BENGKULU, KOMPAS.com – Agustam Rahman selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Rifai-Yevri, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seluruh komisioner KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ia menilai lembaga tersebut tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga merugikan keuangan negara.

"MK final memutuskan Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati tumbang serta memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Adapun Rohidin Mersyah dalam Pilgub, kalau dia menang, maka nasibnya sama. Kami berulang kali mengingatkan KPU, Bawaslu agar patuh, namun diabaikan," ujar Agustam dalam wawancara via telepon, Selasa (25/2/2025).

Putusan MK dan Potensi Tindak Pidana

Agustam menegaskan bahwa tidak mematuhi putusan MK merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa diproses secara pidana, perdata, dan administrasi.

Ia merujuk pada putusan MK Nomor 105/2016 halaman 56 yang menyatakan bahwa putusan MK memiliki kekuatan setara dengan Undang-Undang.

"Artinya, berdasarkan putusan ini, aparat penegak hukum dapat memeriksa KPU, Bawaslu, dan jajarannya serta calon yang membangkang pada putusan MK, karena telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah," kata Agustam.

Menurut dia, MK konsisten dengan empat putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan kepala daerah tidak dimulai sejak pelantikan, melainkan sejak menjabat secara nyata.

"Oleh karena itu, orang-orang seperti Gusnan serta lembaga yang secara sengaja tidak mematuhi putusan MK terkait cara menghitung kapan dimulainya masa jabatan kepala daerah harus ikut bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara," tegasnya.

Agustam juga meminta KPK segera turun tangan menangani kasus ini tanpa pandang bulu, mengingat besarnya potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

MK Diskualifikasi Gusnan Mulyadi dan Perintahkan PSU

Sebelumnya, MK memutuskan mendiskualifikasi calon Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Keputusan yang dibacakan Hakim MK Suhartoyo pada Senin (24/2/2025) itu menyatakan bahwa Gusnan telah menjabat dua periode sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan.

Selain mendiskualifikasi Gusnan, MK juga memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan.

Gugatan Rifai-Yevri dan Ketentuan Masa Jabatan

Putusan MK ini merupakan hasil gugatan pasangan Rifai Tajudin-Yevri Sudianto, yang kalah dengan selisih 818 suara dari pasangan Gusnan-Ii Sumirat.

Berdasarkan hasil pleno KPU Bengkulu Selatan, Gusnan-Ii memperoleh 37.968 suara, unggul tipis dari Rifai-Yevri yang meraih 37.150 suara.

Kuasa hukum Rifai-Yevri menilai pasangan Gusnan-Ii tidak sah sebagai peserta Pilkada karena bertentangan dengan putusan MK sebelumnya.

"Pasangan Gusnan-Ii Sumirat bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 2 Tahun 2023 dan putusan MK Nomor 129/2024 halaman 68," ujar Agustam.

Ia menjelaskan bahwa putusan MK 129/2024 secara tegas membatalkan Pasal 19e PKPU Nomor 8/2024, yang menghitung masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan.

Dengan putusan ini, KPU harus segera menjadwalkan PSU di Bengkulu Selatan tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bingung lantaran kuasa hukum salah menulis kalimat Provinsi Papua Tengah menjadi Kotawaringin Barat di dalam petitum (surat gugatan). Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti.

Hal itu disampaikan Suhartoyo saat memimpin sidang panel 1, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Mulanya, kuasa hukum perkara 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 membacakan petitum permohonan.

Diketahui, perkara itu diajukan oleh pasangan cagub-cawagub Papua Tengah, Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak. Total terdapat empat pasangan calon di Pilgub Papua Tengah.

"Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata kuasa hukum.

"Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024," sambungnya.

Namun, saat sampai di poin ketiga, kuasa hukum meminta renvoi kepada majelis hakim. Sebab, kuasa hukum salah menuliskan kalimat Papua Tengah menjadi Kota Waringin Barat.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Meki Nawipa-Deinas Geley dan pasangan calon nomor urut 4 Willem Wandik-Aloisius Giyai, sebagai pasangan calon, ada renvoi (perbaikan) Yang Mulia Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

"Kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kotawaringin Barat, saya coret Yang Mulia," sambungnya.

"Petitum 3 dicoret?" tanya Suhartoyo.

"Iya ada renvoi," kata kuasa hukum.

Dia lalu kembali melanjutkan membaca petitum. Dalam petitumnya, pemohon juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang.

"Menetapkan pasangan calon nomor urut 1 selaku pemenang pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan perolehan suara 122.246 suara," ujar kuasa hukum.

Suhartoyo menanyakan perihal renvoi yang diajukan kuasa hukum. Suhartoyo pun meminta kuasa hukum kembali membacakan poin ketiga dalam petitum.

"Diulang, Pak, yang dicoret tadi yang mana? Angka 3 ya?" tanya Suhartoyo.

"Angka 3, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Coba dibaca ulang," kata Suhartoyo.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4 sebagai pasangan calon, ini yang kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat dicoret Yang Mulia diganti dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 2024," jelas kuasa hukum.

Suhartoyo pun mengaku heran lantaran kuasa hukum salah menuliskan petitum. Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti dalam bekerja.

"Bapak kok bisa sampai ke Kota Waringin itu seperti apa? Kerja itu yang teliti pak. Bapak dapat prinsipal dari sana juga Kota Waringin?" tanya Suhartoyo

"Tidak, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Kok bisa nyasar gini," kata Suhartoyo.

Simak juga Video: MK Heran CawalkotJayapura Justru Minta Paslon Kalah Didiskualifikasi

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat melontarkan candaan kepada kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tolikara nomor urut 3, Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi, Muhammad Wahyu yang mengatakan hendak mencabut gugatan principal mereka.

"Saya dari kuasa advokat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan 299 tidak dilanjutkan dan dicabut sebagaimana surat pencabutan yang sudah disampaikan kepaniteraan," kata Wahyu dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Kamis (16/1/2025).

"Saudara mengirimkan surat Jakarta 20 Desember 2024, halnya pencabutan permohonan. Ini di sini perkara 299," tanya Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Arief juga menanyakan apakah pencabutan permohonan telah diketahui dan disetujui oleh principal atau pemohon.

"Sudah disepakati untuk dicabut," ujar Wahyu.

"Baik kalau begitu perkara 299 diputuskan dicabut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, nanti dilaporkan ke Rapat Permusyawatan Hakim ya, baik," kata Arief Hidayat.

Arief kemudian menanyakan kepada Wahyu, apakah masih ada perkara yang dia tangani dalam sengketa Pilkada di MK.

"Masih Yang Mulia, dilanjut di perkara 303," kata Wahyu.

"Untuk ini (perkara 299) argonya sudah enggak jalan," kelakar Arief Hidayat menimpali.

Adapun dalam permohonan Dinus-Gamael yang telah dicabut itu mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu paslon nomor urut 4 sebesar 16.789 suara.

Menurut pemohon, adanya selisih suara yang besar itu dikarenakan belum terlaksananya rekapitulasi di enam distrik yang ada pada kabupaten Tolikara.

Keenam distrik itu adalah Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara melakukan pemungutan suara ulang di distrik yang telah disebutkan sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, kembali menyoroti banyak kuasa hukum yang masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) organisasi advokatnya telah habis.

Hal itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin (14/1/2025), saat memverifikasi alat bukti di dalam sidang.

"Kabupaten Minahasa Tenggara, kartu advokat atas nama Yohanes Muaja, Agus Y Tawas, dan Yesi Wengke sudah habis masa berlakunya," kata Saldi dalam sidang.

"Ini sama penyakit advokat ini semua, Pak Wakil Kamal, malas ngurus yang kayak begini ini," ujar dia melanjutkan.

Saldi Isra bahkan memperingatkan kepada kuasa hukum yang belum memperpanjang KTA bahwa mereka tidak akan diberikan izin masuk ke ruang sidang.

Dia sempat menanyakan berapa uang iuran organisasi advokat yang harus dibayar sehingga para kuasa hukum malas mengurus KTA.

"Berapa sih iuran yang harus dibayar itu?" ujar Saldi.

Saldi berkelakar, honor untuk perkara Pilkada 2024 pasti bisa digunakan untuk membayar iuran organisasi advokat.

"Masa enggak bisa terbayar dari fee sengketa Pilkada itu, haha, enggak masuk akal juga. Ya, tolong nanti dilunasi yang kayak begitu, paling tidak ada keterangan sedang urus perpanjangan," ucap dia.

Tidak hanya Minahasa Tenggara, rata-rata setiap perkara ada kuasa hukum yang masa berlaku KTA-nya habis.

Sentilan ini juga pernah disampaikan Hakim Ketua Panel III MK, Arief Hidayat.

Sentilan Arief ini disampaikan saat sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan nomor perkara 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang digelar pada Jumat (10/1/2025).

"Sebentar, ini Pak Tuanany malah KTA-nya malah anu (habis masa berlaku) ini," kata Arief saat kuasa hukum pemohon yang merupakan pasangan calon gubernur dan wagub nomor urut 2, Aliong Mus dan Sahril Thahir, Faldy S Tuananiy, membacakan kewenangan untuk menggugat perkara.

Tuanany kemudian menjawab bahwa dia baru saja mengurus perpanjangan dan akan melengkapi KTA yang baru setelah persidangan.

Dengan nada bercanda, Arief Hidayat kemudian mengatakan, jika tidak ada bukti, nanti akan dianggap advokat bodong.

Sindiran Arief Hidayat tersebut langsung mengundang gelak tawa para pihak di ruang sidang.

"Ini boleh bicara di sini kalau sudah clear sebenarnya ini. Ini advokat bodong kalau begini. Ya, tapi sudah mengurus ya. Nanti dilampirkan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berdebat dengan kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tengah nomor urut 4, Ibrahim Ruhunusa-Liliane Aitonam, Abdul Jabbar, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (14/1/2025).

Perdebatan bermula ketika Abdul mengatakan penetapan hasil pilbup dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Utara yang sulit diakses menjadi salah satu dalil pokok permohonannya.

Dia menyebut, karena sulitnya akses penetapan tersebut hampir menyebabkan perbaikan permohonan terlambat diajukan.

"Ya nanti direspon KPU itu apa betul pengumumannya terlalu sempit waktunya," kata Hakim Suhartoyo menjawab permohonan tersebut.

Pernyataan Suhartoyo itu kembali disambut Abdul dengan menyebut penetapan tidak bisa diakses di seluruh laman situs KPUD Maluku Utara, termasuk KPU RI.

Suhartoyo kemudian menjelaskan, penetapan KPU sudah dianggap diumumkan ketika ditetapkan secara bersamaan.

"Jadi tidak ada kemudian ketergantungan pada pengumuman (untuk membuat perbaikan permohonan). Karena penetapan itu sekaligus sebagai pengumuman, dan itu sudah ada kesepakatan dengan KPU," kata Suhartoyo.

Namun, kuasa hukum Ibrahim-Liliane ini ngotot dengan menyebut akses mendapatkan penetapan dibatasi sehingga menghambat kerja mereka untuk menyusun gugatan.

"Betul Yang Mulia. Namun yang menjadi obyek di sini adalah penetapan tersebut, Yang Mulia," kata Abdul.

"Ya, kalau Anda mempersoalkan pengumumannya, itu sebetulnya tidak match karena yang menjadi rujukannya penetapannya," kata Suhartoyo lagi.

Suhartoyo juga mengatakan, saat penetapan hasil pemilihan, seharusnya ada pemohon pasangan calon nomor urut 4 yang ikut dan juga para saksi.

Sehingga tak perlu lagi ada pertanyaan apakah penetapan sudah diumumkan atau tidak di situs.

"Lha Saudara mengajukan permohonan tidak melewati tenggang waktu. Berarti kan mendapatkan akses untuk mendapatkan surat keputusan KPU itu," kata Suhartoyo lagi.

Abdul tetap ngotot dan menyebut pengumuman yang sulit diakses menjadi dalil hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara pemilu.

"Ya kami mohon saja kepada Yang Mulia agar apa yang kami sampaikan ini dipertimbangkan," kata Abdul.

"Otomatis pak, dipertimbangkan. Tapi kan harus ada argumen-argumen yang kemudian didukung dengan bukti, ada logika-logika yang harus dibangun, tidak kemudian asal menyampaikan hal-hal itu tapi tidak masuk akal," imbuh Suhartoyo.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar membatalkan putusan KPUD Maluku Tengah dan menetapkan pemohon sebagai pemenang pilbup Maluku Tengah.

Momen unik kembali terjadi dalam sidang sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang tersebut, kuasa hukum pasangan Nuryanto dan Hardi Selamat Hood membacakan pantun.

Momen itu terjadi saat sidang perkara 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait perselisihan hasil Pilkada Kota Batam di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025). Mulanya, ketua majelis sidang panel 2 Saldi Isra meminta kuasa hukum untuk membacakan pokok-pokok permohonan saja.

Namun kuasa hukum mengatakan ingin membacakan pantun terlebih dulu. Saldi pun mempersilakannya. Kuasa hukum membacakan dua pantun, berikut pantunnya:

Naik kapal perahu laju
Pergi memancing bersama Pak Nadi
Jika masyarakat Kota Batam ingin maju
Mari menjunjung tinggi demokrasi

Maju negeri adab terpandang
Ras dan Budaya jadi pedoman
Mahkamah Konstitusi kami bertandang
Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat Kota Batam

Saldi pun memprotes kuasa hukum yang membacakan pantun sekaligus. Padahal, kata Saldi, seharusnya pantun itu dijawab 'cakep' terlebih dulu.

"Cakep, nanti dulu, dijawab dulu," ujar Saldi.

Kemudian, Saldi pun mempersilakan kuasa hukum untuk membacakan permohonannya. Kuasa hukum menduga adanya kecurangan berupa money politics hingga pembagian sembako dan ketidaknetralan ASN.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU mengenai hasil pemilihan Wali Kota Batam. Selain itu, meminta untuk mendiskualifikasi pasangan Amsakar-Claudia.

"Mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, Amsakar Rahmat-Claudia Chandra didiskualifikasi. Menetapkan paslon nomor urut 1 sebagai pemenang," imbuhnya.

Lihat juga video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, batal disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, calon wakil bupati Alamsyah Arifin selaku prinsipal tidak bisa dihubungi oleh semua kuasa hukumnya.

“Kalau wakil bupatinya ini domisilinya itu di daerah pedalaman, kadang ada sinyal, kadang tidak. Sudah dihubungi kedua istrinya, saudara-saudaranya, dia enggak ada yang konfirmasi,” ujar kuasa hukum prinsipal, Julianto Asis, di ruang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Awalnya, Julianto mengaku hanya ingin menarik diri sebagai kuasa hukum para prinsipal.

Namun, berhubung dia dan tiga kuasa hukumnya tidak bisa menghubungi Alamsyah, Julianto belum bisa menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada kedua prinsipal.

Sementara itu, Sarul Sukardi selaku calon bupati sudah memberikan konfirmasi untuk menarik permohonan sengketa karena dia dan keempat pengacaranya tidak mencapai kesepakatan dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung.

Hakim Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang di panel 3 ini meminta Julianto untuk menyerahkan surat pengunduran diri para kuasa hukum kepada Mahkamah.

Dalam kesempatan itu, hakim mengonfirmasi berita yang didengarnya kepada kuasa hukum yang bernama Jumardi yang hadir melalui Zoom.

Jumardi merupakan kuasa hukum yang berada di Mamuju Tengah dan ditugaskan untuk mengonfirmasi proses persiapan sengketa di MK dengan Alamsyah.

“Ini terus bagaimana, prinsipal masih mengajukan atau bagaimana? Enggak ada beritanya?” kata Hakim Arief kepada Jumardi.

“Belum ada beritanya,” jawab Jumardi melalui telekonferensi.

Kemudian, Arief berkelakar, meski sudah mencari kedua istri Alamsyah, tetap saja calon wakil bupati ini tidak bisa ditemukan.

“Saudara sudah mencari istri-istrinya? Hah? Enggak ketemu?” tanya Arief sambil tertawa kecil.

“Enggak ketemu,” jawab Jumardi lagi.

Arief kembali mengonfirmasi perbincangan antara kuasa hukum dengan calon bupati Mamuju Tengah ini.

Namun, Jumardi menegaskan, pihak kuasa hukum dengan Sarul tidak mencapai kata sepakat sehingga keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara.

“Iya, kalau enggak ada honorarium ini kacau balau ini, harus bersepakat,” kelakar Arief lagi.

Karena para kuasa hukum telah menarik diri dari kasus yang ditangani, majelis hakim menilai permohonan yang ada tidak perlu disampaikan lagi.

Arief mengatakan, kejadian ini akan dicatat dan dibahas dalam rapat majelis hakim MK.

“Ya sudah, kalau begitu tidak usah disampaikan permohonannya. Nanti kita laporkan dalam kondisi riil, fakta hukumnya begitu, di rapat hakim,” tutup Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, batal disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, calon wakil bupati Alamsyah Arifin selaku prinsipal tidak bisa dihubungi oleh semua kuasa hukumnya.

“Kalau wakil bupatinya ini domisilinya itu di daerah pedalaman, kadang ada sinyal, kadang tidak. Sudah dihubungi kedua istrinya, saudara-saudaranya, dia enggak ada yang konfirmasi,” ujar kuasa hukum prinsipal, Julianto Asis, di ruang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Awalnya, Julianto mengaku hanya ingin menarik diri sebagai kuasa hukum para prinsipal.

Namun, berhubung dia dan tiga kuasa hukumnya tidak bisa menghubungi Alamsyah, Julianto belum bisa menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada kedua prinsipal.

Sementara itu, Sarul Sukardi selaku calon bupati sudah memberikan konfirmasi untuk menarik permohonan sengketa karena dia dan keempat pengacaranya tidak mencapai kesepakatan dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung.

Hakim Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang di panel 3 ini meminta Julianto untuk menyerahkan surat pengunduran diri para kuasa hukum kepada Mahkamah.

Dalam kesempatan itu, hakim mengonfirmasi berita yang didengarnya kepada kuasa hukum yang bernama Jumardi yang hadir melalui Zoom.

Jumardi merupakan kuasa hukum yang berada di Mamuju Tengah dan ditugaskan untuk mengonfirmasi proses persiapan sengketa di MK dengan Alamsyah.

“Ini terus bagaimana, prinsipal masih mengajukan atau bagaimana? Enggak ada beritanya?” kata Hakim Arief kepada Jumardi.

“Belum ada beritanya,” jawab Jumardi melalui telekonferensi.

Kemudian, Arief berkelakar, meski sudah mencari kedua istri Alamsyah, tetap saja calon wakil bupati ini tidak bisa ditemukan.

“Saudara sudah mencari istri-istrinya? Hah? Enggak ketemu?” tanya Arief sambil tertawa kecil.

“Enggak ketemu,” jawab Jumardi lagi.

Arief kembali mengonfirmasi perbincangan antara kuasa hukum dengan calon bupati Mamuju Tengah ini.

Namun, Jumardi menegaskan, pihak kuasa hukum dengan Sarul tidak mencapai kata sepakat sehingga keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara.

“Iya, kalau enggak ada honorarium ini kacau balau ini, harus bersepakat,” kelakar Arief lagi.

Karena para kuasa hukum telah menarik diri dari kasus yang ditangani, majelis hakim menilai permohonan yang ada tidak perlu disampaikan lagi.

Arief mengatakan, kejadian ini akan dicatat dan dibahas dalam rapat majelis hakim MK.

“Ya sudah, kalau begitu tidak usah disampaikan permohonannya. Nanti kita laporkan dalam kondisi riil, fakta hukumnya begitu, di rapat hakim,” tutup Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam nomor urut 1, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood berpantun saat membacakan permohonan di ruang sidang Panel II Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/1/2025).

Pantun itu dibacakan kuasa hukum Nuryanto-Hardi setelah diminta membacakan inti permohonan terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Batam oleh Ketua Panel II Hakim Konstitusi Saldi Isra.

"Pengantarnya enggak usah dibacakan, ke pokok-pokok persoalan saja," kata Saldi Isra, Kamis.

"Baik, izin menyampaikan Yang Mulia adanya upaya menghadirkan calon tunggal dalam pemlihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Kami ingin memberikan sedikit pantun Yang Mulia, mohon diberikan izin," kata kuasa hukum Nuryanto-Hardi.

Mendengar hal tersebut, Saldi Isra tersenyum mempersilakan.

"Wah silakan," kata Saldi.

Pantun yang dibacakan kuasa hukum tersebut yakni:

Naik kapal perahu laju

Pergi memancing bersama Pak Nadi

Jika masyarakat kota Batam ingin maju

Mari menjunjung tinggi demokrasi

Maju negeri adab terpandang

Rasa dan budaya jadi pedoman

Mahkamah Konstitusi kami bertandang

Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat kota Batam.

Mendengar pantun kedua, Saldi Isra pun menjawab "cakep".

Setelah itu, Saldi Isra kembali meminta agar pokok permohonan dibacakan.

Dalam permohonan tersebut, kuasa hukum Nuryanto-Hardi menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh lawan politik kliennya, calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.

Kecurangan tersebut terlihat dari berbagai peristiwa, termasuk politik uang hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Oleh karena itu, MK diminta mendiskualifikasi Amsakar-Claudia dan menetapkan Nuryanto-Hardi sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

Diketahui, paslon Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah mendapatkan perolehan suara 290.548 atau 49,2 persen.

Sementara, paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana, juga mendapatkan perolehan suara 290.548 atau 49,2 persen.

“Selisih yang terlalu tipis tersebut menunjukkan indikasi diperoleh secara meluas, adanya praktik pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon,” kata Yuri.

Hari ini, MK menggelar sidang PHPU untuk Pilkada Serentak 2024.

Sidang akan digelar dengan metode panel yang masing-masing panelnya terdiri dari tiga hakim konstitusi.

Kemudian, pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025.

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan.

Mahkamah akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon pada 8–16 Januari 2025.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta mengesahkan alat bukti.

RPH untuk membahas perkara dan mengambil putusan mengenai lanjut atau tidaknya suatu perkara ke sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 5–10 Februari 2025.

Selanjutnya, sidang pengucapan putusan atau ketetapan akhir sengketa Pilkada 2024 akan digelar pada 7–11 Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.