BEKASI, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih langsung ditahan di Lapas Bulak Kapal usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat olahraga.

Selain itu, kejaksaan juga menetapkan mantan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi, MAR, dan pihak ketiga, M sebagai tersangka. Keduanya juga langsung ditahan.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Kota Bekasi Ryan Anugrah, Kamis (15/5/2025) malam.

Ketiganya ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Bekasi sejak Kamis sore.

Penetapan ketiganya didukung dengan alat bukti yang cukup.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Ryan.

Meski telah menetapkan tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih mendalami lebih lanjut keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi di lingkungan Dispora Kota Bekasi.

"Kita masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan adanya kelebihan pengadaan alat-alat olahraga tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp 4,7 miliar di lingkungan Dispora Kota Bekasi periode 2023.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan wali kota Bekasi memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga.

Dana lebih tersebut juga wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah korban tewas akibat pesta minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi, Sumatera Barat, bertambah menjadi dua orang.

Seorang warga binaan berinisial MA yang sebelumnya dirawat dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi, (1/5).

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak Rabu (30/4) malam di ICU. Korban meninggal dunia pada pukul 8.50 WIB," kata Dirut RSAM Busril di Bukittinggi, dikutip dari Antara.

Busril mengatakan dari 22 pasien warga binaan yang dirawat, 10 orang sudah diperbolehkan pulang.

"Saat ini sisa 11 orang pasien yang dirawat dengan 3 orang di antaranya dalam kondisi kritis, delapan lainnya dirawat biasa," kata Busril.

Ia mengungkapkan hasil pemeriksaan korban yang meninggal didapati intoksikasi alkohol dengan kalium meningkat serta peningkatan CO2 dalam tubuh dan gagal nafas.

Koordinator Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti juga mengonfirmasi total saat ini ada dua narapidana yang meninggal usai keracunan miras oplosan.

"Dua orang (meninggal dunia), delapan orang hari ini pulih kembali ke lapas," kata Rika kepada CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, satu orang inisial I dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (30/4) setelah dirawat di RSUD Bukittinggi.

Jenazah warga binaan yang meninggal dunia itu telah dibawa oleh pihak keluarga bersama petugas Lapas Bukittinggi untuk dimakamkan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki lebih lanjut kasus keracunan massal itu.

"Kami membentuk tim investigasi. Semua keterangan dalam penyelidikan termasuk jika adanya kemungkinan kelalaian petugas Lapas," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumbar Marselina Budiningsih.

Jumlah warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi yang tewas akibat keracunan minuman oplosan bahan pembuat parfum, bertambah menjadi dua orang, setelah seorang napi meninggal di Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

Sebelumnya, satu orang napi juga meninggal dalam perawatan di RSUD Bukittinggi. Saat ini, masih ada dua orang napi yang dirawat dengan menggunakan ventilator dan delapan lainnya sudah mulai membaik.

"Ada, satu orang lagi (tambahan meninggal). Ini mau dikoordinasikan. Tadi saya juga ngecek yang mulai membaik," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen Pas) Sumatera Barat, Marselina Budiningsih kepada wartawan di Bukittinggi.

Direktur Utama RSAM Bukittinggi, Busril juga membenarkan kabar meninggalnya napi tersebut ditempat terpisah.

"Meninggal dunia (satu napi) yang dirawat sejak kemarin. Saat ini ada 8 orang yang sudah dirawat di ruang perawatan Ambun Suri. Sudah terjadi perbaikan. Kalu udah dibawa ke ruangan, artinya sudah mulai membaik," kata Busril kepada wartawan.

Menurut Busril, masih ada 2 warga binaan lain yang menjalani perawatan intensif dengan bantuan ventilator. Kondisinya dilaporkan kritis.

"Dua masih terpasang ventilator," jelasnya.

Sebelumnya, ada 22 warga binaan yang dilarikan ke rumah sakit, setelah mengalami keracunan massal.

Marselina Budiningsih mengungkap penyebab keracunan massal tersebut.

Menurutnya, keracunan dipicu oleh bahan pembuat parfum yang kemudian dioplos salah seorang napi menjadi minuman. Membuat parfum merupakan salah satu program bagi warga binaan di Lapas tersebut.

"Jadi, di Lapas ada program kemandirian membuat parfum. Parfum tersebut bahan bakunya adalah alkohol 70 persen," jelas Marselina.

KataMarselina lagi, salah seorang napi mencuri sisa alkohol pembuatan parfum sekitar 200 mili. Alasannya untuk membersihkan tato. Tapi ternyata disalahgunakan untuk membuat minuman.

"Dari sisa pembuatan (parfum) sekitar 200 mililiter diambil tanpa seizin petugas untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan, bukan untuk membersihkan tato, tapi digunakan untuk minuman. Dicampur dengan minuman sachet dan es batu, lalu diminum bersama-sama," katanya.

Ia berjanji akan menindak semua pihak yang terlibat atau lalai, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa itu.

"Kita akan terus dalami," janjinya.

Ia membantah ada aktivitas pesta (miras oplosan) di dalam Lapas, yang memicu terjadinya keracunan massal.

"Tidak ada pesta-pesta semacam itu," katanya lagi.

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

PADANG, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, mengonfirmasi bahwa penyebab keracunan yang menimpa 23 warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi adalah alkohol oplosan.

Menurut Marselina, alkohol tersebut berasal dari sisa kegiatan kemandirian pembuatan parfum yang dilakukan oleh para warga binaan.

"Sekitar 200 mililiter diambil oleh tamping atau warga binaan kepercayaan untuk penghapus tato," ungkap Marselina kepada wartawan pada Kamis (30/5/2025) di Bukittinggi.

Ia menjelaskan bahwa alkohol tersebut disalahgunakan dengan dicampurkan bersama minuman sachet, batu es, dan air, yang kemudian dikonsumsi oleh warga binaan, sehingga menyebabkan keracunan.

Sebelumnya, diberitakan bahwa puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah menggelar pesta minuman alkohol oplosan.

Dari insiden tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 22 lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessy Kurniati, saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (1/5/2025).

Yessy menambahkan bahwa satu di antara mereka dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sementara itu, 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi, dan satu orang lagi juga dilaporkan meninggal dunia, sehingga total korban meninggal menjadi dua orang.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kegiatan di dalam lapas serta potensi penyalahgunaan barang-barang yang diperuntukkan bagi kegiatan kemandirian warga binaan.

Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing mantan pegawainya Febri Diansyah bergabung ke dalam jajaran tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan hal tersebut menjadi hak Febri sebagai seorang pengacara.

"KPK tidak bisa melarang Sdr. HK selaku terdakwa menggunakan jasa siapa pun untuk masuk menjadi tim kuasa hukumnya. Bagi kami, siapa pun yang menjadi penasihat hukum terdakwa tidak menjadi masalah," ujar Tessa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (12/3) malam.

Juru bicara berlatar belakang penyidik ini menjelaskan fokus KPK melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembuktian unsur perkara yang didakwakan kepada Hasto untuk dibawa ke persidangan mulai Jumat (14/3).

Setidaknya terdapat 17 pengacara yang akan mendampingi Hasto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Jumat lusa.

Mereka ialah Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A. Patramijaya, Erna Ratnaningsih dan Johannes Oberlin. L Tobing.

Kemudian Alvon Kurnia Palma, Rasyid Ridho, Duke Arie, Abdul Rohman, Triwiyono Susilo, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala dan Annisa Eka Fitria Ismail.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (belum ditahan) diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya lepas dari status tersangka melalui permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil.

Selebgram Isa Zega resmi ditahan di Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang, setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menerima pelimpahan berkas tahap II dari penyidik. Penahanan dilakukan pada Selasa (11/2/2025) petang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Deddy Agus Oktavianto, mengatakan pihaknya langsung melakukan penahanan setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur.

"Kami lakukan penahanan kepada yang bersangkutan (Isa Zega)," ujar Deddy, dikutip dari detikJatim, Rabu (12/2/2025).

Deddy menambahkan, setelah proses pelimpahan berkas dan penahanan, jaksa akan menyiapkan surat pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk segera disidangkan.

"Setelah tahap 2 ini, kami siapkan dakwaan untuk bisa segera diajukan ke persidangan," pungkasnya.

Masa Tahanan dan Proses Adaptasi

Masa penahanan Isa di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang akan berlangsung sekitar 20 hari sambil menunggu proses penuntutan selesai.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih, menjelaskan bahwa Isa tidak langsung ditempatkan bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya. Sesuai prosedur, ia harus menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) di ruang tahanan khusus.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Proses pengenalan lingkungan ini akan berlangsung selama satu minggu. Jika Isa dapat beradaptasi dengan baik, ia akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu satu minggu. Apabila sudah bisa beradaptasi, maka minggu selanjutnya akan kami turunkan ke kamar yang lain," tambahnya.

Transgender Pertama di Lapas Wanita Malang

Yunengsih mengakui bahwa selama menjabat sebagai Kepala Lapas Wanita Malang, Isa Zega menjadi WBP transgender pertama yang diterima di lapas tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak menimbulkan kendala karena Isa telah mendapatkan legalitas sebagai perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," katanya.

Sebelumnya, Isa ditahan di Sel Wanita Rutan Polda Jatim sejak 23 Januari sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Malang untuk proses lebih lanjut.

Isa Zega ditahan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Bos MS Glow, Shandy Purnamasari. Setelah menjalani pemeriksaan, ia langsung dijebloskan ke tahanan perempuan.

Kasus ini awalnya sempat ditawarkan penyelesaian dengan pendekatan Restorative Justice. Namun, Isa menolak, sehingga polisi memutuskan untuk melanjutkan proses hukum hingga ke tahap penahanan.

Artikel ini telah tayang di detikJatim. Baca selengkapnyadi sini!

Video: Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang

Video: Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang

Selebgram Isa Zega mulai ditahan di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang, Jawa Timur. Dia adalah transgender pertama yang ditahan di lapas wanita di Malang.

Dilansir detikJatim, Rabu (12/2/2025), Kalapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih, mengatakan Isa Zega tidak langsung ditempatkan bersama warga binaan lainnya. Dia juga masih dipisah dengan warga binaan lainnya.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih.

Isa akan dipisah selama 1 minggu. Apabila dapat beradaptasi dengan baik, dia akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

Yunengsih juga mengakui selama dirinya menjabat Kepala Lapas Wanita Malang, Isa Zega menjadi WBP transgender pertama yang diterima di Lapas yang dia pimpin. Sekadar informasi, Yunengsih menjabat Kepala Lapas sejak 2023.

Meski begitu, fakta bahwa Isa merupakan transgender pertama yang masuk ke Lapas Wanita itu menurut Yunengsih tidak menimbulkan masalah. Sebab, Isa telah mendapat legalitas sebagai seorang perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," kata Yunengsih.

Simak lengkapnya di sini.

Simak Video 'Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Francine Widjojo kembali mendesak pencabutan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum, karena dinilai cacat hukum.

"Tidak lelah-lelahnya kami menjelaskan kembali bahwa air bersih dan air minum merupakan dua komoditas berbeda dan tidak bisa dikenakan tarif yang sama," kata Francine di Jakarta, Jumat.

Francine menilai bahwa dalam kenaikan tarif air bersih yang didasari oleh Kepgub 730/2024 tentang air minum cacat hukum.

Ia menuturkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebut bahwa air minum merupakan air yang siap untuk diminum dan memenuhi syarat kesehatan tertentu.

"Pj Gubernur (Teguh Setyabudi) pasti mengetahui kalau PAM Jaya belum sepenuhnya menyalurkan air minum, melainkan air bersih. Oleh karena itu, kenaikan tarif air bersih PAM Jaya menggunakan Kepgub 730/2024 bertentangan dengan peraturan yang berlaku," ujar anggota DPRD dari Fraksi PSI itu.

Francine kembali menegaskan, Kepgub 730/2024 memiliki cacat hukum dalam penerbitannya. Selain itu, kenaikan tarif hingga 71,3 persen dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pencabutan Kepgub yang memicu kenaikan tarif air bersih dari Rp12.550/m3 ke Rp21.500/m3 tersebut.

"Saya menerima aduan masyarakat penghuni apartemen yang memprotes alasan PAM Jaya bahwa kenaikan tarif air dikarenakan selama 17 tahun tidak pernah naik," katanya.

Sedangkan para penghuni apartemen dan kondominium, kata dia, justru dirugikan karena selama 17 tahun kelebihan membayar akibat kesalahan klasifikasi pelanggan.

"Seharusnya tarif dasar kelompok K II untuk hunian, namun dikenakan tarif penuh kelompok K III yang setara dengan tarif air minum di hotel dan mal," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan mengapa Kepgub 730/2024 yang terbit pada tahun 2024 tidak menjadikan UMP tahun 2024 sebagai acuan untuk menentukan batas atas tarif air minum.

"Seharusnya, tarif air minum yang dikenakan tidak boleh lebih dari Rp20.269/m3," katanya.

Senada dengan Francine, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta, menyebut kenaikan tarif air bersih oleh PAM Jaya sarat akan persoalan hukum, masalah dasar hitung, dan asas keadilan sosial.

Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, penyesuaian tarif air telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, Arief mengatakan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

Tidak hanya itu, kombinasi penerapan teknologi inovatif, disiplin operasional, hingga kerja sama sinergis juga dilakukan demi terwujudnya 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta. Penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

“PAM Jaya berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara menyeluruh," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu menindak bawahannya yang tidak bekerja serius. Ia menyatakan siap menyingkirkan siapa pun yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. Dalam kesempatan itu, ia mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk berani mengoreksi diri.

"Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo, dilansir dari detikNews, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya harus bersih dari korupsi dan penyelewengan. Ia memastikan akan menindak siapa pun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya.

Siap Menindak Pejabat Ndablek

Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak membangkang. Ia menegaskan akan bertindak terhadap pejabat yang tetap bandel dan tidak patuh.

"100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak," katanya.

Potensi Reshuffle

Setelah acara, Prabowo kembali menegaskan bahwa ia ingin pemerintahannya bekerja dengan benar sesuai harapan rakyat. Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle setelah 100 hari kerja, ia tidak menjawab secara lugas.

"Jadi begini kita ingin rakyat, menuntut, pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa prioritas pemerintahannya adalah kepentingan rakyat. Ia kembali mengingatkan bahwa mereka yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

"Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha...," tegasnya

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo seusai menghadiri acara HUT Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat ditanya soal pernyataan Prabowo di Harlah NU, Prasetyo menyebut bahwa seluruh jajaran kabinet masih menjalankan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," katanya.

Prasetyo juga menanggapi isu pakta integritas yang diteken para menteri sebelum dilantik. Menurutnya, evaluasi dalam pemerintahan adalah hal yang biasa.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujarnya.

Video Prabowo Apresiasi Kabinet Bekerja Kompak di 3 Bulan Pertama

Video Prabowo Apresiasi Kabinet Bekerja Kompak di 3 Bulan Pertama

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2024 dan pembukaan masa persidangan MK 2025. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menghadiri acara tersebut.

Sidang pleno khusus digelar di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Delapan hakim konstitusi lainnya pun turut hadir di sidang pleno khusus tersebut. Diantaranya, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Hadir dalam acara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Koordinator Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad; Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Ketua MKMK I Dewa Palguna; Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai; Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin; Ketua DKPP Heddy Lugito; Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono.

Dalam keterangan tertulis, MK menjelaskan sidang pleno khusus digelar sebagai forum untuk menyampaikan kepada publik pelaksanaan kewenangan yang dilakukan MK. Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU MK.

Dalam acara ini, juga dilakukan pembukaan masa sidang Tahun 2025. MK juga akan meluncurkan buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 yang berjudul "Mandat Mengawal Suara Rakyat".

Lihat juga Video 'Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui':

[Gambas:Video 20detik]

Seorang warga RT/RW 02/06, Komplek Ciasih, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan/Kabupaten Majalengka ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada Jumat (27/12) pagi, karena diduga terlibat terorisme. Rumah pria berinisial AR itu digeledah polisi.

"Penggerebekan sekitar jam 10 dan berlangsung cepat, dilanjut tim Inafis menggeledah dari jam 11 sampai 14.30 WIB," kata ketua RT 02 Yanyan Mulyana saat diwawancarai detikJabar, Sabtu (28/12/2024).

Yanyan berujar, saat penggeledahan, polisi berhasil membawa sebanyak 17 item barang bukti. Barang bukti yang dibawa polisi itu di antaranya petasan, dokumen hingga perlengkapan pakaian.

"Barang yang disita ada 17 item yang berkaitan keterlibatan AR sebagai pemilik rumah termasuk dokumen, berkas. Tapi kalau bahan peledak saya tidak melihat, hanya petasan biasa atau kembang api saya lihat ada beberapa biji mungkin 4 atau 5 biji. Kalau bahan peledak secara umum saya tidak melihat karena tim inafis saat penggeledahan saya ikut mendampingi dan RW, tapi emang saya hanya melihat kembang api gitu tapi entah bekas atau baru saya kurang tau persis kurang lebih 5 buah ada," jelas dia.

Di sisi lain, Yanyan meluruskan terkait penangkapan terduga teroris di lingkungannya. Terduga yang ditangkap di Ciasih itu merupakan terduga berinisial H. Sedangkan AR selaku pemilik rumah diduga sudah ditangkap terlebih dahulu di luar rumahnya.

"Kronologis penggerebekan dan penggeledahan di RT 2 RW 06, Kelurahan Majalengka Wetan, yang didapat itu bukan AR yang ditargetkan Densus 88 tapi penduduk luar yang sedang bertamu ke rumah AR yaitu terduga inisial H dan infonya (warga) dari Tasik," ujar Yanyan.

"Emang terjadi penggerebekan di rumahnya AR, tapi saat digerebek yang didapat hanya H, dan AR informasinya sudah duluan diamankan petugas," tambahnya.

Yanyan mengaku kaget saat penggerebekan rumah AR. Pasalnya dia tidak mengetahui jika polisi tengah menarget terduga teroris di lingkungannya.

"Setelah kejadian itu karena memang dari awal kami tidak menduga di RT 02 ada yang diduga terlibat jaringan teroris tapi setelah kejadian kami dari RT sudah wanti-wanti ke warga kalau ada tamu atau penduduk baru segera lapor ke yang berwajib terutama RT, RW agar tidak terjadi hal seperti ini. Insyaallah warga sudah kondusif, aman, dan kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa jadi tidak ada masalah lagi karena semuanya sudah diambil petugas," pungkasnya.

Sementara itu, Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka Ipda Riyana mengatakan, sedikitnya ada 4 warga Majalengka ditangkap Densus 88 Antiteror Polda Jabar. Mereka ditangkap di tempat berbeda.

"Saya mewakili Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto, saya selaku Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka membenarkan bahwa telah adanya penangkapan 4 diduga teroris telah diamankan oleh Densus 88 Polda Jabar di wilayah Majalengka di tempat berbeda sejak pukul 05.50 WIB," kata Riyana.

Polisi menangkap dua orang calo penyalur pekerja migran ilegal di Kota Bogor. Kedua tersangka, Meidayanti Kosasih atau MK dan M Zaky Lazuardi atau MZ (31), ditangkap di lokasi penampungan korban di sebuah apartemen di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Jumat (27/12/2024), kedua tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Bogor Kota. Kedua tersangka tampak menggunakan baju tahanan berwarna biru dan oranye.

Dengan tangan diborgol, Meidayanti dan Zaky digiring petugas ke lokasi konperensi pers. Meidayanti tampak terus menundukkan kepala dan sesekali terlihat menangis ketika digiring petugas. Meidayanti dan Zaky tidak banyak bicara ketika ditanyai wartawan.

"Pada siang hari ini, kami dari Polresta Bogor Kota bersama dari Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, melakukan press release terkait dengan keberhasilan bersama antara pihak Kementerian PPMI Bersama dengan Polri, khususnya Polresta Bogor Kota dalam menggagalkan tidak pidana perdagangan orang," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Jumat (27/12).

Diberitakan sebelumnya, dua penyalur PMI ilegal, Meidayanti dan Zaky, ditangkap polisi bekerja sama dengan Kementerian PPMI, pada Selasa (24/12) malam. Keduanya ditangkap bersama korban di salah satu apartemen di Jl Sholeh Iskandar di Kota Bogor.

"Pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, pelapor pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan informasi adanya penampungan calon pekerja migran ke daerah Timur Tengah (diduga untuk dikirim ke Negara Qatar)," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Kamis (26/12).

Kemudian, pihak kepolisian mendatangi lokasi yang dilaporkan tersebut. Lalu didapati 8 perempuan yang diduga hendak disalurkan bekerja oleh pelaku.

"Ditemukan adanya beberapa korban (calon pekerja migran gelap) sebanyak 8 orang perempuan," imbuhnya.