalah pihak-pihak yang terlibat dalam akad dan telah memenuhi syarat-syarat untuk bertransaksi menurut ajaran Islam.
• Adanya sigah al-'aqd, ketika kedua belah pihak menyatakan kehendak untuk melaksanakan transaksi tanpa adanya paksaan.
• Adanya ujroh (upah), yaitu penyedia jasa meminta uang lebih dalam setiap transaksi penukaran tanpa mengurangi jumlah uang yang ditukar dalam setiap paket. Uang lebih tersebut dianggap sebagai imbalan atas layanan, seperti mengantre untuk menukarkan uang baru di bank.
• Adanya manfaat, konsumen tidak perlu mengantre lama di bank.

Wallahu a'lam.

Video: KSPSI Akan Gugat Perusahaan yang Tidak Taat Bayar THR

Video: KSPSI Akan Gugat Perusahaan yang Tidak Taat Bayar THR

Para mediator berhasil mencapai kesepakatan terbaru untuk pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel, yang seharusnya dibebaskan pekan lalu namun tertunda. Pembebasan para tahanan Palestina itu akan ditukar dengan empat jenazah sandera Israel.

Kelompok Hamas, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (26/2/2025), mengonfirmasi kesepakatan baru itu, yang tercapai di bawah pengawasan Mesir sebagai salah satu mediator.

Hamas mengungkapkan pada Selasa (25/2) waktu setempat bahwa para tahanan Palestina, yang pembebasannya tertunda, akan dibebaskan oleh Israel bersamaan dengan diserahkannya empat jenazah sandera Israel yang tewas saat ditahan di Jalur Gaza.

Disebutkan Hamas bahwa pertukaran itu masih menjadi bagian dari tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung sejak 19 Januari.

Kesepakatan pertukaran itu, sebut Hamas, berhasil dicapai ketika delegasi kelompok militan itu, yang dipimpin pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, berkunjung ke Kairo pekan ini. Delegasi Hamas menegaskan komitmen terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza "dengan seluruh tahapan dan klausulnya".

"Mereka (para tahanan Palestina) akan dibebaskan bersamaan dengan jenazah para tahanan (sandera) Israel yang disepakati untuk diserahkan pada tahap pertama, selain perempuan dan anak-anak Palestina," demikian pernyataan Hamas.

Kesepakatan baru ini tercapai setelah sempat terjadi kebuntuan mengenai pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina, yang sengaja ditunda oleh Israel.

Pada Sabtu (22/2) lalu, Hamas telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun Israel menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Dalam pernyataannya, Tel Aviv menuduh Hamas telah melanggar perjanjian dengan menggelar seremoni di depan publik saat penyerahan sandera Israel di Jalur Gaza.

Sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan Januari lalu, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel dalam seremoni publik yang digelar di berbagai wilayah Jalur Gaza. Dalam seremoni itu, para militan bersenjata dan bermasker mengarak para sandera ke atas panggung yang dihiasi slogan-slogan Hamas.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam seremoni publik Hamas itu, yang disebutnya sebagai "seremoni memalukan yang tidak menghormati para sandera kami". Dia menuding Hamas "menggunakan para sandera secara sinis untuk propaganda" mereka.

Komite Palang Merah Internasional mendesak semua pihak untuk melakukan pertukaran tahanan dan sandera "dengan cara yang bermartabat dan secara privat".

Kesepakatan baru soal pertukaran tahanan Palestina dan jenazah sandera Israel itu mengindikasikan bahwa krisis yang bisa memicu kegagalan gencatan senjata Gaza bisa dihindari. Namun sejauh ini, Israel belum memberikan komentarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja mengundurkan diri, Itamar Ben-Gvir mengunggah sebuah video yang menunjukkan para sipir penjara Negev, Israel, yang menyerbu sel tahanan Palestina. Sipir penjara Israel itu memaksa warga Palestina yang dipenjara dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat dinding.

Ben-Gvir menulis di akun X-nya:

"Di Penjara Ktsiyot (Negev), ditemukan bahwa di bagian keamanan, terdapat tanda di banyak dinding penjara yang bertuliskan kalimat-kalimat seperti 'Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah Arab. Di bawah arahan komandan penjara, Menachem Bibas, pasukan penjara menyerbu sel, memaksa mereka (tawanan Palestina) berlutut, dan mengecat tembok."

Para tawanan Palestina telah menulis kalimat-kalimat seperti “Kami tidak akan memaafkan... Kami tidak akan melupakan... Kami tidak akan berlutut” di dinding-dinding penjara sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh kesepakatan pertukaran tawanan antara pejuang kemerdekaan Palestina yakni Hamas dan Israel yang menjajah Palestina.

Namun, Israel telah membatalkan pembebasan para tahanan Palestina, memaksa ratusan aktivis yang dipenjara kembali ke sel mereka. Sementara keluarga mereka menunggu kedatangan mereka di berbagai daerah di Tepi Barat dan Gaza, dikutip dari Palestine Chronicle, Selasa (25/2)

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Mahmoud Mardawi seorang pejabat senior pejuang kemerdekaan Palestina Hamas menyatakan pada Ahad (23/2) bahwa Hamas tidak akan terlibat dalam pembicaraan apapun dengan Israel melalui para mediator terkait langkah apapun hingga para tahanan Palestina yang telah disepakati untuk dibebaskan pada Sabtu dibebaskan.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, Mardawi menambahkan bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah apapun sebelum pembebasan tahanan Palestina yang telah disepakati untuk ditukar dengan tahanan dan mayat orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu.

“Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan kesepakatan tersebut,” kata Mahmoud Mardawi, dikutip dari halaman Palestine Chronicle, Senin (24/2).

Selama hari Kamis dan Sabtu, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, menyerahkan 10 tahanan Israel, termasuk enam orang yang masih hidup kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk diserahkan kepada Tel Aviv sebagai bagian dari kesepakatan yang mengatur pembebasan 620 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Meskipun Hamas telah memenuhi komitmennya di bawah perjanjian tersebut, Israel masih belum membebaskan para tahanan Palestina.

Pada Ahad (23) pagi, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam sebuah rilis bahwa keputusan untuk menunda pembebasan tahanan Palestina akan terus berlanjut hingga kelompok berikutnya diamankan, tanpa apa yang disebutnya sebagai “upacara yang memalukan.”

Hamas menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan gencatan senjata tahap kedua, sampai Israel membebaskan 602 tahanan Palestina dari penjara.

Akhir pekan kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan 602 tahanan Palestina, karena menuduh Hamas melakukan "pelanggaran" gencatan senjata.

Netanyahu mengeklaim Hamas menyerahkan sandera Israel dari Gaza dengan cara yang "memalukan", dan menggunakan peristiwa tersebut untuk "tujuan propaganda".

Sebagai tanggapan, pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi menyatakan tidak akan ada perundingan lebih lanjut sampai Israel memenuhi komitmennya untuk membebaskan tahanan Palestina.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu kesepakatan (gencatan senjata)," kata Mardawi, dilansir dari New Arab.

Anggota biro politik Hamas, Basem Naim, juga menegaskan langkah lebih lanjut dalam perjanjian gencatan senjata akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

"Setiap pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah selanjutnya, bergantung pada pembebasan 620 tahanan Palestina yang disepakati sebagai ganti empat jenazah dan enam sandera Israel yang dibebaskan pada hari Sabtu (22/2)," ujar Naim.

"Para mediator harus memastikan bahwa musuh (Israel) mematuhi ketentuan perjanjian sebagaimana tercantum dalam teks yang disepakati," imbuhnya.

Sebelumnya, Israel mengatakan menghentikan pembebasan tahanan Palestina, setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah. Pada Kamis (20/2), Israel menerima empat jenazah dari Hamas sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera.

Institut Forensik Israel mengonfirmasi identitas tiga jenazah sebagai Oded Lifshitz, Kfir Bibas, dan Ariel Bibas, seperti yang sudah disepakati. Namun, jenazah keempat bukanlah jenazah Shiri Bibas.

Hamas pada Jumat (21/2) akhirnya mengirim jenazah yang tepat, yang telah dikonfirmasi oleh badan forensik Israel.

Kendati begitu, Israel tak balik membebaskan para sandera Palestina. KAN sempat melaporkan bahwa para tahanan Palestina akan dibebaskan pada larut malam "sesuai rekomendasi dari kepemimpinan politik Israel". Namun faktanya, hingga pagi hari ini para sandera Palestina belum juga dibebaskan.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan lebih dari 600 tahanan Palestina yang mestinya dibebaskan pada Sabtu harus ditunda "sampai pembebasan berikutnya terjamin dan tak merendahkan."

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Penundaan pembebasan tahanan Palestina itu mendapat kecaman dari Hamas. Hamas menyoroti alasan Israel.

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', di mana terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung dan tawanan melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Keluarga Tahanan Palestina Kecewa

Terkait penundaan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan hal tersebut.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa Israel siap untuk melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza setiap saat. Dia sesumbar sambil berjanji untuk menyelesaikan tujuan perang, baik melalui negosiasi atau dengan cara lain.

"Kami siap untuk melanjutkan pertempuran sengit kapan saja, rencana operasional kami sudah siap," kata Netanyahu dalam upacara dengan petugas tempur, sehari setelah Israel menghentikan pembebasan tahanan Palestina yang seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

"Di Gaza, kami telah melenyapkan sebagian besar pasukan terorganisir Hamas, namun tidak ada keraguan-kami akan menyelesaikan tujuan perang sepenuhnya-baik melalui negosiasi atau dengan cara lain," tambahnya.

Gencatan senjata di Gaza, yang dimulai pada 19 Januari, sebagian besar menghentikan pertempuran dahsyat yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan di wilayah Palestina.

Tahap pertama gencatan senjata berakhir pada awal bulan Maret mendatang. Tetapi negosiasi untuk tahap berikutnya belum dilakukan, yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang secara permanen yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Israel diperkirakan akan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina pada hari Sabtu dengan imbalan enam sandera Israel yang dibebaskan oleh militan Hamas di Gaza.

Namun Netanyahu mengatakan pembebasan tahanan akan ditunda sampai Hamas mengakhiri 'upacara memalukan' sambil membebaskan sandera Israel. Hamas menuduh Israel membahayakan gencatan senjata di Gaza setelah pemerintah menghentikan pembebasan tahanan Palestina.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hamas mengecam keputusan Israel yang menunda pembebasan tahanan Palestina. Hamas menyoroti alasan Israel yang menuding upacara penyerahan sandera adalah "memalukan".

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Sementara itu dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Justru menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Hamas meminta mediator untuk campur tangan untuk mendesak Israel untuk mematuhi ketentuan kesepakatan.

Sementara itu, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan dibatalkannya pembebasan tahanan dari Israel.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini