Tim Khusus Polda Riau kembali menangkap tiga tahanan kabur dari Polres Kampar. Saat ini, tersisa dua tahanan masih diburu.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto mengatakan ketiga tahanan ditangkap kemarin dan dini hari tadi. Itu artinya sudah sembilan dari 11 tahanan yang ditangkap.

"Tiga orang tahanan kabur telah ditangkap kembali. Total sudah sembilan orang dari 11 yang melarikan diri," kata Anom kepada detikSumut, Sabtu (17/5/2025).

Tiga tersangka yang tertangkap antara lain adalah Hafiz Zulhakim, Marianto Damanik, dan Nederlansen. Sedangkan dua tahanan masih dikejar, bernama Joni dan Asep.

Anom menyebut Marianto dan Nederlansen ditangkap di daerah Tapung, Kampar. Lalu untuk Hafiz ditangkap di daerah Rokan Hilir.

"Dua orang terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas saat dilakukan penangkapan," kata Anom.

Anom memastikan Tim Khusus dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Polisi Andrianto Jossy masih memburu dua pelaku lainnya. Kepolisian mengimbau pelaku untuk segera menyerahkan diri.

"Dan kami juga mengimbau, jangan sampai ada pihak yang mencoba menyembunyikan, membantu atau menghalangi penangkapan pelaku. Jika terbukti akan kami tindak tegas juga secara hukum," kata Anom.

Diketahui, 11 orang tahanan Polres Kampar, kabur dari penjara, Selasa (14/5). Mereka kabur dengan menjebol ventilasi udara.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Teguh Suratman, mengingatkan bahwa warga yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum harus mengikuti peraturan dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Pendemo yang melakukan tindakan anarkis akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam undang-undang.

"Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sedikit pendapat terkait dengan unjuk rasa atau demo. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa atau demo tentu harus menghargai hak dan kewajiban dan hak dan kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus seimbang. Artinya dalam satu sisi itu hak di sisi lain kewajiban yang harus berjalan seimbang sehingga tidak ada yang dirugikan," kata Teguh dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Teguh mengatakan demo diperbolehkan dalam undang-undang. Tetapi, kata dia, jangan sampai demo disusupi oleh hal-hal yang tidak sesuai aturan.

"Kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperbolehkan jangan sampai tercederai karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut," tutur dia.

"Misalnya pelaku melakukan tindakan anarkis, melakukan perusakan itu tidak boleh, harus menjaga kondusifitas situasi masyarakat sehingga tidak akan terjadi kekacauan," imbuhnya.

Teguh menambahkan akan ada konsekuensi jika massa aksi melakukan pelanggaran. Dia menyebut para pelaku bisa diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang terkait.

"Ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi maka akan berakibat timbulnya suatu sanksi dan sanksi itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa menyalahkan aparat kepolisian yang menegakkan sanksi karena aparat kepolisian yang menegakkan sanksi itu dilindungi oleh undang-undang," tutur dia.

Teguh mengingatkan agar menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia mengatakan setiap tindakan pelanggaran hukum ada sanksi kepada pelaku.

"Oleh karena itu sedapat mungkin patuhi aturan hukum yang berlaku, sebab ketika melanggar hukum maka konsekuensinya akan dikenai sanksi. Sanksi yang dikenakan bergantung pada jenis yang dilanggar, bisa sanksi yang diatur dalam UU 19/98 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan undang-undang pelanggarannya, misalnya UU lalu lintas, KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain," tutur dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Vadel Badjideh sudah tiga bulan ditahan di Polre Jakata Selatan terkait kasus Tindakan asusila yang diduga dilakukan ke putri aktris Nikita Mirzani. Keluarga terus memberikan dukungan kepada Vadel agar kuat menjalani proses hukum.

Dikutip detikHot, berkas perkara dari Vadel Badjideh telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Namun, diketahui kapan Vadel akan dilimpahkan ke jaksa untuk menghadapi proses persidangan.

Kakak Vadel Badjideh, Martin dan Bintang, mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai waktu pemindahan adik mereka ke Kejari Jaksel. "Sampai saat ini belum ada ya update-an lagi yang terbaru. Nanti mungkin kita tanyakan lagi ke pengacara kita," ujarnya.

Pihak keluarga terutama ibu Vadel yang sangat terguncang hatinya setelah simpang siur soal kapan Vadel Badjideh dipindahkan. Sebagai anak, Martin dan Bintang berusaha menenangkan ibu mereka yang terpukul mendengar isu tersebut.

"Sempat Mama juga shock ya. Karena pertama kali. Jadi kita coba menguatkan mama. Kita saling menguatkan. Semoga ada jalan yang terbaik lah. Biar semuanya cepat selesai," beber Bintang.

Meski belum ada kepastian hukum, keluarga Vadel Badjideh tetap berpegang teguh pada komitmen untuk terus mendukungnya sepenuh hati. Mereka tak pernah menyerah dalam memberikan semangat dan pendampingan.

"Kalau untuk Vadel, semua apa pun kita akan tempuh. Untuk support ke Vadel, semua kita akan tempuh. Jadi kita nggak pernah mikir kayak, ngeluh atau capek atau apa untuk mengurus Vadel. Untuk support Vadel. Kita selalu ada untuk support Vadel," ujar Bintang.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih, terkait berkas perkara Vadel Badjideh. Hingga saat ini, polisi juga masih menunggu kepastian dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Masih nunggu dari kejaksaan," kata Kompol Murodih.

Vadel Badjideh ditahan di Polres Jakarta Selatan sejak 13 Februari 2025 setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani terkait putrinya, LM. Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh terkait dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

Video: Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus Vadel Badjideh

Video: Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus Vadel Badjideh

JAKARTA, iNewstangsel.id - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbagsel menggelar aksi damai di depan Polda Lampung, Rabu (7/5/2026), sebagai bentuk protes dan memberikan "rapor merah" kepada Kapolda Lampung. Ketua Badko HMI Sumbagsel, Tommy Perdana Putra, menyatakan aksi ini merupakan pengingat keras terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Lampung belakangan ini. Isu pungli, tahanan kabur, hingga tindakan represif aparat kepolisian terhadap aktivis menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Tommy Perdana Putra menjelaskan bahwa pemberian rapor merah ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang dianggap mencoreng citra kepolisian di Lampung. "Kami melakukan aksi damai ini adalah sebagai bentuk pengingat terhadap institusi kepolisian khususnya polda lampung terkait persoalan yang terjadi beberapa waktu ini dilampung," tegas Tommy. 

Ia menyebutkan beberapa poin penting yang menjadi dasar pemberian rapor merah, termasuk dugaan pungli terhadap sopir angkutan batubara, kaburnya tahanan narkoba, dan tindakan represif terhadap aktivis petani singkong. 

Dalam aksi tersebut, Badko HMI Sumbagsel secara simbolis menyerahkan langsung rapor merah berisi tuntutan mereka di depan Kantor Polda Lampung. 

"Kami mengantarkan langsung Rapor Merah ini agar Kapolda Lampung tidak perlu repot-repot mendatangi kami," pungkas Tommy. 

Rapor merah tersebut memuat empat poin tuntutan mendesak, antara lain menghentikan pungli angkutan batubara, mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Way Kanan yang diduga terlibat pungli, mengusut tuntas tahanan narkoba yang kabur, dan menghentikan kriminalisasi serta mengusut oknum represif terhadap aktivis.

Badko HMI Sumbagsel berharap pemberian rapor merah ini dapat menjadi pemicu perubahan positif di tubuh Polda Lampung demi kebaikan masyarakat dan institusi kepolisian itu sendiri. 

"Kami akan mengawal seluruh persoalan ini demi kebaikan bersama tanpa terkecuali institusi kepolisian itu sendiri," ujar Tommy Perdana Putra. 

Sementara itu, HMI Cabang Bandar Lampung memilih jalur audiensi langsung dengan Kapolda Lampung untuk menyampaikan kritik dan masukan mereka. Tommy Perdana Putra menghargai perbedaan metode penyampaian aspirasi ini. 

"Dalam penyampaian aspirasi serta masukan bisa dilakukan dengan berbagai metode," ujarnya. 

Editor : Aris

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menyatakan tak boleh ada pemaksaan dalam program vasektomi. Menurut Atnike, vasektomi adalah bagian dari otoritas atas tubuh seseorang yang tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

"Itu juga menyangkut privasi ya, vasektomi atau apa pun yang dilakukan terhadap tubuh merupakan bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," ujar Atnike di kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Atnike menegaskan pemaksaan vasektomi merupakan bentuk penghukuman terhadap tubuh. "Penghukuman saja tidak boleh. Pemidanaan dengan penghukuman badan seperti itu sebenarnya ditentang dalam diskursus hak asasi manusia," tuturnya.

Ia menambahkan pemaksaan terhadap seseorang untuk menjalani tindakan kontrasepsi merupakan pelanggaran HAM, apalagi jika tindakan seperti vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial.

"Apalagi jika itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu kan menyangkut otoritas atas tubuh. Pemaksaan KB saja sudah termasuk pelanggaran HAM," tegas Atnike.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memperketat syarat penerima bantuan sosial di wilayahnya. Salah satu syarat yang ditekankan Dedi adalah kewajiban mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi laki-laki melalui prosedur vasektomi.

"Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti bisa dapat beasiswa, boleh, tapi ibunya harus KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu," ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).

"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Tapi hari ini, yang saya kejar adalah KB bagi laki-laki," sambungnya.

Simak Video 'Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengecam keras aksi kelompok yang melakukan tindakan anarkis saat aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025. Luthfi menyebut tindakan kelompok yang diduga terafiliasi jaringan Anarko itu menondai perjuangan buruh saat May Day.

"Kami sangat mengecam aksi kelompok anarko ini. Tindakan anarkis ini menodai perjuangan teman-teman buruh yang tengah memperingati May Day," kata Luthfi seperti dilansir detikJateng, Jumat (2/5/2025).

Luthfi menyebut, pihaknya didukung aparat Kepolisian dan TNI, telah melakukan sederet persiapan demi kelancaran May Day. Namun provokasi dan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok itu merusak May Day yang seharusnya menjadi harinya para buruh.

"Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah aparat telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujar Luthfi.

"Namun tiba-tiba muncul kelompok anarko yang melakukan aksi anarkis, bahkan menyerang dan melukai petugas, saya kira itu bukan cara berdemokrasi yang baik," imbuhnya.

Luthfi juga menyoroti rusaknya fasilitas umum di Semarang, akibat aksi anarkis kelompok tersebut.

"Fasilitas umum dirusak. Untuk memperbaiki juga menggunakan dana yang berasal dari rakyat. Artinya aksi anarkis itu juga merugikan masyarakat luas," terangnya.

Pihaknya meminta kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan agar diproses secara hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum," pungkasnya.

Untuk diketahui, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin. Polda Jateng bertindak cepat untuk melindungi massa buruh dan mengendalikan situasi secara terukur.

Massa buruh dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI dan KSPN telah menggelar aksi secara damai sejak pukul 14.30 WIB, Kamis (1/5) dengan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi dan sholawatan. Namun sekitar pukul 15.15 WIB, muncul kelompok berpakaian serba hitam mengganggu jalannya aksi.

Petugas polisi di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando aliansi buruh untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi juga melalui pengeras suara meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib.

Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan. Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Petugas bertameng kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menyemprotkan water canon untuk membubarkan massa. Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan.

Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan. Imbauan untuk membubarkan diri terus disampaikan melalui pengeras suara.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok diduga anarko yang mengganggu aksi peringatan Hari Buruh tersebut. Dia menegaskan pembubaran yang dilakukan polisi merupakan upaya melindungi keamanan dan keselamatan bagi rekan-rekan buruh yang melaksanakan aksi damai serta masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi.

"Polri mendukung penuh kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai. Tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan orang lain adalah pelanggaran hukum dan tidak dapat ditoleransi," kata Kombes Artanto dalam keterangan pers tertulisnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang pria Rusia, yang pernah tinggal di Ukraina, menjadi tersangka dalam ledakan bom mobil di pinggiran Moskow yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia pekan lalu. Komite Investigasi Rusia mengumumkan tersangka telah didakwa atas terorisme terkait ledakan bom mobil tersebut.

Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (28/4/2025), menyebut tersangka diidentifikasi bernama Ignat Kuzin, yang berusia 42 tahun dan pernah tinggal di wilayah Ukraina.

"Ignat Kuzin telah didakwa melakukan tindakan teroris," kata para penyidik pada Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya.

Ditambahkan bahwa permintaan untuk penangkapan secara resmi terhadap Kuzin telah diajukan ke pengadilan.

Kuzin disebut dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah atas dakwaan yang dijeratkan.

Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya juga menyebut Kuzin diduga menerima bayaran US$ 18.000 dari dinas rahasia Ukraina untuk serangan bom itu.

Moskow telah menuduh Kyiv ada di balik ledakan bom mematikan di pinggiran Moskow pada Jumat (25/4) pekan lalu, yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia bernama Yaroslav Moskalik, yang menjabat Wakil Kepala Direktorat Operasional Utama Staf Umum Militer Rusia.

Dinas rahasia Rusia, FSB, mengatakan pada Sabtu (26/4) bahwa Kuzin telah ditahan otoritas berwenang. FSB merilis sebuah video interogasi yang menunjukkan Kuzin mengakui tindak kejahatannya, namun tidak diketahui secara jelas apakah dia berbicara di bawah tekanan.

Ukraina sejauh ini belum memberikan komentar apa pun terkait ledakan bom mobil di pinggiran Moskow dan kematian jenderal senior Rusia itu.

Namun dinilai bahwa ledakan bom mobil itu memiliki ciri-ciri serangan sebelumnya, selama tiga tahun terakhir, yang dilancarkan oleh Kyiv terhadap para tokoh militer dan pendukung penting invasi Rusia terhadap Ukraina.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA). Para WNA itu dideportasi diduga karena menyalahgunakan izin tinggal selama melakukan kegiatan syuting film di Batam.

"Telah dilaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap 8 WN Singapura dan 1 satu WN Malaysia yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Mereka dideportasi pada Jumat (18/4), melalui pelabuhan internasional Batam Center," kata Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei, Sabtu (26/4/2025).

Para WNA yang dideportasi itu diperiksa oleh imigrasi sejak Jumat (11/4). Para WNA itu diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di Batam Center, Kota Batam.

"Sedangkan WNA tersebut menggunakan Visa on Arrival (VOA) atau izin tinggal kunjungan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut," ujarnya.

Faris menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para WNA tersebut telah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kebudayaan. Namun, mereka tetap melanggar aturan keimigrasian karena tidak menggunakan jenis visa yang sesuai.

"Untuk kegiatan produksi film, seharusnya menggunakan visa dengan indeks C14, D14, atau E23K," ujar Faris.

Dari penindakan tersebut, Faris menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Batam komitmen dalam menegakkan hukum keimigrasian guna memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus berkomitmen dalam penegakan hukum Keimigrasian di wilayah Batam guna memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing mematuhi hukum di Wilayah Indonesia dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menegaskan akan memproses Jumran, prajurit TNI AL terduga pembunuh dan pemerkosa wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Jumran akan dihukum berat jika terbukti bersalah.

"Siapa pun yang terbukti bersalah pasti akan ditindak tegas dan dihukum berat sesuai perbuatannya," kata KSAL Laksamana Muhammad Ali saat dihubungi, Sabtu (4/5/2024).

Ali mengatakan Jumran saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ali mengatakan Jumran akan segera disidangkan terkait kasus tersebut. Ali menjamin proses sidang Jumran akan berlangsung secara transparan.

"Proses secara cepat akan diteruskan ke otmil (oditurat militer) dan pengadilan militer, dan proses pengadilan juga akan dilakukan secara transparan. Seperti kasus pembunuhan bos rental mobil, tidak bertele-tele, karena sudah mencoreng nama baik TNI dan TNI AL, melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," jelasnya.

Keluarga Sebut Korban Diperkosa

Tim pengacara jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengungkap prajurit TNI AL bernama Jumran memerkosa korban sebelum melakukan pembunuhan. Pengacara keluarga menyebut prajurit Jumran telah memerkosa korban sebanyak dua kali.

"Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan," kata pengacara keluarga, Muhamad Pazri, dilansir Antara, Kamis (3/4/2025).

Pazri mengatakan pemerkosaan prajurit Jumran kepada korban pertama kali terjadi di rentang waktu 25-30 Desember 2024. Peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025, tepat pada hari jasad korban ditemukan.

"Pada September 2024, kenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentang waktu 25-30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru," kata Pazri, mewakili keterangan resmi pihak keluarga.

Menurut Pazri, pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Korban tanpa menaruh curiga bersedia memesankan kamar penginapan di salah satu hotel di Banjarbaru.

Setelah itu, kata Pazri, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, prajurit Jumran membawa korban masuk ke kamar dan mendorong ke tempat tidur, pelaku sempat memiting korban sebelum memerkosa di dalam kamar tersebut.

"Semua kejadian ini diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek, bahkan ada beberapa foto," tutur Pazri.

Pazri mengatakan korban juga memiliki bukti video terkait tindakan pemerkosaan yang dilakukan prajurit Jumran. Bukti video berdurasi 5 detik itu merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar.

Lihat juga video: Jurnalis di Banjarbaru Tewas Dibunuh, Pelakunya Diduga Oknum TNI AL

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komnas HAM menilai adanya pelanggaran HAM dari teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror itu.

"Yang pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorisasi sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia. Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Yang kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi," imbuhnya.

Anis juga menyampaikan aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Dia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

"Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," katanya.

Dia juga menyampaikan, jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

"Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," katanya.

"Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," ujarnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan pihaknya memberikan empat rekomendasi atas kasus teror kepada media Tempo. Rekomendasi itu meliputi percepatan penyidikan dan proses hukum hingga pemulihan terhadap saksi dan korban.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM atas kasus teror kepada media Tempo:

1. Mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

2. Mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

3. Mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis.

4. Mendorong pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari.

Simak Video 'Kabareskrim Bakal Usut Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo!':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh guru di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hetifah mengecam serangan brutal KKB yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dilansir dari detikNews, Hetifah mengaku prihatin terhadap guru dan tenaga kesehatan yang menjadi korban. Dia juga menyampaikan belasungkawa terhadap seorang guru yang meninggal.

"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Hetifah mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik. Dia mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.

"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," paparnya.

Dia berharap pemerintah bisa mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik di Papua. Hetifah menegaskan pemerintah berkewajiban memberikan keamanan terhadap guru dan nakes yang bertugas di wilayah rawan.

"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambah Hetifah.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.

"Serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengaku syok atas ulah KKB. Selain seorang guru tewas, Dia mencatat ada 3 orang lain mengalami luka berat, 4 luka ringan, dan 3 orang lainnya selamat.

"Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali ini kami semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan gereja, terkejut dan syok atas kejadian ini. Kami merasa hal ini seharusnya tidak terjadi di daerah terpencil seperti ini," tegas Yahuli dalam keterangannya.

Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Timika (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap tenaga guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan melanggar prinsip HAM.

"Perbuatan OPM tersebut melanggar unsur kejahatan dan melanggar prinsip-prinsip HAM," kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat dihubungi Antara dari Timika, Minggu.

Menurut Ramandey, selain itu aksi yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut juga merupakan tindakan kejahatan yang melanggar HAM dan bisa berdampak luas.

"Karena dengan meninggalnya tenaga guru maka pelayanan HAM atas pendidikan menjadi terabaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan yang dilakukan OPM di Distrik Anggruk mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya mengalami luka-luka.

"Saat ini para korban sudah berada di RS Marten Indey, Kota Jayapura, Papua untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Dia menambahkan korban yang meninggal dunia adalah wanita yang berprofesi sebagai seorang guru.

Dia mengatakan pihaknya sangat menyenangkan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata karena keberadaan guru untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Yahukimo khususnya di Distrik Anggruk.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025