Prajurit TNI AL, Jumran, membunuh jurnalis Banjarbaru bernama Juwita. Komnas HAM meminta kasus pembunuhan itu ditangani secara adil dan transparan.

"Komnas HAM sedang mendalami kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalsel. Komnas HAM meminta penegakan hukum yang adil, dan transparan," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

Uli juga meminta penyelidikan dan penyidikan kasus ini harus berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, seperti digital forensik, hingga forensik kedokteran. Dia menilai perlu ada perlindungan kepada saksi hingga pemulihan keluarga korban.

"Perlunya perlindungan saksi dan korban, serta upaya pemulihan keluarga korban. Menghormati penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Denpomal Banjarmasin," ucapnya.

Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Korban yang berprofesi sebagai jurnalis itu ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sekitar pukul 15.00 Wita.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal. Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas.

Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel korban tidak ditemukan di lokasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Denpomal Banjarmasin menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh prajurit TNI AL bernama Jumran. Prajurit Jumran dihadirkan saat rekonstruksi berlangsung.

Rekonstruksi dilaksanakan hari ini. Prajurit Jumran terlihat berkepala plontos dan mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Ada sebuah pengenal yang dikaitkan di dada Jumran selama rekonstruksi. Penanda itu juga bertuliskan kata tersangka dan nama Jumran.

"Rekonstruksi berjalan lancer," kata pengacara keluarga korban, Dedi Sugianto, dilansir detikKalsel, Sabtu (5/5/2025).

Reka ulang adegan pembunuhan dilaksanakan oleh pihak Denpomal Banjarmasin di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Total ada Se33 adegan diperagakan.

Dalam rekonstruksi ini juga terungkap cara Jumran menghabisi korban. Prajurit koban memiting korban kemudian mencekik leher korban.

Tersangka Jumran melakukan pembunuhan berencana itu seorang diri. Ia mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di pusat perbelanjaan.

Baca selengkapnya di sini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menegaskan akan memproses Jumran, prajurit TNI AL terduga pembunuh dan pemerkosa wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Jumran akan dihukum berat jika terbukti bersalah.

"Siapa pun yang terbukti bersalah pasti akan ditindak tegas dan dihukum berat sesuai perbuatannya," kata KSAL Laksamana Muhammad Ali saat dihubungi, Sabtu (4/5/2024).

Ali mengatakan Jumran saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ali mengatakan Jumran akan segera disidangkan terkait kasus tersebut. Ali menjamin proses sidang Jumran akan berlangsung secara transparan.

"Proses secara cepat akan diteruskan ke otmil (oditurat militer) dan pengadilan militer, dan proses pengadilan juga akan dilakukan secara transparan. Seperti kasus pembunuhan bos rental mobil, tidak bertele-tele, karena sudah mencoreng nama baik TNI dan TNI AL, melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," jelasnya.

Keluarga Sebut Korban Diperkosa

Tim pengacara jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengungkap prajurit TNI AL bernama Jumran memerkosa korban sebelum melakukan pembunuhan. Pengacara keluarga menyebut prajurit Jumran telah memerkosa korban sebanyak dua kali.

"Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan," kata pengacara keluarga, Muhamad Pazri, dilansir Antara, Kamis (3/4/2025).

Pazri mengatakan pemerkosaan prajurit Jumran kepada korban pertama kali terjadi di rentang waktu 25-30 Desember 2024. Peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025, tepat pada hari jasad korban ditemukan.

"Pada September 2024, kenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentang waktu 25-30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru," kata Pazri, mewakili keterangan resmi pihak keluarga.

Menurut Pazri, pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Korban tanpa menaruh curiga bersedia memesankan kamar penginapan di salah satu hotel di Banjarbaru.

Setelah itu, kata Pazri, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, prajurit Jumran membawa korban masuk ke kamar dan mendorong ke tempat tidur, pelaku sempat memiting korban sebelum memerkosa di dalam kamar tersebut.

"Semua kejadian ini diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek, bahkan ada beberapa foto," tutur Pazri.

Pazri mengatakan korban juga memiliki bukti video terkait tindakan pemerkosaan yang dilakukan prajurit Jumran. Bukti video berdurasi 5 detik itu merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar.

Lihat juga video: Jurnalis di Banjarbaru Tewas Dibunuh, Pelakunya Diduga Oknum TNI AL

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Markas Besar (Mabes) TNI mengatakan proses hukum bagi oknum TNI AD penembak 3 anggota Polri di Way Kanan, Lampung, masih berjalan. Mabes TNI akan menghukum seberat-beratnya apabila oknum tersebut terbukti bersalah.

"Masalah proses hukum yang di Lampung ya, artinya kan kemarin sudah disampaikan tersangka-tersangkanya, dari petunjuk dari Panglima TNI kita ikuti saja, proses investigasi, penyelidikan dan belum selesai," kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Dia menegaskan para prajurit akan dihukum berat jika terbukti terlibat. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

"Nanti kalau memang betul terbukti bersalah, dan benar-benar betul-betul dia melakukan itu, sesuai hasil scientific investigation dan sebagainya, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh tim investigasi. Ya kita hukum seberat-beratnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan pihaknya tidak akan melindungi prajurit terlibat. Pihaknya akan memecat oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

"Nggak ada, ngapain kita lindungi-lindungi. Sudah jelas kalau Panglima TNI, kalau bagi prajurit yang melanggar hukum, ya kita proses," kata dia.

"Ngapain takut, kalau prajurit pecat-pecat. Kan yang daftar jadi prajurit TNI banyak, hari ini aja yang dilantik segitu banyaknya, 805 orang. Yang daftar ribuan. Jadi ngapain melindungi yang jelek. Sudah hukum aja lah, banyak yang daftar, kok," imbuhnya.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan terhadap tiga polisi itu terjadi pada Senin (17/3) sore. Saat itu, ketiga polisi tersebut tengah menggerebek salah satu lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Mereka yang gugur adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Dua oknum TNI yang menembak tiga polisi di Way Kanan, Lampung, berinisial Kopda B dan Peltu L, resmi jadi tersangka. Keduanya pun dijerat dengan pasal yang berbeda.

"Untuk Kopda B dijerat dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana. Sementara untuk Peltu L dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana," kata WS Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Rabu (25/3).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Bukan sekadar soal perubahan hukum, polemik ini menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai peran ganda TNI yang seharusnya telah dihapus pasca Reformasi. Bahkan, wacana yang berkembang saat ini menunjukkan kecenderungan ke arah multifungsi militer, di mana prajurit aktif memiliki peluang lebih luas untuk berkiprah dalam jabatan sipil.

Salah satu poin yang paling disorot adalah revisi Pasal 47 yang memperlonggar aturan bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan di institusi sipil. Lebih jauh lagi, perubahan ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan lembaga mana saja yang dapat ditempati oleh personel TNI. Ketentuan ini dikhawatirkan semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi. Ironisnya, proses revisi ini dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

Pelebaran Peran Militer

Keterlibatan militer dalam sektor sipil sejatinya bukan hal baru. Sebelum revisi UU TNI ini diajukan, praktik serupa sudah terjadi melalui berbagai celah kebijakan, diskresi, hingga pengaruh politik anggaran. Berbagai mekanisme tersebut menjadi alat bagi militer untuk memperluas perannya dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

Sejak era pemerintahan Jokowi hingga Prabowo, penggunaan diskresi untuk menempatkan perwira aktif dalam jabatan strategis sipil terus meningkat. Data Ombudsman RI pada 2020 mencatat setidaknya 27 perwira aktif TNI menduduki jabatan komisaris di BUMN, termasuk posisi kunci seperti Direktur Utama Bulog. Pada 2025, jabatan tersebut kembali diisi oleh anggota aktif TNI, menegaskan pola yang terus berulang.

Tak hanya di sektor bisnis negara, TNI juga dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ribuan personel TNI ditunjuk sebagai kepala unit program, didukung oleh infrastruktur dapur lapangan yang dikelola oleh tiga matra TNI. Selain itu, beberapa kali perwira aktif ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri, seperti di Aceh (2016), Sulawesi Barat (2016), dan Seram Bagian Barat (2022).

Dari perspektif anggaran, prioritas negara terhadap sektor pertahanan semakin tampak. Dalam APBN 2025, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran terbesar, yakni Rp 166,26 triliun, melampaui Polri yang menerima Rp 126,62 triliun. Salah satu dampak dari prioritas ini adalah keterlibatan militer dalam berbagai sektor yang sebelumnya menjadi domain sipil, seperti ketahanan pangan, distribusi logistik, hingga proyek infrastruktur. Dengan dalih memperkuat ketahanan nasional, TNI aktif ikut serta dalam pengelolaan lahan pertanian, distribusi pupuk, hingga pengawasan distribusi bahan pokok.

Langkah lain yang mempertegas normalisasi peran militer dalam pemerintahan adalah inisiatif Retret Kementerian serta pelatihan bagi ratusan kepala daerah di Akademi Militer. Kegiatan ini mencerminkan upaya pelembagaan pendekatan militer dalam birokrasi sipil, di mana praktik kepemimpinan berbasis hierarki dan komando mulai diterapkan dalam struktur pemerintahan daerah.

Reformasi yang Mandek

Reformasi TNI yang dimulai sejak 1998 ternyata masih jauh dari kata selesai. Perubahan yang telah terjadi selama ini seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari proses, melainkan sebagai tahapan menuju transformasi yang lebih substansial. Reformasi yang hanya bersandar pada perubahan regulasi tanpa diiringi perombakan struktural dan kultural akan selalu menghadapi tantangan.

Dari sisi eksternal, reformasi seharusnya tidak hanya berfokus pada militer, tetapi juga pada institusi sipil yang masih memiliki pola pikir hierarkis dan komando. Budaya kepatuhan tanpa kritik yang diwarisi dari model kepemimpinan militeristik masih banyak ditemui dalam birokrasi sipil. Fenomena ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang minim partisipasi publik dan rentan terhadap pengabaian prinsip hak asasi manusia.

Dari sisi internal, reformasi di tubuh TNI tidak bisa berhenti pada kepatuhan terhadap peraturan hukum semata. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap praktik diskresi yang selama ini menjadi celah untuk memperluas keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Komitmen terhadap supremasi sipil harus diperkuat dengan pembatasan peran politik TNI serta penghentian pola patronase yang menjadikan institusi militer sebagai alat politik eksekutif.

Selama relasi antara eksekutif dan militer masih mempertahankan praktik lama, reformasi akan sulit mencapai tujuannya. Jika tidak ada langkah konkret untuk membatasi ekspansi militer dalam ranah sipil, maka reformasi TNI hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Muhamad Salehpeneliti hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Simak juga Video: Menhan Tegaskan Tak Ada Wajib Militer-Dwifungsi Seusai RUU TNI Disahkan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Paripurna DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI sebagai undang-undang. Puan mengatakan perubahan UU TNI tetap berlandaskan supremasi sipil.

"Saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan Pasal 7, yaitu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang," kata Puan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (20/3/2025).

Puan mengatakan adanya penambahan cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 menjadi 16. Adapun penambahannya, yakni membantu upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

"Penambahan dua tugas pokok dalam OMSP (operasi militer selain perang) tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri," kata Puan.

Ia menyebut prajurit aktif hanya bisa menjabat di 14 kementerian/lembaga. Adapun pada Undang-Undang TNI yang lama, prajurit aktif hanya menduduki 10 kementerian/lembaga.

"Pasal kedua yang dibahas adalah Pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada K/L, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di berbagai K/L yang semula berjumlah 10 menjadi 14, berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan K/L tersebut," ucap Puan.

"Di luar penempatan pada 14 K/L yang telah disebutkan TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," sambungnya.

Puan mengatakan ada penambahan masa dinas keprajuritan. Masa pensiun yang semula 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun bagi Tamtama dan Bintara diubah berdasarkan kategori pangkat.

Puan menyatakan, DPR bersama pemerintah menegaskan perubahan UU TNI tetap berlandaskan nilai dan prinsip demokrasi serta tetap menjaga supremasi sipil.

"Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit, masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi Perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan," ujar Puan.

"Karenanya, kami bersama pemerintah menegaskan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan," imbuhnya.

Lihat juga Video: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komnas HAM menyampaikan hasil kajian terkait pembahasan hingga isu fundamental revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang akan disahkan oleh DPR besok. Ada dua hal yang menjadi temuan Komnas HAM.

Dua temuan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Temuan pertama terkait usulan perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif yang beresiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Persoalan dwifungsi ABRI ini telah dibantah oleh DPR.

"Dari kajian yang kami lakukan pada tahun 2024 yang lalu, ada dua temuan utama Komnas HAM terkait dengan RUU TNI. Yang pertama adalah usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif," kata koordinator sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR VII, MPR 2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi Sipil dalam negara demokrasi," tambahnya.

Anis mengatakan Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada 16 lembaga sipil. DPR sendiri menyebut prajurit TNI aktif dapat ditempatkan di 14 kementerian/lembaga yang tugasnya masih beririsan dengan urusan pertahanan. Selain di 14 lembaga itu, prajurit TNI harus pensiun.

"Namun dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis.

Anis mengatakan temuan kedua terkait perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurutnya, perpanjangan usia itu mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Yang kedua, perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Usulan Perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran, serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas. Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat regenerasi tubuh di TNI," ujarnya.

Dia menyoroti jaminan kesejahteraan prajurit. Dia menyebut jaminan kesejahteraan itu tak bisa semata-mata dipenuhi dengan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI.

"Tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," ujarnya.

Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu digelar besok.

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (19/3).

Namun Dave mengatakan saat ini dia masih menunggu undangan dan keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) mengenai kegiatan rapat paripurna besok. Sebab, menurut dia, paripurna penutupan masa reses akan digelar Selasa (25/3).

"Tapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus, untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa," ujarnya.

"Akan tapi jadwal yang terkini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II," sambung dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Baru-baru ini, isu dwifungsi TNI ramai dalam pembahasan RUU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berbagai pihak menolak RUU tersebut yang sudah masuk ke paripurna.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menepis isu bahwa pemerintah mendukung perubahan besar dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Menurutnya, anggapan tersebut hanyalah spekulasi tanpa dasar yang digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pekerjaan jelas.

"Nggak ada (potensi dwifungsi) tidak mungkin lah. Itu cuma khayalan, imajinasi belaka. Nggak ada, sangat tidak mungkin, mustahil. Itu orang yang hidupkan itu orang-orang yang nggak ada kerjaan," kata Pigai kepada wartawan di Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Ia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang menurutnya tidak berdasar.

Dalam pernyataannya, Pigai juga meminta publik untuk mengikuti pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada rencana perubahan besar dalam RUU TNI.

"Ikuti saja pernyataan Pak Dasco. Pak Dasco bilang nggak ada (dwifungsi), itu cuma khayalan oleh orang-orang yang tidak mau kami bangun rakyat. Kan kami bilang tahta untuk rakyat, harta negara untuk rakyat," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak dalam posisi mendorong atau menolak RUU TNI karena pembahasan regulasi merupakan ranah DPR. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga supremasi sipil dan demokrasi.

"(Mendukung RUU TNI?) Kan kami pemerintah. Itu urusan DPR. Karena itu kami lebih menjaga kedigdayaan sipil, demokrasi, dan HAM. Karena itu bagian dari pemerintah.

Lebih lanjut, Pigai menilai bahwa revisi RUU TNI yang tengah dibahas tidak memiliki dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan. Ia menyebut hanya ada tiga pasal yang direvisi, sehingga anggapan bahwa perubahan ini akan mengubah negara adalah hal yang berlebihan.

"Kan itu hanya tiga pasal. Kok berubah negara? Ada nggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi ABRI di MPR ada nggak? Ya gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada fraksi di MPR dan DPR?" kata Pigai.

Menurutnya, perubahan tata kelola negara dilakukan melalui fraksi-fraksi di parlemen. Karena tidak ada Fraksi ABRI di DPR dan MPR, maka Pigai menilai bahwa isu ini lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak tertentu di media sosial.

"Kalau nggak ada fraksi ya itu cuma buzzer. Sebenarnya mereka tahu," tambahnya.

Kata Pigai Soal Aktivis

Menanggapi persoalan sejumlah aktivis yang dilaporkan karena menggeruduk dan menginterupsi rapat pembahasan RUU yang dilaksanakan secara tertutup di Hotel Fairmont, Pigai menyarankan agar kepolisian menempuh jalur restoratif dalam menyelesaikan persoalan laporan tersebut. Menurutnya, tak perlu untuk menempuh jalur pidana.

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," katanya.

Para aktivis yang menyuarakan haknya, kata dia, merupakan bagian dari HAM yang harus dihargai. Alih-alih menempuh cara retributif dalam konteks hukum dan pemidanaan, kepolisian diminta menempuh cara bersifat restoratif dalam menangani laporan satpam Hotel Fairmont tersebut.

"Kalau enggak salah ada peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," kata mantan komisioner Komnas HAM itu.

Sebelumnya diberitakan, proses legislasi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) masih terus bergulir. Terkini, bakal beleid itu telah disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna, forum tempat pengesahan undang-undang.

Proses RUU TNI nyatanya terus bergerak usai belakangan ramai penolakan. Pun pimpinan DPR, Komisi I DPR, hingga pemerintah bergantian menjelaskan ke publik agar tak mengkhawatirkan RUU tersebut menciptakan kembali dwifungsi ABRI.

Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang seusai pensiun bagi prajurit hingga Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan prajurit TNI aktif yang menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementan akan pensiun. Supratman merujuk hal itu telah diatur dalam rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang kini digodok.

"Nanti akan dilihat pasti akan pensiun gitu, nanti akan disesuaikan karena itu sudah jelas dalam undang-undang," kata Supratman di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Supratman meminta publik tak khawatir mengenai dwifungsi ABRI. Dia mengatakan jabatan TNI di kementerian/lembaga masih berkaitan dengan tugas pertahanan.

"Kan nggak ada sekarang kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan, semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," ujarnya.

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," sambungnya.

Diketahui, saat ini posisi Inspektur Jenderal (Irjen Kementan) dijabat Mayjen TNI Irham Waroihan. Mengenai proses RUU TNI, kini Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah sepakat bakal beleid itu akan dibawa ke rapat paripurna.

Rapat ini terselenggara di ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI yang juga Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto.

Sebagaimana tertuang dalam rapat, delapan fraksi sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat II untuk pengesahan. Adapun fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat

"Apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?" tanya Utut kepada anggota Dewan.

"Setuju," jawab anggota disertai dengan ketukan palu untuk pimpinan Komisi I sebagai tanda persetujuan.

Adapun Komisi I DPR RI lewat Panja RUU TNI telah melaksanakan sejumlah rapat untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang usai pensiun bagi prajurit, dan Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

Simak Video 'DPR Sebut Ada 3 Pasal yang Diubah di RUU TNI: Usia Pensiun-Jabatan Sipil':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Imparsial mengkritik keras upaya pembahasan revisi UU TNI yang terburu-buru. Imparsial menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertentangan dengan semangat reformasi.

"Rapat ini terkesan dipercepat atau terburu-buru guna meloloskan rancangan revisi terhadap UU TNI mengingat hingga saat ini DPR dan Pemerintah tidak pernah mempublikasi naskah akademik maupun draft RUU perubahan terhadap UU TNI," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Revisi UU TNI ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Salah satunya karena ada perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif.

"Imparsial memandang substansi revisi UU TNI yang dilakukan saat ini bertentangan dengan semangat Reformasi. Pertama, adanya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif," ungkapnya.

Imparsial pun melihat kemunduran reformasi TNI, yakni soal usulan penghapusan larangan berbisnis.

"Tidak hanya itu, usulan penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI juga mendapat sorotan tajam. Langkah ini dianggap sebagai kemunduran dalam reformasi TNI," tuturnya.

Perluasan jabatan bagi prajurit aktif tersebut tertuang dalam usulan revisi pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Ada tambahan frasa baru, yaitu 'serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden'.

Perluasan peran ini melanggar amanat reformasi. Sebab, dalam amanat reformasi, penghapusan Dwifungsi TNI merupakan salah satu agendanya.

"Perluasan peran TNI di ranah sipil termasuk perluasan TNI di jabatan sipil melanggar amanat Reformasi yang mengamanatkan penghapusan Dwifungsi TNI dan TNI sebagai alat pertahanan negara yang mana diamanatkan oleh Tap MPR No VI dan VIII Tahun 2000," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, dalam waktu sehari, pihaknya akan dikirim DIM RUU TNI oleh pemerintah. Utut menyebutkan DIM itu salah satunya berkaitan dengan Pasal 47 di UU TNI.

"DIM itu singkatan dari daftar inventarisasi masalah yang akan nanti, kita banyak, kita akan revisi, yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa ke mana saja, kemudian di usia di Pasal 53 dan satu lagi di kedudukan, di Pasal 3," ujar Utut dalam rapat.

Begini bunyi Pasal 47 ayat 1 dan 2:

Pasal 47
(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (23/2) menjadi sorotan di antaranya tawaran Kapolri untuk grup band Sukatani, dan usulan amnesti dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang disetorkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Menkum: Usulan napi KKB diberi amnesti telah disampaikan ke Presiden

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaiRakernas PTI, Budisatrio Djiwandono soroti masalah regenerasi petanikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri ajak Band Sukatani jadi duta Polri

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka semangat perbaikan Korps Bhayangkara ke depan.

“Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau duta untuk Polri untuk terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Kapolri Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Pomal usut keributan di THM Tanjungpinang libatkan anggota TNI AL

Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Komando Armada I Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengusut kasus keributan yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Baru Dompak, Tanjungpinang, yang melibatkan sejumlah anggota TNI AL.

Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Kolonel Laut (P) Yoni Nova Kusumawan dikonfirmasi ANTARA di Batam, Minggu, membenarkan peristiwa keributan yang mengakibatkan seorang anggota TNI AL meninggal dunia dan dua orang personel lainnya mengalami luka-luka.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polri gagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja jaringan antarprovinsi

Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja oleh jaringan antarprovinsi, Kabupaten Mandailing Natal-Jakarta.

Kasatgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Zulkarnaen Harahap dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa pengungkapan itu terjadi pada Minggu (16/2).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum dalam sepakan terakhir menjadi sorotan, mulai dari pemasangan struktur menyerupai pagar di beberapa titik perairan salah satunya di Tangerang, Banten, sampai dengan tak ditahannya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. KKP masih dalami penanggungjawab pagar laut 30,16 km

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, masih mencari dan menyelidiki pihak penanggungjawab dalam pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di laut pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

"Tentunya dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab. Tapi, kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab pemagaran ini," kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Halid K. Jusuf di Tangerang, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK bantah Hasto tak ditahan karena Megawati telepon Prabowo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto.

"Justru saya tidak mendengar soal kabar itu ya, sampai dengan kemarin saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita bahwa sekian-sekian itu datang, kemudian ada pemeriksaan, setelah itu saya baca-baca lagi berita-berita saja," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Puspomal tindak tegas oknum TNI AL terlibat pembunuhan di Sorong

Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) berkomitmen akan menindak tegas oknum TNI Angkatan Laut (AL) yang terlibat pembunuhan di Sorong, Papua Barat Daya, sesuai arahan Pimpinan TNI AL.

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan penindakan tegas dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kejagung pastikan beri pelindungan kepada Prof. Bambang Hero

Kejaksaan Agung memastikan akan memberikan pelindungan kepada ahli dalam sidang kasus korupsi timah Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan memberikan keterangan palsu.

"Tentu (akan melindungi, red.) karena yang meminta itu, kan, negara. Yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu kan negara melalui kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. Tom Lembong: Ada harapan baru meski banyak tantangan

Tersangka dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan bahwa pada tahun ini dirinya memiliki harapan baru meskipun menghadapi banyak tantangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Tom usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Charles Sitorus (CS) selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025