Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memperberat vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun. Sebelumnya, Harvey Moeis hanya divonis 6,5 tahun penjara di tingkat pengadilan pertama dan lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara.

"⁠Tentu kita menghormati putusan yang telah diambil oleh hakim atas banding JPU, apalagi yang bersangkutan dihukum penjara maksimal selama 20 tahun termasuk pengenaan uang pengganti dan subsidernya," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Kejagung menyebut hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan sepakat atau tidak dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

"Inilah mekanisme persidangan, di mana hakim pengadilan yang lebih tinggi boleh sependapat atau tidak sependapat dengan putusan pengadilan di bawahnya dengan pertimbangan-pertimbangannya antara lain aspek keadilan hukum dan masyarakat," kata Harli.

Harli mengatakan Kejagung belum menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta karena baru saja dibacakan. Oleh karena itu, untuk menentukan sikap apakah menerima atau tidak, Kejaksaan akan melihat sikap suami Sandra Dewi itu dalam waktu 14 hari ke depan.

"⁠Bagaimana langkah selanjutnya tentu sangat tergantung pada sikap Terdakwa, di mana sesuai hukum acara, putusan Pengadilan Tinggi ini harus diberitahukan dulu kepada pihak-pihak. Selanjutnya, setelah Terdakwa menerima salinan putusan, akan menentukan sikap dalam waktu 14 hari apakah menerima putusan atau tidak," kata Harli.

"Jika menerima, putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan, jika tidak menerima, Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi," imbuhnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

"Menjatuhkan terhadap Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun," ujar hakim ketua Teguh Arianto, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey.

Hakim juga memperberat uang pengganti yang harus dibayar Harvey dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 mili

Hakim menyatakan harta benda Harvey Moeis dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda Harvey tidak mencukupi membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan 10 tahun kurungan.

Selain itu, denda yang harus dibayar Harvey pun turut diperberat. Hakim menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

Simak Video 'Vonis Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Bui, MAKI: Harusnya Seumur Hidup':

Saksikan juga Blak-blakan: Menguak Rahasia Untung Kilang Minyak Paling 'Rumit' Se-Indonesia

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris maskapai Sriwijaya Air, Hendry Lie, yang didakwa terlibat dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan kerugian negara Rp 300 triliun, meminta dibebaskan dari tahanan.

Permintaan itu Hendry sampaikan melalui pengacaranya saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Pengacara Hendry meminta majelis hakim menyatakan klien mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana dakwaan jaksa.

“Memerintahkan agar terdakwa Hendry Lie dikeluarkan dari tahanan,” kata pengacara di ruang sidang.

Dalam eksepsinya, pengacara membantah bahwa Hendry menjadi pemegang saham mayoritas PT Tinindo Inter Nusa (PT TIN), salah satu perusahaan smelter yang menjalin kerja sama sewa alat pengolahan dengan PT Timah Tbk.

Oleh karena itu, pihaknya menilai tanggung jawab hukum kegiatan bisnis ilegal oleh PT TIN dengan PT Timah Tbk tidak bisa dibebankan kepada Hendry.

“Dengan demikian, baik dari sudut pandang pemegang saham maupun beneficial owner, seharusnya terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepada PT Tinindo,” ujar pengacara.

Selain itu, pengacara juga menyebut Hendry tidak tahu menahu mengenai pembentukan sejumlah perusahaan boneka yang digunakan untuk membeli bijih timah dari penambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Hendry disebut tidak pernah menerbitkan maupun menandatangani pembentukan sejumlah perusahaan boneka tersebut.

Pengacara pun menilai, jaksa menyusun surat dakwaan dengan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap lantaran tidak menguraikan peran Hendry secara perinci.

“Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima dan batal demi hukum,” kata pengacara.

Dalam perkara ini, Hendry Lie didakwa terlibat dalam korupsi pada tata niaga komoditas timah yang merugikan negara Rp 300 triliun bersama-sama Harvey Moeis dan terdakwa lain.

Jaksa menyebut, Hendry Lie melalui PT TIN telah diperkaya Rp 1.059.577.589.599,19 (Rp 1 triliun).

Karena perbuatannya, Hendry didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyoroti kasus pelaporan kepada guru besar dari IPB, Bambang Hero Saharjo, yang bertindak sebagai saksi ahli penghitung kerugian perekonomian negara Rp 271 triliun dalam kasus korupsi timah. Komjak menilai pelaporan kepada saksi ahli tidak memiliki dasar hukum.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi awalnya menjelaskan akan ada preseden buruk dari pelaporan itu. Menurutnya, seorang saksi ahli yang telah diambil sumpah di pengadilan untuk memberikan keterangan kemudian dilaporkan secara pidana bisa berdampak pada harmonisasi penegakan hukum.

"Coba bayangkan kalau keterangan yang diberikan ahli merugikan terdakwa itu kemudian dilaporkan karena memberikan keterangan palsu, berapa banyak orang kemudian yang takut memberikan keterangan," kata Pujiyono ditemui di gedung Transmedia, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Pujiyono menerangkan, tiap kesaksian saksi ahli berbeda dengan pemberian keterangan oleh saksi fakta di pengadilan. Saksi ahli, menurut Pujiyono, bersumber pada sebuah metode penelitian. Hal itu berbeda dengan keterangan saksi biasa yang bersumber pada pengalaman empiris.

"Hasil dari keahlian itu versinya bisa dua, tiga, empat, atau sepuluh, kalau itu tidak menguntungkan terdakwa bisa dilaporkan kan repot itu. Nah, ini harmoni sosial dalam penegakan hukum kita jika itu diproses bisa membuat kesemrawutan dalam penegakan hukum. Proses yang dijamin oleh KUHAP tidak bisa berjalan dengan benar dan baik," katanya.

Komjak juga menyoroti Pasal 242 KUHP atau pemberian keterangan palsu yang menjadi dasar pelaporan kepada Bambang Hero. Pujiyono mengatakan, dalam aspek sejarah, Pasal 242 KUHP itu merujuk pada pemberian keterangan saksi fakta, bukan saksi ahli.

"Kalau kita kaitkan di Pasal 174 kan hakim memberikan peringatan bahwa keterangan berpotensi hukum dan yang diberikan peringatan hukum bukan ahli, tapi orang yang memberikan kesaksian," kata Pujiyono.

Dari runutan tinjauan aspek hukum tersebut, menurut Pujiyono, pelaporan kepada saksi ahli di kasus korupsi timah tidak memiliki dasar hukum.

"Sehingga tidak ada alas hukumnya untuk kemudian seorang ahli itu bisa kemudian bisa dikriminalisasi, itu nggak ada alas hukumnya sama sekali," tuturnya.

Lebih lanjut Puyiyono mendukung langkah Kejaksaan Agung yang siap memberikan pendampingan hukum kepada Bambang Hero. Komjak juga yakin kepolisian akan bersikap bijak dalam pengusutan kasus tersebut.

"Saya yakin polisi akan bijak menggunakan logika hukum yang benar sehingga polisi pasti kita berharap menolak karena ini akan mengganggu harmonisasi dalam penegakan hukum dan ini nggak ada alas hukum sama sekali," ucap Pujiyono.

Kejagung Siap Pasang Badan

Sebelumnya, Bambang dilaporkan ke Polda Babel oleh perwakilan DPD Perpat Babel, Andi Kusuma. Bambang adalah saksi ahli di kasus korupsi tata niaga timah 2015-2022 yang ditunjuk Kejagung RI.

"Di sini (Bambang) kami laporkan Pasal 242 KUHPidana. Karena pada saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari Kejagung, di situ disampaikan malas untuk menjawab (rincian kerugian negara)," jelas Andi, dilansir detikSumbagsel, Jumat (10/1).

Pasal 242 KUHP itu mengatur hukuman pelaku pemberi keterangan palsu di atas sumpah. Menurut Andi, Bambang bukanlah seorang ahli perhitungan kerugian negara.

Kejagung juga telah buka suara. Kejagung memastikan akan memberikan perlindungan ke Bambang.

"Tentu memberikan perlindungan karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan, itu negara melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Dia mengatakan Kejagung wajib melindungi saksi, korban dan ahli yang bersaksi di hadapan hukum. Dia mengatakan pemberian perlindungan bagi ahli telah diatur dalam KUHAP.

"Tentu kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada. Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi," jelas Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli dalam sidang kasus korupsi timah Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke polisi atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan memberikan pelindungan hukum.

"Tentu (akan melindungi) karena yang meminta itu, kan, negara. Yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu kan negara melalui kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Harli mengatakan, bahwa dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelindungan saksi dan korban, disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi.

"Oleh karenanya, tentu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan dari ahli untuk melakukan perhitungan, tentu kami akan melakukan langkah-langkah juga. Akan tetapi, kami lihat lagi perkembangannya seperti apa," ujar Harli.

Harli juga menekankan bahwa jumlah kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang sebesar Rp271 triliun sudah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, kata Harli, hasil perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Bambang Hero sudah diadopsi oleh pengadilan.

"Lalu, kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara? Artinya, perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum terjadi pada Senin (23/12), dan berikut yang telah kami rangkum untuk Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari sidang putusan Harvey Moeis hingga komitmen Bareskrim Polri untuk menangkap buronan gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.

Harvey Moeis divonis penjara 6,5 tahun, terbukti korupsi di kasus timah

Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim Ketua Eko Aryanto mengatakan bahwa Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan secara bersama-sama.

Selengkapnya baca di sini.

Bareskrim Polri pastikan akan tangkap Fredy Pratama

Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan menangkap buronan gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama yang saat ini termonitor berada di Thailand.

"Kalau Fredy pasti akan kami tangkap," kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa dikutip di Jakarta, Senin (23/12).

Selengkapnya baca di sini.

Penasihat hukum tak terima aset Sandra Dewi ikut dirampas negara

Penasihat hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad, tak terima atas putusan majelis hakim yang memerintahkan penyitaan seluruh aset kliennya, termasuk harta istri Harvey, Sandra Dewi, dalam kasus korupsi timah.

Pasalnya, kata dia, Harvey dan Sandra telah menyepakati perjanjian pisah harta sebelum melangsungkan pernikahan.

Selengkapnya baca di sini.

Empat orang tewas dalam kecelakaan di Tol Pandaan-Malang

Empat orang tewas dalam kecelakaan antara bus dan truk di Kilometer (KM) 77+200 Jalan Tol Pandaan-Malang, Jawa Timur, Senin (23/12) sore.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Malang AKBP Putu Kholis Aryana di Malang, mengatakan satu dari empat korban yang tewas pada kecelakaan itu merupakan sopir bus.

Selengkapnya baca di sini.

Hakim tetapkan negara rugi Rp300 triliun akibat kasus korupsi timah

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan negara mengalami kerugian senilai Rp300 triliun akibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim anggota Suparman Nyompa mengungkapkan bahwa kerugian negara yang sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut telah terbukti dalam fakta persidangan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum terdakwa Direktur PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, Handika Honggowongso, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pembebanan uang pengganti dan eksekusi penyitaan dalam kasus dugaan korupsi timah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan oleh Handika untuk menyikapi pernyataan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar yang mengatakan bahwa untuk menutupi kerugian dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022 yang sebesar Rp332 triliun, akan dilakukan penyitaan aset para tersangka.

"Jelas tidak bisa jumlah kerugian negara dalam dakwaan sebesar Rp332 triliun, dibebankan semua kepada terdakwa," kata Handika dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dijelaskan Handika bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa uang pengganti harus sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menurutnya, pernyataan Qohar bahwa kerugian negara bisa ditutupi dengan adanya uang pengganti tidak bisa dilakukan atas dasar pengembalian kerugian negara saja. Sebab, jumlah pembebanan uang pengganti dibatasi sejumlah harta benda yang dikorupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.

"Dengan demikian, mohon kepada Kejagung agar dalam pembebanan uang pengganti untuk betul-betul menaati Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tidak melampaui batas limitatif nya," ucapnya.

Lebih lanjut, Handika memaparkan bahwa PT Timah Tbk. dalam kurun waktu 2015–2022 telah memberikan kompensasi sebesar Rp26 triliun atas biaya penambangan biji timah sebanyak 154 ribu ton kepada para mitra tambang, termasuk masyarakat.

Adapun terkait kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun, ia menyebut bahwa PT Timah Tbk. sudah menggantinya dengan program dan jaminan reklamasi untuk memulihkannya.

Di sisi lain, menurutnya, negara pun sebenarnya sudah mendapatkan keuntungan dari pembayaran royalti dan pajak, baik dari PT Timah Tbk. ataupun lima smelter, yang jumlahnya sekitar Rp2 triliun.

"Namun demikian, apa yang disampaikan oleh pihak Kejagung terkait pembebanan Rp332 triliun, itu bisa saja dilakukan apabila Kejaksaan menempuh upaya gugatan perdata, bukan pakai jalur pidana tipikor," ucapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (19/11), Dirdik Jampidsus Abdul Qohar mengatakan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022 yang berjumlah Rp332 triliun, akan dibebankan melalui uang pengganti.

"Kerugian ini dikonversi atau nanti diperhitungkan dengan aset-aset para tersangka yang sudah didapatkan dari penyitaan. Nanti akan dibebankan kepada masing-masing tersangka," ucapnya.

Nantinya, kata dia, setelah para tersangka di kasus ini dikenakan uang pengganti, maka aset yang telah disita dan telah berkekuatan hukum tetap akan dilelang untuk menutupi uang pengganti masing-masing tersangka.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024