Medan -

Tim Keamanan dan Ketertiban Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut bersama TNI/Polri melakukan razia dadakan di Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Dalam razia tersebut ditemukan handphone hingga kompor gas portabel di dalam kamar warga binaan.

"Tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah benda terlarang yang disimpan oleh warga binaan di dalam kamar, di antaranya, 6 unit handphone, 1 unit kipas angin, 1 unit kompor gas portable, 1 unit alat memasak nasi, serta pisau, dan beberapa peralatan makan yang terbuat dari alumunium," kata Kordinator Tim Keamanan dan Ketertiban Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut Herry Suhasmin, Minggu (20/4/2025).

Razia itu dilaksanakan, Sabtu (19/4). Penggeledahan itu dilakukan di beberapa kamar warga binaan yang ada di dalam blok Gajah Mada yang terdiri dari kamar no 4/16 serta kamar no 2/1 dan 2/15.

Herry menjelaskan jika razia yang dilakukan merupakan atensi dari pimpinan pusat untuk mengantisipasi peredaran narkoba di dalam Rutan. Termasuk dengan mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban seperti yang terjadi di wilayah lain beberapa waktu lalu.

"Ini merupakan atensi dari pimpinan pusat, tujuannya untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan gangguan kamtib seperti yang terjadi di wilayah lain beberapa waktu lalu. Dan kita harap dengan razia rutin yang sebenarnya kerap kita lakukan ini, tidak ada lagi peredaran narkoba dan benda terlarang lain di dalam rutan dan lapas," ungkap Herry Suhasmin.

Barang bukti yang diamankan dari kamar hunian warga binaan Rutan Kelas 1 Medan ini akan segera dilakukan pemusnahan oleh Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut.

(astj/astj)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memberikan fasilitas bagi tahanan beragama Kristen Protestan dan Katolik termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang akan merayakan Hari Raya Paskah 2025. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hal itu sebagai wujud menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

"Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik," kata Tessa kepada wartawan yang dikutip Jumat (18/4/2025).

Tessa menjelaskan, ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih. Kegiatan itu akan digelar dua hari, yakni pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025 dari pukul 14.00-16.00 WIB.



Selain itu, layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025 dari pukul 09.00-13.00 WIB

"KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum," ujarnya.

Jakarta -

Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo selesai mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rutan KPK. Suharyo mengungkap sejumlah hal yang dikomunikasikannya dengan Hasto.

"Tadi Pak Hasto juga berbicara mengenai pengharapan itu. Salah satu tanda dari harapan adalah mengunjungi saudara-saudara yang berada di dalam tahanan," kata Suharyo di rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

Suharyo mengatakan Hasto juga menyampaikan masa sekarang digunakan untuk memurnikan diri. Hasto, kata dia, menyebutnya itu sebagai masa retret.

"Tadi di dalam pembicaraan Mas Hasto merasa bahwa ini adalah masa untuk retret katanya. Jadi kata retret dipakai untuk memurnikan diri," kata dia.

"Maka acaranya harian adalah pagi bangun, berdoa, doa-doa yang tidak sempat diucapkan pada waktu beliau masih aktif, itu sekarang ada kesempatannya untuk mendoakannya secara lengkap," tambahnya.

Selain itu Suharyo mengungkap keduanya ada membahas soal doa bertemakan keadaan sulit. Suharyo menyebut juga mengunjungi tahanan lain yang beragama Katolik selain Hasto.

"Nah kalau biasa orang berada di dalam keadaan sulit itu kan minta dibebaskan ya dari kesulitan itu. Tapi di dalam doa itu umat yang mengalami kesulitan tidak minta dibebaskan," sebutnya.

Sebelumnya, Suharyo tiba di rutan KPK untuk mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia berkunjung sebagai bentuk pelayanan.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (14/4), Suharyo tiba sekitar pukul 10.43 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian batik.

Suharyo ditemani oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy. Dia lebih dulu terlihat mendaftarkan diri untuk kunjungan, dan setelahnya masuk Rutan KPK.

Suharyo terlihat membawa sebatang daun palem. Dia menyatakan membawa palem dalam rangka Paskah.

"(Membawa apa) Palem. Dalam rangka Paskah," kata Suharyo.

Simak juga Video 'Pihak Hasto akan Ajukan Banding Usai Eksepsi Ditolak Hakim':

(ial/dek)

Jakarta -

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rutan KPK. Suharyo mengungkapkan kunjungannya ke rutan untuk mengikuti jejak Paus Fransiskus.

Suharyo sendiri selesai mengunjungi Hasto sekitar pukul 11.58 WIB. Suharyo ditemani oleh sejumlah pengacara Hasto seperti Ronny Talapessy.

"Dan itu bukan hanya saya, tetapi saya mengikuti Paus Fransiskus. Coba kita lihat, kalau kenal dengan Paus Fransiskus. Ketika masih sehat, kalau masa-masa pasca begini, pada hari Kamis nanti, beliau selalu datang ke penjara," kata Suharyo di rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

Suharyo mengatakan datang bukan hanya mengunjungi Hasto saja, namun tahanan lain yang beragama Katolik. Suharyo menganggap kunjungannya ke rutan sebagai bentuk tanggung jawab.

"Bukan hanya Pak Hasto, tetapi teman-teman yang beriman katolik, tadi saya kunjungi juga. Alasannya adalah, itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan saudari-saudara kita yang dalam keadaan sulit. Berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit," ujarnya.

Selain itu, Suharyo juga mengatakan telah mengenal Hasto sejak lama. Dahulu, katanya, dirinya sering mengunjungi rumah keluarga Hasto.

"Pak Hasto itu rumahnya di Jalan Kaliurang di Gentan. Di depan rumahnya, di sebelah rumahnya itu ada lapangan sepak bola. Saya dulu tinggal di sana itu 16 tahun, lebih 23 tahun tambah 7 malahan. Saya sering main sepak bola di lapangan itu," sebutnya.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (14/4), Suharyo tiba sekitar pukul 10.43 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian batik.

Suharyo ditemani oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy. Dia lebih dulu terlihat mendaftarkan diri untuk kunjungan, dan setelahnya masuk Rutan KPK.

Suharyo terlihat membawa sebatang daun palem. Dia menyatakan membawa palem dalam rangka Paskah.

"(Membawa apa) Palem. Dalam rangka Paskah," kata Suharyo.

Simak juga Video 'Pihak Hasto akan Ajukan Banding Usai Eksepsi Ditolak Hakim':

(ial/dek)

JAKARTA - Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menjenguk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025) siang. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.45 WIB.

Dengan kenakan batik berwarna cokelat, ia turun dari mobil. Suharyo pun langsung mendaftarkan diri untuk berkunjung narapidana. Suharyo, tampak didampingi kuasa hukum Hasto seperti, Ronny Talapessy.

Suharyo pun terlihat membawa sebatang pohon palma ketika hendak membesuk Hasto. Diketahui, kemarin merupakan Hari Minggu Palma, sebagai penanda umat Katolik akan memasuki masa Paskah.



?Dalam rangka Paskah,? ujar Kardinal kepada media secara singkat sebelum masuk ke dalam Rutan.

Selanjutnya, Kardinal Suharyo juga sempat berbincang dengan keluarga Hasto lainnya saat di ruang tunggu sebelum masuk ke dalam rutan. Sekitar pukul 10.48 WIB, Kardinal Suharyo didampingi Ronny Talapessy pun masuk ke dalam Rutan KPK untuk membesuk Hasto.

Tampak sejumlah kader PDIP dan tim kuasa hukum Hasto juga hadir di Rutan KPK, di antaranya Guntur Romli dan Army Mulyanto. Untuk diketahui, Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo sebelumnya mengatakan kunjungan ke rutan merupakan hal biasa. Termasuk, mendatangi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo, Jumat (11/4/2025).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. "Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," tambahnya.

Jakarta -

Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo tiba di rutan KPK untuk mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia berkunjung sebagai bentuk pelayanan.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (14/4/2025), Suharyo tiba sekitar pukul 10.43 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian batik.

Suharyo ditemani oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy. Dia lebih dulu terlihat mendaftarkan diri untuk kunjungan, dan setelahnya masuk Rutan KPK.

Suharyo terlihat membawa sebatang daun palem. Dia menyatakan membawa palem dalam rangka Paskah.

"(Membawa apa) Palem. Dalam rangka Paskah," kata Suharyo.

Sebelumnya, Suharyo mengatakan akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK. Suharyo menyebutkan kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Suharyo mengatakan dia akan datang jika diberikan izin. Hakim yang mengadili Hasto telah memberi izin tersebut.

"Kalau diizinkan oleh yang berwenang," katanya.

Simak Video 'Pihak Hasto akan Ajukan Banding Usai Eksepsi Ditolak Hakim':

(ial/maa)

Jakarta -

Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

"Kemudian yang kedua adalah Anastasia Rukmi Sapto Hastuti, yang merupakan kakak dari klien kami, yang ketiga adalah Eddy Kristiyanto merupakan kakak kandung. Jadi tiga yang diberikan izin oleh e-berpadu dan tanggalnya adalah 14 April 2025 berkunjungnya," ujarnya.

Dalam sidang hari ini, hakim telah menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto. Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan itu dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Hakim menyatakan eksepsi Hasto masuk materi pokok perkara. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas," kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

(mib/ygs)

Makassar -

Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Haslinda, menanggapi soal dugaan produk skincare Mira Hayati yang mengandung merkuri adalah produk yang dipalsukan. Dia menyebut hal itu harus dibuktikan secara hukum.

Haslinda menyampaikan hal tersebut ketika menjadi saksi ahli dalam persidangan di Ruangan Ali Said, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (10/4/2025) sore. Awalnya, pengacara Mira Hayati, Ida Hamidah menanyakan siapa yang bertanggung jawab jika produk skincare MH yang beredar adalah produk yang dipalsukan.

"Kalau soal pemalsuan, sepanjang pemalsunya menggunakan kode notifikasi yang sama, nomor batch yang sama, itu harus melalui pembuktian (bahwa produk tersebut palsu)," jelas Andi Haslinda.

Haslinda menyebut hal itu masih termasuk tanggung jawab produsen yang memproduksi produk tersebut. Bahkan sekalipun Mira Hayati telah membuat laporan di polisi, ia tetap bertanggung jawab selaku Direktur PT AMMU yang memproduksi produk tersebut.

"Sepanjang itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah pemalsuan, misalnya melalui penyelidikan polisi, itu tetap menjadi tanggung jawab produsen," ucap Haslinda.

Haslinda kembali menekankan jika belum ada pembuktian melalui jalur hukum, maka Mira Hayati tetap bertanggung jawab. Meskipun Mira Hayati telah mewanti-wanti dengan menginformasikan melalui media sosialnya, dia tetap harus melalui jalir hukum lebih dulu untuk membuktikan pemalsuan tersebut.

"Sepanjang pembuktiannya tidak melalui jalur hukum, tetap tanggung jawab produsen tangan pertama," tegas Haslinda.

Diketahui, Mira Hayati didakwa melanggar melanggar Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Owner skincare itu terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Sebelumnya diberitakan, Mira Hayati telah keluar dari Rutan Kelas I Makassar sejak Kamis (27/3/2025) lalu. Kini statusnya menjadi tahanan rumah dan tetap dalam pengawasan.

"Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar. Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, (hanya) di dalam rumah," jelas Humas PN Makassar Sibali.

Sibali menuturkan, majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan Mira Hayati karena alasan kemanusiaan. Sebab, bayi Mira Hayati memerlukan sosok ibunya.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ungkap Sibali.

(sar/sar)

Makassar -

Terdakwa kasus skincare bermerkuri, Mira Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menjadi tahanan rumah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status tahanan rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan rumah karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamida membenarkan kliennya telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Ida mengaku penetapan PN Makassar itu setelah pihaknya mengajukan permohonan sebanyak 4 kali.

"Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ujar Ida.

Alasan kliennya mengajukan pengalihan status tahanan salah satunya karena harus mengurus bayinya yang baru lahir. Apalagi bayi tersebut, kata Ida, lahir dengan prematur.

"Iya salah satunya (karena ada bayinya). Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," jelasnya.

Diketahui, Mira Hayati memproduksi dan mengedarkan kosmetik merek Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing mengandung merkuri. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama itu didakwa melanggar pasal 435 juncto pasal 138 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Mira Hayati terancam hukuman penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sehingga produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

(sar/hsr)

Palembang -

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang membuka kunjungan keluarga warga binaan di hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah. Momen ini pun dimanfaatkan ratusan keluarga binaan berkunjung ke rutan dengan membawa berbagai makanan dan juga baju Lebaran.

Kepala Rutan Kelas 1 Palembang David Rosehan mengatakan guna mengantisipasi kepadatan pengunjung pihak rutan menyiapkan beberapa loket pendaftaran keluarga warga binaan yang akan berkunjung.

Kata dia, petugas rutan juga memeriksa barang bawaan pengunjung melalui pemeriksaan mesin x ray yang berkunjung.

"Ya hari ini kita membuka kunjungan bagi keluarga warga binaan di hari Lebaran pertama dari pukul 09.00 -11.30 WIB dan dilanjutkan dari pukul 13.00-16.00 WIB. Kemungkinan ribuan keluarga yang datang hari ini," katanya kepada wartawan, Senin (31/3/2025).

"Kita minta petugas ketat dan selektif dalam melihat bawakan makanan yang dibawa keluarga," sambungnya.

Sementara itu, salah satu pengunjung bernama Sinta mengatakan membawa baju Lebaran dan masakan rendang untuk keponakannya yang ditahan di Rutan Kelas 1 Palembang.

"Ini saya bawa baju untuk ganti- ganti keponakan, sama makanan kesukaan setiap Lebaran, rendang dan sayur buncis," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Fitri yang membesuk suaminya membawa makanan kesukaan suaminya yakni opor ayam.

"Ya hari ini bawa opor ayam untuk suami saya, tidak lama lagi keluar suami saya," katanya.

(csb/csb)

Jembrana -

Sebanyak 125 narapidana (napi) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Negara menerima remisi khusus dalam rangka Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Remisi yang diterima warga binaan pemasyarakatan (WBP) bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 1,5 bulan. Tercatat, ada dua napi yang langsung bebas setelah mendapat remisi.

"Pada tahun ini, Rutan Negara memberikan remisi kepada sejumlah narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Remisi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pembinaan dan perubahan perilaku yang berhasil dilakukan oleh para narapidana," ungkap Kepala Rutan Kelas IIB Negara, Lilik Subagiyono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/3/2025).

Lilik memerinci 65 narapidana menerima remisi Nyepi, sementara 60 narapidana mendapatkan remisi Idul Fitri. Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya langsung dinyatakan bebas pada Hari Raya Nyepi dan dapat kembali ke keluarga mereka.

"Kami berharap pemberian remisi ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berbuat baik. Ini bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah berusaha memperbaiki diri selama berada di Rutan Kelas IIB Negara," ujarnya.

"Dari 65 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan remisi Nyepi dan 60 orang kami usulkan untuk mendapatkan remisi Idul Fitri, seluruhnya disetujui mendapatkan remisi," imbuh Lilik.

Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, I Nyoman Tulus Sedeng, memerinci jumlah napi yang mendapat remisi khusus Nyepi. Yakni, sebanyak 13 napi mendapatkan remisi 15 hari, 47 napi mendapatkan remisi 1 bulan, dan lima napi mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari.

Sementara, untuk remisi khusus Idul Fitri, 26 napi mendapatkan remisi 15 hari, 28 napi mendapatkan remisi satu bulan, dan lima napi mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari. Satu orang WBP yang awalnya diusulkan remisi khusus Idul Fitri sudah pulang karena menjalani cuti bersyarat.

"Pengusulan Remisi Khusus Nyepi dan Idul Fitri Tahun 2025 kami usulkan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jadi dapat dipastikan bahwa proses pengusulan remisi dilakukan secara adil dan transparan," tegas Tulus.

(hsa/hsa)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membatalkan permohonan pemindahan penahanan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat, Salemba, karena telah merasa berbaur dan akrab dengan tahanan lainnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih (Rutan KPK). Beliau juga membangun tradisi seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu-lagu wajib, serta berdiskusi tentang tokoh bangsa dan isu politik di dalam tahanan," kata politikus PDIP Guntur Romli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis.

Dengan begitu, permohonan pemindahan penahanan yang sebelumnya disampaikan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, resmi dicabut.

Dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (21/3), Rony mengatakan bahwa Hasto ingin dipindahkan ke Rutan Salemba karena akses kliennya di Rutan KPK terbatas untuk bertemu dengan kolega.

"Hanya dibatasi untuk pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin yang mulia, bahwa Pak Hasto memiliki banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," ujar Ronny.

Merespons permintaan tersebut, Hakim Ketua Rios Rahmanto menyampaikan apabila alasan permohonan pemindahan hanya terkait hak kunjung maka penasihat hukum Hasto bisa mengajukan permintaan mengenai izin kolega yang akan mengunjungi Hasto.

Namun, Hakim Ketua menjelaskan permintaan tersebut harus dijelaskan secara detail siapa orang yang akan berkunjung.

"Artinya mungkin tidak semuanya diizinkan, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan. Kalau memang jelas siapa yang mengajukan, mungkin bisa majelis pertimbangkan," ucap Hakim Ketua.

Hasto Kristiyanto dalam perkara ini didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019–2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota KPU periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019–2020.

Uang tersebut diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Anggota DPR periode 2019–2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025