Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka di kasus vape mengandung obat keras etomidate. Begini penampakan pria yang disapa Ijonk itu saat berbaju tahanan.

Dari rekaman video yang diperoleh detikcom, terlihat Ijonk digandeng polisi masuk ke ruang pemeriksaan. Dia kemudian diinterogasi oleh polisi.

Jonathan Frizzy terlihat memakai masker hitam. Dia terlihat memakai sarung saat digiring ke ruang pemeriksaan.

Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka di kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Ijonk ditangkap di kawasan Pesanggrahan, Jaksel, pada Minggu (4/5) kemarin.

"Benar, JF (tersangka)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Senin (5/5).

Atas perbuatannya itu, Ijonk dijerat dengan Pasal 435 subsider Pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 KUHPidana.

Ade Ary menjelaskan, atas perbuatannya, Jonathan Frizzy pun terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara.

"Ancaman penjara maksimal 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah," kata Ade Ary.

Sebelumnya, Kapolresta Bandara Soetta AKBP Ronald Sipayung mengatakan nama Ijonk muncul dalam pemeriksaan tiga orang tersangka, yakni pria BTR dan EDS dan wanita ER, yang sebelumnya sudah ditangkap. Ketiganya ditangkap lantaran membawa vape yang mengandung obat keras jenis etomidatedari luar negeri.

"Tapi ini dari tiga tersangka itu, kan tiga orang sudah kita tahan, adalah keterangan dari mereka itu tentang JF (Jonathan Frizzy) ini," kata Ronald Sipayung saat dihubungi, Selasa (29/4).

Karena hal tersebut, pihak kepolisian memanggil Jonathan Frizzy untuk diperiksa. Ijonk sudah diperiksa pada Kamis (17/4) lalu. Pemeriksaan dilanjutkan pada Senin (21/4), tapi Ijonk absen dengan alasan sakit.

"Sejak tanggal 21 itu, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan penyidik untuk yang kedua, karena sakit," ujarnya.

Saksikan Live DetikSore :

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wei Shishan melakukan aksi nekat demi liburan di Singapura. Pria 42 tahun asal China itu menyuap petugas di Bandara Singapura usai ditolak masuk.

Wei mengaku bersalah atas dakwaan Undang-undang Pencegahan Korupsi di sana. Cerita awal mula Wei datang hingga menyuap petugas pun terungkap.

Melansir detikTravel, Wei tiba di Singapura pada Agustus tahun lalu. Dia gagal dalam pemindaian pengenalan wajah saat melintasi imigrasi.

Dalam pemeriksaan, dia memberi tahu petugas Imigration & Checkpoints Authority (ICA) atau otoritas imigrasi Singapura dengan mengatakan berada di Singapura untuk tinggal selama 10 hari.

Namun, petugas menemukan pernyataan itu bertentangan dengan kartu kedatangannya. Di kartunya, dia akan melakukan kunjungan selama 29 hari.

Kartu kedatangan sendiri merupakan dokumen yang harus diisi oleh wisatawan asing saat masuk ke Singapura. Kartu itu berisi informasi tentang tujuan kunjungan, durasi tinggal dan alamat tempat tinggal.

Ketidaksesuaian inilah yang jadi persoalan. Wei kemudian dibawa ke ruang tunggu. Di sanalah Wei mencoba menyogok petugas lantaran khawatir tak bosa masuk

Dia mengeluarkan uang senilai SGD 30 atau Rp 370 ribu sebagai 'uang kopi' dari dompetnya. Petugas langsung menolak dan Wei ditangkap.

Hukuman yang berlaku berdasarkan aturan ialah lima tahun dan denda hingga SGD 100.000 atau Rp 1,2 miliar jika menyuap pegawai negeri.

Artikel ini sudah tayang di detikTravel

Video Viral WN China Selipkan Duit di Paspor Biar Dapat Jalur Hijau, Imigrasi: Tak Benar

Video Viral WN China Selipkan Duit di Paspor Biar Dapat Jalur Hijau, Imigrasi: Tak Benar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan pencucian uang satu di antaranya untuk membayar jasa hukum dari kantor Visi Law Office.

Dugaan itu yang membuat penyidik menggeledah Visi Law Office, kantor hukum yang didirikan oleh aktivis antikorupsi Febri Diansyah dan Donal Fariz pada Oktober 2020 silam.

Sedangkan mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang yang diperiksa sebagai saksi Rabu (19/ 3) merupakan advokat di Visi Law Office.

"Kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang yang dicurigai hasil tindak-tindak korupsi itu mengalir," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/3) petang.

"Nah, salah satunya karena Visi Law Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya, waktu itu ya penasihat hukumnya, nah kami menduga bahwa uang hasil tindak korupsi SYL itu digunakan untuk membayar, jadi kita cek ke situ," imbuhnya.

Febri dan Rasamala sempat menjadi penasihat hukum SYL dalam tahap penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. Kasus ini sudah inkrah di mana SYL dihukum dengan pidana 12 tahun penjara.

Sementara dari penggeledahan di kantor Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta Selatan, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, penyidik turut menyita dokumen-dokumen perkara yang ditangani KPK.

Satu di antaranya dokumen kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disebut merugikan keuangan negara sejumlah Rp319 miliar.

Penyidik KPK nantinya akan mengonfirmasi temuan dokumen dan BBE kepada saksi-saksi yang akan diperiksa dalam proses penyidikan berjalan.

Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mendalami kepemilikan aset SYL diduga bersumber dari hasil korupsi lewat pemeriksaan sejumlah saksi.

Para saksi dimaksud di antaranya ialah putri SYL yang merupakan anggota DPR RI Fraksi NasDem, Indira Chunda Thita dan cucu SYL bernama Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibie serta Pegawai Negeri Sipil pada Badan Karantina Indonesia Fardianto Eko Saputro.

Pada Jumat, 28 Februari 2025, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi SYL dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti.

Majelis hakim kasasi menghukum SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 (Rp44 miliar) ditambah US$30.000 dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Apabila tidak mampu membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana lima tahun penjara.

Sementara untuk pidana badan, SYL tetap divonis dengan 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.

Perkara nomor: 1081 K/PID.SUS/2025 ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Yohanes Priyana dengan hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono. Panitera Pengganti Setia Sri Mariana.

KPK menjamin ada makanan untuk sahur, buka puasa hingga makan malam untuk para tahanan yang menjalankan ibadah puasa. Fasilitas itu akan diberikan selama bulan Ramadan.

"Selama bulan Ramadan ini, KPK menyediakan menu untuk sahur, takjil buka puasa, dan makan malam bagi para tahanan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

Dia mengatakan makanan untuk sahur, takjil dan makan malam bagi yang berpuasa itu merupakan konversi dari sarapan, makan siang dan makan malam. Dia mengatakan biayanya disesuaikan dengan aturan yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

"Fasilitas tersebut konversi dari penyediaan makan pagi, siang, dan malam, sesuai dengan standar biaya masukan (SBM) yang diatur Kementerian Keuangan," ujarnya.

Tessa tak menjelaskan detail apa menu yang didapat oleh para tahanan. Dia mengatakan tahanan yang hendak salat tarawih dapat menggunakan area tatap muka dan musala di Gedung C1 atau gedung KPK lama.

"KPK memastikan pemenuhan hak-hak dasar Tahanan, termasuk dalam beribadah, tetap sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan rutan," katanya.

Adapun jumlah tahanan di Rutan C1 sebanyak 17, muslim sebanyak 12 orang dan nonmuslim lima orang. Lalu, di rutan belakang Gedung Merah Putih KPK sebanyak 23 orang, yang terdiri dari 19 orang muslim dan nonmuslim 4 orang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan berinisial CUKE diduga menjadi otak peredaran sabu-sabu. Hal itu terungkap setelah Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Buleleng menangkap PM, warga Desa Patemon, yang mengaku membeli sabu dari CUKE.

Kasatserse Narkoba AKP Putu Subita Bawa mengatakan kasus ini bermula dari informasi masyarakat ada seorang warga di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, memesan barang diduga sabu melalui marketplace. Sesuai informasi tersebut, polisi langsung menyelidiki.

"Kemudian pada hari Jumat (21/2/2025), kami mendatangi rumah orang yang memesan barang berupa plastik microtube tersebut yang setelah diamankan mengaku bernama KS dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan hanya mendapati satu bungkus plastik yang di dalamnya berisi microtube," kata Subita, Senin (3/3/2025).

Saat diperiksa, KS mengakui telah memesan barang tersebut lewat akun marketplace atas suruhan KA, temannya. Polisi pun menangkap KA di rumahnya. Hasil interogasi, KA mengakui disuruh oleh PM (41) dengan dijanjikan upah berupa sabu apabila barang sudah sampai.

"Kemudian tim opsnal mendatangi rumah PM yang berada di Desa Patemon dan berhasil mengamankan PM yang saat itu
sempat ingin melarikan diri," katanya.

Penangkapan terhadap PM disaksikan oleh aparat desa setempat. Kemudian polisi, menggeledah rumah PM dan di sana ditemukan satu bungkus paket sabu dengan berat total 19,77 gram. PM mengungkapkan barang tersebut didapat dari CUKE yang saat ini mendekam di Lapas Kerobokan.

"PM bersama dengan barang bukti lainnya di bawa ke mako untuk diperiksa lebih lanjut," ungkap Subita.

Menurut Subita, Polres Buleleng masih berkoordinasi dengan Lapas Kerobokan untuk menelusuri pengakuan PM tersebut.

"Kami masih koordinasi dengan Lapas Kerobokan. Ini perlu persiapan administrasi bagaimana cara masuk ke wilayah instansi lain," jelasnya.

Atas perbuatannya, PM dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Video: Momen Polisi Bongkar Ban Serep Pajero Berisi 23 Kg Sabu di Lampung

Video: Momen Polisi Bongkar Ban Serep Pajero Berisi 23 Kg Sabu di Lampung

Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, menanggapi persoalan hukuman denda administratif Rp48 miliar yang dikenakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut kuasa hukum Arsin, Yunisar, sangkaan terhadap kliennya tersebut merupakan hal yang tidak berdasar. Ia juga menuding sangkaan tersebut dipaksakan untuk menjerat kliennya.

"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak mendasar. Semua yang disampaikan yang terhormat Menteri KKP," ucapnya di Tangerang, Sabtu, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dan belum menerima surat penetapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemagaran laut Tangerang.

"Karena kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya sehingga mohon belum bisa banyak menanggapi," ujarnya.

Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Sekalipun demikian kami hargai sebagai tupoksi beliau. Tapi hingga hari ini klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahu dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar terkait dengan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Trenggono mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod bersama staf aparatnya telah diberi batas waktu maksimum 30 hari untuk melunasi denda yang telah dikenakan atas pembangunan pagar laut tersebut.

"Itu maksimum 30 hari dia (Kepala Desa Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu," kata Trenggono di Jakarta.

Trenggono menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam raker, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya melibatkan aparat dari Bareskrim Polri dalam memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat.

Meski begitu, ia enggan berkomentar mengenai jika ada pihak lain yang menjadi dalang dalam kasus pagar laut. "Itu ranahnya bukan di KKP," kata Trenggono.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan timah. Harvey bakal melawan vonis tersebut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan," kata kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Andi mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan banding tersebut. Dia mengaku akan mengkaji putusan banding PT DKI terhadap kliennya.

"Yang pasti kami akan pelajari, karena kan waktu putusan juga dibacakan kan kami juga sudah mendengar tapi yang ingin kami lihat adalah pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh karena yang kami, kuasa yang diberikan kepada kami itu ada beberapa. Jadi kami harus melihat semua pertimbangannya secara menyeluruh," ujarnya.

Andi juga merupakan kuasa hukum untuk terdakwa lain dalam kasus ini, yaitu Helena Lim, Suparta, Reza Andriansyah, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Dia mengatakan pihaknya juga belum menerima salinan putusan banding mereka.

Andi mengatakan upaya kasasi juga akan diajukan untuk Helena, Suparta, Reza, dan Mochtar. Dia menyoroti putusan banding terkait aset Helena.

"Nah, di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, kami tidak melihat seperti itu karena kemudian asetnya dirampas kembali, itu yang kami juga akan jadikan satu pertimbangan bagaimana nanti ke depannya kita akan susun kasasinya. Yang pasti adalah kami, untuk yang Helena kami fokusnya untuk tax amnesty," ujarnya.

Berikut ini vonis kelima terdakwa:

Harvey Moeis

Harvey awalnya divonis 6,5 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memvonis Harvey 20 tahun penjara.

Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey.

Uang pengganti yang harus dibayar Harvey juga diperberat menjadi Rp 420 miliar dari semula Rp 210 miliar. Hakim menyatakan harta benda Harvey Moeis dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda Harvey tidak mencukupi membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan 10 tahun kurungan.

Selain itu, denda yang harus dibayar Harvey pun diperberat. Hakim menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

Helena Lim

Pengusaha money changer Helena Lim juga diperberat hukumannya. Hakim memperberat vonis Helena Lim menjadi 10 tahun dari yang sebelumnya di tingkat pertama 5 tahun penjara.

Helena juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 900 juta.

Eks Dirut PT Timah

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diperberat hukumannya. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Mochtar Riza dihukum 20 tahun penjara.

Mochtar Riza juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Mochtar juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp Rp 493 miliar.

Pada pengadilan tingkat pertama, Mochtar Riza divonis 8 tahun penjara dalam kasus Timah. Hakim juga menghukum Mochtar Riza membayar denda Rp 750 juta. Apabila denda tak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan.

Vonis dari Pengadilan Tipikor tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Mochtar Riza dengan 12 tahun penjara.

Bos Smelter

Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) sejak 2018, Suparta, divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu juga lebih tinggi dari sebelumnya.

Hakim juga menghukum Suparta untuk membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta mulanya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Direktur Pengembangan Usaha PT RBT tahun 2017, Reza Andriansyah, divonis 10 tahun penjara. Reza juga dihukum membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider 3 bulan kurungan.

Reza mulanya divonis 5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama. Namun vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menghukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) buntut dari penyelenggaraan laga uji coba internasional yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh menghadapi klub Malaysia Penang FC pada 6 November 2024.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion H. Darmatula, Banda Aceh tersebut melanggar pasal 11 peraturan AFC mengenai laga internasional.

"Tergugat baru mengajukan permohonan otorisasi pertandingan internasional kepada AFC pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024," tulis AFC dikutip, Sabtu.

Dalam pasal 11 ayat 10 peraturan AFC, setiap tim wajib meminta izin kepada asosiasi anggota AFC untuk melaksanakan pertandingan internasional.

Setelah memperoleh izin tim peserta atau asosiasi anggota AFC wajib menyerahkan surat izin tersebut kepada asosiasi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan.

Lalu sebagai tuan rumah pihak asosiasi menyerahkan permintaan izin akhir yang berisi surat izin dari semua pihak yang terlibat kepada AFC selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pertandingan yang diusulkan.

Dalam kasus ini, PSSI selaku penyelenggara baru mengajukan surat pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024 atau 12 hari sebelum pertandingan.

Atas pelanggaran ini AFC mendenda PSSI sebesar 1.250 USD atau sekitar 20 juta Rupiah.

PSSI setidaknya harus membayar denda tersebut dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal keputusan pelanggaran dikomunikasikan sesuai dengan pasal 11 ayat 3 kode etik dan disiplin AFC.

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menghukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) buntut dari penyelenggaraan laga uji coba internasional yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh menghadapi klub Malaysia Penang FC pada 6 November 2024.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion H. Darmatula, Banda Aceh tersebut melanggar pasal 11 peraturan AFC mengenai laga internasional.

"Tergugat baru mengajukan permohonan otorisasi pertandingan internasional kepada AFC pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024," tulis AFC dikutip, Sabtu.

Dalam pasal 11 ayat 10 peraturan AFC, setiap tim wajib meminta izin kepada asosiasi anggota AFC untuk melaksanakan pertandingan internasional.

Setelah memperoleh izin tim peserta atau asosiasi anggota AFC wajib menyerahkan surat izin tersebut kepada asosiasi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan.

Lalu sebagai tuan rumah pihak asosiasi menyerahkan permintaan izin akhir yang berisi surat izin dari semua pihak yang terlibat kepada AFC selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pertandingan yang diusulkan.

Dalam kasus ini, PSSI selaku penyelenggara baru mengajukan surat pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024 atau 12 hari sebelum pertandingan.

Atas pelanggaran ini AFC mendenda PSSI sebesar 1.250 USD atau sekitar 20 juta Rupiah.

PSSI setidaknya harus membayar denda tersebut dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal keputusan pelanggaran dikomunikasikan sesuai dengan pasal 11 ayat 3 kode etik dan disiplin AFC.

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Penyidik KPK menyita 11 mobil, valas, dan sejumlah barang lain seusai menggeledah rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno.

Dilansir detikNews, tim KPK menggeledah rumah Japto di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2). Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"(Barang yang disita) uang rupiah dan valas, dokumen, barang bukti elektronik," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2/2025), dikutip dari detikNews.

Tessa belum menjelaskan apa kaitan Japto dengan Rita Widyasari. Dia juga belum menjelaskan mobil yang disita itu atas nama siapa.

Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno saat menghadiri Rapat Kerja Nasional I Pemuda Pancasila di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015). Yapto Soelistyo. Lamhot Aritonang/detikcom. Foto: Lamhot Aritonang

Untuk diketahui, awalnya Rita ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dia juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Saat itu hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita pun melawan vonis itu. Tapi upaya Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Di samping kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkapkan bahwa Rita juga menerima uang dari pengusaha tambang.

Saat itu Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita disebut memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Pengadilan Paris menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada Zaheer Mahmood, seorang pria Pakistan, atas serangan pisau pada 2020 di luar bekas kantor Charlie Hebdo. Mahmood, 29 tahun, dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan terorisme dalam serangan bermotif Islamis yang melukai dua orang.

Mahmood mengira ia menyerang karyawan Charlie Hebdo, tanpa menyadari bahwa majalah tersebut telah pindah lokasi setelah serangan kelompok Islamis pada Januari 2015 yang menewaskan 12 orang staf.

Serangan pisau ini terjadi lima tahun setelah serangan Al-Qaeda di kantor Charlie Hebdo, yang dipicu oleh penerbitan kartun Nabi Muhammad. Serangan pada 2015 ini memicu perdebatan global tentang kebebasan berbicara dan toleransi beragama, serta memaksa majalah tersebut untuk pindah lokasi.

Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad pada 2 September 2020, bertepatan dengan pembukaan persidangan atas serangan pada 2015.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pelaku menjadi radikal di Prancis setelah meninggalkan Pakistan

Dalam serangan tahun 2020, Mahmood melukai dua karyawan kantor berita Premieres Lignes dengan pisau daging karena mengira mereka adalah staf Charlie Hebdo.

Menurut pengacaranya, Mahmood, seorang warga negara Pakistan yang memasuki Prancis secara ilegal pada 2019, menjadi radikal karena seorang pengkhotbah ekstremis yang mendesak para pengikutnya untuk "membalas dendam terhadap Nabi."

Menurut pengacaranya, tindakan Mahmood dipicu oleh perasaan terasing yang dialaminya di Prancis setelah meninggalkan Pakistan.

"Dalam benaknya, dia tidak pernah meninggalkan Pakistan," kata pengacara pembela Mahmood, Alberic de Gayardon, pada Rabu (22/01).

"Dia tidak berbicara bahasa Prancis, dia tinggal dengan orang Pakistan, dia bekerja untuk orang Pakistan."

Lima pria Pakistan lainnya, beberapa di antaranya masih di bawah umur saat itu, juga diadili karena membantu Mahmood, dan dijatuhi hukuman 3 hingga 12 tahun.

ha/rs (AFP, dpa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Denda damai bukan berarti koruptor langsung diminta bayar lantas kesalahannya dianggap selesai.

Solo (ANTARA) - Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi menegaskan bahwa denda damai harus punya landasan hukum yang kuat.

Pada webinar bertema Denda Damai untuk Koruptor, Apakah Bisa dan Layak? yang digelar lembaga Jejaring Analiytics, Research, and Communication Consulting (Jarcomm) di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Pujiyono menyebutkan salah satu yang cukup akrab bagi publik adalah restoratif justice (keadilan restoratif).

Menurut dia, upaya tersebut sebagai formula untuk mencari keadilan yang biasanya dilakukan dalam kejahatan tindak pidana umum.

Meski demikian, bagi masyarakat denda damai ini tidak menarik. Bahkan, bisa jadi publik menolak gagasan tersebut karena merasa tidak familier.

Pujiyono menganalogikan denda damai ini layaknya makan dengan menggunakan tangan kiri.

"Kita biasa makan tangan kanan, terus tiba-tiba lihat orang makan pakai tangan kiri. Tentu menyalahkan bahwa itu sesuatu yang tidak benar," katanya.

Meski demikian, kata dia, pasti ada alasan mengapa orang tersebut makan dengan menggunakan tangan kiri apakah karena tangan kanan mengalami luka, cacat, atau mungkin masalah genetik.

"Logikanya pertama begitu. Analogi itu saya gunakan pada tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi sejak masa reformasi pada tahun 1999—2025, hasilnya jalan di tempat," katanya.

Merujuk pada Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2023 sama dengan tahun 2024, yakni dengan skor 34.

"Artinya perjuangan kita untuk pemberantasan korupsi masih jalan di tempat, tidak jalan ke arah yang positif," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai penghukuman badan untuk tindak pidana korupsi tidak maksimal.

"Maka, denda pengampunan sebagai cara untuk mengatasi stagnasi penanganan korupsi merupakan ide baik. Akan tetapi, kita tidak boleh terjebak pada denda saja. Jangan berhenti gagasannya. Ada terobosan lain," katanya.

Meski demikian, dia tidak ingin publik salah kaprah dalam menerjemahkan denda damai.

"Denda damai bukan berarti koruptor langsung diminta bayar lantas kesalahannya dianggap selesai," ujarnya.

Pakar ekonomi Izza Mafruhah meminta konsep denda damai harus ada perinciannya.

"Jangan sampai kebijakan ini menjadi masalah baru terjadi korupsi lain. Salah satu yang harus dipastikan adalah uang sitaan dari kejahatan koruptor harus jelas larinya ke negara," kata Izza Mafruhah.

Di luar negeri, kata dia, ada denda pengampunan. Akan tetapi, pengambilannya harta yang dikorupsi harus maksimal.

"Sejauh mana regulasi di Indonesia efektif. Dampak bagi perekenomian harus ada," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025