Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (18/5) menjadi sorotan, di antaranya rekening bank yang dianggap pasif oleh PPATK dibekukan sementara oleh bank, dan aksi aparat penegak hukum memberantas premanisme.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. PPATK sebut rekening pasif warga dihentikan sementara agar tak diretas

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa penghentian atau blokir sementara terhadap rekening dormant/pasif yang dimiliki masyarakat bertujuan agar tidak disalahgunakan, seperti diretas.

“Kami melindungi rekening-rekening milik masyarakat yang berstatus dormant sesuai dengan data perbankan yang kami terima agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Misalnya, dari risiko peretasan, pelaku pidana, dan lain-lain,” ujar Ivan saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

2. PPATK: Warga yang rekeningnya diblokir dapat ajukan reaktivasi di bank

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa masyarakat yang rekeningnya diblokir sementara dapat mengajukan reaktivasi di bank.

“Nasabah yang terdampak penghentian sementara ini tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki, dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan,” ujar Ivan saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Kapolri tekankan berantas premanisme dan optimalkan Pelayanan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polsek Samarinda Kota untuk terus memberantas aksi premanisme yang meresahkan serta optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.

"Saya kira, jangan ragu untuk menindak tegas semua aksi premanisme maupun kejahatan lainnya yang sudah mengganggu dan membuat masyarakat tidak nyaman. Tindak semua tanpa pandang bulu," kata Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Gudang penimbunan BBM di Bukittinggi terbakar

Musibah kebakaran disertai beberapa ledakan terjadi di lokasi yang diduga menjadi gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Minggu (18/5) sekitar pukul 10.00 WIB.

Gudang tanpa izin itu hanya dibatasi pagar seng setinggi tiga meter berdekatan langsung dengan rumah warga di Jalan Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang.

Selengkapnya baca di sini.

5. Tim Brimob Polda Jabar musnahkan mortir yang ditemukan warga di Garut

Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengevakuasi lalu memusnahkan mortir yang sebelumnya ditemukan warga di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Tim Jihandak Gegana Satuan Brimob Polda Jabar yang dipanggil untuk menangani mortir tersebut berhasil melakukan pemusnahan secara terkendali dan aman," kata Kepala Polsek Sukawening Iptu Budiman Suhardiana yang memimpin langsung kegiatan pengamanan gabungan pemusnahan mortir di area terbuka Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangtengah, Garut, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah membahas soal RUU Perampasan Aset saat bertemu dengan para pimpinan partai politik.

"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Pras menyampaikan Prabowo hingga saat ini belum mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Prabowo lebih memilih jalur dengan menjalin komunikasi dengan parlemen.

"Kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu, untuk sampai hari ini belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai," ujarnya.

Pras menekankan Prabowo menaruh perhatian besar atas pembahasan RUU perampasan aset itu. Menurutnya, sikap itu sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menekankan pemberantasan korupsi.

"Ini kan turunannya, kira-kira kan begitu," ucapnya.

Pras pun menyebut nantinya dalam pembahasan bersama DPR. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

"Karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, data arus transfer keluar-masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak," ujar Pras.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (8/5). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Waka Komisi III dukung polisi usut dalang ricuh demo buruh di Semarang

Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana mendukung kepolisian mengungkap dalang kericuhan dalam aksi memperingati Hari Buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 1 Mei 2025 lalu.

Selengkapnya di sini

2. Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel dilaporkan rusuh

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dilaporkan terjadi kerusuhan pada Kamis sekira pukul 09.00 WIB.

Selengkapnya di sini

3. Anggota DPR hingga mantan Wali Kota Solo hadiri sidang kasus Hasto

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pulung Agustanto dan Dewi Juliani hingga mantan Wali Kota Solo FX Rudy Hadyatmo menghadiri sidang kasus yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Selengkapnya di sini

4. Kejagung sita uang Rp6,8 triliun terkait kasus Duta Palma

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang senilai Rp6,8 triliun dari PT Duta Palma Group terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tahun 2004-2022.

Selengkapnya di sini

5. PPATK: 3,8 juta dari 8,8 juta pemain judol pada 2024 adalah pengutang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa sebanyak 3,8 juta dari 8,8 juta pemain judi online atau daring (judol) pada 2024 adalah pengutang.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Di samping itu, dia mengatakan Pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Sebelum dibahas bersama DPR, RUU Perampasan Aset perlu masuk dalam Prolegnas. Supratman menyebut RUU Perampasan Aset saat ini menjadi inisiatif pemerintah.

"Sampai sekarang masih tetap akan menjadi inisiatif pemerintah," ujarnya.

Supratman belum mengetahui apakah akan ada draf baru yang disampaikan ke DPR. Ia menekankan proses pematangan dalam internal pemerintah saat ini masih berjalan dengan kementerian terkait.

"Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Ketua PPATK membicarakan juga," ujarnya.

Dia mengatakan saat ini juga menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita, saya belum lihat apakah ada perubahan draf baru. Justru karena itu kita akan rapat lintas kementerian sambil menunggu arahan Bapak Presiden," lanjut Supratman.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (2/5) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina 2018–2023 hingga PPATK membekukan lebih dari 5.000 rekening terkait judi online senilai Rp600 miliar.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Kejagung periksa Miss Indonesia 2010 terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah Putriambami sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Selengkapnya klik di sini.

2. PPATK blokir 5.000 rekening terkait judi "online" senilai Rp600 miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir atau membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring atau online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Selengkapnya klik di sini.

3. Dua orang tewas dalam kecelakaan mobil anggota DPR di tol Pemalang

Polisi mencatat dua orang tewas dalam kecelakaan mobil yang ditumpangi anggota DPR Alamudin Dimyati Rois di KM 315 ruas tol Pemalang-Batang di Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jumat dini hari.

Selengkapnya klik di sini.

4. Kabareskrim: Tidak ada pemain judi yang menang

Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa tidak ada pemain judi yang menang karena kemenangan yang didapatkan hanyalah iming-iming semata.

Selengkapnya klik di sini.

5. Polri limpahkan tersangka kasus judi "online" Agen138 ke Kejagung

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melimpahkan empat tersangka kasus judi online Agen138 kepada Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat akumulasi perputaran transaksi judi online (judol) mengalami kenaikan pada tahun 2025. Namun, PPATK mengakui bahwa kerja pemerintah menekan angka judol berhasil, khususnya Polri.

"Harus diakui kerja keras yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Desk Judol ini berhasil menekan laju pertumbuhan aktivitas judol, apalagi Polri sudah menunjukkan sukses penegakkan hukumnya," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

PPATK sebelumnya mengungkap bahwa angka perputaran di tahun 2025 mencapai Rp 1.200 triliun. Angka tersebut diambil dari pergeseran pola transaksi judol hingga hasilnya diamankan ke luar negeri.

"Bahwa nilai Rp 1.200 T merupakan perkiraan akumulasi perputaran judi online sampai dengan akhir tahun 2025. Nilai tersebut didasarkan atas trend nilai perputaran tahun 2024," katanya.

"Terjadi pergeseran pola transaksi dari bagaimana deposit ke dalam situs perjudian sampai bagaimana cara melarikan dana ke luar negeri. Kami punya parameter dan melakukan analisis terhadap rekening-rekening terkait. Itu jumlah potensi hingga akhir tahun 2025," tambahnya.

Lebih lanjut, Ivan mengaku crypto masih kerap dimanfaatkan untuk memindahkan dana oleh para pelaku judol. Salah satu aliran dana itu paling masif dilancarkan ke Singapura.

"Sebagaimana tahun 2024 bahwa kripto mengalami trend kenaikan sebagai salah satu instrumen untuk memindahkan dana. Namun, masih ditemukan pula aliran dana ke Singapura, UK dan Filipina dengan menggunakan instrumen transfer dana," ujarnya.

"Ya memang kemajuan fintech berdampak massivenya virtual currency dipergunakan sebagai alternative transaksi untuk menyembunyikan harta-harta illegal," sambungnya.

Terkait pengguna judol, Ivan mengatakan PPATK masih menunggu data pasti. "Data masih ditunggu sampai semester pertama tahun ini. Kecenderungan ada (kenaikan)," katanya.

Sebelumnya, Ivan Yustiavandana menyebut saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah judi online (judol). Hal ini dilihat dari perputaran dana judi online pada 2025 yang mencapai Rp 1.200 triliun.

"Berdasarkan data, selama tahun 2025, diperkirakan perputaran dana judi online mencapai Rp 1.200 triliun," kata Ivan dalam acara peringatan Gerakan Nasional APU PPT ke-23 dalam situs PPATK, dikutip Kamis (24/4).

Ivan mengatakan jumlah perputaran dana judi online ini pun mengalami kenaikan dari tahun lalu. Dia menjelaskan, pada 2024, perputaran dana judi online sebesar Rp 981 triliun.

"Data tahun lalu sebesar Rp 981 triliun," terang Ivan.

'Lihat juga Video: PPATK Ungkap Perputaran Transaksi Judi Online Capai Rp 283 T'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI memberikan tanggapan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh delapan lembaga mitra kerja mereka di bidang hukum.

Mereka memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tetap mengingatkan agar pemotongan anggaran tidak mengganggu pelayanan hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan efisiensi agar tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Fraksi PKB hanya menitikberatkan pada program layanan langsung kepada masyarakat, kalau bisa jangan ada pemotongan,” kata Hasbiallah dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Selain itu, dia mengingatkan agar anggaran untuk pembinaan dan pengawasan dalam penegakan hukum tetap dipertahankan.

Hasbiallah juga menyoroti pentingnya program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum.

“Yang penting, jangan sampai penegakan hukum berkurang akibat efisiensi ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo menyebut, total efisiensi di seluruh mitra kerja Komisi III mencapai sekitar Rp 38 triliun.

Dia berharap efisiensi ini tetap dapat meningkatkan kinerja mitra Komisi III di tengah banyak program kerja yang telah dirancang untuk 2025

“Harapannya, efisiensi ini bisa meningkatkan kinerja mitra Komisi III, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Rudianto.

Menurut dia, optimalisasi kinerja lembaga hukum juga bisa membantu menekan kebocoran anggaran negara, terutama di sektor sumber daya alam.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya efisiensi yang dilakukan mitra kerja Komisi III.

Dia menekankan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan oleh seluruh mitra kerja Komisi III, meskipun terjadi pemangkasan anggaran.

“Kami mendorong agar penegakan hukum, pelayanan hukum, serta pelayanan publik tetap harus dioptimalkan,” ujar Bimantoro.

Dia berharap, program-program prioritas yang sudah disusun tetap bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin agar efisiensi ini tetap menghasilkan program yang tepat sasaran, efektif, dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan publik terhadap mitra-mitra Komisi III,” ujar Bimantoro.

Sebagai informasi, delapan lembaga di bidang hukum yang menjadi mitra Komisi III terkena kebijakan efisiensi anggaran 2025. Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (12/2/2025).

Adapun lembaga-lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Beberapa dampak efisiensi yang telah diungkapkan antara lain:

1. MA, pemblokiran anggaran Rp 2,28 triliun berdampak pada layanan peradilan, termasuk tunjangan transportasi hakim yang hanya tersedia selama enam bulan.
2. MK, anggaran dipotong dari Rp 611,4 miliar menjadi Rp 385,3 miliar, dengan sisa anggaran yang bisa digunakan hanya Rp 69 miliar.
3. KY mengalami pemotongan Rp 74,7 miliar, sehingga anggaran tersisa Rp 109,8 miliar.
4. Polri mengalami pemangkasan Rp 20,5 triliun dari total anggaran Rp 126,6 triliun.
5. KPK, anggaran dipotong Rp 201 miliar dari total Rp 1,127 triliun.
6. Kejagung mengalami efisiensi Rp 5,4 triliun dari pagu awal Rp 24,2 triliun.
7. BNN, anggarannya dipotong Rp 998 miliar dari total Rp 2,45 triliun.
8. PPATK, pagu anggaran dipotong Rp 109,8 miliar atau 31 persen dari total Rp 354,6 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan dana desa dipakai untuk judi online atau daring (judol) perlu dibawa ke ranah hukum.

“Kalau memang itu benar, ya seret ke ranah hukum saja. Seret ke ranah hukum,” kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Komisi II DPR RI akan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

“Karena kalau itu dilakukan (dana desa dipakai judol), saya kira berarti ada dua titik lemah. Satu, titik lemah pengawasan. Dan yang kedua, titik lemah penegakan hukum,” ujarnya.

Adapun Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengemukakan bahwa institusinya sedang mendalami dugaan penyelewengan dana desa untuk judol.

Ivan turut mengonfirmasikan bahwa saat ini PPATK telah menemukan sekitar enam kepala desa pada salah satu kabupaten di Sumatera Utara telah menggunakan dana desa untuk judol.

“Kami menduga daerah lain juga ada modus serupa,” kata Ivan saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin (20/1).

Lebih lanjut, PPATK menemukan enam kepala desa di Sumut menggunakan dana desa untuk judol sekitar Rp50-260 juta.

PPATK juga mendapatkan temuan sebanyak Rp40 miliar dana desa di kabupaten tersebut diduga dipakai untuk judol.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong adanya penguatan kebijakan dan penegakan hukum terhadap judi online yang dinilai telah menjadi darurat nasional sehingga perlu untuk segera diberantas.

"Kami mendorong dan terus mengupayakan penguatan kebijakan dan penegakan hukum untuk memberantas praktik judi online yang semakin meluas dan merugikan masyarakat," kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam diskusi 'Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital Yang Sehat' yang digelar di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, jumlah pemain judi online sedikit menurun dari 9 juta menjadi sekitar 8,8 juta pemain pada tahun 2023, tetapi jumlah deposit yang berputar dalam industri ini masih sangat besar yang mencapai lebih dari Rp43 triliun pada kuartal ketiga tahun 2023.

Angka tersebut menunjukkan bahwa judi online masih menjadi masalah besar yang perlu penanganan serius.

Untuk memutus rantai peredaran uang dalam judi daring, pemerintah melalui Bank Indonesia, OJK dan pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat pengawasan transaksi keuangan.

Adapun salah satu tantangan terbesar adalah pergeseran cara pembayaran yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, sebelumnya transaksi deposit sering dilakukan melalui transfer bank atau e-wallet, namun sekarang para pemain judi online lebih cenderung menggunakan merchant agregator dan exchanger crypto untuk menyembunyikan identitas dan menghindari deteksi.

Dengan metode ini, transaksi dilakukan melalui lapisan-lapisan yang sulit dilacak, bahkan menggunakan platform jual-beli yang tidak terkait langsung dengan judi.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam melacak aliran dana yang berputar melalui cryptocurrency dan sistem pembayaran lainnya yang lebih sulit untuk ditelusuri.

"Situs judi terus berinovasi, dan mereka selalu menemukan celah baru untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada penguatan sistem identifikasi dan verifikasi transaksi, terutama yang melibatkan mata uang digital," ujar Danang.

Lebih lanjut Danang mengatakan, data pemain yang terdeteksi melakukan transaksi judi online kini dipantau lebih ketat dan pihak berwenang tidak segan untuk memberikan sanksi hukum, termasuk penyampaian data kepada lembaga terkait untuk memproses hukum lebih lanjut.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemblokiran rekening dan pengawasan ketat terhadap transaksi yang mencurigakan.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online, yang terutama menyerang kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menyebutkan, sekitar 80 persen pemain judi online berasal dari kalangan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, yakni mereka yang berpendapatan di bawah Rp6 juta per bulan.

Hal ini mengindikasikan bahwa judi online seringkali menjebak individu dalam siklus kerugian finansial.

Ia menambahkan, dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan melibatkan berbagai lembaga terkait, pemerintah berharap dapat memutus rantai peredaran judi online secara lebih efektif.

"Upaya pemberantasan judi online memerlukan konsistensi dan keseriusan dari semua pihak. Penegakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan," kata Danang.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bandar narkoba Murtala Ilyas menjadi salah satu tahanan yang melarikan diri dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) kemarin.

Murtala kabur setelah menjebol teralis besi kamar mandi dan melarikan diri melalui gorong-gorong dari dalam area Rutan Salemba bersama enam tahanan lainnya.

Murtala diketahui harus mendekam di Lapas Salemba usai kembali tertangkap untuk ketiga kali oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam kasus narkotika.

Ia terakhir kali ditangkap dalam kasus peredaran sabu sebanyak 110 kilogram dari jaringan Malaysia. Jaringan Murtala cs ini terungkap dalam penyelidikan polisi sejak Oktober 2023 sampai Januari 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) juga telah memvonis Murtala Ilyas dengan hukuman 8 tahun penjara lantaran terbukti melakukan pencucian uang dalam kasus narkoba.

Murtala kemudian mengajukan permohonan banding ke PT Banda Aceh. Dalam putusan itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi memangkas vonis Murtala menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, seluruh aset milik Murtala sebesar Rp 142 miliar dikembalikan untuk Murtala.

Buntut kasus itu, Polres Metro Jakbar membentuk tim khusus untuk menyelidiki aset maupun harta yang dimiliki Murtala. Polisi juga berkoordinasi dengan ahli tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset dan harta yang dimiliki Murtala.

Sebelumnya tujuh orang tahanan dan narapidana terkait kasus narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari.

Kabar adanya tahanan dan narapidana yang melarikan diri itu juga turut dibenarkan oleh Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani. Agung menyebut saat ini pihaknya bersama dengan kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap ketujuh tahanan yang melarikan diri.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan kepolisian melakukan pengejaran terhadap tujuh Tahanan dan Narapidana yang melarikan diri," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Agung menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi.

Setelahnya para narapidana itu melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air.

"Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," jelasnya.