JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retreat kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prasetyo mengatakan, seluruh pelaksanaan retreat kepala daerah sudah sesuai aturan.

"Ya itu hak kalau melaporkan, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Adapun laporan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Salah satu yang disorot adalah penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Prasetyo memastikan bahwa penunjukan hingga pelaksanaan retreat sesuai aturan.

"Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata dia.

Prasetyo juga memastikan bahwa PT Lembah Tidar ditunjuk sebagai pelaksana retreat setelah melalui proses tender.

"Iya dong (melalui tender)," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah di Magelang, karena mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat.

Pasalnya, PT Lembah Tidar adalah perusahaan yang diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.

"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awalnya," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retreat.

Annisa juga menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan dugaan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan retreat.

"Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana, gitu kan," ujar Annisa.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, mengatakan pelaksanaan retreat kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Prasetyo menyebut tak ada transfer dari rekening pribadi peserta kepada pihak pengurus acara.

"APBN, APBN, semua pakai APBN di Kemendagri itu. Ndak, ndak (transfer pakai ongkos pribadi)," ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo menepis kabar PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pihak penyelenggara retreat adalah milik kader Gerindra. Pras menyebut lahan itu punya negara.

"Ndak (punya kader Gerindra), itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola, atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola aja," kata Prasetyo.

"Bukan (dikelola Gerindra), bukan itu, itu negara itu," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan tidak ada pengiriman uang pribadi kepala daerah ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia untuk melakukan retreat di Magelang. Ketua DPP Gerindra itu menyebut semua dana dibiayai oleh negara.

"Harusnya tidak ada (transfer pribadi), karena semua dari Kemendagri," ucapnya.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya meneken surat mengenai pembiayaan retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Surat itu menyatakan pembiayaan retreat ditanggung penuh oleh Kemendagri dan tidak dibebankan ke APBD.

Dilihat detikcom, Kamis (13/2), surat Mendagri diteken Tito pada hari ini. Surat menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 selama di Akmil Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

Wamendagri Bima Arya membenarkan surat tersebut. Bima mengatakan Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.

"Betul, dana pembekalan Kepala Daerah selama di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri karena Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah," kata Bima kepada wartawan, Kamis (13/2).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa seluruh biaya retreat kepala daerah di Magelang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” ujar Prasetyo Hadi di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Dengan demikian, dia meyakini bahwa tidak ada lagi pemerintah daerah yang harus mengeluarkan anggarannya untuk keperluan retreat pada 21-28 Februari mendatang.

“Seharusnya tidak ada (lagi yang mentransfer), semua dari Kemendagri,” kata Prasetyo Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan kepala daerah yang telanjur mentransfer uang orientasi atau retret yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dikembalikan.

Hal itu ditegaskan Bima Arya setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran baru terkait biaya retret kepala daerah yang akan diambil penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ya (akan dikembalikan)," ujar Bima Arya saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (13/2/2025).

Dia lantas menjelaskan, biaya retret ini sepenuhnya ditanggung Kemendagri melalui anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berasal dari APBN.

Menurut Bima Arya, hal itu juga tertuang dalam surat nomor 200.5/692/SJ yang dikeluarkan Kemendagri pada hari ini, Kamis.

Mantan Wali Kota Bogor ini juga menjelaskan, ide awal pembiayaan retret menggunakan sharing APBN dan APBD adalah usulan dari pemerintah daerah kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Usulan tersebut kemudian ditampung dan kepala daerah diminta mengeluarkan uang sejumlah Rp 2.750.000 per hari selama retret berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

“Namun kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri/Tito Karnavian) memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD, tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian," kata Bima Arya.

"Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," ujar Bima Arya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN. Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD.

Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Untuk itu, menurut Prasetyo, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akmil Magelang.

Menurut Bima, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan anggaran retreat atau pembekalan para kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Magelang, Jawa Tengah berasal dari APBN.

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2).

Menurutnya, anggaran untuk retreat tidak berasal dari APBD masing-masing daerah.

"Harusnya tidak ada (APBD), semua dari Kemendagri," ujar dia.

Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 mendatang.

Wamendagri Bima Arya mengatakan agenda pembekalan ini akan diikuti oleh 503 kepala daerah yang telah dilantik.

Bima mengatakan para kepala daerah akan dibekali materi soal efisiensi anggaran pemerintah, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, misi asta cita serta pembekalan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Bima menyebut acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat, sama halnya seperti pembekalan menteri-wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akmil tahun lalu.

"Daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih lebih efektif efisien di situ (Akmil) saja, karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana," kata Bima beberapa waktu lalu.

JAKARTA, iNewsKarawang. id-Kendati pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, namun retreat atau pembekalan Kepala Daerah terpilih akan tetap digelar. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hal itu dikutip Minggu (2/2/2025).

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga," kata Prasetyo, 

Lanjut Prasetyo, retreat diperlukan untuk menyatukan visi misi seluruh kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. "Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," ujarnya.

Prasetyo pun memastikan biaya pelaksanaan retret para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 bukan dari Presiden Prabowo Subianto. 

Dia memastikan retreat Kepala Daerah akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," tegasnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," tambah Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan para kepala daerah akan mengikuti retreat setelah seminggu mereka dilantik. Kegiatan bakal dilaksanakan mulai awal pekan depan.

"Kemungkinan besar (retreat kepala daerah) di Magelang. Mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan," kata Bima di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025.

Retreat itu, kata Bima, bakal dilaksanakan lebih dari sepekan. KPK nantinya akan dilibatkan untuk jadi pengisi materi. "Sudah pasti nanti materinya, salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," pungkasnya.

Editor : Boby

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan biaya untuk pelaksanaan pembekalan atau retreat Kepala Daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan akan menggunakan dana pemerintah.

Kendati demikian, dia berujar hingga sejauh ini belum ada kepastian besaran pengalokasian anggaran. Namun, dia menyebut hal ini akan diurus oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memastikan ada dananya.

“Enggak [dana dari Presiden Prabowo] dong, dari Pemerintah. Belum [besaran anggaran], Pak Mendagri [yang urus],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Pada pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih lalu, Prabowo diketahui memakai dana pribadinya untuk membiayai agenda itu. Prasetyo menjelaskan, hal ini dilakukan Prabowo karena saat itu adalah awal-awal masa pemerintahannya.

“Iya karena itu kan di awal-awal ya, di awal-awal masa pemerintahannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya merasa retreat Kepala Daerah ini sangat penting untuk menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga agenda ini perlu dilakukan.

“Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga. Kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan pembekalan atau Retreat Kepala daerah bakal digelar sebelum Ramadan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Dia menekankan bahwa pemerintah perlu untuk menyamakan visi terhadap para pejabat pemenang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 itu.

“Ya, kita tentu berharap pembekalan ini bisa dilakukan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita berharap, ya,” katanya kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.

Kendati demikian, Bima menekankan bahwa terkait dengan jadwal resmi pembekalan di Akmil Magelang akan tetap menyesuaikan tanggal pelantikan kepala daerah nantinya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan biaya penyelenggaraan retreat kepala daerah tidak akan ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan biaya retreat kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 itu akan ditanggung oleh pemerintah menggunakan anggaran negara yang tersedia.

"Enggak [dari kantong pribadi presiden] dong, dari pemerintah," ungkap Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2)

Di sisi lain, Prasetyo mengklaim pelaksanaan retreat kepala daerah ini tidak kontradiktif dengan arahan Prabowo yang meminta penggunaan anggaran lebih efisien.

Sebab, Ia menyebut acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat.

"Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," ujar dia.

Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar retreat kepala daerah tersebut.

Ia mengatakan penetapan besaran anggaran retreat kepala daerah itu berada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Prabowo merogoh kantong pribadi untuk membiayai retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Akmil Magelang, pada Kamis (24/10) 2024 lalu selama sekitar 4 hari.

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," kata Karding dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (27) malam, dikutip dari Antara.