Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak padam hingga saat ini. Jika sebelumnya Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, kini perjuangan itu dibawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini untuk membuktikan kepemimpinan perempuan dalam memperkuat reformasi birokrasi pada pemerintahan.

"Pemikiran, idealisme, dan perjuangan R.A Kartini menginspirasi jalan hidup saya, terutama untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Perempuan bisa membawa perubahan positif bagi negeri," ungkap Rini, Senin (21/4/2025).

Emansipasi yang diperjuangkan RA Kartini dimaknai lebih luas oleh Rini. Bukan sekadar kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun lebih dari itu.

"Emansipasi itu bagi saya bukan sekadar kesetaraan tetapi lebih kepada diberikan ruang yang luas supaya perempuan itu bisa memberikan suara untuk berkontribusi dan juga untuk Kontribusi. Berfikir, bertindak dan berkontribusi," ujarnya.

Diketahui, perjalanan karier rini sebagai birokrat dimulai dari posisi paling dasar sebagai CPNS pada tahun 1990. Sejumlah jabatan struktural pernah dipercayakan pada wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini. Tahun 2013 sampai dengan 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB. Kemudian ia dipercaya menjabat Sekretaris Kementerian PANRB.

Tidak mudah baginya mengurai benang kusut birokrasi di negeri ini, terlebih sebagai seorang pemimpin perempuan. Meski meja birokrasi kerap dianggap tak penting dan rumit, Rini meyakini kebijakan serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat dimulai dari birokrasi yang bersih. Termasuk dari gaya kepemimpinan para birokrat yang selayaknya tidak menciptakan iklim birokrasi yang rumit.

Rini mengungkapkan bekerja secara jujur dalam bidang yang ia lakoni adalah bentuk rasa syukur terhadap Sang Pencipta.

"Ini adalah ungkapan dan bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang belum tentu semua orang bisa rasakan, terutama kesempatan untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi negeri tercinta," ujarnya.

Kegigihan Rini lahir dari nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya sejak dini. Nilai utama yang ditanamkan adalah ibadah. Baginya, ibadah adalah fondasi dalam langkahnya termasuk dalam pekerjaan.

Kejujuran, kedisiplinan, dan integritas tinggi juga salah satu nilai yang ditanamkan keluarganya. Rini mengamini bahwa integritas membentuk karakter yang kuat bagi setiap individu.

Pendidikan menjadi perhatian bagi kedua orang tua Rini. Sebelum merantau ke Jakarta menjadi seorang CPNS, ia mengenyam pendidikan di Kota Bandung. Rini mengisahkan, orang tuanya menginginkan agar Ia memiliki disiplin yang tinggi.

"Salah satu pilihan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter saya adalah di SMP dan SMA St. Angela Bandung, sebuah sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan yang ketat," jelasnya.

Rini sempat bercita-cita melanjutkan pendidikan di UGM maupun IPB. Namun orang tuanya tidak mengizinkan ia kuliah di luar Bumi Parahyangan. Jalan hidupnya menuntun Rini melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.Sebuah keputusan yang ternyata membentuk jalur karier seorang Rini Widyantini.

"Saya tertarik dengan dunia hukum karena ingin memahami bagaimana aturan-aturan yang ada dapat membentuk masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Ia menjadi mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada rekan angkatannya. Suatu Ketika ia bertemu seorang dari Sekretariat Negara yang tengah mencari calon-calon terbaik untuk bergabung dalam instansi tersebut.

Dengan perhitungan tepat, Rini menerima penawaran itu. Serangkaian tes dijalaninya hingga bekerja di Sekretariat Negara, dan kemudian ditugaskan di Kementerian PANRB. Beberapa tahun mengabdikan diri, ia mendapat beasiswa dari Pemerintah Australia untuk melanjutkan S-2. Pada 1997, Rini mulai berkuliah di The Flinders University of South Australia mengambil jurusan Public Management.

Dengan berbagai nilai dasar dalam diri, serta pendidikan yang mendukung kariernya, menjadikan Rini sebagai perempuan pertama dalam sejarah yang duduk sebagai Menteri PANRB. Rini menilai perjalanannya ini penuh tantangan sekaligus makna.

Posisi ini merupakan titik tertinggi dalam memegang komando reformasi birokrasi di Indonesia. Meski ia menyadari bahwa amanah ini adalah jabatan politik yang dinamis.

"Meraih posisi ini bukan hanya sebuah prestasi besar dalam dunia birokrasi, tetapi juga sebuah pencapaian luar biasa mengingat jabatan menteri merupakan bagian dari karier politik yang sangat dinamis," ungkapnya.

Rini berkisah, dalam pemerintahan, tentu perempuan kerap dipandang sebelah mata. Namun pandangan-pandangan itu bisa dipatahkan dengan etos kerja Rini. Dengan idealisme yang dimilikinya, Rini membuktikan bahwa ia bisa melakukan pekerjaannya dengan integritas tinggi.

Kementerian yang dipimpinnya ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Tentu dalam menerbitkan aturan, harus dilakukan dengan cermat, detail, hati-hati, dan tidak ada kepentingan sepihak.

"Terkadang ada yang menganggap saya terlalu idealis, saya sebenarnya berupaya mencurahkan seluruh kemampuan saya dengan sepenuh hati agar peran saya dapat memberikan manfaat," tambahnya.

Kepada timnya di Kementerian PANRB, Rini berpesan agar melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Ada konsekuensi ketika seorang wanita sudah menentukan pilihan untuk menjadi pekerja.

Seringkali ia dipercaya memimpin sebuah tim yang anggotanya lebih tua atau lebih berpengalaman. Tentu itu bukan hal mudah. Rini memperbaiki pola komunikasi, menghormati mereka, tetapi tetap tegas dalam peran sebagai pimpinan tim.

Rini membagi perannya sebagai ibu, istri, sekaligus pejabat publik. Terkadang ia harus meninggalkan rumah saat harus bertugas. Namun bukan berarti peran ibu itu hilang. Berbagi peran dengan suami dan mengatur waktu dengan cermat adalah kuncinya.

Ia bersyukur dan berterima kasih atas keluarga, rekan kerja, dan relasi lainnya yang berhasil membentuknya hingga saat ini. Setiap langkah dan kesempatan yang Rini lalui, selalu ada ungkapan syukur yang terucap.

"Perjalanan ini tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan," tegas Rini.

Pada Hari Kartini ini, ia berpesan kepada seluruh perempuan untuk tidak ragu dalam bermimpi. Terutama bagi Perempuan yang memilih pekerjaan sebagai seorang birokrat, ia menyampaikan bahwa harus berpegang teguh pada idealisme, tanggung jawab, pengabdian, dan integritas.

Ia membuktikan perempuan dengan mimpi besar bisa membawa diri dari ruang keluarga ke ruang kabinet. Dari tangannya yang kini memimpin reformasi birokrasi, Rini meyakini bahwa birokrasi yang profesional dan berintegritas adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika dahulu RA Kartini berjuang untuk kesetaraan gender terutama dalam pendidikan, kini Rini Widyantini bergerak dalam koridor memperbaiki pemerintah dari internal.

"Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang lebih inovatif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jadilah perempuan birokrat yang tidak hanya cerdas dalam bekerja, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan," tutupnya.

Lihat juga Video Kasus Kekerasan Seksual Jadi Sorotan Komnas Perempuan di Hari Kartini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengajak masyarakat menghadiri Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPA Fest) 2025. Dia mengatakan festival ini adalah wujud nyata dari hasil pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia, yakni dengan memamerkan produk, karya seni, hingga pertunjukan dari para warga binaan.

IPPA Fest digelar pada 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Acara ini diselenggarakan secara terbuka.

Dalam keterangan tertulis pada Minggu (20/4/2025), Agus menjelaskan selama tiga hari, pengunjung dapat menyaksikan langsung kreativitas warga binaan dari Sabang sampai Merauke, baik dalam wujud kerajinan tangan, produk kuliner, fesyen, dan pertunjukan seni lainnya. Festival ini menjadi ruang ekspresi sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang dilakukan di balik tembok lapas dan rutan.

Agus menyampaikan salah satu momen istimewa yang akan hadir di IPPA Fest 2025 adalah peluncuran lagu terbaru Zivilia Band, berjudul 'Jangan Kamu, Biar Aku', yang berkolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi. Lagu ini diciptakan dan diproduksi di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai bagian dari program pembinaan musik.

Proses produksi lagu ini bekerja sama dengan label rekaman Kartamakala. Hal ini menjadi simbol bahwa kreativitas tidak terbatas, meskipun seseorang tengah menjalani masa pidana.

Agus menuturkan IPPA Fest adalah bentuk nyata dari misi pemasyarakatan untuk membina, dan mengembalikan warga binaan sebagai pribadi yang produktif dan berdaya guna.

"IPPA Fest ini bukan hanya soal pertunjukan atau pameran produk, tapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan kemanusiaan. Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana pembinaan dijalankan dan bagaimana warga binaan diberdayakan untuk berkarya, berproses, dan menjadi lebih baik," ujar Agus.

Agus menerangkan pihaknya membuka ruang kolaborasi. Banyak dari warga binaan yang punya talenta luar biasa dan butuh dukungan serta kepercayaan dari publik.

"Mari datang ke IPPA Fest, lihat sendiri dan beri mereka semangat," tambahnya.

Melalui IPPA Fest 2025, lanjut Agus, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) berharap dapat menjembatani warga binaan dengan masyarakat luas, membuka ruang dialog, serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan inklusif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Rancangan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) disebut telah mengakomodir masukan dari berbagai pihak. Dorongan pun muncul agar Rancangan KUHAP segera disahkan oleh DPR RI.

Harapan ini disampaikan sejumlah pakar hukum dalam Seminar Nasional (Semnas) bertajuk 'Implikasi RKUHAP Terhadap Optimalisasi Kinerja Lembaga Penegak Hukum (LPH) yang Bermartabat dan Berintegritas' yang digelar di Hotel Ijen Suites, Kota Malang, Kamis (17/4/2025).

"KUHAP sebagai hukum acara pidana harus selesai dan disahkan sebelum 1 Januari 2026. Seiring dengan berlakunya KUHP baru," kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya kepada wartawan usai seminar.

Nyoman mengatakan draf KUHAP yang baru dikatakan lebih akomodatif dikarenakan telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.

"Dilihat dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban. Karena kita negara demokratis," bebernya.

"Selain menegaskan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum, pada proses peradilan hukum pidana. Poinnya di sana," sambungnya.

Dengan begitu, lanjut Nyoman, harapan berikutnya adalah mengawal rancangan KUHAP untuk dapat segera disahkan oleh DPR RI.

"Sehingga kemudian harapan kita semua dalam pembahasannya nanti ada wakil-wakil rakyat kita bersama pemerintah akan membahas itu. Jangan ada konflik kepentingan. Makanya kita harus mengawal," tegasnya.

Nyoman menambahkan bahwa KUHAP sebagai lex generalis perlu segera dituntaskan agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

"KUHAP ini merupakan lex generalis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian membahas lex spesialis seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat," imbuhnya.

Sementara Prof. Dr. Sadjijono, SH, M.H mengungkapkan, bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

KUHAP bahkan diibaratkan sebagai 'buku putih' yang menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana.

"KUHAP menjadi buku putih KUHP. Jadi harus ada keselarasan. Makanya KUHAP harus segera disahkan, karena KUHP baru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 nanti," ungkapnya.

Hal sama juga disampaikan oleh Prof Dr. Tongat, SH, M.Hum yang menyoroti hakikat hukum sebagai representasi kehendak masyarakat yang tak selalu bisa terumuskan secara utuh dalam undang-undang.

Kendati begitu, Tongat juga mendorong agar Rancangan KUHAP bisa segera disahkan.

"Perubahan KUHAP akan sempurna tidak mungkin. Tapi harus segera disahkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) akan berlaku mulai 1 Januari 2026," tandasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia akan mendorong reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lain. Dia mengatakan lembaga seperti PBB tidak mewakili kepentingan semua negara.

"Buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan," kata Arrmanatha dalam diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid, Jakarta, Mingggu (13/4/2025).

Arrmanatha mengatakan Indonesia meyakini lembaga multilateral harus inklusif dan adil. Namun, kata dia, tata kelola institusi global tidak menggambarkan keseimbangan.

"Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia," ucapnya.

Dia mengatakan upaya diplomasi Indonesia akan melemah jika tidak ada perubahan global. Harusnya, organisasi multilateral membawa dunia lebih seimbang.

"Upaya diplomasi Indonesia yang akan melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global. Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan," sebutnya.

Dia menegaskan Indonesia selalu memilih jalan kerja sama. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk masa depan bangsa.

"Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerja sama dan bukan konfrontasi," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 165 narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), diusulkan menerima remisi khusus Lebaran 2025. Enam orang di antaranya akan langsung bebas jika usulan tersebut diterima.

Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusumah mengatakan usulan remisi ada dua kategori, yakni Remisi Khusus I dan II. Pada Remisi Khusus I, jumlah penerima remisi bervariasi tergantung lama masa hukuman yang dikurangi.

"Untuk Remisi Khusus I, sebanyak 67 orang diusulkan mendapat pengurangan masa hukuman 15 hari, 90 orang mendapat remisi 1 bulan, dan 1 orang mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari," kata Jayadikusumah dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

"Pada Remisi Khusus II, terdapat 2 orang yang diusulkan mendapat pengurangan masa hukuman selama 15 hari dan 5 orang mendapatkan remisi 1 bulan. Dari total usulan tersebut, 6 orang di antaranya langsung menghirup udara bebas usai penyerahan remisi," lanjutnya.

Jayadikusumah menegaskan seluruh napi yang diusulkan telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Mereka dinilai layak mendapatkan remisi berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Rutan.

"Warga binaan yang diusulkan berstatus narapidana yang dibuktikan dengan surat putusan pengadilan, telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, tidak pernah melanggar aturan selama di dalam Rutan (Register F), serta aktif dalam program pembinaan," jelasnya.

Dia mengungkapkan kasus yang mendominasi daftar usulan remisi kali ini adalah narkotika, pencurian, dan senjata tajam. Dia menekankan bahwa remisi bukanlah pemberian cuma-cuma, melainkan penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan selama menjalani masa pidana.

"Kami berharap, baik yang mendapatkan remisi maupun yang belum, tetap menjadikan ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Yang belum mendapatkan remisi, jangan patah semangat. Tetaplah berkelakuan baik, ikuti pembinaan dengan tekun, karena kesempatan itu akan selalu ada," imbuhnya.

Dia menuturkan penyerahan remisi akan dilakukan secara simbolis di lapangan olahraga Rutan Kelas I Makassar setelah Salat Idul Fitri 1446 H. Sejumlah warga binaan akan menerima remisi secara langsung dari pihak Rutan.

"Empat perwakilan warga binaan, terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan, akan menerima remisi langsung dari Kepala Rutan Kelas I Makassar," imbuhnya.

Dia menambahkan saat ini, Rutan Kelas I Makassar dihuni 2.174 orang yang terdiri dari 246 narapidana, 1.924 tahanan, serta 4 bayi yang mendampingi ibunya. Dia menyebut jumlah penerima remisi masih bisa bertambah jika ada perubahan status hukum narapidana dalam waktu dekat.

"Kalau ada putusan baru yang masuk dan memenuhi syarat, kami akan usulkan sebagai remisi susulan. Sehingga, insya Allah tidak ada hak warga binaan yang terlewatkan," tegasnya.

Video: Seputar Tren Hijab dan Baju Lebaran di 2025

Video: Seputar Tren Hijab dan Baju Lebaran di 2025

Sejumlah orang menggugat Undang-undang (UU) TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai disahkan oleh DPR. Mabes TNI menghormati gugatan tersebut sebab hal itu merupakan hak setiap warga negara.

"TNI tetap menghormati setiap proses hukum yang berlangsung di negara ini, termasuk hak setiap warga negara atau kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (23/3/2025).

Kristomei menuturkan proses pembentukan UU TNI telah melibatkan berbagai pihak. Dia menyebut perubahan dalam UU TNI yang baru tetap dalam kerangka supremasi sipil dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

"Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR tentunya telah melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara serta profesionalisme TNI," ujarnya.

"Perubahan UU ini tetap menghormati dan dalam kerangka supremasi sipil, tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kristomei menyampaikan TNI tetap akan menjalankan tugas pokok sesuai dengan aturan. Dia menyerahkan proses gugatan kepada MK sepenuhnya.

"TNI akan tetap fokus menjalankan tugas pokoknya sesuai konstitusi dan mendukung proses demokrasi serta supremasi hukum yang berlaku. Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di MK untuk menilai dan memutuskan gugatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

UU TNI Digugat ke MK

Dua hari setelah disahkan DPR atau pada Sabtu (22/3/2025), UU TNI itu langsung digugat ke MK. Ada 7 orang yang menggugat UU itu ke MK.

Dilihat di situs Mahkamah Konstitusi (MK), permohonan itu terdaftar dengan nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

"Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," bunyi pokok perkara gugatan tersebut.

Adapun para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon I), Namoradiarta Siaahan (Pemohon II), Kelvin Oktariano (Pemohon III), M. Nurrobby Fatih (Pemohon IV), Nicholas Indra Cyrill Kataren (Pemohon V), Mohammad Syaddad Sumartadinata (Pemohon VI), dan R. Yuniar A. Alpandi (Pemohon VII).

SimakVideo: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Bukan sekadar soal perubahan hukum, polemik ini menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai peran ganda TNI yang seharusnya telah dihapus pasca Reformasi. Bahkan, wacana yang berkembang saat ini menunjukkan kecenderungan ke arah multifungsi militer, di mana prajurit aktif memiliki peluang lebih luas untuk berkiprah dalam jabatan sipil.

Salah satu poin yang paling disorot adalah revisi Pasal 47 yang memperlonggar aturan bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan di institusi sipil. Lebih jauh lagi, perubahan ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan lembaga mana saja yang dapat ditempati oleh personel TNI. Ketentuan ini dikhawatirkan semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi. Ironisnya, proses revisi ini dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

Pelebaran Peran Militer

Keterlibatan militer dalam sektor sipil sejatinya bukan hal baru. Sebelum revisi UU TNI ini diajukan, praktik serupa sudah terjadi melalui berbagai celah kebijakan, diskresi, hingga pengaruh politik anggaran. Berbagai mekanisme tersebut menjadi alat bagi militer untuk memperluas perannya dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

Sejak era pemerintahan Jokowi hingga Prabowo, penggunaan diskresi untuk menempatkan perwira aktif dalam jabatan strategis sipil terus meningkat. Data Ombudsman RI pada 2020 mencatat setidaknya 27 perwira aktif TNI menduduki jabatan komisaris di BUMN, termasuk posisi kunci seperti Direktur Utama Bulog. Pada 2025, jabatan tersebut kembali diisi oleh anggota aktif TNI, menegaskan pola yang terus berulang.

Tak hanya di sektor bisnis negara, TNI juga dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ribuan personel TNI ditunjuk sebagai kepala unit program, didukung oleh infrastruktur dapur lapangan yang dikelola oleh tiga matra TNI. Selain itu, beberapa kali perwira aktif ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri, seperti di Aceh (2016), Sulawesi Barat (2016), dan Seram Bagian Barat (2022).

Dari perspektif anggaran, prioritas negara terhadap sektor pertahanan semakin tampak. Dalam APBN 2025, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran terbesar, yakni Rp 166,26 triliun, melampaui Polri yang menerima Rp 126,62 triliun. Salah satu dampak dari prioritas ini adalah keterlibatan militer dalam berbagai sektor yang sebelumnya menjadi domain sipil, seperti ketahanan pangan, distribusi logistik, hingga proyek infrastruktur. Dengan dalih memperkuat ketahanan nasional, TNI aktif ikut serta dalam pengelolaan lahan pertanian, distribusi pupuk, hingga pengawasan distribusi bahan pokok.

Langkah lain yang mempertegas normalisasi peran militer dalam pemerintahan adalah inisiatif Retret Kementerian serta pelatihan bagi ratusan kepala daerah di Akademi Militer. Kegiatan ini mencerminkan upaya pelembagaan pendekatan militer dalam birokrasi sipil, di mana praktik kepemimpinan berbasis hierarki dan komando mulai diterapkan dalam struktur pemerintahan daerah.

Reformasi yang Mandek

Reformasi TNI yang dimulai sejak 1998 ternyata masih jauh dari kata selesai. Perubahan yang telah terjadi selama ini seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari proses, melainkan sebagai tahapan menuju transformasi yang lebih substansial. Reformasi yang hanya bersandar pada perubahan regulasi tanpa diiringi perombakan struktural dan kultural akan selalu menghadapi tantangan.

Dari sisi eksternal, reformasi seharusnya tidak hanya berfokus pada militer, tetapi juga pada institusi sipil yang masih memiliki pola pikir hierarkis dan komando. Budaya kepatuhan tanpa kritik yang diwarisi dari model kepemimpinan militeristik masih banyak ditemui dalam birokrasi sipil. Fenomena ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang minim partisipasi publik dan rentan terhadap pengabaian prinsip hak asasi manusia.

Dari sisi internal, reformasi di tubuh TNI tidak bisa berhenti pada kepatuhan terhadap peraturan hukum semata. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap praktik diskresi yang selama ini menjadi celah untuk memperluas keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Komitmen terhadap supremasi sipil harus diperkuat dengan pembatasan peran politik TNI serta penghentian pola patronase yang menjadikan institusi militer sebagai alat politik eksekutif.

Selama relasi antara eksekutif dan militer masih mempertahankan praktik lama, reformasi akan sulit mencapai tujuannya. Jika tidak ada langkah konkret untuk membatasi ekspansi militer dalam ranah sipil, maka reformasi TNI hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Muhamad Salehpeneliti hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Simak juga Video: Menhan Tegaskan Tak Ada Wajib Militer-Dwifungsi Seusai RUU TNI Disahkan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Paripurna DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI sebagai undang-undang. Puan mengatakan perubahan UU TNI tetap berlandaskan supremasi sipil.

"Saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan Pasal 7, yaitu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang," kata Puan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (20/3/2025).

Puan mengatakan adanya penambahan cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 menjadi 16. Adapun penambahannya, yakni membantu upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

"Penambahan dua tugas pokok dalam OMSP (operasi militer selain perang) tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri," kata Puan.

Ia menyebut prajurit aktif hanya bisa menjabat di 14 kementerian/lembaga. Adapun pada Undang-Undang TNI yang lama, prajurit aktif hanya menduduki 10 kementerian/lembaga.

"Pasal kedua yang dibahas adalah Pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada K/L, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di berbagai K/L yang semula berjumlah 10 menjadi 14, berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan K/L tersebut," ucap Puan.

"Di luar penempatan pada 14 K/L yang telah disebutkan TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," sambungnya.

Puan mengatakan ada penambahan masa dinas keprajuritan. Masa pensiun yang semula 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun bagi Tamtama dan Bintara diubah berdasarkan kategori pangkat.

Puan menyatakan, DPR bersama pemerintah menegaskan perubahan UU TNI tetap berlandaskan nilai dan prinsip demokrasi serta tetap menjaga supremasi sipil.

"Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit, masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi Perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan," ujar Puan.

"Karenanya, kami bersama pemerintah menegaskan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan," imbuhnya.

Lihat juga Video: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mendorong perubahan paradigma hukum untuk menghadapi bencana. Perubahan paradigma hukum diperlukan untuk merespons krisis ekologis secara efektif serta tetap mengutamakan perlindungan ekosistem alam.

Hal itu diungkapkan CEO IOJI Mas Achmad Santosa dalam sambutannya saat diskusi Nilai dan Praktik Hukum Adat untuk Penyelamatan Ekosistem dan Kedaulatan Pangan di IOJI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Keinginan kita untuk mengembangkan paradigma hukum baru di era anthropocene, karena terbukti, paradigma hukum yang currently saat ini, yang kita sebut hukum lingkungan, hukum sumber daya alam, itu terasa sekali tidak efektif," kata Mas Achmad Santosa.

Menurut dia, perubahan paradigma hukum diperlukan untuk menempatkan manusia tidak lagi menjadi satu-satunya subjek hukum. Melainkan turut menempatkan makhluk hidup lain seperti ekosistem alam, fauna, dan flora juga sebagai subjek hukum.

"Hukum saat ini masih menempatkan manusia sebagai pusat dan subjek utama dari sistem hukum tersebut atau disebut human centered, dengan kata lain, sifat antroposentrisme yang tertanam atau embedded dalam hukum memperlakukan semua sistem kehidupan lainnya, hewan, tumbuhan, ekosistem sebagai objek untuk melayani manusia tanpa mengakui hak intrinsik non-living being," ucapnya.

"Non manusia telah direduksi menjadi objek yang semata ada untuk memenuhi kebutuhan subjek manusianya, dengan kerangka berpikir ini dibutuhkan sistem hukum yang menggunakan cara pandang tentang hubungan manusia dengan alam dan mampu mengubah pendekatan, kepada pendekatan yang inklusif untuk all living being," jelasnya.

Perubahan paradigma hukum itu diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi manusia di era antroposen. Menurutnya, era antroposen atau era di mana kerusakan ekosistem alam disebabkan sepenuhnya oleh manusia itu, telah mencapai batas-batas kritis planet.

"Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kita sudah masuk ke era anthropocene, anthropocene ditandai dengan disrupsi anthropogenic, manusia telah merusak sistem alam dalam skala global yang mengancam kehidupan flora fauna secara keseluruhan," ujarnya.

Bahkan menurutnya, sejumlah studi menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas manusia telah melampaui sejumlah batas kritis planet. Mulai dari perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati hingga polusi kimia.

"Para ilmuwan mencoba mengidentifikasi melalui model planetary boundaries, sembilan batas-batas kritis, sembilan batas-batas kritis ini meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, alih fungsi lahan, polusi kimia, perubahan air tawar, lalu partikel aerosol di atmosfer, penipisan lapisan ozon dan pengasaman laut," katanya.

"Berdasarkan penelitian tahun 2024, bumi telah melampaui 6 dari 9 batas planet, jadi 6 dari 9 batas planet sudah terlalui, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, perubahan alih fungsi lahan, polusi kimia dan perubahan air tawar, terdapat satu batas planet yang sudah mendekati titik kritis atau tipping point yaitu pengasaman laut atau ocean acidification," ucapnya.

Karena kondisi itu, dia menilai pentingnya perubahan paradigma hukum agar manusia dapat merespons krisis ekologis secara efektif demi kelangsungan hidup umat manusia serta keseimbangan ekosistem alam dapat terus terjaga.

"Hukum di era ini harus mampu merespon krisis ekologis dengan efektif dan mengedepankan perlindungan plantery secara utuh, dan reformasi hukum lebih adaptif dan tidak hanya mementingkan manusia tetapi juga alam, dengan mempertimbangkan batas-batas planet untuk kelangsungan hidup jangka panjang umat manusia dan alam di bumi ini," ucapnya.

Lihat juga Video 'Missouri Luluh Lantak Disapu Tornado':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

DPRD Surabaya telah mengesahkan perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Pengesahan itu dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya.

Dalam paripurna yang digelar pada Senin (10/3/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah. Laila Mufidah mengapresiasi atas kesepakatan Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya atas perubahan badan hukum RPH ini.

"Semoga keputusan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Surabaya," kata Laila Mudifah, Selasa (11/3/2025).

Sementara Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menambahkan bahwa perubahan status RPH menjadi Perseroda diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan.

Selain itu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

"Kita semua berharap agar penetapan ini dapat meningkatkan kinerja rumah potong hewan, meningkatkan laba, serta memberikan kontribusi lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya," ungkap pria yang akrab disapa Awi.

Dia menambahkan RPH memiliki peran penting dalam menstabilkan harga daging di Kota Surabaya.

"Kami berharap perubahan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di wilayah Surabaya," tandas Adi.

Dengan disahkannya perubahan badan hukum RPH menjadi Perseroda, DPRD Surabaya optimis bahwa langkah ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

Video: Viral Besi Rel Kereta Api di Pelintasan Ketintang Surabaya Lepas

Video: Viral Besi Rel Kereta Api di Pelintasan Ketintang Surabaya Lepas

Pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru mulai menghangat di daerah. Para pakar hingga akademisi bersuara terkait RUU KUHAP tersebut.

Di Kabupaten Sumedang para pakar berdiskusi mengenai RUU KUHAP ini. Diskusi dengan tema Aspek Krusial dalam RKUHAP: Perubahan, Dampak dan Implementasi, di Sumedang kali ini dibahas langsung oleh beberapa pakar yang di antaranya Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M.Hum.CCD selaku Pakar Linguistik Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta Dr. Somawijaya, SH., MH dari Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad).

Pembahasan sendiri dimulai dari Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari. Andika menyampaikan RKUHAP ini harus dikawal oleh masyarakat. Sebab, ia menilai salah satu isi dalam RKUHAP berkaitan dengan kekuasaan tunggal pada level peradilan di Republik Indonesia.

"Ini sangat penting dan yang harus kita kawal itu kita harus menolak segala bentuk agenda yang ingin memposisikan salah satu sistem peradilan kita itu menjadi superior. Menjadi faktor determinasi yang menentukan di level peradilan," ujar Andika dalam seminar yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumedang, pada Kamis (6/3/2025).

Tak hanya itu, Andika pun juga menganggap bahwa jika kekuasaan tunggal ditempatkan secara menonjol dalam sub sistem peradilan dapat mengancam demokrasi di Tanah Air.

"Kalau sampai ada salah satu sub sistem yang ditempatkan menonjol ini selain mengganggu disharmonisasi di antara sub sistem dalam peradilan kita ini akan mengancam demokrasi kita sebagai negara mengklaim negara hukum," ungkapnya.

"Semua masyarakat wajib untuk mengawal RKUHAP ini betul-betul tidak menjadi agenda terselubung bagi pihak-pihak yang ingin menempatkan salah satu subsistem dalam peradilan pidana kita menjadi faktor yang determinasi," sambungnya.

Sementara itu, pemateri kedua dalam pembahasan ini yakni Dr. Somawijaya, SH., MH. Somawijaya juga beranggapan bahwa RKUHAP ini perlu dikawal oleh berbagai elemen masyarakat. Sebab, dalam isi RKUHAP terdapat pembatasan kepentingan seperti kewenangan dari APH.

"Ini salah satu ikhtiar kepedulian dari masyarakat ini sangat penting bahwa rancangan KUHAP ada beberapa hal yang perlu kita kawal, meskipun itu secara norma sudah betul tapi kan dalam ini kan perlu ada beberapa hal yang dibatasi dalam beberapa kepentingan, termasuk kewenangan-kewenangan dari APH baik itu dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim," kata Somawijaya.

"Meskipun ada beberapa hal yang baru tentu harus diimbangi dengan ketat dan harus ada pengawas. Harus ada pengawas itu menjadi kata kunci. Jadi intinya kalau meskipun rancangan KUHAP ini memang memberikan suatu kemajuan terutama perlindungan pada hak asasi," pungkasnya.

Video: Ada Bangunan Terbengkalai Mirip Pesawat di Sumedang, Bakal Dijual Rp 3 M

Video: Ada Bangunan Terbengkalai Mirip Pesawat di Sumedang, Bakal Dijual Rp 3 M

Kasus di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo hingga sekarang belum selesai. Setelah asetnya disita, Kejati Jawa Barat (Jabar) kali ini membekukan badan hukum Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung selaku pengelola Bandung Zoo.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto mengatakan, status badan hukum yayasan dibekukan setelah Kejati menerima surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam surat bernomor AHU.7-AH.01-07, Dirjen AHU memutuskan untuk membekukan status badan hukum milik Yayasan Margasatwa Tamansari.

"Status hukum yayasan sudah kami bekukan, sudah ada SK dari Dirjen AHU," kata Dwi saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).

Diketahui, Kejati Jabar sebelumnya telah menyita 6 objek aset di Bandung Zoo, yaitu dua unit kantor operasional, rumah sakit hewan, gudang nutrisi, restoran dan panggung edukasi. Selain badan hukum yayasan dibekukan, Kejati Jabar juga memblokir rekening milik yayasan.

"Termasuk rekening yayasan sudah kita bekukan," terang Dwi.

Meski dibekukan, Dwi menyebut, Yayasan Margasatwa Tamansari masih diizinkan untuk menjalankan operasional Bandung Zoo. Pengelola selanjutnya akan ditentukan setelah kasus hukumnya inkrah, pengadilan nantinya akan memutuskan mengenai nasib pengelolaan area wisata tersebut.

"Tidak ada batas waktu penyitaan sampai menunggu putusan. Sekarang masih melekat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apakah nanti dirampas negara atau dikembalikan kepada pihak penguasa barang dalam hal ini terdakwa," tutup Dwi.

Sebagaimana diketahui, Kejati Jabar telah menahan Raden Bisma Bratakusumah (RBB) dan Sri (S), dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung selaku pengelola Kebun Binatang atau Bunbin Bandung. Mereka ditetapkan menjadi tersangka setelah menguasai tanah negara yang merupakan aset daerah milik Pemkot Bandung.

Dalam uraian penjelasannya saat itu, RBB sejak Januari 2022 menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung. Sedangkan S merupakan Ketua Pembina Yayasan Margasatwa Tamansari.

Kasipenkum Kejati Jabar dalam keterangannya menyatakan, lahan Bunbin Bandung seluas 13,9 hektare dan 285 meter persegi merupakan barang milik daerah (BMD) yang tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB) Model A Pemkot Bandung sejak 2005. Lahan tersebut kemudian dimanfaatkan Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung dengan sistem sewa untuk keperluan kebun binatang.

Namun menurut Cahya, perjanjian sewa menyewa lahan itu sudah berakhir sejak 30 November 2007. Sementara, Yayasan Margasatwa Tamansari tetap menjalankan operasional kebun binatang tanpa memberikan setoran kepada kas daerah Pemkot Bandung.

"Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tersangka S telah menerima uang sewa lahan kebun binatang bersama-sama dengan tersangka RBB yaitu sebesar Rp 6 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi/keluarga dari JS," ungkap Cahya.

Kemudian, dalam perjalanannya, Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung pada 21 Januari 2022 mengalami pergantian kepengurusan. Awalnya, susunan kepengurusan pada 2017 adalah S sebagai anggota pembina yayasan, RBB sebagai sekretaris II yayasan dan ketua pengurusnya JS. Kemudian, kepengurusan itu diganti menjadi S ditunjuk sebagai ketua pembina sedangkan RBB menjadi ketua pengurus yayasan.

Semenjak pergantian itu, yayasan tetap menguasai lahan Bunbin Bandung tanpa menyetor sewa ke pemkot. Akibatnya kata Cahya, negara mengalami kerugian senilai Rp 25 miliar.

Adapun rinciannya yaitu nilai sewa tanah, nilai sewa pajak bumi dan bangunan (PBB), serta sewa lahan milik Pemkot Bandung pada 2022 oleh tersangka S senilai Rp 16 miliar. Kemudian penerimaan uang sewa dari JS senilai Rp 5,4 miliar dan pembayaran PBB pada 2022-2023 Rp 3,5 miliar.

"Akibat perbuatan tersangka RBB diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 600 juta karena telah menandatangani kwitansi pembayaran dan menikmati uang sewa lahan Pemkot Bandung untuk keperluan pribadi tersangka (RBB) dari JS," ucapnya.

RBB dan S terancam dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Video: Gokil! Ada Bakso Lucu di Kebun Binatangnya Disney

Video: Gokil! Ada Bakso Lucu di Kebun Binatangnya Disney