JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar aturan hukum.

"Kami sudah meminta agar kepala daerah itu betul-betul bersikap tegas terhadap ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran, memberikan sanksi," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Bima menyampaikan sesuai kewenangannya setiap kepala daerah juga bisa melakukan langkah-langkah untuk menertibkan ormas. Pasalnya, ada landasan hukum yang telah diatur dalam peraturan daerah (Perda).

"Ada Perda tentang ketertiban umum di situ. Kami minta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, Dandim, Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum, tidak ada pembiaran bagi ormas-ormas yang melanggar hukum," ujarnya.

Saat disinggung apakah turut menyasar kepada Ormas Grib yang dipimpin oleh Hercules yang belakangan menjadi sorotan imbas perilaku anggotanya, Bima Arya memastikan pemberian sanksi itu harus tidak boleh pandang bulu.

"Siapa pun, siapa pun tentu ya tidak ada yang di atas hukum. Kita tidak berbicara satu dua ormas, tapi seluruh ormas yang terikat dalam hukum positif di Indonesia," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.

"Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas," ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.

"Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi," ucapnya.

Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.

Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.

Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.

"Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana," tandasnya.

Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.

Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa seluruh biaya retreat kepala daerah di Magelang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” ujar Prasetyo Hadi di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Dengan demikian, dia meyakini bahwa tidak ada lagi pemerintah daerah yang harus mengeluarkan anggarannya untuk keperluan retreat pada 21-28 Februari mendatang.

“Seharusnya tidak ada (lagi yang mentransfer), semua dari Kemendagri,” kata Prasetyo Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan kepala daerah yang telanjur mentransfer uang orientasi atau retret yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dikembalikan.

Hal itu ditegaskan Bima Arya setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran baru terkait biaya retret kepala daerah yang akan diambil penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ya (akan dikembalikan)," ujar Bima Arya saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (13/2/2025).

Dia lantas menjelaskan, biaya retret ini sepenuhnya ditanggung Kemendagri melalui anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berasal dari APBN.

Menurut Bima Arya, hal itu juga tertuang dalam surat nomor 200.5/692/SJ yang dikeluarkan Kemendagri pada hari ini, Kamis.

Mantan Wali Kota Bogor ini juga menjelaskan, ide awal pembiayaan retret menggunakan sharing APBN dan APBD adalah usulan dari pemerintah daerah kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Usulan tersebut kemudian ditampung dan kepala daerah diminta mengeluarkan uang sejumlah Rp 2.750.000 per hari selama retret berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

“Namun kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri/Tito Karnavian) memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD, tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian," kata Bima Arya.

"Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," ujar Bima Arya.

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Pasalnya, berdasarkan hasil peninjauan, tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus Lapas dan Rutan Salemba.

"Tadi kami melihat ya di menit-menit terakhir proses pencoblosan tadi sudah di atas 70 persen dengan target menjelang jam 1 (siang) itu 100 persen (pemilih menggunakan hak suaranya), secara kuantitas sangat baik, secara kualitas juga baik ya," jelas Bima, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Hal itu ia sampaikan setelah melihat langsung proses pemungutan suara di lokasi tersebut, Rabu (27/11).

Selain itu, petugas juga aktif melakukan jemput bola kepada tahanan maupun warga binaannya yang tengah sakit, dengan mendatangi langsung kamarnya. Dia menekankan, memfasilitasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya merupakan hal penting dalam pelaksanaan Pilkada.

"Jadi saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di Lapas, Kakanwil dan semua jajaran yang secara sigap telah memberikan hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima menegaskan, jangan sampai karena mereka berada di Rutan dan Lapas hak pilihnya dilupakan.

"Kecuali yang domisilinya bukan di Jakarta, yang dokumen kependudukannya bukan Jakarta ya itu tidak bisa menggunakan hak pilih (di Pilkada DKI Jakarta)," tegasnya.

Lebih lanjut, Bima meyakini KPU sebelumnya aktif melakukan sosialisasi kepada tahanan dan warga binaan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, termasuk di Rutan dan Lapas Salemba. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman tahanan dan warga binaan terhadap pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih.

"Jadi ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena kan terbatas mereka enggak bisa mengakses sumber informasi dengan gawai, jadi langsung sosialisasi dari KPU," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, Bima didampingi oleh Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari, serta pejabat terkait lainnya.

(prf/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut, sekitar 700 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat tidak bisa mencoblos pada Pilkada Serentak 2024.

Bima mengatakan, mereka terpaksa tidak bisa menggunakan hak suaranya karena bukan domisili Jakarta.

Informasi ini Bima ungkapkan ketika meninjau proses Pilkada Serentak di tempat pemungutan suara (TPS) di Lapas Salemba, Rabu (27/11/2024).

"Pertanyaan saya lebih (ke perugas lapas) kepada angka yang gkdam memiliki KTP DKI. Jadi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya. Sekitar ada 700, ya karena domisilinya bukan di sini mereka tidak bisa berpartisipasi," kata Bima saat ditemui di Lapas Salemba, Rabu.

Meski demikian, kata Bima, proses pemungutan suara di Lapas Salemba berlangsung dengan sangat baik. Semua warga binaan yang memiliki hak suara diarahkan untuk mencoblos.

Petugas Lapas Salemba bahkan menyediakan tiga TPS untuk melaksanakan pemungutan suara.

"Ada beberapa tadi yang ada kendala ya, seperti di rumah sakit, ataupun punya keterbatasan fisik sehingga harus dijemput ya," tutur Bima.

Adapun Pilkada serentak digelar di 545, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pilkada Serentak juga menyediakan TPS di tempat-tempat khusus seperti lapas dan rumah tahanan (Rutan).