Remaja putri pelaku perundungan ditetapkan menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelaku terancam pidana penjara tiga tahun.

Kasatreskrim Polres Pringsewu, IPDA Candra Hirawan dalam keterangannya menyatakan penetapan status Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk pelaku berinisial IA (13) ini setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

Dalam penetapan ini juga, menurut Candra pihaknya juga telah mengamankan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Kami telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IA sebagai ABH dalam perkara perundungan yang sempat viral di media sosial tersebut," katanya, Senin (21/4/2025).

"Setelah penetapan status sebagai ABH, penyidik langsung melanjutkan ke tahapan penyidikan, termasuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu," sambung Candra.

Atas perbuatannya, IA dijerat Pasal 80 ayat (1) junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

"Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan," tegasnya.

Sebelumnya, beredar video remaja putri di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung mendapatkan perundungan dari rekan-rekannya. Remaja putri tersebut dipukul berulang kali.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak korban menangis ketakutan atas perlakuan tersebut. Meski telah meminta maaf berkali-kali, korban terus di aniaya oleh pelaku.

"Tolongin aku, tolongin aku, maaf mbak maaf," kata korban sambil menangis menahan sakit.

Pada bagian video lainnya, tampak juga pelaku memaksa korban untuk bersujud dan mencium kakinya.

"Sujud lu, sujud," teriak pelaku.

Video: Perundungan Remaja Putri di Lampung, Korban Dipaksa Cium Kaki

Video: Perundungan Remaja Putri di Lampung, Korban Dipaksa Cium Kaki

Subadria Nuka selaku kuasa hukum Sutiyono (39), satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi yang dianiaya hingga kejang mengaku kliennya diintimidasi pihak tersangka AFET. Korban diintimidasi agar tidak melakukan tindakan macam-macam usai dianiaya tersangka.

"Kemarin ada dugaan, duga intimidasi yang dilontarkan kata-kata pada saat mediasi, katanya menyampaikan, ada kata-kata menurut klien kami, ada kata-kata 'jangan macam-macam kamu, kalian orang miskin'," kata Subadria menirukan perkataan kliennya saat ditemui wartawan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025).

Berdasarkan cerita kliennya, Subadria menjelaskan bahwa pihak tersangka AFET mengaku akan menggerakkan ormas apabila korban mengambil tindakan. Ancaman tersebut membuat korban takut untuk pulang dari rumah sakit.

"Saya bisa menggerakkan FBR se-bekasi, saya juga punya pegangan orang Polda'. Nah jadi kata-kata itulah yang membuat klien kami sampai hari ini kalau boleh jujur, dia mau pulang pun sebenarnya takut," ujarnya.

Subadria juga mengatakan korbannya mengalami dua kali koma. Pertama, terjadi usai korban tidak sadarkan diri karena dianiaya tersangka. Lalu, berselang tujuh hari setelah dipulangkan, korban kembali dirawat di rumah sakit lantaran kembali tidak sadarkan diri

"Perlu teman-teman ketahui semua, ini sempat pulang hari ke-6 atau ke-7, itu sempat pulang ke rumah sebenarnya. Tapi setelah 2 hari kemudian, koma lagi, masuk ICU lagi, dirawat lagi di RS. Artinya ini 2 kali koma," tutur Subadria.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka AFET, M Syafrie Noor, membantah adanya intimidasi tersebut. Syafrie mengatakan sudah mengonfirmasi kepada kliennya dan mengaku tidak melakukan intimidasi kepada korban.

"Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya tadi satu-satu, klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi terhadap korban? Tidak ada," tutur Syafrie saat ditemui di Polres Metro Bekasi Kota pada waktu yang berbeda.

Diketahui AFET melakukan penganiayaan dengan mendorong hingga membanting korban S. Atas tindakan tersebut korban S sempat kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dirawat di Rumah Sakit.

Kini AFET telah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan Berat. AFET terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang pria berjaket ojek online (ojol) ditangkap saat menyelundupkan narkoba jenis sabu ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Petugas pun mengamankan barang bukti sabu seberat 535,25 gram.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo mengatakan, petugas lapas menggagalkan upaya penyelundupan sabu ini pada Minggu (6/4) sekitar pukul 23.00 WIB. Awalnya, petugas merasa curiga dengan gelagat pelaku di area parkir.

"Keberhasilan tersebut bermula dari kejelian dua petugas jaga yang mencurigai gelagat seorang pria berjaket ojek online di area parkir," kata Wachid dilansir Antara, Jumat (11/4/2025).

Pria bejaket ojol tersebut berusaha melarikan diri saat dihampiri petugas. Petugas jaga pun mengamankan dan membawa pria tersebut ke Pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) untuk diperiksa lebih lanjut.

Wachid menyebutkan, upaya menggagalkan penyelundupan sabu oleh seorang pria itu merupakan komitmen Lapas Cipinang dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.

Dia menegaskan pentingnya kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan. Pihak Lapas Cipinang juga terus memperkuat sistem deteksi dini, menerapkan pengawasan berlapis serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini selaras dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam memberantas peredaran narkoba dan segala bentuk kejahatan yang melibatkan narapidana.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Sumaryo mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Barang bukti telah diserahkan kepada Kepolisian dan pelaku langsung diamankan untuk proses penyidikan.

"Penemuan ini menjadi bukti bahwa sistem pengamanan kami berjalan optimal dan responsif terhadap setiap potensi ancaman," kata Sumaryo.

Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKP Suminto menyebutkan, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun," katanya.

Lihat Video 'Viral Gedung Sekolah TK di Pelalawan Riau Jadi Lokasi Pesta Sabu dan Miras':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapus, tapi ditempatkan sebagai sanksi pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

Ia menuturkan jaksa diwajibkan oleh KUHP Nasional untuk mengajukan tuntutan hukuman mati dengan disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup untuk dipertimbangkan majelis hakim.

"Pemerintah dan DPR memang harus menyusun Undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diamanatkan Pasal 102 KUHP Nasional yang baru" ujar Yusril melalui siaran persnya, dikutip Kamis (10/4).

Kendati demikian, secara substansi, ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP Nasional.

Menurut Yusril, pidana mati tidak serta merta dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan. KUHP mengatur pidana mati hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden. Jadi, memohon grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan baik oleh terpidana, keluarga atau penasihat hukumnya sesuai ketentuan KUHAP.

Pasal 99 dan 100 KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," jelas Yusril.

Ia berujar pendekatan kehati-hatian itu berangkat dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

"Bagaimanapun juga, hakim dan pemerintah adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ucap Yusril.

Yusril lantas mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Bagi seorang hakim, adalah lebih baik dia salah dalam mengambil keputusan dengan membebaskan seseorang, daripada dia salah memutuskan dengan menghukum seseorang."

Yusril mengatakan jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, maka konsekuensinya tidak dapat diperbaiki.

"Orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kehati-hatian adalah prinsip yang mutlak," tegasnya.

Yusril juga merespons perdebatan seputar hak asasi manusia (HAM) dalam penjatuhan pidana mati. Yusril menyatakan sikap terhadap pidana mati sangat tergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

"Beberapa agama di masa lalu mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut, namun dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati," tutur dia.

KUHP Nasional, lanjut Yusril, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan.

"Pidana mati dikenal dalam hukum pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda. Kita menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam sesi wawancara bersama tujuh pemimpin redaksi media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4) lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Prabowo berpendapat hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum.

Prabowo menyatakan meskipun keyakinan atas kesalahan seseorang mencapai 99,9 persen, masih ada kemungkinan individu tersebut menjadi korban atau dijebak. Oleh karena itu, hukuman mati yang bersifat final tidak memungkinkan perbaikan atas kesalahan tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara oleh koruptor dan mendukung penyitaan aset-aset hasil korupsi sebagai langkah yang wajar dalam memberantas tindak pidana tersebut.

Namun, Prabowo juga mengingatkan agar aspek keadilan diperhatikan sehingga anak dan keluarga koruptor tidak ikut menderita akibat penyitaan harta tersebut.

Prabowo menyatakan dosa orang tua tidak seharusnya menjadi beban bagi anak-anak mereka.

Hukuman mati bagi koruptor saat ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pidana mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu yakni dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Namun, hukuman tersebut belum pernah diterapkan.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan timah. Harvey bakal melawan vonis tersebut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan," kata kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Andi mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan banding tersebut. Dia mengaku akan mengkaji putusan banding PT DKI terhadap kliennya.

"Yang pasti kami akan pelajari, karena kan waktu putusan juga dibacakan kan kami juga sudah mendengar tapi yang ingin kami lihat adalah pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh karena yang kami, kuasa yang diberikan kepada kami itu ada beberapa. Jadi kami harus melihat semua pertimbangannya secara menyeluruh," ujarnya.

Andi juga merupakan kuasa hukum untuk terdakwa lain dalam kasus ini, yaitu Helena Lim, Suparta, Reza Andriansyah, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Dia mengatakan pihaknya juga belum menerima salinan putusan banding mereka.

Andi mengatakan upaya kasasi juga akan diajukan untuk Helena, Suparta, Reza, dan Mochtar. Dia menyoroti putusan banding terkait aset Helena.

"Nah, di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, kami tidak melihat seperti itu karena kemudian asetnya dirampas kembali, itu yang kami juga akan jadikan satu pertimbangan bagaimana nanti ke depannya kita akan susun kasasinya. Yang pasti adalah kami, untuk yang Helena kami fokusnya untuk tax amnesty," ujarnya.

Berikut ini vonis kelima terdakwa:

Harvey Moeis

Harvey awalnya divonis 6,5 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memvonis Harvey 20 tahun penjara.

Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey.

Uang pengganti yang harus dibayar Harvey juga diperberat menjadi Rp 420 miliar dari semula Rp 210 miliar. Hakim menyatakan harta benda Harvey Moeis dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda Harvey tidak mencukupi membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan 10 tahun kurungan.

Selain itu, denda yang harus dibayar Harvey pun diperberat. Hakim menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

Helena Lim

Pengusaha money changer Helena Lim juga diperberat hukumannya. Hakim memperberat vonis Helena Lim menjadi 10 tahun dari yang sebelumnya di tingkat pertama 5 tahun penjara.

Helena juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 900 juta.

Eks Dirut PT Timah

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diperberat hukumannya. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Mochtar Riza dihukum 20 tahun penjara.

Mochtar Riza juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Mochtar juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp Rp 493 miliar.

Pada pengadilan tingkat pertama, Mochtar Riza divonis 8 tahun penjara dalam kasus Timah. Hakim juga menghukum Mochtar Riza membayar denda Rp 750 juta. Apabila denda tak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan.

Vonis dari Pengadilan Tipikor tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Mochtar Riza dengan 12 tahun penjara.

Bos Smelter

Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) sejak 2018, Suparta, divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu juga lebih tinggi dari sebelumnya.

Hakim juga menghukum Suparta untuk membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta mulanya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Direktur Pengembangan Usaha PT RBT tahun 2017, Reza Andriansyah, divonis 10 tahun penjara. Reza juga dihukum membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider 3 bulan kurungan.

Reza mulanya divonis 5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama. Namun vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memperberat vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun. Sebelumnya, Harvey Moeis hanya divonis 6,5 tahun penjara di tingkat pengadilan pertama dan lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara.

"⁠Tentu kita menghormati putusan yang telah diambil oleh hakim atas banding JPU, apalagi yang bersangkutan dihukum penjara maksimal selama 20 tahun termasuk pengenaan uang pengganti dan subsidernya," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Kejagung menyebut hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan sepakat atau tidak dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

"Inilah mekanisme persidangan, di mana hakim pengadilan yang lebih tinggi boleh sependapat atau tidak sependapat dengan putusan pengadilan di bawahnya dengan pertimbangan-pertimbangannya antara lain aspek keadilan hukum dan masyarakat," kata Harli.

Harli mengatakan Kejagung belum menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta karena baru saja dibacakan. Oleh karena itu, untuk menentukan sikap apakah menerima atau tidak, Kejaksaan akan melihat sikap suami Sandra Dewi itu dalam waktu 14 hari ke depan.

"⁠Bagaimana langkah selanjutnya tentu sangat tergantung pada sikap Terdakwa, di mana sesuai hukum acara, putusan Pengadilan Tinggi ini harus diberitahukan dulu kepada pihak-pihak. Selanjutnya, setelah Terdakwa menerima salinan putusan, akan menentukan sikap dalam waktu 14 hari apakah menerima putusan atau tidak," kata Harli.

"Jika menerima, putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan, jika tidak menerima, Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi," imbuhnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

"Menjatuhkan terhadap Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun," ujar hakim ketua Teguh Arianto, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey.

Hakim juga memperberat uang pengganti yang harus dibayar Harvey dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 mili

Hakim menyatakan harta benda Harvey Moeis dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda Harvey tidak mencukupi membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan 10 tahun kurungan.

Selain itu, denda yang harus dibayar Harvey pun turut diperberat. Hakim menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

Simak Video 'Vonis Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Bui, MAKI: Harusnya Seumur Hidup':

Saksikan juga Blak-blakan: Menguak Rahasia Untung Kilang Minyak Paling 'Rumit' Se-Indonesia

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa narapidana kasus narkotika kelompok 'Bali Nine' tidak dibebaskan. Tapi para napi itu menjalani rehabilitasi di Australia setelah dipindahkan dari Indonesia.

"Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya," kata Yusril di Denpasar, Bali, dilansir Antara, Selasa (14/1/2025).

Yusril menjelaskan berdasarkan aturan di Negeri Kanguru itu, narapidana yang sudah menjalani hukuman penjara selama periode tertentu, maka mereka menjalani proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi itu, kata dia, tetap dalam pengamatan pemerintah Indonesia.

"Prosesnya itu rehabilitasi tetap dalam pengawasan," ucapnya.

Seperti diketahui, lima orang anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia menjalani transfer kembali ke negaranya Australia pada Minggu (15/12/2024).

Lima narapidana anggota Bali Nine yang sebelumnya menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia itu yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi. Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Selain dari Australia, narapidana asing yang juga telah dipulangkan berdasarkan kesepakatan kedua negara yakni Mary Jane dari Filipina.

Setelah pemulangan narapidana dari Australia dan Filipina itu, negara lain juga ikut meminta pemulangan warganya kepada pemerintah Indonesia, salah satunya dari Prancis.

Menko Yusril menyebutkan pemerintah Prancis melalui Kementerian Kehakiman saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan Indonesia. Namun, ia belum memberikan detail nama narapidana yang berpeluang dikembalikan ke negaranya.

"Pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati," imbuh Menko Yusril.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tengerang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap warga negara Korea Selatan (Korsel) Dal Joong Kim alias Kim. Dia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan terhadap Tri Fattah Firdaus, yang merupakan petugas Imigrasi, pada tahun 2023.

Dilihat dari situs SIPP PN Tangerang, Rabu (8/1/2025), vonis Kim dibacakan pada Senin (6/1). Vonis 12 tahun penjara itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 14 tahun bui.

"Menyatakan terdakwa Dal Joong Kim alias Kim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun," ujar majelis hakim yang diketuai Muhammad Alfi Sahrin Usup dengan anggota Mangapul Girsang dan Agung Suhendro.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Kim dengan sengaja merampas nyawa orang lain pada 27 Oktober 2023 dini hari di salah satu apartemen di Ciledung, Tangerang, Banten. Jaksa mengatakan peristiwa ini berawal saat korban, Tri dan rekannya, Heri, diundang makan malam oleh Kim pada 26 Oktober 2023.

Jaksa menyebut Kim, Tri Fattah, Heri dan seorang lain bernama Hendar kemudian berangkat bersama ke salah satu kafe untuk makan dan minum-minum. Menurut jaksa, Kim dan Hendar sempat terlibat keributan di kafe tersebut.

"Pada saat itu terdakwa ditegur jangan membuat keributan di kafe dan bar tersebut, saksi Heri Fajarudin bersama korban Tri Fattah Firdaus ikut membantu memisahkan terdakwa dengan Hendar Nasution," ujar jaksa.

Mereka kemudian meninggalkan kafe itu pada Jumat (27/10/2023) sekitar pukul 01.00 WIB. Jaksa mengatakan keributan antara Kim dan Hendar masih berlanjut di perjalanan.

Jaksa mengatakan Heri dan Tri Fattah berusaha menenangkan terdakwa dan Hendar. Pada pukul 02.00 WIB, mereka tiba di apartemen.

"Korban Tri Fattah Firdaus bersama dengan saudara Hendar Nasution turun dari mobil untuk mengantarkan terdakwa naik ke lantai 19 ke kamar 1919 milik terdakwa, karena pada saat itu terdakwa lagi mabuk berat," ujar jaksa.

Namun, Tri Fattah tidak kunjung turun dari kamar terdakwa hingga pukul 02.30 WIB. Petugas keamanan apartemen kemudian menghampiri Heri yang menunggu mereka bahwa ada keributan di lantai 19.

Heri kemudian turun dan bertemu dengan Hendar di lobi apartemen. Ternyata, Tri Fattah naik sendirian ke unit Kim. Mereka kemudian menyusul ke lantai 19 bersama petugas keamanan.

"Pada saat tiba di depan pintu kamar 1919 mendegar terdakwa teriak-teriak di dalam kamar, saksi Heri Fajarudin, Hendar Nasution dan petugas keamanan, mencoba membuka pintu kamar dan memanggil korban Tri Fattah Firdaus tidak dijawab, kemudian petugas keamanan mencoba mendobrak pintu kamar, kemudian terdakwa keluar dari kamar sambil membawa senjata tajam jenis pisau dan membawa panci berisi air panas terdakwa sambil mengacung-acungkan senjata tajam ke arah Heri Fajarudin, Hendar Nasution dan security kemudian turun," ucap jaksa.

Hendar kemudian naik lagi dan menanyakan di mana korban Tri Fattah. Kim disebut menjawab 'sudah mati'.

Pihak security juga mendengar ada sesuatu jatuh ke lantai 3 apartemen. Jaksa mengatakan ternyata yang jatuh adalah Tri Fattah Firdaus.

"Hendar Nasution naik ke lantai 19 di depan kamar 1919 lantai 19 Apartemen Metro Garden menanyakan 'mana Fattah mana Fattah' terdakwa menjawab 'sudah mati'. Mendengar jawaban tersebut, dan pihak security mendengar ada barang jatuh di lantai 3, setelah itu saksi Heri Fajarudin dan Hendar Nasution melihat korban Tri Fattah Firdaus sudah jatuh dari lantai 19 ke lantai 3 dan sudah dalam keadaan meninggal dunia," ucap jaksa.

Bupati Pasaman, Sabar AS hari ini dijadwalkan menjalani sidang terakhir di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terkait dugaan pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sidang ini diperkirakan akan berakhir dengan pembacaan vonis untuk Sabar AS.

Kuasa hukum Sabar AS, Irwan, meminta majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan. Dia beralasan tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan tersebut.

"Kami meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan klien kami dari segala tuntutan dan dakwaan dalam sidang vonis nanti siang, pukul 14.00 WIB," kata Irwan saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (20/12/2024).

Irwan menilai dakwaan yang dilayangkan kepada Sabar AS tidak berdasar. Menurutnya, tidak ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh kliennya dalam video yang beredar.

"Dalam sebuah kampanye, yang termasuk adalah unsur visi-misi, program, serta ajakan untuk memilih kandidat tertentu. Itu sifatnya kumulatif, tidak bisa dilihat satu per satu. Kalau hanya program saja, itu bukan pelanggaran," ungkap Irwan.

Irwan membenarkan bahwa video yang beredar itu adalah Sabar AS. Dia menjelaskan, video tersebut diambil di Musala Ad Duha yang terletak di Jorong Mapun, Nagari Sundatar Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Menurut Irwan, video itu diambil setelah Sabar AS melaksanakan ibadah salat ashar, sebelum melaksanakan kampanye di salah satu rumah tokoh di Jorong Mapun.

"Sebenarnya, beliau hendak berkampanye di rumah Pak Lukman. Sebelum tiba di rumah itu, waktu salat ashar tiba, sehingga beliau singgah di Musala Ad Duha untuk salat. Setelah salat, sebagian jamaah keluar, sebagian lagi tetap berada di dalam karena hujan deras. Setelah itu, beliau diminta oleh masyarakat untuk mengisi tausiyah selama lima menit," ungkap Irwan.

Saat menyampaikan tausiyah, Sabar AS yang juga merupakan incumbent, menyampaikan beberapa program kerjanya yang tengah berjalan di Kabupaten Pasaman. Irwan membantah bahwa saat itu Sabar AS sedang melakukan kampanye.

"Bagaimanapun, beliau masih incumbent dan status bupati masih tetap melekat. Tanpa sadar, beliau menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan di Pasaman," ujar Irwan.

Irwan juga menegaskan bahwa dalam tausiyah tersebut, Sabar AS tidak mengajak warga untuk memilih dirinya.

"Di dalam tausiyah itu, beliau tidak pernah mengajak 'pilih saya' atau menyatakan dirinya sebagai calon bupati. Selain itu, tidak ada selembaran atau atribut kampanye yang dibagikan di musala tersebut. Program yang disampaikan beliau sebagai bupati itu juga tidak sengaja tersampaikan," tutup Irwan.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bupati Pasaman, Sabar AS, dengan pidana penjara selama 6 bulan dalam kasus tindak pidana pemilihan. Selain penjara, terdakwa juga dituntut denda sebesar Rp 1 juta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabar AS berupa pidana penjara selama 6 bulan, dan denda sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan," isi tuntutan JPU yang diterima detikSumut, Selasa (17/12/2024).

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi Ade Charge, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman meyakini bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan," ujar JPU.

Video: Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

Video: Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi yang diajukan jaksa terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Ronald dihukum 5 tahun penjara meski ketua majelis kasasi, Soesilo, sepakat Ronald divonis bebas.

Putusan lengkap, termasuk perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Soesilo, terdapat dalam dokumen putusan kasasi Ronald Tannur nomor 1466 K/Pid/2024 yang diunggah oleh MA ke situsnya pada Senin (9/12/2024).

"Menyatakan bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak Edward Tannur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan mengakibatkan mati'. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," demikian amar putusan tersebut sebagaimana dilihat detikcom, Kamis (12/12/2024).

Hal yang memberatkan ialah Ronald Tannur berusaha menghindari tanggung jawab, padahal korban adalah
pacar terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa. Berikutnya, majelis hakim kasasi menganggap Ronald tidak mengakui perbuatannya dan mempersulit persidangan.

"Keadaan yang meringankan, Terdakwa belum pernah dipidana," demikian tertulis dalam putusan itu.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan Ronald telah mengakui melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Dini di dalam lift Lenmarc Surabaya. Selain itu, hakim juga menyatakan Ronald dengan sengaja atau sadar menyeret tubuh Dini Sera yang bersandar di samping kiri depan mobilnya dan selanjutnya melindas tubuh korban.

"Menyeret tubuh korban yang bersandar di samping kiri depan mobil Terdakwa dan selanjutnya dengan melindas tubuh korban dengan roda belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa di TKP serta membiarkan korban yang sedang terkapar merintih kesakitan sekitar 30 menit antara pukul 00.25 WIB sampai dengan pukul 01.05 WIB di basement akibat terseret dan terlindas roda mobil Terdakwa, dan selanjutnya menaikkan korban yang masih terkapar ke dalam bagasi barang di belakang mobil Terdakwa dan Terdakwa ternyata tidak langsung menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara," ujar hakim.

Hakim menyatakan perbuatan Ronald Tannur itulah yang membuat Dini Sera tewas. Hakim juga mengatakan hasil visum telah menunjukkan luka majemuk yang menyebabkan Dini Sera tewas.

"Perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperoleh hasil visum et repertum Nomor KF 23.0465 dari RSUD Dr Soetomo atas hasil autopsi terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh dr Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. bahwa kematian korban adalah akibat luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, yang berhubungan dengan terlindasnya dan terseretnya bagian tubuh korban oleh roda mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, apalagi dengan diketemukannya jejak ban mobil di lengan atas korban polanya sama dengan pola ban mobil yang dikemudikan Terdakwa," demikian pertimbangan hakim.

Meski demikian, hukuman 5 tahun penjara itu tak dibuat dengan suara bulat oleh tiga hakim yang tergabung dalam majelis kasasi pengadil Ronald Tannur. Ketua majelis hakim, Soesilo, menyampaikan dissenting opinion.

Soesilo mengatakan alasan kasasi dari jaksa pada pokoknya menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Soesilo menganggap alasan itu tidak dapat dibenarkan karena majelis hakim PN Surabaya yang mengadili Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, tidak salah dalam menerapkan hukum dan mengadili Ronald Tannur sebagaimana hukum acara pidana.

"Bahwa putusan judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang," ujar Soesilo.

Soesilo mengatakan rekaman CCTV menunjukkan posisi mobil bergerak ke kanan sementara tubuh Dini Sera ada di sisi kiri mobil. Dia menyebut Dini Sera masih bernyawa saat tiba di apartemen, lalu dibawa ke rumah sakit. Dini Sera kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit.

Dia juga menyebut ada hasil visum yang menunjukkan Dini Sera meninggal dunia dengan sebab kematian, yaitu luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan serta pemeriksaan tambahan yang menemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas. Soesilo mengatakan hasil visum tak dengan jelas menunjukkan Ronald Tannur sebagai pelaku yang menyebabkan tewasnya Dini Sera.

"Meskipun terdapat visum et repertum yang menjelaskan kematian Dini Sera Afrianti, namun hasil visum et repertum tersebut tidak serta-merta menyatakan Terdakwa-lah sebagai pelaku perbuatan terhadap Dini Sera Afrianti, apalagi sampai adanya dugaan Terdakwa melindas tubuh Dini Sera Afrianti sebagai penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dugaan tersebut," ujarnya.

Simak Video MA Bentuk Tim Pemeriksa Kasus Suap Kasasi Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

Dia mempertimbangkan keterangan saksi-saksi. Atas dasar itu, Soesilo menyatakan putusan bebas dari hakim PN Surabaya terhadap Ronald Tannur sudah tepat.

"Selain itu pula, konstruksi fakta yang dibangun dalam surat dakwaan penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti dan maka muncul konklusi ataupun kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai mens rea untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum sudah tepat," ujarnya.

Dissenting opinion itu tidak memengaruhi putusan 5 tahun penjara terhadap Ronald Tannur. Sebab, dua hakim lainnya, yakni Ainal Mardiah dan Sutarjo, menyatakan Ronald Tannur bersalah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas.

Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

Sebagai informasi, vonis bebas dari hakim PN Surabaya ke Ronald Tannur itu diduga diberikan karena ada suap dari ibu Ronald Tannur. Kini, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur, yakni:

1. Erintuah Damanik (hakim PN Surabaya)
2. Mangapul (hakim PN Surabaya)
3. Heru Hanindyo (hakim PN Surabaya)
4. Lisa Rahmat (pengacara)
5. Zarof Ricar (eks Pejabat MA)
6. Meirizka Widjaja (Ibu Ronald Tannur)

Meirizka diduga meminta bantuan Lisa agar anaknya, Ronald Tannur, divonis bebas. Lisa lantas berkomunikasi dengan Zarof, yang kemudian dihubungkan ke tiga hakim yang mengadili Ronald Tannur di PN Surabaya hingga terjadilah dugaan suap-menyuap tersebut.

Selain itu, Kejagung menyebutkan ada uang Rp 5 miliar yang disiapkan untuk Hakim Agung. Namun Kejagung belum menjelaskan apakah uang itu sudah diberikan oleh Zarof selaku makelar kasus atau belum.

Dalam perkembangannya, MA juga melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur. MA menyatakan ketiga Hakim Agung yang menjadi majelis kasasi tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Meski demikian, MA mengatakan Zarof Ricar pernah bertemu dengan Hakim Agung Soesilo, yang memberikan pendapat berbeda dalam vonis ini. Jubir MA Yanto menyatakan keduanya bertemu dalam acara pengukuhan guru besar di Universitas Negeri UNM, Makassar, pada 27 September 2024, atau sebelum vonis kasasi diketok pada 22 Oktober 2024. Dia juga menyatakan Zarof pernah menyinggung kasus Ronald Tannur ke Soesilo, namun tak ditanggapi.

"Yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan esidentil dan berlangsung singkat tersebut, ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tannur, tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S," jelas dia.

Dia mengatakan keduanya tidak pernah bertemu kembali tempat lain. Yanto mengatakan Zarof, yang juga telah diperiksa, tidak mengenal kedua hakim lainnya.

Simak Video MA Bentuk Tim Pemeriksa Kasus Suap Kasasi Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait vonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) di kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau kerangkeng manusia dan menghukum Terbit 4 tahun penjara. KontraS Sumut mendesak agar hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat yang memvonis bebas Terbit diperiksa secara etik.

"Vonis 4 tahun terhadap TRP oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung membuktikan adanya kebenaran bahwa TRP telah secara sah dan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia. TRP telah terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang," kata Staf Advokasi KontraS Sumut Ady Yoga Kemit, Kamis (28/11/2024).

Meskipun demikian, putusan hakim MA yang tidak mengakomodir restitusi terhadap korban menjadi sorotan KontraS Sumut. Hukum dinilai hanya untuk menghukum pelaku tanpa mengedepankan kepentingan para korban.

"Namun sangat disayangkan, dalam putusan MA tidak mengakomodir perihal restitusi terhadap korban. lagi-lagi hukum kita hanya fokus pada penghukuman terhadap para pelaku, tapi mengenyampingkan kepentingan para korban," ucapnya.

"Kerugian materil dan immateril yang dialami para korban harusnya menjadi prioritas utama dalam suatu putusan hukum," imbuhnya.

Dengan vonis MA tersebut, Ady menaruh curiga terhadap para hakim PN Stabat yang telah memvonis bebas Terbit beberapa waktu lalu. Para hakim dinilai tidak memiliki perspektif korban.

"Selain itu, putusan MA ini juga membuka kecurigaan terhadap hakim yang memvonis bebas TRP pada pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Stabat. Kami menduga bahwa hakim tingkat pertama tidak memiliki perspektif korban dan lagi-lagi tidak menjunjung tinggi prinsip HAM," ujarnya.

Sehingga Ady meminta agar hakim PN Stabat yang memvonis bebas Terbit harus diperiksa secara etik. Sebab putusan bebas hakim saat itu membuat rasa ketidakpercayaan terhadap institusi pengadilan.

"Tentu para hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memutus bebas TRP harus diperiksa oleh mahkamah agung secara etik. Mengingat putusan tersebut telah menimbulkan kegundahan dan ketidakpercayaan publik pada institusi peradilan dan penegak hukum itu sendiri. Harusnya hakim memiliki keyakinan bahwa rasa sakit dan trauma yang dialami para korban TPPO kerangkeng Langkat milik TRP harus dilihat sebagai korban pelanggaran HAM atas relasi kekuasaan TRP," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait vonis bebas mantan Bupati Langkat Terit Rencana Perangin-angin di kasus kerangkeng atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Terbit pun akan dihukum empat tahun penjara di kasus tersebut.

"Mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum," demikian putusan MA seperti dilihat dari situs MA, Selasa (26/11).

MA menilai Terbit terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim juga menghukum Terbit membayar denda Rp 200 juta.

"Pidana penjara 4 tahun, denda 200 juta subsider kurungan 2 bulan," demikian putusan MA.

Untuk diketahui, JPU sendiri menuntut Terbit dengan hukuman 14 tahun penjara. Selain itu, Terbit juga diminta membayar restitusi untuk para korban sebesar Rp 2,3 miliar.

Terbit sendiri dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 2 Ayat 2 Junto Pasal 11.

Namun majelis hakim PN Stabat memvonis bebas Terbit. Hakim menilai jika Terbit tidak terbukti secara melakukan dakwaan JPU.

"Mengadili satu, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin alias Pak Terbit alias Cana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dikeluarkan dalam dakwaan satu pertama dan kedua, kedua pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam," kata Ketua Majelis Hakim Andriyansyah saat membacakan putusan, Senin (8/7).

Sehingga hakim meminta agar Terbit Rencana dibebaskan. Selain itu, hakim juga meminta agar hak serta harkat martabat Terbit dipulihkan.

"Dua bebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, ketiga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, serta harkat martabatnya," ucapnya.

Ketiga hakim PN Stabat yang memvonis Terbit Rencana adalah Andriyansyah bertugas sebagai Ketua Majelis Hakim. Sedangkan Dicki Irvandi dan Cakra Tona Parhusip bertindak sebagai anggota majelis hakim.

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah