Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan tidak main-main perangi narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah Riau. Sebagai komitmen, Maizart mengajak masyarakat terlibat aktif.

"Seperti yang ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa di lingkungan pemasyarakatan baik Lapas maupun rutan itu Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," tegas Maizar, Sabtu (17/5/2025).

Ketegasan ini disampaikan menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan dalam peredaran narkoba. Khususnya lingkungan Pemasyarakatan di bawah komando Kanwil Ditjenpas Riau.

Sebagai komitmen, Maizar mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Ditjenpas, dipastikan siap bekerjasama dan berkolaborasi memberantas narkoba hingga masuknya barang terlarang ke sel.

"Kami selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Maizar menyebut bila terbukti keterlibatan narapidana dalam peredaran narkoba, dia akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Langkah tegas ini diambil untuk memberi efek jera bagi para pelaku. Termasuk soal kemungkinan adanya sanksi pidana yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung agar Lapas dan Rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silakan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dalam perjuangan kami zero narkoba dan HP," tegas Maizar.

Langkah tegas diberikan tidak hanya bagi para tahanan atau narapidana, bagi para pegawai yang terlibat juga akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan agar tak ada pegawai 'main mata' dalam melakukan tugas-tugas di Rutan dan Lapas.

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Dua warga negara Pakistan di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel) diamankan dan dideportasi oleh kantor imigrasi setempat. Mereka meminta sumbangan hingga bikin warga resah.

WNA berinisial MA (36) dan SS (39) tersebut diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pada Senin (28/4/2025). Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan, WNA tersebut dikawal 3 petugas dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619. Kemudian diterbangkan ke Negara Asalnya, Rabu (30/4), menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikSumbagsel, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, yaitu terkait ada warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

Video: Momen Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Babel, Sita 5 Kg Sabu

Video: Momen Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Babel, Sita 5 Kg Sabu

Video tahanan dan narapidana didugadugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Aksi para napi itu pun berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau melakukan razia ke seluruh rutan dan lapas di Riau hingga hingga pejabat rutan dirumahkan. Berikut fakta baru kasus tersebut.

1. Seluruh Lapan dan Rutan di Razia

Kantor Wilayah Ditjenpas Riau akhirnya melakukan razia ke seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Riau buntut video viral narapidana atau tahanan diduga dugem dan pesta narkoba.⁠

"Saat ini tim kami sudah turun. Termasuk saya sendiri untuk memastikan kondisi di Rutan Sialang Bungkuk pasca viral berita tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Bukan cuma Rutan Sialang Bungkung, Maizar memerintahkan seluruh Kalapas dan Karutan se-Riau melakukan razia bersama tim gabungan dari TNI dan Polri.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas/Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan. Berkoordinasi dengan TNI dan Kepolisian setempat," kata Maizar.

Dia menegaskan akan menidak siapa pun yang terlibat dalam kelonggaran aktivitas tahanan di rutan tersebut, termasuk kepada pra petugas jika terbukti lali menjalankan pengawasan.

2. Karutan dan KPR Dicopot-Diperiksa

Buntut kasus tersebut, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry juga telah dicopot dari jabatannya.

Hal itu diungkap Maizar, Rabu (16/4). Ia mengatakan pembebastugasan terhadap dua pejabat rutan tersebut dilakukan hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," tegas Maizar kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Maizar mengaku tak akan segan-segan membawa kasus tersebut ke jalur hukum jika terbukti tindak pidana terhadap 14 tahanan yang kini sedang diperiksa oleh Ditjenpas Riau.

"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," kata Maizar.

Untuk petugas yang terlibat, dia juga memastikan akan diberi sanksi tegas. Bahkan Maizar akan membawa kasus itu ke proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

3. Kronologi Aksi Dugem para Tahanan

Maizar juga menjelaskan kronologi aksi dugem dan pesta miras para tahanan tersebut. Ia mengatakan, kejadian itu terjadi Senin (14/4) sekitar pukul 10 malam.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar kepada detikSumut, Rabu (16/4/2025).

Video yang beredar, lanjut Maizar, juga direkam sendiri oleh tahanan tersebut dan diunggah ke status WhatsApp. Dari status WA napi tersebut lah ada yang merekam dan menyebarluaskannya ke media sosial hingga viral.

"Betul (video itu diambil sama narapidana dan dibuat status WA). Makanya kan lagi diselidiki, pemeriksaan ini masih berlanjut terus," katanya.

Dia mengatakan telah berupaya maksimal mencegah penyelundupan HP dan barang-barang terlarang masuk namun para napi dan tahanan melakukan berbagai upaya untuk mengelabui petugas.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," tegas Maizar.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, turun langsung mengecek kondisi Rutan Sialang Bungkuk setelah viral video tahanan dugem dan pesta narkoba. Maizar mengungkap kronologi video direkam yang akhirnya viral.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar kepada detikSumut, Rabu (16/4/2025).

Ia menyebut video direkam langsung oleh tahanan di Rutan. Aksi itu terjadi pada Senin (14/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Kemudian video lalu diposting oleh tahanan di status WhatsApp. Selanjutnya video itu direkam layar dan disebarkan ke media sosial yang akhirnya viral.

"Betul (video itu diambil sama narapidana dan dibuat status WA). Makanya kan lagi diselidiki, pemeriksaan ini masih berlanjut terus," katanya.

Maizar mengakui petugas telah berusaha maksimal mencegah penyelundupan Hp dan barang-barang terlarang masuk. Tapi, narapidana atau tahanan juga melakukan berbagai upaya menyelundupkan.

Sehingga tim melakukan penyelidikan lebih lanjut. Salah satunya adalah mendalami keterlibatan petugas jaga malam saat video direkam.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," tegas Maizar.

Video: Pria di Gorontalo Tewas Ditikam Teman Seusai Pesta Miras

Video: Pria di Gorontalo Tewas Ditikam Teman Seusai Pesta Miras

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menghadirkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) versi terbaru guna meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur canggih yang memudahkan pemilik atau pengelola penginapan untuk melaporkan tamu asing yang menginap di tempat mereka.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing di Indonesia kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan menggunakan paltform APOA.

"Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian datanya dapat diakses oleh petugas Imigrasi untuk keperluan pengawasan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulisnya.

Yuldi menjelaskan, implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU Nomor 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh petugas Imigrasi.

Yuldi mengingatkan, sesuai UU Keimigrasian, terdapat terdapat sanksi jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Sanksi itu berupa ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Lebih lanjut Yudli menjelaskan, proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA. Setelah masuk, pengelola penginapan harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi.

"Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," tuturnya.

Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirim melalui APOA.

Untuk pelaporan check-out, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan. Mereka harus memastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out.

Setelah melakukan verifikasi, pengelola penginapan kemudian memilih tombol check-out pada aplikasi. Dengan langkah ini, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian.

"Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik," kata Yuldi.

Sebagai informasi, mengacu pada database Imigrasi per 24 Maret 2025, total tamu WNA di penginapan seluruh Indonesia yang tercatat di APOA sebanyak 78.077 orang. Rinciannya 23.835 check-in dan 54.242 check-out.

Asal negara para tamu WNA tersebut didominasi Australia sebanyak 13.104 orang, Republik Rakyat Tiongkok 12.493 orang, India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

Sementara itu, provinsi yang catatan okupansi orang asing di penginapan tertinggi, yakni Bali sebanyak 47.772 orang, Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, Nusa Tenggara Timur 4.066 orang, dan Jakarta 3.210 orang.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, kami bisa mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara," tambah Yuldi.

Sementara itu, terkait hal ini Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

"Penggunaan teknologi dalam sistem keimigrasian ini menjadi langkah maju dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," pungkasnya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dibolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Apalagi jika kendaraan dinas itu dipakai untuk mudik ke kampung halaman saat lebaran.

Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta para pejabat, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, kalau mau mudik gunakan kendaraan pribadi.

"Menjelang momentum Lebaran, saya mengimbau kepada pejabat untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kalau pulang kampung, gunakan kendaraan pribadi saja," ujarnya seperti dikutip Antara.

"Selama 12 tahun menjadi pejabat di Kementerian Agama, termasuk sebagai Dirjen dan Wamen, saya selalu berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara, seperti tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk membawa keluarga atau saudara," ujarnya.

Menag mencontohkan kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mematikan lampu di kantornya ketika anaknya datang ke kantor membawa urusan pribadi. Karena menurut Umar bin Abdul Aziz, lampu itu dibiayai oleh negara dan ia tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, penggunaan kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

Peraturan itu menentukan penggunaan kendaraan dinas operasional dalam tiga ketentuan. Berikut ketentuan penggunaan kendaraan dinas aparatur negara:

a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi,
b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,
c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Artinya, kendaraan dinas tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi ASN, apalagi untuk digunakan mudik ke kampung halaman.

Gubernur Jakarta Pramono Anung juga melarang ASN Pemprov DKI Jakarta menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Jika melanggar, akan ada sanksi yang menanti.

"Saya dan Pak Wagub (Rano Karno) serta Pak Sekda (Marullah Matali) sudah memutuskan bagi pejabat ataupun aparat yang ada di DKI Jakarta, ASN terutama, yang mudik lebaran maka dilarang menggunakan mobil dinas," kata Pramono dikutip detikNews.

"Tidak diperbolehkan sama sekali. Pokoknya bagi siapa pun ASN tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung berlebaran," tambahnya menegaskan.

"Kalau ada yang melakukan pasti akan kami beri sanksi, sanksinya apa nanti kami rumuskan," ujarnya.

Video: Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Ada Sanksi

Video: Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Ada Sanksi

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengamankan 13 warga negara asing (WNA). Belasan WNA itu diamankan dari 12 perusahaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau(Kepri) yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh BKPM.

"Ini merupakan kegiatan kedua yang digelar, setelah Bali. Operasi gabungan bersama ini berhasil mengamankan 13 WNA," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Kamis (13/3/2025).

Saffar mengatakan dalam operasi yang digelar 11 Maret -12 Maret 2025, Imigrasi menargetkan pengawasan terhadap perusahaan PMA yang dicurigai fiktif dan WNA yang terindikasi melanggar aturan. Ada 12 perusahaan yang dilakukan pengecekan oleh Imigrasi dan BKPM di Batam.

"Berdasarkan hasil pengawasan, total 26 Orang Asing dari 12 perusahaan PMA yang perlu ditindaklanjuti. Dari 12 perusahaan PMA yang diperiksa, ditemukan 4 perusahaan dengan belum memenuhi komitmen investasi Rp 10 miliar, 6 perusahaan fiktif, serta dua perusahaan yang memiliki alamat berbeda dari yang terdaftar," ujarnya.

"Dari 26 Orang Asing yang terdata sebanyak 13 orang diamankan. Untuk 13 orang sisanya masuk daftar pencarian orang, terdata 9 WNA yang berada di luar wilayah Indonesia dan nantinya akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian. Untuk sisanya 4 orang ini masih dicari keberadaannya di wilayah Indonesia," tambahnya.

Belasan WNA yang diamankan Imigrasi itu saat ini masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Nantinya jika terbukti mereka bisa diberikan sanksi mulai dari denda, pendeportasian, hingga diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan soal investasi.

Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto menyampaikan operasi ini merupakan kolaborasi bersama Ditjen Imigrasi dalam menertibkan perusahan yang tidak memenuhi syarat dalam berinvestasi.

"Ini adalah kota yang kedua, setelah Bali. Kami mengharapkan kolaborasi ini bisa menghadirkan investasi yang taat aturan. Investasi yang masuk benar-benar benar sesuai dengan ketentuan, demi menjaga iklim investasi di Indonesia," kata dia.

Adi menyebut pengawasan ini dilakukan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendaftarkan diri melalui OSS, dan mengantongi NIB. Perusahaan tersebut kemudian dilakukan pengawasan kembali.

"Kami memperketat pengawasan melalui posted audit. Karena ini daerah perbatasan, dan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi biar tumbuh investasinya, dan jelas serta terjamin, maka perlu dilakukan penertiban terhadap PMA yang nakal ini," ujarnya.

Adi menyebut Investasi asing yang masuk diharapkan bisa memberikan manfaat bagsa dan negara serta pendorong pertumbuhan ekonomi akan didukung terus bertumbuh.

"Mereka wajib berinvestasi minimal Rp 10 miliar. Operasi ini diharapkan bisa menjadi efek jera bagi investor asing, untuk tidak main main. Pengawasan ini memperkuat sistem investasi di Indonesia," tambahnya.

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Dua pegawai Imigrasi Pekanbaru digerebek pasangan sah masing-masing di Simpang Tabek Gadang. Kedua pegawai itu kemudian dilaporkan pasangan sah mereka terkait kasus perselingkuhan.

Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Pekanbaru, Reza Pahlevi, membenarkan adanya laporan dari pihak keluarga. Menurutnya, terlapor sudah lima tahun berdinas di Imigrasi Pekanbaru.

"Untuk laporan (kasus perselingkuhan) sudah kami terima dari pihak keluarga," ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Laporan itu, kata dia, diteruskannya kepada unsur pimpinan. Atas laporan itu dibentuk tim khusus yang akan melakukan pemeriksaan dugaan perselingkuhan dan pelanggaran etik yang dilakukan dua pegawai berstatus ASN tersebut.

"Terkait kejadian kami sudah melaporkan ke pimpinan. Kami juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai, nanti kami periksa terkait kronologi kejadian," katanya.

"Untuk sanksi nanti kami tunggu pemeriksaan internal dahulu terkait kronologi, keabsahan dan kejadian yang sudah terjadi,"
lanjut dia.

Sebelumnya video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.

Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita berinisial KO menghadang suaminya yang ada di dalam mobil, Minggu (16/2).

Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya AN yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan berinisial RA.

KO sendiri telah melapor ke Mapolresta Pekanbaru. Laporan terkait penganiayaan karena ditabrak RA saat menghentikan mobil di lokasi kejadian.

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengatakan hukum adat dapat menjadi inspirasi dalam penyusunan aturan nasional untuk menjaga lingkungan. IOJI menilai banyak masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan dengan menggunakan hukum adat.

Hal itu disampaikan oleh Chief Executive Officer IOJI, Mas Achmad Santosa, dalam diskusi bertajuk 'Nilai dan Praktik Masyarakat Hukum Adat dalam Penyelamatan Ekosistem Indonesia' di The Ocean Justice House, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Achmad awalnya mengatakan aturan melindungi lingkungan hidup merupakan persoalan rumit. Dia mengatakan banyak pihak yang menganggap aturan yang sudah ada malah gagal melindungi lingkungan.

"Hukum lingkungan ini sudah banyak komunitas mengatakan gagal di dalam mengatasi sifat keurgenan dan kedaruratan dari alam," ujar Achmad.

Dia mengatakan banyak masyarakat adat yang melakukan praktik merawat lingkungan dengan dasar hukum adat. Dia mengatakan praktik yang hidup di masyarakat adat itu seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi peraturan tingkat nasional dan global.

"Bagaimana ini bisa menginspirasi hukum nasional dan bagaimana bisa menginspirasi hukum regional dan bagaimana bisa menginspirasi hukum internasional ke tingkat global," ujar mantan Plt Pimpinan KPK ini.

Dia mengatakan masyarakat adat juga menghadapi tantangan dalam menjaga lingkungan mereka. Dia mengatakan masyarakat adat saat ini berupaya mempertahankan nilai-nilai dan praktik kehidupan yang positif tetap terjaga.

Kisah Masyarakat Ada di Sulsel dan Maluku Lindungi Ekosistem

Diskusi ini juga menghadirkan masyarakat Kajang yang berada di Tanatoa, Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk berbagi kisah melindungi lingkungan mereka. Masyarakat adat Kajang memegang teguh ajaran leluhur yang disebut 'Pasang Ri Kajang' yang berarti pesan di Kajang.

"Pasang Kajang ini artinya pesan atau hukum yang masih berlaku sampai hari ini yang memang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat adat. Karena Pasang ini menjadi pedoman hidup yang tertinggi di masyarakat adat Kajang yang sampai hari ini masih kita junjung tinggi," kata Perwakilan Perempuan Adat Tanatoa Kajang, Ramlah.

Simak juga Video 'Apresiasi Pemred detikcom Atas Komitmen Menteri LHK Jaga Lingkungan-Hutan':

Ramlah menyebut masyarakat Kajang belum bisa menerima peradaban luar. Bagi mereka, hidup sederhana seperti leluhur lebih baik dibandingkan dengan hidup modern.

Ramlah mengatakan banyak pesan cara hidup sederhana, menjaga hutan, hingga bagaimana hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jika aturan itu dilanggar, maka akan ada sanksi adat.

Dia mengatakan masyarakat Kajang menganggap hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Dia menyebut masyarakat Kajang terus berusaha melestarikan hutan dengan aturan-aturan adat seperti larangan menebang pohon, berburu satwa, merusak rumah lebah, bahkan mencabut rumput.

"Di sana itu warga masyarakat adat yang ada di Kajang itu memang masih patuh terhadap aturan-aturan adat yang ada di sana. Masyarakat adat itu sudah tahu di dalam pasang bahwa hutan itu adalah selimutnya dunia, itu yang perlu dijaga," paparnya.

Masyarakat adat Haruku di Maluku Tengah juga berbagi kisah mereka menjaga lingkungan lewat 'Sasi' atau larangan mengambil hasil bumi dalam jangka waktu tertentu. Sosok yang bertanggung jawab untuk mengelola pranata ini adalah Kewang.

"Kalau ini (alam) tidak dijaga, kita tidak rapat dengan baik dan tidak jaga dengan baik, maka satu waktu nanti, kita termasuk, ya, orang yang paling miskin di dunia. Karena penduduk kita kecil, cuma hanya 11 kampung," kata Kepala Kewang Adat Haruku, Eliza Marten Kissya.

"Kalau banyak-banyak kita tidak menjaga sumber daya alam ini dengan baik, maka kita tidak akan bertahan. Maka anak cucu kita akan kelaparan, nanti besok dan lusa," sambungnya.

Atas dedikasinya, Eli meraih penghargaan Kalpataru 2022 kategori pembina lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Eli menegaskan dirinya dan masyarakat adat Haruku akan sekuat tenaga menjaga lingkungan demi masa depan anak cucu mereka.

"Kalau tambang jadi dikelola, awas masyarakat jangan diusir. Ini adalah kendaraan saya. Terus saya menyatakan kepada mereka bahwa kalau sudah dikasih Kalpataru untuk penyelamatan lingkungan, kenapa dikasih lagi tanah untuk merusak lingkungan. Ini sih dua hal yang berbeda dan dua hal yang sangat tidak masuk akal. Sudah dapat penyelamatan lingkungan, dikasih tanah untuk merusak lingkungan," tuturnya.

Simak juga Video 'Apresiasi Pemred detikcom Atas Komitmen Menteri LHK Jaga Lingkungan-Hutan':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri HAM Natalius Pigai dicecar anggota DPR karena tak terlihat bekerja pada 100 hari pertama. Menilik sisi lain, berikut isi garasi Menteri HAM Natalius Pigai.

Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah menyentil Natalius Pigai soal kinerjanya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Siti, dalam 100 hari pertama, kinerja Pigai tak terlihat sama sekali. Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti dilansir detikNews.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Isi Garasi Menteri HAM Natalius Pigai

Di luar soal sentilan anggota DPR itu, isi garasi Pigai menarik untuk disimak. Dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Pigai pada 23 Januari 2025, dirinya diketahui punya tiga aset kendaraan yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliaran.

Tiga kendaraan yang tergabung dalam alat transportasi dan mesin itu, merupakan aset terbesar kedua setelah kas dan setara kas yang bernilai Rp 3,484 miliar. Soal isi garasi, ada dua mobil dan satu motor yang dilapor Pigai. Berikut daftarnya.

1. Mobil Honda CR-V tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 300 juta
2. Mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4 Door A/T tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 890 juta
3. Motor Honda PCX 160 tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp 25 juta

Tiga aset kendaraan tersebut nilainya mencapai Rp 1,215 miliar. Selanjutnya, ada juga harta bergerak lainnya senilai Rp 70 juta. Pigai melapor tak memiliki utang. Secara total, Pigai memiliki harta kekayaan sebesar Rp 4,769 miliar.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta menyusul dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, menyatakan bahwa para petugas tersebut akan menjalani pemeriksaan internal, meskipun belum ada kepastian apakah mereka akan diproses hukum lebih lanjut.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ujar Godam kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sebagai upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan informasi bertuliskan "No Tipping" atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara sejak 1 Februari 2025.

Dugaan pemerasan terungkap dari laporan Kedubes China

Kasus ini mencuat setelah tangkapan layar surat Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia beredar luas di media sosial X (Twitter).

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 yang diunggah oleh akun @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China melaporkan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa sejumlah warga negara mereka menjadi korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut isi surat tersebut, kasus pemerasan terhadap WN China terjadi dalam rentang waktu Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari total 44 kasus yang telah diselesaikan, sebanyak Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian isi surat tersebut.

Kedubes China juga mengungkapkan bahwa kasus yang terdata hanya sebagian kecil dari insiden pemerasan yang sebenarnya terjadi.

Banyak korban tidak melaporkan kejadian serupa karena jadwal yang padat atau takut akan pembalasan di kemudian hari.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Kedubes China mengusulkan pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" di area bandara.

Selain itu, mereka juga meminta agar perintah larangan memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan China, guna mencegah wisatawan menyuap petugas imigrasi.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memastikan bahwa semua pejabat yang terlibat telah dicopot dari jabatannya.

Keputusan tersebut diambil setelah kementerian menerima laporan dan data-data terkait dugaan pemerasan ini.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun, dan para pejabat yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat pertanggungjawabannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Robertus Belarminus)

Sebanyak sembilan pendaki melakukan perjalanan berbahaya ke puncak Gunung Marapi. Tiga orang sudah meminta maaf dan enam lainnya masih ditunggu atau akan ditempuh jalan hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.

Diketahui bahwa Gunung Marapi masih haram didaki karena aktivitas magma yang bisa menjadi bencana. Akhir tahun 2023 menjadi momen kelam karena puluhan pendaki tewas karena erupsi mendadak gunung ini.

"Kepada saudara Muhammad Farel Andhika@Fvell_ozdan rekan-rekan pendaki yang terlibat dalam kegiatan pendakian illegal di Gunung Marapi saat jalur pendakian ditutup termasuk 4 orang pendaki tanggal 19 Januari 2025 yang belum melakukan klarifikasi, serta saudara Roni dan Kharim tindakan saudara melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenai SANKSI HUKUM," kata BKSDA Sumbar dikutip dari Instagram resminya, Minggu (26/1/2025).

"Kami meminta Saudara untuk segera melakukan klarifikasi ke Kantor Balai KSDA Sumatera Barat pada Kamis atau Jum'at, 6 atau 7 Februari 2025," imbuh mereka.

Tak hanya menempuh jalur hukum, BKSDA Sumbar juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah. Jadi, mereka yang naik akan dilarang mendaki di seluruh gunung di Indonesia yang ada di bawah Kemenhut.

"Jika tidak mengindahkan, kami akan mengambil langkah tegas dengan memasukkan nama Saudara dalam daftar hitam pendaki yang dilarang mendaki di kawasan konservasi seluruh Indonesia yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan," tegas mereka.

Sebelumnya pada hari Jumat, 24 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, tiga dari sembilan pendaki Gunung Marapi yang nekat melakukan pendakian saat jalur ditutup telah memenuhi panggilan klarifikasi Balai KSDA Sumatera Barat.

Para pendaki tersebut mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis maupun lisan. Mereka juga menandatangani Berita Acara seusai dimintai keterangan.

"Terhadap beberapa pendaki yang lain akan tetap ditunggu untuk memberikan klarifikasinya. Dikarenakan hari libur para pendaki ditunggu klarifikasinya pada hari kerja yaitu Kamis dan Jumat Minggu depan," terang mereka.

"Tindakan tegas ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pendaki lainnya," kata BKSDA Sumbar.

Video Gunung Marapi Erupsi 3 Kali Pagi Ini

Video Gunung Marapi Erupsi 3 Kali Pagi Ini