Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) menangkap buron bernama Januar Murdianto alias Jawir. Jawir kabur usai menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakut.

"Melakukan penangkapan Terdakwa atas nama Januar Murdianto alias Jawir bin Moh Rianto," kata Kepala Kejari Jakut, Dandeni Herdiana, dalam keterangannya, dikutip dari detikNews, Selasa (13/5/2025).

Jawir dibekuk Tim Gabungan Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejari Jakut pada Senin, 12 Mei pukul 14.50 WIB. Terdakwa kasus prostitusi atau perbuatan cabul ini diciduk saat apel kekasihnya di kantor.

Jawir ditangkap di salah satu gedung di Jalan MH Thamrin, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

"Tim melakukan upaya penangkapan. Namun, pada saat hendak diamankan, Terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri, akan tetapi upaya melarikan diri tersebut berhasil digagalkan," katanya.

Dia lalu dibawa ke kantor Kejari Jakut untuk diserahkan lagi ke rutan tempatnya ditahan sebelumnya, yakni Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Disebutkan Jawir kabur dari PN Jakut usai sidang tahap pemeriksaan saksi pada Selasa, 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB.

Jawir didakwa atas pelanggaran Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Sebagia informasi, Jawir kabur saat akan diadili di PN Jakut pada Selasa (6/5). Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan jaksa penuntut Erni Pramonti.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Intel Kejari Jakut, Rico, mengatakan para tahanan yang akan diadili tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel yang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota kepolisian.

Lalu, pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

Video Hotman Paris Tak Yakin Permintaan Maaf Razman Dimaafkan MA

Video Hotman Paris Tak Yakin Permintaan Maaf Razman Dimaafkan MA

Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Haslinda, menanggapi soal dugaan produk skincare Mira Hayati yang mengandung merkuri adalah produk yang dipalsukan. Dia menyebut hal itu harus dibuktikan secara hukum.

Haslinda menyampaikan hal tersebut ketika menjadi saksi ahli dalam persidangan di Ruangan Ali Said, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (10/4/2025) sore. Awalnya, pengacara Mira Hayati, Ida Hamidah menanyakan siapa yang bertanggung jawab jika produk skincare MH yang beredar adalah produk yang dipalsukan.

"Kalau soal pemalsuan, sepanjang pemalsunya menggunakan kode notifikasi yang sama, nomor batch yang sama, itu harus melalui pembuktian (bahwa produk tersebut palsu)," jelas Andi Haslinda.

Haslinda menyebut hal itu masih termasuk tanggung jawab produsen yang memproduksi produk tersebut. Bahkan sekalipun Mira Hayati telah membuat laporan di polisi, ia tetap bertanggung jawab selaku Direktur PT AMMU yang memproduksi produk tersebut.

"Sepanjang itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah pemalsuan, misalnya melalui penyelidikan polisi, itu tetap menjadi tanggung jawab produsen," ucap Haslinda.

Haslinda kembali menekankan jika belum ada pembuktian melalui jalur hukum, maka Mira Hayati tetap bertanggung jawab. Meskipun Mira Hayati telah mewanti-wanti dengan menginformasikan melalui media sosialnya, dia tetap harus melalui jalir hukum lebih dulu untuk membuktikan pemalsuan tersebut.

"Sepanjang pembuktiannya tidak melalui jalur hukum, tetap tanggung jawab produsen tangan pertama," tegas Haslinda.

Diketahui, Mira Hayati didakwa melanggar melanggar Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Owner skincare itu terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Sebelumnya diberitakan, Mira Hayati telah keluar dari Rutan Kelas I Makassar sejak Kamis (27/3/2025) lalu. Kini statusnya menjadi tahanan rumah dan tetap dalam pengawasan.

"Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar. Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, (hanya) di dalam rumah," jelas Humas PN Makassar Sibali.

Sibali menuturkan, majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan Mira Hayati karena alasan kemanusiaan. Sebab, bayi Mira Hayati memerlukan sosok ibunya.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ungkap Sibali.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Terdakwa kasus skincare bermerkuri, Mira Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menjadi tahanan rumah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status tahanan rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan rumah karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamida membenarkan kliennya telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Ida mengaku penetapan PN Makassar itu setelah pihaknya mengajukan permohonan sebanyak 4 kali.

"Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ujar Ida.

Alasan kliennya mengajukan pengalihan status tahanan salah satunya karena harus mengurus bayinya yang baru lahir. Apalagi bayi tersebut, kata Ida, lahir dengan prematur.

"Iya salah satunya (karena ada bayinya). Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," jelasnya.

Diketahui, Mira Hayati memproduksi dan mengedarkan kosmetik merek Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing mengandung merkuri. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama itu didakwa melanggar pasal 435 juncto pasal 138 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Mira Hayati terancam hukuman penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sehingga produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Sebanyak 125 narapidana (napi) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Negara menerima remisi khusus dalam rangka Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Remisi yang diterima warga binaan pemasyarakatan (WBP) bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 1,5 bulan. Tercatat, ada dua napi yang langsung bebas setelah mendapat remisi.

"Pada tahun ini, Rutan Negara memberikan remisi kepada sejumlah narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Remisi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pembinaan dan perubahan perilaku yang berhasil dilakukan oleh para narapidana," ungkap Kepala Rutan Kelas IIB Negara, Lilik Subagiyono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/3/2025).

Lilik memerinci 65 narapidana menerima remisi Nyepi, sementara 60 narapidana mendapatkan remisi Idul Fitri. Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya langsung dinyatakan bebas pada Hari Raya Nyepi dan dapat kembali ke keluarga mereka.

"Kami berharap pemberian remisi ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berbuat baik. Ini bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah berusaha memperbaiki diri selama berada di Rutan Kelas IIB Negara," ujarnya.

"Dari 65 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan remisi Nyepi dan 60 orang kami usulkan untuk mendapatkan remisi Idul Fitri, seluruhnya disetujui mendapatkan remisi," imbuh Lilik.

Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, I Nyoman Tulus Sedeng, memerinci jumlah napi yang mendapat remisi khusus Nyepi. Yakni, sebanyak 13 napi mendapatkan remisi 15 hari, 47 napi mendapatkan remisi 1 bulan, dan lima napi mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari.

Sementara, untuk remisi khusus Idul Fitri, 26 napi mendapatkan remisi 15 hari, 28 napi mendapatkan remisi satu bulan, dan lima napi mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari. Satu orang WBP yang awalnya diusulkan remisi khusus Idul Fitri sudah pulang karena menjalani cuti bersyarat.

"Pengusulan Remisi Khusus Nyepi dan Idul Fitri Tahun 2025 kami usulkan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jadi dapat dipastikan bahwa proses pengusulan remisi dilakukan secara adil dan transparan," tegas Tulus.

Video: Wapres Gibran Sebut Nyepi dan Idul Fitri Momentum Perkuat Toleransi

Video: Wapres Gibran Sebut Nyepi dan Idul Fitri Momentum Perkuat Toleransi

Beredar foto di media sosial diduga narapidana (napi) di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, bermain ponsel. Napi tersebut dinarasikan bebas bermain ponsel di dalam sel jeruji besi.

Dalam foto yang beredar viral di media sosial memperlihatkan seorang pria duduk di atas kasur sambil bertelanjang dada. Pria bertato tersebut tampak memegang ponsel di tangan kirinya.

Sementara di atas kasur tergeletak dua unit ponsel. Pria yang dinarasikan adalah napi di Rutan Salemba itu terlihat sedang melihat buku catatan yang disimpan di atas kasur.

Penjelasan Karutan

Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo buka suara terkait foto viral tersebut. Wahyu mengatakan pihaknya saat ini tengah mendalami kebenaran foto yang beredar tersebut.

Namun Wahyu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas penyalahgunaan barang-barang terlarang di dalam sel jeruji, termasuk ponsel hingga narkoba.

"Kami Rutan Kelas I Jakarta Pusat berkomitmen terhadap pemberantasan HP dan narkoba. Saat ini kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat," kata Wahyu saat dimintai konfirmasi, Selasa (25/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terbukti menggunakan handphone di dalam Rutan. Ia juga memastikan akan menindak tegas petugas yang terbukti terlibat terkait penggunaan ponsel tersebut.

"Jika benar tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada WBP (warga binaan) yang menggunakan HP dan bila ada petugas yang terlibat tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Wahyu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan supervisi ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tangerang di Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai pengoptimalan layanan dan kenyamanan bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Masjuno mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meninjau langsung kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga binaan dan memastikan peningkatan keamanan serta ketertiban selama pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan.

"Bulan Ramadhan adalah kesempatan bagi warga binaan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh fasilitas ibadah, termasuk musala, Al-Qur’an, dan jadwal kegiatan keagamaan tersedia dengan baik," katanya.

Menurutnya, supervisi ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan akses terhadap ibadah selama Ramadhan.

Selain itu, kegiatan itu sebagai memastikan penguatan pengawasan dan peningkatan keamanan juga menjadi prioritas guna mencegah potensi gangguan ketertiban di dalam rutan.

Dia juga menambahkan, bahwa upaya yang dilakukannya merupakan bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan setiap warga binaan mendapatkan pelayanan yang layak dan dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

"Ini sejalan dengan Implementasi 13 Program Akselerasi dan Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait optimalisasi Reintegrasi Sosial sebagai tujuan Pemasyarakatan, yang diharapkan dapat memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Raja Muhammad Ismael Novadiansyah menambahkan bahwa pentingnya peningkatan pelayanan dan pengamanan selama bulan Ramadan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan bagi warga binaan, terutama dalam aspek pembinaan keagamaan. Selain itu, pengawasan dan keamanan di dalam rutan kami tingkatkan agar suasana tetap kondusif, sehingga warga binaan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman," tuturnya.

Ia mengaku, bila kegiatan tersebut bagian dari evaluasi terhadap layanan makanan berbuka dan sahur, fasilitas kesehatan, serta kondisi ruang hunian tahanan dan anak.

Dalam hal ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan lembaga keagamaan untuk menghadirkan pembinaan spiritual berupa ceramah agama, tadarus Al-Qur’an, dan shalat tarawih berjamaah yang diikuti oleh warga binaan.

Dari aspek keamanan, pengawasan diperketat, terutama saat pelaksanaan ibadah malam, guna menghindari potensi gangguan atau pelanggaran tata tertib di dalam rutan. Petugas pemasyarakatan melakukan patroli berkala dan menyiapkan prosedur pengamanan yang lebih ketat demi menjaga ketertiban.

"Alhamdulillah, kami bisa menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih tenang dan khusyuk. Bimbingan keagamaan yang diberikan juga membantu kami dalam memperbaiki diri," tutur dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Tim Kanwil Ditjen Permasyarakatan Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Kelas I Bandung saat, Kamis (27/2) malam. Barang-barang yang dilarang masuk ke dalam rutan ditemukan petugas.

Adapun barang-barang dilarang yang ditemukan di antaranya, kabel listrik intalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

Sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel, Jumat (28/2).

Pance Daniel menyebut, barang-barang terlarang itu harus diamankan oleh pihaknya karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

"Tentunya, Kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat, yang bertujuan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali menuturkan, sidak dilakukan di kamar WBP.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka" ujar Sukarno.

Barang-barang terlarang yang ditemukan dalam sidak nantinya akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kanwil Ditjen Pas Jabar) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru Bandung . Kamis (27/02/2025) malam. 

Petugas menggeledah seluruh kamar para warga binaan pemasyarakatan (SBP) atau narapidana (napi) dan tahanan. Hasil sidak, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di Rutan Kebonwaru Bandung. 

Kepala Rutan Kebonwaru Bandung Pance Daniel mengatakan, kegiatan sidak ini sebagai bentuk pencegahan kepada WBP dari hal-hal terlarang dan berbahaya di dalam rutan. 

"Ya, semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Karutan Kebonwaru Bandung, Jumat (28/2/2025). 

Pance Daniel menyatakan, tim Kanwil Ditjen Pas Jabar menggeledah kamar hunian di Rutan Kebonwaru Bandung dan mengamankan barang-barang terlarang yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

“Tentu, kami jajaran Rutan Kebonwaru Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan ” ujar Pance.

Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pas Jabar Sukarno Ali mengatakan, sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kepala Kanwil Ditjen Pas Jabar, guna menindaklanjuti Surat Edaran Ditjen Pas Kemenkumham terkait peningkatan kewaspadaan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

“Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk mengeledah kamar hunian. WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka," kata Sukarno Ali.

Sukarno menyatakan, barang-barang terlarang yang ditemukan dalam sidak, selanjutnya langsung kami kami musnahkan.

"Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," tandasnya.

Editor : Agus Warsudi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto duduk lesehan bersama tahanan saat mengunjungi Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Langkah yang dilakukan Agus itu dinilai menunjukkan sikap humanis.

"Sikap yang diambil ini memperlihatkan sikap yang humanis. Kami kira ini sangat baik. Sebagai pejabat negara, Pak Menteri memperhatikan keberadaan warga binaan yang saat itu sedang duduk lesehan," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, Rabu (26/2/2025).

Sugiat mengatakan langkah yang diambil Agus Andrianto ini harus menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya. Terutama kepada pimpinan-pimpinan di Kementerian Imipas.

"Dengan adanya peristiwa ini, tentu diharapkan seluruh kalangan di Kementerian Imipas, mulai dari tingkat paling tinggi hingga di rutan ataupun lapas harus bersikap humanis kepada warga binaan," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini meminta pegawai di lapas maupun rutan memberlakukan warga binaan dengan baik. Dia mengingatkan setiap warga binaan yang ada di lapas dan rutan merupakan warga negara Indonesia yang harus dijaga dan dibina dengan baik.

"Saya berharap agar pegawai di rutan dan lapas menjadikan warga binaan itu seperti saudara sendiri. Dijaga dengan baik, hak-haknya dipenuhi," jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Lapas Kelas I Cipinang pada Selasa (25/2). Saat itu, Agus duduk lesehan bersama para warga binaan.

Mantan Wakapolri itu mengaku duduk lesehan bersama penghuni rutan karena merasa dirinya dan pejabat lain belum tentu lebih mulia dari penghuni rutan. Dia mengatakan bisa saja para penghuni rutan lebih mulia di mata Tuhan dibanding dirinya dan pejabat lain.

"Nggak, saya karena takut, saya nggak tahu siapa orang yang dimuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya nggak ngerti. Karena belum tentu, belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini, lebih mulia daripada kami. Jadi saya takut. Takutlah, karena orang disuruh prihatin dulu kan untuk mendapat berkah," ucap Agus melansir detikNews.

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengunjungi Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Agus pun duduk lesehan saat berdialog dengan para tahanan.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (25/2/2025), Agus datang ke Rutan Cipinang untuk menghadiri makan siang bersama para tahanan. Saat akan menyampaikan sambutan, Agus turun dari pendopo dan duduk di lantai.

Sejumlah pejabat yang mendampingi Agus pun ikut turun dari pendopo dan duduk di lantai. Agus mengatakan merasa lebih nyaman ngobrol sambil duduk lesehan.

"Saya boleh ya duduk di sini. Jadi saya (seperti) ngajak orang duduk di bawah," kata Agus mengawali sambutan.

Dialog Agus bersama penghuni Rutan Cipinang (Kadek/detikcom)

Mantan Wakapolri itu mengaku duduk lesehan bersama penghuni rutan karena merasa dirinya dan pejabat lain belum tentu lebih mulia dari penghuni rutan. Dia mengatakan bisa saja para penghuni rutan lebih mulia di mata Tuhan dibanding dirinya dan pejabat lain.

"Nggak, saya karena takut, saya nggak tahu siapa orang yang dimuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya nggak ngerti. Karena belum tentu, belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini, lebih mulia daripada kami. Jadi saya takut. Takutlah, karena orang disuruh prihatin dulu kan untuk mendapat berkah," ujarnya.

Agus kemudian mengungkit komika Rony Imanuel atau Mongol yang pernah berada di Rutan Kelas I Cipinang karena kasus judi. Dia mengatakan Mongol kini sejahtera setelah melewati masa prihatin.

"Contohnya Pak Mongol kan, Pak Mongol itu pernah masuk di sini, di bawah satu tahun. Tapi setelah keluar, sekarang sejahtera. Artinya, kalau Bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang Bapak lalui, Bapak-bapak lalui pada kesempatan ini, tentunya tidak menutup kemungkinan kalau Allah mengangkat derajat orang itu nggak ada sulitnya," ucapnya.

"Jadi semua bisa terjadi. Cuma lewat jalannya mana dulu, kadang-kadang harus lewat prihatin dulu," imbuhnya.

Agus kemudian berdialog dengan para tahanan. Beberapa tahanan pun berdiri untuk menyampaikan keluh kesah kepada Agus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

MEDAN, iNewsMedan.id - Bimbingan Kerja (Bimker) Rutan Kelas I Medan (Ragusta) baru saja menerima orderan Pavling Block untuk halaman Masjid Al - Mukhlisin Blok 15 Perumnas Helvetia Medan seluas kurang lebih 400 meter menjelang persiapan bulan suci Ramadhan 1446 hijrah, pada Sabtu (25/1/2025).

Pemesanan ini dipercayakan pengurus Masjid Al Mukhlisin kepada Bimker Ragusta sebagai wujud simbol memperkuat rasa persaudaraan kepada sesama sekaligus meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Pemesanan pavling blok type 225K tersebut tentunya menjadi wadah berkreasi bagi warga binaan Rutan Kelas I Medan untuk mendapatkan penghasilan tambahan meski sedang menjalani masa tahanan.

Salah satu pengurus Masjid Al Mukhlisin, Junaidi menyampaikan rasa syukur bisa menjalin kerjasama dengan Bimker Ragusta melalui pembelian paving blok ini. Selain mendapatkan harga yang lebih terjangkau, pemesanan paving blok dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan ini juga sekaligus menjadi bukti kepedulian kepada sesama khususnya warga binaan agar bisa bangkit memperbaiki dirinya, dan buah karya paving blok yang mereka kerjakan juga menjadi manfaat dan amal jariyah yang tiada terputus pahalanya di hadapan Allah SWT.

"Paving blok hasil warga binaan Rutan Kelas I Medan kita beli dengan niat Ibadah dalam ibadah, maksudnya kalau kita beli dari hasil kerja warga binaan, mereka akan senang dan menambah kepercayaan untuk bekerja mencari nafkah dengan cara halal saat bebas nanti," ujar Junaidi pengurus Masjid Al Mukhlisin Perumnas Helvetia blok 15 Medan.

Melalui niat yang baik menyambut bulan suci Ramadhan 1446 hijrah, lanjut Junaidi, pembelian Pavling Block dari hasil kerja warga binaan ini juga dapat membantu para warga binaan untuk menyisihkan hasil penjualan tersebut kepada keluarganya yang saat ini menanti mereka bebas dari hukuman.

Terpisah, Karutan Kelas I Medan, Alanta Imanuel Ketaren menyambut baik niat pengurus Masjid Al Mukhlisin untuk membantu warga binaannya mengunakan Paving blok hasil kerja Bimker Ragusta.

"Apresiasi kami kepada pengurus Masjid Al Mukhlisin Perumnas Helvetia Medan blok 15 yang memesan 5000 Paving blok hasil Bimker Ragusta, dan akan melanjutkan pembelian selanjutnya secara bertahap untuk kebutuhan halaman Masjid, dari kami atas nama Rutan Kelas I Medan menyumbangkan 1000 Pavling Block untuk menyambut Bulan suci Ramadhan," jelas Alanta Imanuel.

Lebih lanjut Alanta Imanuel menjelaskan, hasil karya Bimker Ragusta sudah banyak dipercaya oleh beberapa Hotel di Kota Medan, seperti pemesanan Handbag, slipper, Mebeler, dan Developer perumahan memesan Pavling Block secara Kontinu, hasil penjualan dari Bimker Ragusta keuntungannya akan diberikan kepada warga binaan agar dapat disisihkan buat keluarganya yang menanti mereka bebas.

Editor : Chris

Calon bupati (cabup) Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar), Haris Halim Sinring dijebloskan ke Rutan Kelas IIB Mamuju terkait kasus ijazah palsu. Haris sempat divonis bebas di kasus ini, namun putusan itu dianulir Pengadilan Tinggi (PT) Sulbar.

"Bertempat di Rutan Kelas IIB Mamuju, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Haris Halim Sinring," ujar Kajari Mamuju Raharjo Yusuf Wibisono dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

Proses eksekusi dilakukan di Rutan Kelas IIB Mamuju, Kecamatan Mamuju pada Selasa (21/1) pagi. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan PT Sulbar Nomor: 279PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 06 Januari 2025.

"Adapun, amar putusan banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 24 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut," terangnya.

Raharjo menambahkan pihaknya sempat melayangkan satu kali surat panggilan kepada Haris. Haris pun disebut kooperatif dan menyerahkan diri ke Kejari Mamuju, pagi tadi.

"Terdakwa menyerahkan diri setelah dilakukan satu kali pemanggilan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Sulbar mengabulkan banding jaksa terhadap cabup Mamuju Tengah Haris Halim dalam kasus ijazah palsu. Haris yang semula divonis bebas kini dijatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 36 juta.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 36 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 36.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," demikian bunyi amar putusan majelis hakim, dikutip dari situs kepaniteraan MA, Rabu (8/1).

Seperti diketahui, kasus ini berawal setelah Haris Halim diduga menggunakan ijazah milik orang lain saat mendaftar ke KPU untuk maju calon bupati di Pilkada Mamuju Tengah 2024. Sentra Gakkumdu Mamuju Tengah kemudian mengusut kasus tersebut.

Kasus kemudian naik ke tahap penyidikan dan Haris Halim ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya penyidik Satreskrim Polres Mamuju Tengah melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Mamuju usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 pada Selasa (17/12/2024).

"Ditemukan ternyata nomor ijazah yang bersangkutan yang tercatat di arsip ternyata yang tercantum adalah orang lain," kata Kajari Mamuju Raharjo Yusuf Wibisono.

Selanjutnya, Haris Halim menjalani sidang vonis di PN Mamuju pada Selasa (24/12/2024). Namun Haris Halim yang dituntut 3 tahun penjara dijatuhi vonis bebas oleh majelis hakim PN Mamuju.

Diduga Palsukan Ijazah, Bupati Ponorogo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Diduga Palsukan Ijazah, Bupati Ponorogo Dilaporkan ke Bareskrim Polri