7 Temuan Komnas HAM soal Kasus Pencabulan Anak Eks Kapolres Ngada
Tujuh temuan Komnas HAM terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. [604] url asal
#komnas-ham #pencabulan-anak #eks-kapolres-ngada #kekerasan-seksual #perlindungan-anak #pencabulan #tindak-kekerasan #pidana-kekerasan #penegakan-ham #koordinator-sub-komisi-pemajuan-komnas-ham #detikbali #saudar
Kupang - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan empat langkah penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Hasilnya ada tujuh temuan Komnas HAM terkait kasus tersebut.
Dilansir detikBali, langkah-langkah tersebut yakni melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri serta Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.
"Meminta keterangan dua korban anak (13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka yang membantu Saudara Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).
Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Kupang terkait pelindungan dan pendampingan korban anak. Selanjutnya, melakukan peninjauan lokasi dan permintaan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian.
Dari temuan-temuan tersebut Fajar diketahui memanfaatkan aplikasi MiChat untuk mencari korban. Selain itu, diduga ada peran pelaku lain dalam kasus tersebut, selain dua tersangka yang telah ditetapkan.
"Fajar menggunakan perantara Saudari V untuk mencari anak di bawah umur. Saudari V kemudian meminta Saudari F (tersangka, usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Saudari Fajar," ungkap Uli.
Komnas HAM menegaskan berdasarkan sejumlah temuan tersebut telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.
"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.
Selain itu, bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.
"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.
Sehingga berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Maka dari itu, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut kasus kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Temuan-temuan tersebut dan rekomendasi Komnas HAM tersebut dibenarkan oleh Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas HAM, Anis Hidayah. "Ya (kami yang mengeluarkan temuan dan rekomendasi), maaf saya masih buka puasa," kata Anis singkat saat dikonfirmasi detikBali, Sabtu malam.
Baca selengkapnya di sini
(mjy/mjy)
20 Tuan Guru di Balik Rencana Pengalihan Status Tahanan Zaini Arony
Mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, ajukan penangguhan penahanan terkait kasus korupsi LCC. Permohonan didukung tokoh agama dan sedang ditelaah Kejati NTB. [503] url asal
#zaini-arony #korupsi #penangguhan-penahanan #kejati-ntb #lombok-barat #lombok-city-center #kejati #bliss-pembangunan-sejahtera #isabel-tanihaha #rutan #tenggara-barat #guru #kejaksaan #arony #pidana-khusus #pidana-k
Mataram - Mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, mengajukan penangguhan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia terjerat kasus dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset lahan pembangunan Lombok City Center (LCC).
Kuasa hukum Zaini Arony, Ijrat Prayitno, mengungkapkan permohonan penangguhan penahanan diajukan dengan alasan kesehatan kliennya yang menurun. Ia juga menyebut pengajuan tersebut didukung oleh puluhan tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Lombok Barat.
"Ada 20 tuan guru dan tokoh-tokoh agama yang kami jadikan sebagai jaminan pengalihan penahanan. Kami minta pengalihan penahanan jadi tahanan kota," ujar Ijrat di Mataram, Selasa (25/2/2025).
Ia menambahkan, Zaini kini berusia 71 tahun dan belum lama ini menjalani pemasangan ring jantung. "Terus sakit-sakitan. Baru pasang ring jantung. Kondisi kakinya (sakit)," imbuhnya.
Ijrat juga memastikan kliennya tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. "Sudah diserahkan permintaan pengalihan tahanan ke Kejati. Sudah kami ajukan kemarin langsung, begitu ada penahanan," tegasnya.
Kejati NTB Telaah Permohonan
Kejati NTB saat ini meneliti berkas permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Zaini Arony. Jaksa masih mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut dapat dikabulkan.
Kasi Penkum Kejati NTB, Efrien Saputera, membenarkan adanya surat permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Zaini. Ia menegaskan bahwa Kejati NTB tengah menelaah permohonan tersebut.
"Benar, kami sudah terima suratnya. Saat ini sedang diteliti oleh teman-teman Pidsus (Pidana Khusus Kejati NTB)," ungkap Efrien kepada detikBali, Selasa (25/2/2025).
Proses telaah dilakukan untuk menilai urgensi permohonan tersebut. "Pengajuan bisa dikabulkan maupun ditolak. Makanya kami telaah dulu," imbuhnya.
Kasus Korupsi LCC
Sebelumnya, Zaini Arony ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KSO pemanfaatan aset lahan pembangunan LCC dan langsung ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah, selama 20 hari ke depan.
"Hari ini sudah kami lakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Rutan Praya. Ini dilakukan tentu ada maksud dan tujuannya, karena sebelumnya ada tersangka LS ditahan di sana," ujar penyidik Kejati NTB, Hasan Basri, di kantornya, Senin (24/2/2025).
Kasus ini telah diusut sejak 2020. Selain Zaini, Kejati NTB juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PT Tripat Lombok Barat, Lalu Azril Sopandi, dan mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera, Isabel Tanihaha.
(dpw/dpw)
Menteri Imipas Ungkap Masih Ada 19 Ribu Napi Dibahas untuk Amnesti
Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan pembahasan pihak yang akan diberikan amnesti terus berjalan. Dari sekitar 44 ribu yang dibahas, tersisa 19.337 orang. [314] url asal
#menteri-imipas #menteri-imipas-agus-andrianto #agus-andrianto #napi #amnesti #narkotika #agtas #subianto #pidana-korupsi #papua #lebaran #presiden #politik #pidana-narkotika #menteri-hukum #menteri-hukum-supratman-a
Jakarta - Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pembahasan pihak yang akan diberikan amnesti terus berjalan. Dari sekitar 44 ribu yang dibahas, tersisa 19.337 orang.
"Sudah kita bahas. Dari 44.500 tinggal 19.337," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025).
Agus mengatakan evaluasi bertahap akan dilakukan. Dia pun berharap sebelum Lebaran pembahasan 44 ribu orang yang akan diamnesti selesai.
"Nanti akan secara bertahap kita akan terus evaluasi karena harapannya mudah-mudahan nanti bisa. Mudah-mudahan sebelum Lebaran," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pihaknya akan berhati-hati dalam menyerahkan nama-nama penerima amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Supratman tak ingin ada kesalahan dari pengajuan nama-nama itu.
"Tentu saya harus berhati-hati sebelum menyerahkan kepada Presiden. Jangan sampai ada 44 ribu orang itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang telah kami sampaikan kepada Presiden. Kan nggak boleh, jangan sampai nanti ada yang tersangkut pidana korupsi, atau pidana narkotika tapi dia statusnya bandar. Nah kami asesmen sekarang. Ini masih berlangsung nih," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (11/2).
Supratman menyebutkan daftar nama penerima amnesti perlu dikaji dengan matang. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, tahapan pengumpulan nama itu akan rampung dan disampaikan kepada Presiden.
Ia mengatakan ada empat kriteria penerima amnesti, di antaranya narapidana politik khusus Papua, tetapi bukan gerakan bersenjata hingga pemakai narkoba yang bisa direhabilitasi. Pemberian amnesti ini juga berlaku kepada pihak yang terjerat UU ITE, terutama dalam konteks penghinaan kepada kepala negara.
Supratman mengatakan jumlah penerima amnesti tak pasti 44 ribu, dikatakan bisa lebih atau kurang dari itu. Ia berharap pemberian amnesti ini bisa menjadi kado saat perayaan Idul Fitri oleh Presiden Prabowo.
"Pokoknya secepatnya. Direktur Pidana dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas selalu melakukan komunikasi. Sampai hari ini. Itu belum berhenti. Semoga ya (jadi kado Idul Fitri)," imbuhnya.
(ial/maa)
Menengok Rumah Rp 5,3 M Milik Agus Napi Korupsi yang Tepergok Jajan di Resto
Narapidana kasus korupsi di Semarang, Agus Hartono, memiliki rumah yang terbilang mewah. Rumah itu kini telah disita jaksa dan akan dilelang. [683] url asal
#rumah-mewah #agus-hartono #napi-korupsi #semarang #hukrim-jateng #go-id #seksi-intelijen-kejari-kota-semarang #donny #pidana-korupsi #pengadilan-tipikor-semarang #jalan-kagok-ii #inkrah #kejari-kota #nusakambang
Solo - Narapidana kasus korupsi di Semarang, Agus Hartono, memiliki rumah yang cukup mewah. Rumah itu kini telah disita jaksa dan akan dilelang.
Rumah milik Agus itu berada di di Jalan Kagok II, Candisari, Kota Semarang. Luasnya 722 M². Adapun di tembok depan rumah sudah tertempel pengumuman lelang eksekusi barang rampasan negara.
Harga lelang dibuka dengan nilai yang cukup tinggi dengan harga limit Rp. 5.379.300.000 dan uang jaminan Rp 806.895.000. Lelang akan dilaksanakan Selasa, 25 Februari 2025 melalui e-auctionportal.lelang.go.id dan/ lelang.go.id.
Berdasarkan pantauan detikJateng di lokasi, rumah tersebut merupakan salah satu dari sederet rumah mewah yang ada di kompleks tersebut.
Rumah tersebut disamarkan dengan tembok yang cukup tinggi. Namun dari beberapa bagian yang masih terlihat dari jalan, terkesan bahwa rumah itu cukup pewah.
Ada pagar besi warna cokelat yang juga cukup tinggi untuk akses keluar masuk. Di halaman luar tembok juga terdapat pos kecil.
 Rumah narapidana kasus korupsi di Semarang, Agus Hartono, di Jalan Kagok II, Candisari, Kota Semarang, yang akan dilelang, Rabu (12/2/2025). Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng |
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, membenarkan bahwa rumah itu bagian dari aset yang disita negara. Lelang didasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang.
"Iya, lelang dilakukan pada 25 Februari mendatang, nilainya Rp 5,3 miliar," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto di kantornya, Rabu (12/2/2025).
"Kami berupaya memulihkan kerugian keuangan negara dari aset milik terdakwa yang telah disita sebelumnya. Yang lain (aset Agus) masih proses," jelasnya.
Kejaksaan pada Desember 2022 lalu juga sempat menggeledah tempat tinggal Agus namun bukan di rumah yang dilelang melainkan rumah ayahnya di Bukit Sari Semarang. Rumah tersebut sangat mewah dengan pagar tinggi yang dijaga dan halaman yang luas.
Untuk diketahui, Agus Hartono kembali menjadi sorotan karena tepergok jajan di restoran saat menjalani masa hukumannya di Lapas Kedungpane Semarang. Akibat hal itu dirinya dipindah ke Nusakambangan. Selain itu, tiga pejabat Lapas Kedungpane termasuk kepala lapas juga dicopot.
Agus narapidana kasus korupsi terkait kredit macet di bank plat merah. Dia saat ini merupakan harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 14,7 miliar dengan batas waktu 1 Maret 2025. Uang pengganti itu terkait kasus kredit macet Bank BJB cabang Semarang. Agus diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan. Dia juga harus membayar uang pengganti Rp 14,7 miliar subsidair 4 tahun penjara.
"Perkara AH yang BJB itu inkrah, di tingkat banding hukuman menjadi 9 tahun 6 bulan penjara. Uang Pengganti Rp 14,7 miliar," kata Cakra di kantornya, Semarang, Senin (10/2/2025).
Selain itu, dia juga terlibat kasus lain yang diharuskan membayar uang pengganti. Namun kasus itu belum inkrah. Kasusnya yaitu korupsi atau kredit macet di bank Mandiri sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dan rekannya, Donny dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsidair 9,5 tahun. Putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian banding.
"Putusan Pengadilan Tingginya, Agus 8 UP Rp 52,3 miliar subsidair 1,5 tahun, Donny 7 tahun, UP Rp 41,9 miliar subsidair 1,5 tahun. Kita upayakan kasasi," jelasnya.
(afn/apu)
Sahroni Dukung Pemerintah Wacanakan Aturan Jerat Kasus Suap Lintas Negara
Ahmad Sahroni mengaku setuju dengan rencana pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. [428] url asal
#sahroni #ahmad-sahroni #dpr #hukum #yusril-ihza-mahendra #korupsi #hotel-borobudur #nasdem #antikorupsi #pemberantasan-korupsi #pertemuan-teknis-oecd-anti-bribery-convention #pidana-korupsi #kejahatan-suap #penega
Jakarta - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengaku setuju dengan langkah itu.
"Saya apresiasi sekali langkah pak Menko," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
Sahroni menilai saat ini penanganan kasus suap di Indonesia masih terkenal menggampangkan. Hal itulah, katanya, yang membuat penegakan hukum Indonesia di mata dunia diragukan.
"Karena untuk urusan kejahatan suap, Indonesia memang masih 'terkenal' menggampangkan. Sehingga kedaulatan dan kepastian hukum kita di mata dunia juga diragukan," kata Sahroni.
Sahroni menekankan penegakan hukum yang rendah akan membuat daya tarik bisnis menurun. Tak hanya itu, kata dia, hal tersebut juga akan berdampak pada penurunan investasi.
"Kita tahu sendiri kalau kepastian hukum rendah, bisa membuat daya tarik untuk berbisnis dan berinvestasi juga menurun," ujarnya.
Politisi NasDem ini berharap langkah yang akan dilakukan pemerintah ini dapat membuat hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, katanya, ekonomi di Tanah Air juga akan meningkat.
"Jadi saya harap dengan langkah ini, bukan hanya hukum yang dibuat makin bagus, tapi imbasnya juga ekonomi Indonesia makin membaik," katanya.
Wacana Aturan Jerat Kasus Suap Lintas Negara
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Rencana itu adalah komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.
Yusril mengatakan rencana Indonesia bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention tak sekadar bergabung, tapi juga turut berpartisipasi aktif terkait pemberantasan korupsi.
"Melalui aksesi terhadap konvensi antisuap OECD, yang memperkuat komitmen kami dalam menegakkan hukum dan kolaborasi dalam berbagai informasi serta teknologi untuk mencegah penyuapan yang melibatkan aktor lintas negara," kata Yusril dalam sambutannya di acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis OECD Anti Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2).
Yusril menjelaskan Indonesia memahami bahwa penyuapan merupakan tindakan yang dapat menjadi kejahatan yang tidak mengenal batas-batas negara. Maka kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi dan pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat sangatlah penting
"OECD memberikan pedoman yang sangat berguna dalam upaya menciptakan integritas sistem hukum kita agar semakin kuat dan dapat menangani praktik penyuapan dengan cara yang lebih efektif," ungkap Yusril.
Indonesia berupaya memperkuat sistem hukum untuk menangani suap lintas negara. Dia menjelaskan, sejauh ini Indonesia telah melakukan pembaruan aturan antikorupsi, termasuk di antaranya penyempurnaan undang-undang yang tidak terbatas pada tidak pidana korupsi saja melainkan dalam konteks perdagangan.
"Pengaruh korupsi yang melibatkan sektor swasta, dan kini kita sedang berusaha memastikan kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing," ujarnya.
(whn/idn)
ICW Sebut Aturan Jerat Suap Lintas Negara Perlu Dikulik, Singgung UU Tipikor
ICW memandang langkah Yusril Ihza Mahendra yang tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara perlu dikulik lebih dalam. [493] url asal
#icw #hukum #korupsi #lintas-negara #yusril-ihza-mahendra #dikulik #singgung #singgung-uu-tipikor #langkah-yusril-ihza-mahendra #pemerintah #pidana-korupsi #pemberantasan #uu-tipikor #aturan-jerat-suap-lintas-negar
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang langkah Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara perlu dikulik lebih dalam. ICW melihat masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk pemberantasan korupsi.
"Wacana Pak Yusril patut dikulik lebih dalam, kira-kira akan seperti apa aturan yang dimaksud? Apakah akan lewat pembaruan undang-undang tindak pidana korupsi? Masih banyak pekerjaan rumah, apalagi melihat pemberantasan korupsi hari ini," kata Peneliti ICW Tibiko Zabar P kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
Tibiko mengatakan wacana itu dilontarkan karena ada kemungkinan keharusan untuk aturan hukum ketika negara masuk ke OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Tibiko menyadari saat ini belum banyak ketentuan yang memperkuat kriminalisasi atas kejahatan lintas negara.
"Saya kira, wacana tersebut dilontarkan mungkin karena memang ada semacam keharusan ketika negara masuk dalam keanggotaan OECD, maka perlu ada ketentuan pencegahan dan penindakan antikorupsi bagi negara anggota (foreign bribery)," katanya.
"Sebagai sebuah kerangka pemberantasan korupsi yang utuh, memang belum banyak ketentuan yang memperkuat kriminalisasi atas kejahatan lintas negara (foreign bribery)," imbuhnya.
Lebih lanjut, Tibiko menyebut Indonesia belum mengadopsi semua norma hukum mesti telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Termasuk, katanya, soal kasus menjerat suap lintas negara yang belum ada di undang-undang tindak pidana korupsi.
"Indonesia meski telah meratifikasi UNCAC, tapi belum semua dalam norma tersebut diadopsi. Salah satunya soal suap lintas negara atau suap terhadap pejabat publik asing, yang mana hal tersebut belum ada dalam UU Tipikor kita hari ini," ujarnya.
Wacana Aturan Jerat Kasus Suap Lintas Negara
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Rencana itu adalah komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.
Yusril mengatakan rencana Indonesia bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention tak sekadar bergabung, tapi juga turut berpartisipasi aktif terkait pemberantasan korupsi.
"Melalui aksesi terhadap konvensi antisuap OECD, yang memperkuat komitmen kami dalam menegakkan hukum dan kolaborasi dalam berbagai informasi serta teknologi untuk mencegah penyuapan yang melibatkan aktor lintas negara," kata Yusril dalam sambutannya di acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis OECD Anti Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2).
Yusril menjelaskan Indonesia memahami bahwa penyuapan merupakan tindakan yang dapat menjadi kejahatan yang tidak mengenal batas-batas negara. Maka kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi dan pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat sangatlah penting
"OECD memberikan pedoman yang sangat berguna dalam upaya menciptakan integritas sistem hukum kita agar semakin kuat dan dapat menangani praktik penyuapan dengan cara yang lebih efektif," ungkap Yusril.
Indonesia berupaya memperkuat sistem hukum untuk menangani suap lintas negara. Dia menjelaskan, sejauh ini Indonesia telah melakukan pembaruan aturan antikorupsi, termasuk di antaranya penyempurnaan undang-undang yang tidak terbatas pada tidak pidana korupsi saja melainkan dalam konteks perdagangan.
"Pengaruh korupsi yang melibatkan sektor swasta, dan kini kita sedang berusaha memastikan kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing," ujarnya.
(whn/idn)
Empat Tersangka Korupsi Dana UEP Tabanan Ditahan di Lapas Kerobokan
Empat tersangka korupsi dana UEP di Tabanan ditahan Kejari. Mereka terlibat penyalahgunaan dana dengan kerugian hampir Rp 1 miliar. Proses hukum berlanjut. [478] url asal
#dana-uep #korupsi #tabanan #lapas-kerobokan #kejaksaan-negeri #tersangka-korupsi #tibubiu #marga #intelijen #pidana-korupsi #jaksa-penuntut #lpd-desa-meliling #ekonomi-produktif #akbp #satreskrim-polres-tabanan #bal
Tabanan - Empat tersangka korupsi dana usaha ekonomi produktif (UEP) Kecamatan Kerambitan, Tabanan, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali. Penahanan dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan.
Empat tersangka yang ditahan adalah WS, mantan Ketua UEP sekaligus Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tibubiu, Kecamatan Kerambitan; NE, Bendahara UEP dan Kepala LPD Desa Mandung; ND, Ketua Badan Kerja Sama (BKS)-LPD dan mantan Ketua LPD Desa Meliling; dan MW, mantan Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kerambitan.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tabanan, I Putu Nuriyanto, mengungkapkan penahanan keempat tersangka dilakukan segera setelah pelimpahan. "Penahanan itu memang ada syarat subjektif, seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya saat ditemui di Marga, Tabanan, Selasa (21/1/2025).
Keempat tersangka tidak ditahan selama proses penyidikan sejak Mei 2024 dengan alasan sikap kooperatif mereka. Namun, setelah kasus dilimpahkan oleh Polres ke Kejari Tabanan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan untuk melakukan penahanan.
Menurut Nuriyanto, kasus ini sudah masuk kategori pidana khusus (pidsus). Para tersangka diketahui telah mengembalikan sebagian kerugian negara selama tahap penyelidikan.
Tim JPU tengah melengkapi dokumen untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. "Minggu depan kami targetkan perkara ini dapat didaftarkan ke Pengadilan Tipikor," terang Nuriyanto.
Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Tabanan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan UEP periode 2016-2020 di Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Empat orang yang terdiri dari pengurus dan mantan pengurus LPD ditetapkan sebagai tersangka.
"Ada empat orang yang kami amankan. Di mana kejadian ini terjadi di tahun 2016, 2019, dan 2020, dengan kerugian mencapai hampir Rp 1 miliar," kata Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma dalam konferensi pers di Mapolres Tabanan, Senin (20/1/2025).
Chandra menjelaskan modus yang digunakan adalah menyalahgunakan dana UEP dengan membuat proposal palsu, menyalurkan dana kepada individu tertentu, dan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.
"Adapun barang bukti yang kami sita antara lain proposal palsu, kuitansi pencairan dana, rekening koran, dan uang penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 905,7 juta," tambahnya.
(hsa/hsa)
Cabup Mateng Haris Halim Terpidana Kasus Ijazah Palsu Dieksekusi ke Rutan
Calon bupati Mamuju Tengah, Haris Halim, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena kasus ijazah palsu setelah putusan banding Pengadilan Tinggi Sulbar. [530] url asal
#haris-halim #ijazah-palsu #mamuju-tengah #pengadilan-tinggi-sulbar #kejaksaan-negeri-mamuju #penjara #cabup #pidana-kurungan #pn-mamuju #nomor-232-pid #sulbar #raharjo-yusuf-wibisono #rutan-kelas-iib-mamuju #kpu
Mamuju Tengah - Calon bupati (cabup) Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar), Haris Halim Sinring dijebloskan ke Rutan Kelas IIB Mamuju terkait kasus ijazah palsu. Haris sempat divonis bebas di kasus ini, namun putusan itu dianulir Pengadilan Tinggi (PT) Sulbar.
"Bertempat di Rutan Kelas IIB Mamuju, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Haris Halim Sinring," ujar Kajari Mamuju Raharjo Yusuf Wibisono dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
Proses eksekusi dilakukan di Rutan Kelas IIB Mamuju, Kecamatan Mamuju pada Selasa (21/1) pagi. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan PT Sulbar Nomor: 279PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 06 Januari 2025.
"Adapun, amar putusan banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 24 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut," terangnya.
Raharjo menambahkan pihaknya sempat melayangkan satu kali surat panggilan kepada Haris. Haris pun disebut kooperatif dan menyerahkan diri ke Kejari Mamuju, pagi tadi.
"Terdakwa menyerahkan diri setelah dilakukan satu kali pemanggilan," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, PT Sulbar mengabulkan banding jaksa terhadap cabup Mamuju Tengah Haris Halim dalam kasus ijazah palsu. Haris yang semula divonis bebas kini dijatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 36 juta.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 36 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 36.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," demikian bunyi amar putusan majelis hakim, dikutip dari situs kepaniteraan MA, Rabu (8/1).
Seperti diketahui, kasus ini berawal setelah Haris Halim diduga menggunakan ijazah milik orang lain saat mendaftar ke KPU untuk maju calon bupati di Pilkada Mamuju Tengah 2024. Sentra Gakkumdu Mamuju Tengah kemudian mengusut kasus tersebut.
Kasus kemudian naik ke tahap penyidikan dan Haris Halim ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya penyidik Satreskrim Polres Mamuju Tengah melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Mamuju usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 pada Selasa (17/12/2024).
"Ditemukan ternyata nomor ijazah yang bersangkutan yang tercatat di arsip ternyata yang tercantum adalah orang lain," kata Kajari Mamuju Raharjo Yusuf Wibisono.
Selanjutnya, Haris Halim menjalani sidang vonis di PN Mamuju pada Selasa (24/12/2024). Namun Haris Halim yang dituntut 3 tahun penjara dijatuhi vonis bebas oleh majelis hakim PN Mamuju.
(asm/sar)
Walhi Akan Gugat Kerusakan Lingkungan di Sekotong dan Gili Meno
Walhi NTB akan menggugat pemerintah terkait kerusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal di Sekotong dan pengeboran air di Gili Meno. [409] url asal
#kerusakan-lingkungan #tambang-emas-ilegal #walhi-ntb #gili-meno #sekotong #penegakan-hukum #gugat-kerusakan-lingkungan #kejahatan-lingkungan #pidana-korupsi #nuryadin #direktur-walhi-ntb-amri-nuryadin #refleksi
Mataram - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menggugat pemerintah. Hal ini terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, dan pengeboran air milik PT Tiara Citra Nirwana di Gili Meno, Lombok Utara.
Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengatakan kerusakan lingkungan oleh beberapa aktivitas pertambangan di sejumlah daerah di NTB masuk dalam refleksi dan menjadi perhatian sepanjang tahun 2024.
"Kami lihat ini ada banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup sudah jelas secara hukum. Sudah jelas itu masuk kejahatan lingkungan. Itu nggak ada penegakan hukumnya oleh negara," kata Amri saat Diskusi Refleksi Kerusakan Lingkungan di NTB Tahun 2024 di Mataram, Senin sore (30/12/2024).
Menurut Amri, kasus kerusakan lingkungan yang tidak mendapatkan kejelasan hukum menjadi contoh buruk penegakan hukum di NTB.
"Semua ini meninggalkan kerusakan lingkungan, tapi tidak ada tindaklanjuti itu. Negara seolah-olah melupakan itu," kritik Amri.
Amri menjelaskan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023, semua perkara lingkungan hidup bisa dilakukan gugatan secara konstitutif.
"Kami bisa menggugat secara perdata atau PTUN. Tapi, tidak seluruhnya kami akan konsolidasi dengan warga yang dirugikan," katanya.
"Ya kemungkinan besar akan menggugat Sekotong sama aktivitas pengeboran air milik PT TCN. Kami dorong bagaimana implementasi penegakan hukum lingkungan hidup melahirkan rekomendasi penghentian aktivitas meraka," sambung Amri.
Walhi berharap adanya proses hukum bisa mengembalikan kerugian kawasan lingkungan hidup yang dirusak oleh para investor.
"Untuk di Meno kita tahu kasus tindak pidana korupsi tidak jalan sama halnya dengan di Sekotong. Tahun depan kami akan melakukan kampanye bersama untuk itu bersama warga yang terdampak," tegas Amri.
(hsa/hsa)
Menkum Sebut Prabowo Tak Beri Toleransi Meski Wacanakan Denda Damai Koruptor
Presiden Prabowo Subianto wacanakan pengampunan untuk koruptor yang mengembalikan kerugian negara, namun tetap menegaskan penegakan hukum yang tegas. [455] url asal
#denda-damai #korupsi #prabowo-subianto #pengampunan-koruptor #hukum #menteri-hukum #penegakan-hukum #tindak-pidana-ekonomi #pemberian-denda #pidana-korupsi #perilaku-koruptor #beri-toleransi-meski-wacanakan-dend
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mewacanakan memberi pengampunan atau denda damai ke koruptor. Meski begitu, bukan berarti Prabowo memberi toleransi kepada perilaku koruptor.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan denda damai hanya bisa diberikan terkait kasus tindak pidana ekonomi yang merugikan negara. Pengampunan koruptor yang sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto hanya memungkinkan terjadi jika pelaku kejahatan mengembalikan kerugian negara.
"Pertama ada kemungkinan, kan gitu, mungkin kita maafkan, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Tidak akan memberi toleransi," ujarnya dikutip detikNews, Jumat (27/12/2024).
Apabila nantinya ada pengampunan, tetap akan dilakukan penegakan hukum yang keras. Prabowo juga berpesan untuk menindak aparat yang membekingi pengusutan kasus tertentu.
"Kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekingi terhadap satu kasus tertentu," imbuhnya.
Menurutnya, denda damai hanya bisa diberikan untuk tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Dia menegaskan pemberian denda damai hanya bisa diberikan oleh Jaksa Agung.
"Bahwa ada proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang merugikan ke perekonomian negara itu boleh diselesaikan di luar pengadilan kan itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi," kata dia.
"Nah karena itu, itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan, bukan, bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi, itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung," ujarnya.
Supratman menegaskan pemerintah serius mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta penindakan tegas terhadap para pelaku korupsi.
"Satu, beliau akan melaksanakan penerapan hukum yang maksimal. Akan menindak aparat penegak hukum yang membekingi semua usaha yang merintangi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi," pungkasnya.
(astj/astj)
Menkum Jelaskan soal Presiden Prabowo Mau Ampuni Koruptor
Menkum Supratman menjelaskan pernyataan Prabowo tentang pengampunan koruptor yang mengembalikan uang. Pengampunan sesuai UUD, bukan untuk membebaskan pelaku. [406] url asal
#korupsi #pengampunan #prabowo-subianto #grasi #amnesti #hukum #kementerian-hukum #supratman-andi-agtas #undang-undang-dasar #indonesia #kuningan #kantor-kementerian-hukum #prabowo #pidana-korupsi #presiden-prabowo
Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi.
"Apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali nggak," jelas Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, dilansir detikNews, Senin (23/12/2024).
Namun, menurut Supratman, Prabowo memang berwenang untuk mengampuni para koruptor karena kapasitasnya sebagai kepala negara. Pengampunan bagi para koruptor itu, katanya, bisa dilakukan dalam bentuk grasi, amnesti atau abolisi.
"Nah cuman kan tahapannya berbeda-beda, ada yang lewat grasi untuk mengurangi masa hukuman, kemudian ada amnesti untuk mengampuni kesalahan dalam bentuk perbuatan hukumnya, dan ada abolisi dalam pengertian yakni menghentikan proses penentutan, ataupun proses penentuan perkaranya," katanya.
Dia mengatakan, pernyataan Prabowo tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar perihal pengampunan yang bisa dilakukan kepala negara terhadap narapidana.
"Karena itu sekali lagi yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Undang-undang dasar sebagai konstitusi kita yang tertinggi itu memberikan ruang, dan seluruh negara pun menganut yang sama. Kekuasaan untuk memberikan grasi, abolisi, maupun amnesti," tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan akan memaafkan koruptor jiga mengembalikan uang negara yang dicuri.
"Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).
(nkm/nkm)
Pukat UGM: Pengampunan Terhadap Koruptor Bahaya dan Bertentangan dengan UU
Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai wacana mengampuni koruptor asal mengembalikan yang telah dicuri kepada negara berbahaya. [401] url asal
#prabowo #presiden-prabowo #koruptor #korupsi #presiden #pidana #pidana-korupsi #kepolisian #kpk #anti-korupsi #koruptor-bahaya #pusat-kajian-anti-korupsi #aparat #tindak #mesir #pelaku-tindak #zaenur-rohman #pasal-4-u
Jakarta - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai wacana mengampuni koruptor asal mengembalikan yang telah dicuri kepada negara berbahaya. Selain berbahaya juga bertentangan dengan undang-undang (UU).
"Ide ini mungkin punya tujuan baik, tetapi justru berbahaya dan bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 4 UU Nomor 31 99 Jo 20 Tahun 2001 di situ disampaikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Sehingga meskipun pelaku tindak pidana itu telah mengembalikan hasil pidana korupsi yang dilakukannya, itu tidak menghapuskan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).
Dia menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh tidak diproses hukum hanya dengan mengembalikan kerugian negara. Menurutnya para koruptor hanya gentar apabila ditindak secara hukum.
"Secara hukum saat ini, tidak boleh ada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak diproses hanya karena mengembalikan kerugian keuangan negara. Kedua, secara praktek, tidak mungkin juga para pelaku tindak pidana korupsi mau mengembalikan hanya karena kata-kata, hanya karena omon-omon," ujarnya.
"Pelaku tindak pidana korupsi itu akan gentar dengan bentuk penindakan. Jadi mereka tidak akan gentar hanya dengan diancam secara lisan meskipun presiden sekalipun. Karena selama ini toh mereka sudah lolos dari jeratan aparat penegak hukum," ucapnya.
Dia menilai koruptor tetap harus ditindak tegas. Dia berharap aparat penegak hukum dapat berkolaborasi melakukan pemberantasan korupsi.
"Menurut saya yang diperlukan justru adalah bentuk penindakan yang tegas dan keras kepada para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan instrumen hukum yang saat ini yaitu ditegakkan dengan apart penegak hukum secara kolaboratif antara kepolisian, kejaksaan, KPK harus saling bahu membahu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsikhususnya dalam bentuk penindakan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan membuka peluang memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Hal tersebut ia katakan saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.
"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).
"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuh Prabowo.
Selain itu, Prabowo memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.
"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.
(dek/dnu)