Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian yang berkaitan langsung dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Pertemuan ini digelar selama kurang lebih hampir dua jam secara tertutup.

Pantauan detikcom, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025) sejumlah anggota Komisi I DPR tampak memasuki ruang rapat. Terlihat Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono berjalan dengan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

Tak berselang lama sekitar pukul 16.36 WIB tampak Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di lokasi. Terlihat juga di sana Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto hingga Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Pertemuan berlangsung hampir dua jam secara tertutup. Adapun agenda rapat ini tak tertuang di agenda DPR RI, Rabu (19/3).

Foto: Wamenkeu Thomas Djiwandono (Baju Batik) (Dwi/detikcom)

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pertemuan ini untuk memperbaiki hal teknis dari RUU TNI. Supratman memastikan kekhawatiran terkait dwifungsi TNI tak tertuang di revisi UU TNI.

"Nggak ada, cuma perbaikan soal apa ya untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan adek-adek mahasiswa terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas tugas pertahanan TNI," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Supratman mengatakan tak ada pasal subtansial yang diubah pada rapat pemerintah dan Komisi I DPR RI. Ia mengatakan pembahasan di rapat kali ini mencakup frasa-frasa.

"Nggak ada itu, hanya menyesuaikan dengan dari sisi gramatikal aja ada yang keamanan yang seharusnya pertahanan. Frasa-frasa jadi kalau keamanan nanti tafsirannya nanti TNI bisa urusan dengan tugas Polri padahal itu tugas pokok adalah menyangkut soal pertahanan negara," katanya.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan prajurit TNI aktif yang menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementan akan pensiun. Supratman merujuk hal itu telah diatur dalam rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang kini digodok.

"Nanti akan dilihat pasti akan pensiun gitu, nanti akan disesuaikan karena itu sudah jelas dalam undang-undang," kata Supratman di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Supratman meminta publik tak khawatir mengenai dwifungsi ABRI. Dia mengatakan jabatan TNI di kementerian/lembaga masih berkaitan dengan tugas pertahanan.

"Kan nggak ada sekarang kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan, semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," ujarnya.

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," sambungnya.

Diketahui, saat ini posisi Inspektur Jenderal (Irjen Kementan) dijabat Mayjen TNI Irham Waroihan. Mengenai proses RUU TNI, kini Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah sepakat bakal beleid itu akan dibawa ke rapat paripurna.

Rapat ini terselenggara di ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI yang juga Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto.

Sebagaimana tertuang dalam rapat, delapan fraksi sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat II untuk pengesahan. Adapun fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat

"Apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?" tanya Utut kepada anggota Dewan.

"Setuju," jawab anggota disertai dengan ketukan palu untuk pimpinan Komisi I sebagai tanda persetujuan.

Adapun Komisi I DPR RI lewat Panja RUU TNI telah melaksanakan sejumlah rapat untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang usai pensiun bagi prajurit, dan Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

Simak Video 'DPR Sebut Ada 3 Pasal yang Diubah di RUU TNI: Usia Pensiun-Jabatan Sipil':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Imparsial mengkritik keras upaya pembahasan revisi UU TNI yang terburu-buru. Imparsial menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertentangan dengan semangat reformasi.

"Rapat ini terkesan dipercepat atau terburu-buru guna meloloskan rancangan revisi terhadap UU TNI mengingat hingga saat ini DPR dan Pemerintah tidak pernah mempublikasi naskah akademik maupun draft RUU perubahan terhadap UU TNI," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Revisi UU TNI ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Salah satunya karena ada perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif.

"Imparsial memandang substansi revisi UU TNI yang dilakukan saat ini bertentangan dengan semangat Reformasi. Pertama, adanya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif," ungkapnya.

Imparsial pun melihat kemunduran reformasi TNI, yakni soal usulan penghapusan larangan berbisnis.

"Tidak hanya itu, usulan penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI juga mendapat sorotan tajam. Langkah ini dianggap sebagai kemunduran dalam reformasi TNI," tuturnya.

Perluasan jabatan bagi prajurit aktif tersebut tertuang dalam usulan revisi pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Ada tambahan frasa baru, yaitu 'serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden'.

Perluasan peran ini melanggar amanat reformasi. Sebab, dalam amanat reformasi, penghapusan Dwifungsi TNI merupakan salah satu agendanya.

"Perluasan peran TNI di ranah sipil termasuk perluasan TNI di jabatan sipil melanggar amanat Reformasi yang mengamanatkan penghapusan Dwifungsi TNI dan TNI sebagai alat pertahanan negara yang mana diamanatkan oleh Tap MPR No VI dan VIII Tahun 2000," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, dalam waktu sehari, pihaknya akan dikirim DIM RUU TNI oleh pemerintah. Utut menyebutkan DIM itu salah satunya berkaitan dengan Pasal 47 di UU TNI.

"DIM itu singkatan dari daftar inventarisasi masalah yang akan nanti, kita banyak, kita akan revisi, yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa ke mana saja, kemudian di usia di Pasal 53 dan satu lagi di kedudukan, di Pasal 3," ujar Utut dalam rapat.

Begini bunyi Pasal 47 ayat 1 dan 2:

Pasal 47
(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk periode yang akan datang. Utut menduga anggaran yang diminta berbeda dengan yang dilontarkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai beberapa waktu lalu.

Utut mulanya memberikan tanggapan atas pemaparan program 100 hari Kemlu di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Utut menyebut dalam poin presentasi yang didapat pihaknya, Kemlu meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun ke DPR RI.

"Ini katanya dengan persentasi Bapak nomor 31 tentang anggaran yang akan diminta untuk ditambahkan, yaitu sebesar Rp 20 Triliun itu ada di poin 31 dalam presentasi Pak Menlu," kata Utut di Raker Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Utut lantas menyinggung soal jumlah duta besar Indonesia untuk negara lain pada 2020-2024 sebanyak 88. Ia menyoroti soal penempatan dubes dari sisi karier dan non karier yang mestinya bisa dievaluasi.

"Ini juga perlu potensi dievaluasi karena penempatan dubes kalau memang konsep Pak Prabowo seperti itu dubes adalah pekerjaan yang harusnya langsung berkontribusi kepada pertambahan ekonomi kita," tambahnya.

Ia menyebut anggaran Rp 20 Triliun jika disetujui maka infrastruktur diplomatik esensial RI mestinya sudah terpenuhi. Utut menyinggung soal APBN dan defisit yang telah disepakati.

"Yang ingin saya sampaikan kalau Bapak minta Rp 20 Triliun itu pemahamannya Kemlu jauh lebih baik, minimum essential diplomatic infrastructure sudah terpenuhi. Ini peta APBN kita disepakati 17 September digedok Rp 3.621,3 Triliun defisitnya 616 (triliun)," ujar Utut.

Ia mengatakan Kemlu juga harus memikirkan cara menutup defisit negara. Utut juga mewanti posisi RI di aliansi negara-negara ekonomi berkembang apakah bisa mengatasi persoalan itu.

"Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju BRICS, tetapi mohon dipertimbangkan defisit ini nanti ditutup dari mana. Sekali lagi Rp 20 triliun tentu Pak Menlu kita semua di sini sepakat akan mendukung," tutur Utut.

"Mudah-mudahan teman-teman seperti itu ya, kita semua sepakat mendukung dengan catatan ke depan ini benar-benar teman-teman di Kemlu ini memberi output yang positif. Kalau di zaman Pak Jokowi dahulu dua tugas utama kemlu, yaitu menarik, direct investment, yang kedua adalah tourism," tambanya.

Kendati demikian, Utut mengingatkan dalam menjalankan dua tugas itu Kemlu seringkali tak dibekali dengan dana memadai. Ia berharap anggota di Komisi I DPR juga sepakat untuk menyetujui anggaran yang diminta Kemlu.

Di momen ini, Utut mengaku paham anggaran Rp 20 Triliun yang diminta Kemlu. Ia menilai hitungan itu tak terinspirasi dari Menteri HAM RI, Natalius Pigai, yang meminta dana serupa.

"Dua titik ini (investasi dan turisme) yang tugasnya ada, tidak dilengkapi weapon-nya. Sekali lagi politik adalah soal keberpihakan, keberpihakan yang paling konkret adalah soal anggaran," ujar politikus PDIP ini.

"Mudah-mudahan kita satu tone, kita sepakat mendukung karena ini usulan Pak Menlu dugaan saya agak beda dengan Pak Natalius Pigai, walaupun angkanya kebetulan sama Rp 20 triliun, dugaan saya bukan terinspirasi, tetapi ini benar-benar atas kebutuhan," imbuhnya.