JAKARTA - Penertiban kawasan hutan harus dilakukan lebih cermat dengan memperhatikan kriteria kawasan hutan itu sendiri. Artinya harus ada pedoman tipologi kawasan hutan yang sudah ada penetapannya. Jika tidak memperhatikan sumber hukum sesuai status kawasan hutan yang telah ditetapkan dikhawatirkan akan mengganggu produksi dan produktivitas kebun sawit itu sendiri yang pada akhirnya produk dari Satgas Sawit akan menyimpan problem hukum berikutnya.

Pakar Hukum Kehutanan Dr. Sadino mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 terkait kawasan hutan dan Putusan MK No. 34/PUUIX/2011 yang melindungi hak atas tanah.

"Sudah ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum penyelesaian lahan perkebunan sawit. Presiden pun harus mengacu pada kerangka hukum ini dalam menjalankan kebijakan," kata Sadino dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Lebih jauh, langkah penyitaan secara hukum sudah seharusnya mendasarkan pada aturan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berarti harus ada proses hukum. Aturan yang mendasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) tentu tidak sejalan dengan UU KUHAP itu sendiri.

Terkait penertiban kawasan hutan tentu pola penyelesaiannya sudah diatur dalam Pasal 110A dan 110B UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang aturan dibawahnya sudah diatur dalam PP 24 tahun 2021.

Dia menjabarkan status kawasan hutan tentu acuannya UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan turunan lainnya. Selain itu juga berpedoman pada Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011.

"Juga pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 angka Perpres 5 tahun 2025. Disitu berarti yang sudah ada penetapan kawasan hutan yang berarti harus yang sudah dikukuhkan. Sesuai Pasal 13 ayat (2) UU 41 tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1)," papar Dosen Universitas Al-Azhar Jakarta ini.

Lebih lanjut, Sadino menyoroti aspek penyitaan lahan yang sering dikaitkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Ia menilai bahwa penyitaan harus mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan pada Perpres tersebut.

"Perpres tidak mengatur soal penyitaan tetapi disitu pengambilalihan lahan sawit yang diduga masuk sebagai kawasan hutan. Kalau ada pengambilalihan lahan, itu harus melalui proses hukum yang sah, sesuai KUHAP. Pasal 110A dan 110B dalam UU Cipta Kerja juga tidak mengatur penyitaan," jelasnya.

Sedangkan kriteria kawasan hutan harus juga memenuhi syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi yaitu yang sudah ada penetapan kawasan hutannya.

"Tentu jika negara hukum, Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU dan PP sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perpres tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi," tambah Sadino.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya menghormati hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"HGU dan hak atas tanah lainnya adalah produk administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Tidak bisa diabaikan hanya karena klaim sepihak bahwa wilayah tersebut adalah kawasan hutan," kata Sadino.

Menurutnya, HGU bahkan kerap dijadikan agunan bagi pinjaman investasi yang tentunya wajib diperhatikan oleh Satgas agar tidak mengganggu investasi dan membuat ketidakpercayaan bagi pelaku usaha perkebunan dan juga kreditor.

Sadino mengingatkan bahwa prinsip hukum Presumtio Iustae Causa berlaku atas HGU dan hak atas tanah lainnya, yang berarti bahwa semua pihak wajib menghormati produk hukum yang sah hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. ?Satgas harus tunduk pada hukum dan tidak melampaui kewenangannya, apalagi menyentuh ranah yang menjadi tupoksi instansi lain,? tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja.

Satgas ini merupakan lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Perpres No 5 Tahun 2025 dengan diketuai oleh Menteri Pertahanan. Sejak Februari hingga pertengahan Maret 2025, Satgas sudah menyita dan menyegel 317 ribu hektare lahan sawit di Kalimantan Tengah yang dinilai illegal.

Selain menggarap kawasan hutan lindung, Satgas menyebut sejumlah perusahaan teridentifikasi tidak membayar pajak ke negara selama bertahun-tahun. Lahan hasil penertiban tersebut, pengelolaaannya akan diserahkan ke BUMN Agrinas Palma.

Jakarta -

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengatakan hukum adat dapat menjadi inspirasi dalam penyusunan aturan nasional untuk menjaga lingkungan. IOJI menilai banyak masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan dengan menggunakan hukum adat.

Hal itu disampaikan oleh Chief Executive Officer IOJI, Mas Achmad Santosa, dalam diskusi bertajuk 'Nilai dan Praktik Masyarakat Hukum Adat dalam Penyelamatan Ekosistem Indonesia' di The Ocean Justice House, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Achmad awalnya mengatakan aturan melindungi lingkungan hidup merupakan persoalan rumit. Dia mengatakan banyak pihak yang menganggap aturan yang sudah ada malah gagal melindungi lingkungan.

"Hukum lingkungan ini sudah banyak komunitas mengatakan gagal di dalam mengatasi sifat keurgenan dan kedaruratan dari alam," ujar Achmad.

Dia mengatakan banyak masyarakat adat yang melakukan praktik merawat lingkungan dengan dasar hukum adat. Dia mengatakan praktik yang hidup di masyarakat adat itu seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi peraturan tingkat nasional dan global.

"Bagaimana ini bisa menginspirasi hukum nasional dan bagaimana bisa menginspirasi hukum regional dan bagaimana bisa menginspirasi hukum internasional ke tingkat global," ujar mantan Plt Pimpinan KPK ini.

Dia mengatakan masyarakat adat juga menghadapi tantangan dalam menjaga lingkungan mereka. Dia mengatakan masyarakat adat saat ini berupaya mempertahankan nilai-nilai dan praktik kehidupan yang positif tetap terjaga.

Kisah Masyarakat Ada di Sulsel dan Maluku Lindungi Ekosistem

Diskusi ini juga menghadirkan masyarakat Kajang yang berada di Tanatoa, Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk berbagi kisah melindungi lingkungan mereka. Masyarakat adat Kajang memegang teguh ajaran leluhur yang disebut 'Pasang Ri Kajang' yang berarti pesan di Kajang.

"Pasang Kajang ini artinya pesan atau hukum yang masih berlaku sampai hari ini yang memang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat adat. Karena Pasang ini menjadi pedoman hidup yang tertinggi di masyarakat adat Kajang yang sampai hari ini masih kita junjung tinggi," kata Perwakilan Perempuan Adat Tanatoa Kajang, Ramlah.

Simak juga Video 'Apresiasi Pemred detikcom Atas Komitmen Menteri LHK Jaga Lingkungan-Hutan':

Ramlah menyebut masyarakat Kajang belum bisa menerima peradaban luar. Bagi mereka, hidup sederhana seperti leluhur lebih baik dibandingkan dengan hidup modern.

Ramlah mengatakan banyak pesan cara hidup sederhana, menjaga hutan, hingga bagaimana hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jika aturan itu dilanggar, maka akan ada sanksi adat.

Dia mengatakan masyarakat Kajang menganggap hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Dia menyebut masyarakat Kajang terus berusaha melestarikan hutan dengan aturan-aturan adat seperti larangan menebang pohon, berburu satwa, merusak rumah lebah, bahkan mencabut rumput.

"Di sana itu warga masyarakat adat yang ada di Kajang itu memang masih patuh terhadap aturan-aturan adat yang ada di sana. Masyarakat adat itu sudah tahu di dalam pasang bahwa hutan itu adalah selimutnya dunia, itu yang perlu dijaga," paparnya.

Masyarakat adat Haruku di Maluku Tengah juga berbagi kisah mereka menjaga lingkungan lewat 'Sasi' atau larangan mengambil hasil bumi dalam jangka waktu tertentu. Sosok yang bertanggung jawab untuk mengelola pranata ini adalah Kewang.

"Kalau ini (alam) tidak dijaga, kita tidak rapat dengan baik dan tidak jaga dengan baik, maka satu waktu nanti, kita termasuk, ya, orang yang paling miskin di dunia. Karena penduduk kita kecil, cuma hanya 11 kampung," kata Kepala Kewang Adat Haruku, Eliza Marten Kissya.

"Kalau banyak-banyak kita tidak menjaga sumber daya alam ini dengan baik, maka kita tidak akan bertahan. Maka anak cucu kita akan kelaparan, nanti besok dan lusa," sambungnya.

Atas dedikasinya, Eli meraih penghargaan Kalpataru 2022 kategori pembina lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Eli menegaskan dirinya dan masyarakat adat Haruku akan sekuat tenaga menjaga lingkungan demi masa depan anak cucu mereka.

"Kalau tambang jadi dikelola, awas masyarakat jangan diusir. Ini adalah kendaraan saya. Terus saya menyatakan kepada mereka bahwa kalau sudah dikasih Kalpataru untuk penyelamatan lingkungan, kenapa dikasih lagi tanah untuk merusak lingkungan. Ini sih dua hal yang berbeda dan dua hal yang sangat tidak masuk akal. Sudah dapat penyelamatan lingkungan, dikasih tanah untuk merusak lingkungan," tuturnya.

Simak juga Video 'Apresiasi Pemred detikcom Atas Komitmen Menteri LHK Jaga Lingkungan-Hutan':

(ond/haf)

Jakarta -

Polri berkomitmen untuk membantu penegakan hukum di seluruh wilayah hutan Indonesia. Komitmen ini dilakukan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permasalahan yang kerap terjadi, yakni mengenai kebakaran hutan. Jenderal Sigit mengatakan penyebab kebakaran hutan kerap terjadi lantaran adanya tindakan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

"Kita akan menghadapi pergantian dari musim hujan ke musim panas, sehingga tentunya perlu ada langkah bersama dalam penegakan aturan, penegakan hukum terkait dengan potensi kebakaran hutan yang biasanya di dalamnya juga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," ungkap Kapolri Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Jenderal Sigit menyampaikan, adanya penandatanganan MoU ini tentu akan menguatkan sinergi antara Polri dan Kemenhut, terutama di bidang penegakan hukum. Kapolri menjamin Polri siap membantu dalam upaya penegakan hukum demi menjaga hutan Indonesia.

"Oleh karena itu, tentunya, ini memperkuat sinergisitas kita dalam hal penegakan hukum dengan juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait dengan masalah kehutanan. Tentu Polri siap untuk melaksanakan backup, untuk betul-betul bisa menyelamatkan hutan kita, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah kehutanan," kata Jenderal Sigit.

Polri-Kemenhut Sinergi Jaga Hutan dari Karhutla

Polri bersama Kemenhut menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penjagaan hutan dari bahaya kebakaran. Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari perpanjangan MoU sebelumnya antara Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penandatanganan MoU ini menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama ke depan. Jenderal Sigit mengatakan MoU ini sebagai acuan kerja sama Polri dengan Kemenhut selama kurun 5 tahun ke depan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai macam persoalan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan rasa senangnya bisa bekerja sama dengan Polri. Raja Juli mengatakan sektor kehutanan memiliki tantangan yang besar, terutama pada saat musim kemarau seperti timbulnya kebakaran hutan dan lahan alias karhutla.

"Kami dari Kementerian Kehutanan merasa sangat senang dan gembira karena kami tahu persis bahwa tantangan di sektor kehutanan ini sangat luar biasa besarnya terutama sebentar lagi kita akan menghadapi musim panas dan biasanya di musim panas inilah terjadi kebakaran hutan atau yang sering kita sebut sebagai karhutla," kata Raja Juli.

Raja Juli menyebutkan kerja sama dengan Polri diyakini dapat menambah kekuatan untuk menjaga kelestarian hutan, termasuk dari bencana-bencana kebakaran hutan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Apalagi, menurut dia, Polri memiliki sumber daya manusia hingga ke pelosok-pelosok sehingga dapat memudahkan proses pengamanan hutan.

"Oleh karena itu, salah satu poin, ya dari sebagian macam poin yang tadi disepakati adalah kerja sama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan," ungkap Raja Juli.

(jbr/jbr)

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait penegakan hukum dan isu undang-undang terjadi di sepanjang Rabu (8/1). Dari mulai pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jadi tersangka korupsi hingga LHKPN Raffi Ahmad.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Jaksa Agung ungkap ada pejabat KLHK jadi tersangka

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa ada pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi tersangka kasus korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2005-2024.

Jawaban tersebut menanggapi pertanyaan awak media terkait kabar yang menyebutkan adanya pegawai eselon I dan eselon II di KLHK yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Baca di sini

2. Kapolri pastikan akan tindak tegas personel melanggar

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa kepolisian akan menindak tegas personel Korps Bhayangkara yang melanggar.

Pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan awak media terkait langkah Polri terhadap 18 personel Polri yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan di gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Baca di sini

3. Polri beri sanksi demosi lagi seorang personel terkait kasus DWP

Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memberikan sanksi demosi lagi kepada seorang personel polisi yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP).

Baca di sini

4. Kejagung periksa eks Stafsus Mendag terkait kasus impor gula

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Perdagangan (Mendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa GNY selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan tahun 2015–2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca di sini

5. KPK verifikasi LHKPN Raffi Ahmad

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan saat ini LHKPN tersebut sedang diverifikasi.

"Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan semua aset Raffi Ahmad telah tercatat dalam LHKPN.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Rido Sani mengatakan Indonesia menerapkan empat langkah penting dalam mendukung litigasi iklim mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum di pengadilan.

Berbicara dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu (20/11/2024), Rasio menyebut beragam kasus lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia memiliki dampak besar dalam peningkatan emisi.

Dia memberikan contoh beberapa aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, penghancuran ekosistem mangrove dan gambut, perdagangan satwa liar ilegal serta pembakaran dan pembuangan sampah terbuka, yang berkontribusi dalam emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan sampah di Indonesia.

"Kami menerapkan empat pilar melawan aktivitas ilegal yang menyebabkan tantangan dalam penganan perubahan iklim dengan pilar pertama melakukan pencegahan. Bagaimana kami dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik," kata Rasio.

Pemerintah Indonesia melalui jajaran penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga secara rutin melakukan kegiatan pengawasan lokasi pemilik izin berusaha seperti pabrik yang menghasilkan limbah serta patroli di area hutan.

Rasio menjelaskan pihaknya melakukan audit dan mengimplementasikan sanksi administrasi untuk meningkatkan ketaatan akan aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dilanjutkan dengan penegakan hukum melalui pendekatan multi-instrumen serta pendekatan hukum restoratif jika masih melakukan pelanggaran.

"Karena banyak korporasi yang melakukan tindakan ilegal termasuk gagal menaati hukum yang meningkatkan dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan karena banyak aktivitas mereka yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca," kata Rasio.

Contoh bagaimana pendapatan dari aksi pembalakan liar dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan penambangan dan perkebunan liar serta berbagai kegiatan ilegal lain

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah melaksanakan strategi multi instrumen hukum untuk menangani kasus terkait lingkungan hidup dan kehutanan sebagai bagian dari upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan strategi multi instrumen hukum itu disertai juga kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bersama kementerian dan lembaga seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan untuk menangani beragam kasus.

"Penyelidikan pencucian uang itu penting untuk melawan tindakan ilegal terkait lingkungan hidup dan kehutanan karena kebanyakan keuntungan finansial yang didapat dari aktivitas ilegal biasanya digunakan untuk aktivitas ilegal lain," kata Rasio Ridho Sani dalam diskusi yang dipantau daring dari Jakarta pada hari ini.

Dia memberikan, contoh bagaimana pendapatan dari aksi pembalakan liar dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan penambangan dan perkebunan liar serta berbagai kegiatan ilegal lain.

Untuk itu, Rasio menyoroti pentingnya penggunaan berbagai rezim hukum baik pidana maupun perdata sebagai bagian dari pendekatan multidoor, yang menggunakan berbagai aturan perundang-undangan untuk menangani kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Sudah banyak inisiatif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait litigasi iklim termasuk apa yang kami sebut sebagai strict liability untuk memastikan korporasi atau individu yang aktivitasnya merusak lingkungan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan," jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah serius menangani kasus hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berkait dengan pencucian uang. Selain juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman untuk penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan.

Hasilnya, kata Rasio Ridho Sani, tingkat kebakaran hutan dan lahan serta kemunculan titik panas (hotspot) di Indonesia sudah berkurang drastis sejak penegakan hukum dilakukan dari luasan 2,6 juta hektare terbakar pada 2015 menjadi 204.894 hektare pada 2022 dan 1,1 juta hektare pada 2023.

Pihaknya juga sudah berhasil memenangkan sejumlah kasus terkait penanganan sampah ilegal, termasuk penahanan pelaku atau pengelola tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal serta denda yang mencapai miliaran rupiah.

Baik kasus kebakaran hutan dan lahan serta penanganan sampah ilegal, kata Rasio, jika tidak ditangani dapat berkontribusi dalam peningkatan emisi GRK baik karbon maupun metana dan menghalangi Indonesia mencapai target iklimnya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024