JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar aturan hukum.

"Kami sudah meminta agar kepala daerah itu betul-betul bersikap tegas terhadap ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran, memberikan sanksi," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Bima menyampaikan sesuai kewenangannya setiap kepala daerah juga bisa melakukan langkah-langkah untuk menertibkan ormas. Pasalnya, ada landasan hukum yang telah diatur dalam peraturan daerah (Perda).

"Ada Perda tentang ketertiban umum di situ. Kami minta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, Dandim, Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum, tidak ada pembiaran bagi ormas-ormas yang melanggar hukum," ujarnya.

Saat disinggung apakah turut menyasar kepada Ormas Grib yang dipimpin oleh Hercules yang belakangan menjadi sorotan imbas perilaku anggotanya, Bima Arya memastikan pemberian sanksi itu harus tidak boleh pandang bulu.

"Siapa pun, siapa pun tentu ya tidak ada yang di atas hukum. Kita tidak berbicara satu dua ormas, tapi seluruh ormas yang terikat dalam hukum positif di Indonesia," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN. Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD.

Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Untuk itu, menurut Prasetyo, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akmil Magelang.

Menurut Bima, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.