Dalam rangka libur Lebaran Idul Fitri 2025, Imigrasi tetap melayani permohonan paspor. Namun, hal ini hanya berlaku untuk masyarakat yang mengajukan permohonan paspor dalam keadaan mendesak.

Berikut informasi selengkapnya:

Libur Lebaran 2025, Layanan Paspor Tetap Buka

Selama libur Lebaran 2025, Imigrasi tetap melayani permohonan paspor hanya untuk pemohon dalam keadaan mendesak. Berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, berikut keadaan mendesak yang dimaksud.

• Sakit dan harus berobat di luar negeri
• Keluarga inti pemohon meninggal atau sakit di luar negeri.

*Catatan:
Permohonan paspor harus dengan menunjukkan dokumen atau bukti lain yang menerangkan keadaan mendesak.

Paspor Expired, Harus Bikin Baru atau Bisa Diperpanjang?

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014, paspor yang masa berlakunya sudah habis (expired) perlu diganti dengan paspor baru. Dalam hal ini, tidak ada istilah perpanjangan paspor, tetapi penggantian paspor.

Jika masa berlaku paspor akan atau telah berakhir, pemegang paspor dapat mengajukan permohonan penggantian paspor baru. Pemohon nantinya akan diberikan nomor paspor yang baru dengan masa berlaku yang sudah ditambahkan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan pengajuan perpanjangan paspor.

Menurut Pasal 36 ayat (1), penggantian paspor biasa dilakukan jika masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, hilang, dan rusak pada saat proses penerbitan atau di luar proses penerbitan, sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.

Permohonan penggantian paspor baru dapat dilakukan langsung di Kantor Imigrasi. Ini daftar persyaratannya.

• Paspor asli yang sudah habis masa berlakunya
• Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku
• Kartu Keluarga (KK).
• Permohonan paspor baru ini dapat diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI), baik saat berada di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Paspor yang diajukan bisa dengan paspor biasa elektronik (e-paspor) dan paspor biasa non elektronik.

Khusus untuk paspor terbitan sebelum tahun 2009, ini daftar persyaratannya.

• KTP yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri
• Kartu keluarga (KK)
• Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis
• Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang
• Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Simak juga Video Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Layanan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan tutup sementara selama libur dan cuti bersama Idul Fitri 1446 H serta libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi, yang berlangsung pada 27 Maret sampai 7 April 2025. Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya diimbau menyelesaikan permohonannya sebelum Kamis (27/3).

"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis, 27 Maret 2025. Namun hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu, 26 Maret 2025. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan yang diterima, Selasa (25/3/2025).

Godam mengatakan masyarakat juga dapat mengakses layanan perpanjangan izin tinggal melalui evisa.imigrasi.go.id untuk menghindari overstay. Proses verifikasi petugas akan diselesaikan setelah libur Idul Fitri.

Adapun untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai 27 Maret 2025 dan selama libur dan cuti bersama akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan electronic visa on arrival (e-VoA)," jelas Godam.

Godam juga menyebutkan imbauan penting lainnya bagi WNI yang akan mengurus paspor, di antaranya:

1. Untuk keperluan mendesak, gunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum 27 Maret 2025.

Kantor Imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor Imigrasi dan Immigration Lounge dengan biaya Rp 1 juta, plus biaya paspor elektronik sebesar Rp 950 ribu. Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang.

2. Manfaatkan layanan Immigration Lounge

Immigration Lounge adalah layanan khusus pelayanan pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan visa on arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA). Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien.

Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil. Saat ini, fasilitas Immigration Lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 (Jakarta Selatan), Senayan City (Jakarta Pusat), Mal Taman Anggrek (Jakarta Barat), Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Pesona Square Mall (Depok), Ciputra World Surabaya dan Icon Mall Gresik (Jawa Timur).

3. Ambil paspor sebelum libur

Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum tanggal 27 Maret 2025. Kantor Imigrasi akan ditutup selama libur Idul Fitri dan akan kembali buka pada tanggal 8 April 2024.

4. Penjadwalan ulang melalui M-Paspor

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

5. Hotline kantor Imigrasi untuk layanan darurat

Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keadaan darurat lain seperti keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi hotline Kantor Imigrasi terdekat

"Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri; atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri, untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," pungkas Godam.

Simak juga Video: Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kantor Imigrasi Singaraja mendeportasi warga negara (WN) Turki berinisial AK (26) lantaran melebihi masa berlaku izin tinggal atau overstay selama 40 hari. Sebelum dideportasi, AK bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) sempat mendatangi Imigrasi Singaraja dan menyampaikan visa yang dia bawa sudah kedaluwarsa.

"Oleh petugas selanjutnya diarahkan ke seksi penindakan untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan melalui keterangannya, Selasa (4/3/3035).

Hendra mengungkapkan AK masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 November 2024. Selama berada di Bali, AK tinggal bersama istrinya di wilayah Kecamatan Karangasem.

Pada Desember 2024, Hendra melanjutkan, istri AK mengajukan perpanjangan visa ke Kantor Imigrasi Singaraja dan telah mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025. Kala itu, petugas telah mengingatkan bahwa visa tersebut adalah perpanjangan terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Namun, AK tetap berkukuh untuk tetap tinggal di Bali meski masa berlaku visanya telah habis. AK beralasan tidak berani pergi sendiri jika istrinya tidak ikut ke Turki.

Imigrasi Singaraja akhirnya mendeportasi AK melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (28/2/2025). Pria asing itu terbang menggunakan maskapai Qatar Airways dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turki.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," ujar Hendra.

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Pemerintah RI segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa pemerintah RI untuk melanjutkan studinya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra meminta para mahasiswa tak perlu khawatir.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," kata Yusril, dilansir Antara, Minggu (2/3/2025).

Pernyataan itu merespons laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Yusril menegaskan sikap pemerintah yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Mengingat, sejak 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, ia turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

Tonton juga Video: Cerita WNI Urus VISA Kerja ke Jepang, Salah Satunya Buat #KaburAjaDulu

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Negera di Asia dengan iklim tropis sepertinya terlalu nyaman bagi orang-orang Eropa. Seperti yang terjadi di Thailand, seorang pria Inggris tinggal di sana selama 25 tahun, walau hanya mengantongi visa liburan 30 hari.

Dikutip detikTravel dari Independent UK pada Kamis (27/2/2025), turis yang overstay di Thailand itu adalah pria asal Inggris yang tak disebutkan namanya dan berusia 60 tahun. Ia tiba di negeri gajah putih dengan visa liburan pada 9 Januari 2000.

Pria itu ditangkap oleh divisi imigrasi di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara, tempat ia tinggal selama 12 tahun terakhir pada Senin. Setelah ditelusuri didapatkan selama 13 tahun pertama, pria itu membangun kehidupan dengan seorang wanita Thailand di Bangkok. Bersama perempuan itu, dia memiliki seorang anak.

Kemudian, 12 tahun lalu mereka pindah ke Chiang Mai karena alasan ekonomi. Pria itu tidak memiliki pekerjaan, sehingga hidup dari uang dari keluarganya di Inggris.

Ia berhasil menghindari penangkapan oleh otoritas Thailand selama 9.135 hari. Sekarang ia akan dideportasi kembali ke Inggris sebagai bagian dari tindakan keras oleh polisi imigrasi.

Namanya dirahasiakan karena polisi masih menyelidiki bagaimana ia bisa tinggal begitu lama di negara itu.

Pria itu mengaku bahwa ia tidak mengajukan perpanjangan visanya setelah izin pertamanya tiba, kata unggahan itu. Namun, ia berhasil mengajukan perpanjangan paspor pada tahun 2018, kata polisi.

"Orang tersebut dibawa ke petugas investigasi di Kantor Polisi Kota Chiang Mai untuk proses hukum dan menunggu deportasi kembali ke negara asal," kata unggahan di halaman Facebook Imigrasi Chiang Mai.

Ia telah didakwa sebagai "orang asing yang masuk dan tinggal di Kerajaan setelah izinnya habis".

Polisi di Chiang Mai menemukan pria itu saat memeriksa lokasi-lokasi di kota itu yang berisiko menampung orang asing tanpa izin resmi di negara itu.

Polisi Thailand mengatakan itu adalah "rekor" melewati batas visa, memecahkan rekor sebelumnya dari seorang pria Pakistan yang melewati batas visanya selama 10 tahun, menurut kantor berita AFP.

Kota di utara tempat ia ditangkap adalah kota terbesar kedua di Thailand, dengan populasi sekitar 1,2 juta orang.

Artikel ini telah tayang di detikTravel

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi prolegnas prioritas 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan TNI tidak akan memiliki kewenangan penegakan hukum nantinya.

"Saya rasa ndak ada ya, itu tidak ada (TNI dapat melakukan penegakan hukum)," kata Supratman di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Supratman menjelaskan RUU tersebut membahas soal perpanjangan usia pensiun TNI. Dirinya mencontohkan PNS yang kini bisa menjabat hingga 60 tahun, sedangkan TNI masih 58 tahun.

"Prinsipnya adalah menyangkut soal perpanjangan usia pensiun, ya, karena sekarang PNS sudah pensiunnya 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun," kata dia.

"Tentu di TNI juga tidak bisa rata karena usia pensiun yang berpangkat bawah, sersan atau yang di bawahnya, kalau nggak salah, kan 45 tahun sudah pensiun karena itu pasukan tempur, kita sesuaikan. Sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada," tambahnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) penunjukan wakil pemerintah terkait revisi UU TNI. Surpres itu dibacakan pimpinan DPR dalam paripurna ke-13, tadi. Rapat digelar di ruang paripurna gedung Nusantara II DPR RI, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi oleh Wakil Ketua lainnya, seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Pimpinan Dewan menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R12/pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," kata Adies Kadir dalam paripurna.

Adies kemudian meminta persetujuan kepada anggota Dewan terkait pembahasan RUU itu. Seluruh anggota DPR menyetujui revisi UU TNI untuk dibahas menjadi program legislasi prioritas 2025.

Adies menyampaikan jika RUU TNI ini akan dibahas oleh Komisi I DPR RI. Pimpinan Dewan pun meminta persetujuan kembali. Seluurh wakil rakyat dalam rapat paripurna setuju.

Simak juga Video 'TNI Dilibatkan Bangun Desa-Ketahanan Pangan, Panglima: Pembangunan Bisa Maksimal':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan menunggu proses persidangan di Singapura terhadap Paulus Tannos sebelum melakukan ekstradisi. Supratman mengatakan pihaknya tidak bisa ikut campur terkait proses persidangan tersebut.

"Terkait dengan proses persidangan tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura tentu masih ada proses banding," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Supratman mengatakan pemerintah memiliki waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen ekstradisi Paulus Tannos. Dia menargetkan dokumen tersebut lengkap sebelum 3 Maret 2025.

"Setelah 45 hari proses ini akan berjalan di pengadilan Singapura, karena itu, kita tunggu setelah dokumennya lengkap," ucapnya.

Sidang untuk Pastikan Identitas

Sementara itu, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan terkait adanya proses persidangan yang harus dilakukan di Singapura. Widodo mengatakan hal itu untuk memastikan kebenaran identitas Paulus Tannos.

"Ya kan untuk para pihaknya itu, untuk memastikan yang bersangkutan ini benar-benar identitasnya benar dan sebagainya. Dan itu hukum nasionalnya Singapura," ungkapnya.

"Kita kan harus menghormati sebagai negara sahabat kan, dan kita sebagai negara hukum. Dan itu bagian dari komitmen kita ketika perjanjian ekstradisi itu ditandatangani," sambungnya.

Namun, Widodo mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kalah dalam proses sidang tersebut. Namun, dia mengatakan pemerintah akan berusaha melengkapi dokumen ekstradisi.

"Ya ada, potensi (kalah sidang), potensi pasti ada. Tetapi kan paling tidak kita berusaha maksimal untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada," ujarnya.

Meski begitu, Widodo mengaku enggan berandai-andai. Saat ini, kata dia, pemerintah akan mengupayakan berbagai hal agar proses ekstradisi berjalan lancar.

"Kita nggak berpikir ke arah sana. Kita berpikir optimis bahwa semua dokumen bisa dilengkapi, dan secara prosedural bisa dikembalikan. Dan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan konsep negara hukum kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Widodo mengatakan adanya peluang perpanjangan waktu perlengkapan dokumen ekstradisi, jika melebihi 45 hari. Dia pun meminta publik untuk menunggu proses ekstradisi selesai.

"Berdasarkan perjanjian itu, ada kemungkinan bisa ada perpanjangannya. Tidak (mengulang). Kita hanya melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukannya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ditjen Imigrasi buka suara terkait masa pencegahan eks Ketua KPK Firli Bahuri yang berakhir pada Desember 2024. Imigrasi menyebutkan masa pencegahan bisa diperpanjang bergantung pada institusi pemohon yang menangani kasus Firli.

"Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali 6 bulan. Artinya, berlaku 2 kali 6 bulan," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Kendati demikian, pencekalan terhadap Firli bisa diperpanjang jika institusi terkait menyatakan status eks Ketua KPK itu itu sebagai DPO. Godam mengatakan perpanjangan pencegahan kepada Firli memungkinkan.

"Namun ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO. Selanjutnya tergantung daripada instansi pemohon," kata dia.

Adapun Firli sempat dicegah ke luar negeri pada November 2023. Kemudian, Bareskrim Polri mengajukan perpanjangan pencegahan Firli ke Ditjen Imigrasi sampai Desember 2024.

"Pada tanggal 25 Juni 2024 permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama, tersangka Drs Firli Bahuri M.Si," kata Dirjen Imigrasi Silmy Karim kepada wartawan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Silmy menjelaskan, dari permohonan ini, pencegahan terhadap Firli akan diberlakukan hingga 6 bulan ke depan. Menurut dia, permohonan ini merupakan perpanjangan yang kedua.

"Mengenai waktu 6 bulan. Ini perpanjangan kedua, dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan 25 Desember 2024," jelas Silmy.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Denmark berinisial VRP ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh karena melebihi izin tinggal (overstay) selama 56 hari. Dia diciduk di sebuah hotel di kawasan Peunayong, Banda Aceh.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengatakan, penangkapan VRP bermula dari informasi diperoleh tim imigrasi terkait adanya WNA yang diduga berada di Aceh sudah melebihi izin tinggal. Setelah dilakukan penelusuran diketahui dia tiba di Indonesia pads 22 September dengan Visa On Arrival (VOA) yang berlaku hingga 21 Oktober.

"Namun ia tidak melakukan perpanjangan izin tinggal dan menolak membayar denda atas pelanggaran overstay-nya," kata Gindo dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Usai diamankan, VRP dibawa ke Kantor Imigrasi Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan. Dia disebut akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Gindo menyebutkan, penangkapan tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara. Gindo meminta masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan keberadaan WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

"Kami tidak akan mentolerir pelanggaran keimigrasian termasuk overstay. Imigrasi akan terus mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah kami dengan serius. Terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan dugaan pelanggaran ini," jelas Gindo.

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang masa pencegahan Harun Masiku ke luar negeri. Hal itu dilakukan lantaran Harun Masiku telah masuk ke daftar pencarian orang (DPO) sehingga Imigrasi bisa langsung melakukan pengamanan.

"Bila sudah ada tersangka yang masuk DPO, dan dia diketahui melakukan upaya ke luar negeri dan diketahui oleh pihak Imigrasi, maka Imigrasi akan melakukan pengamanan terhadap DPO tersebut untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Oleh karena itu, menurut dia, KPK tidak perlu memperpanjang administrasi pencegahan Harun Masiku ke luar negeri. Tessa menuturkan Imigrasi akan langsung bertindak jika terdapat upaya Harun Masiku untuk ke luar negeri.

"Jadi tidak diperlukan lagi pengeluaran administrasi pencegahan," ujarnya.

Sebelumnya, masa pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap tersangka korupsi Harun Masiku sudah berakhir sejak 13 Januari 2021. Permohonan untuk pencegahan ini belum diajukan kembali.

Hal ini diungkap oleh Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Saffar M Godam. "Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021," kata Godam, dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).

Godam menjelaskan, Harun Masiku saat ini tidak dicegah karena permintaan pencegahan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berakhir tiga tahun lalu. Pihak Imigrasi juga telah berkomunikasi dengan KPK mengenai kelanjutan pencegahan itu.

"Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," imbuhnya.

Dengan belum diajukan kembali permohonan pencegahan, Harun Masiku dapat bebas bepergian ke luar negeri. Namun, Godam menyebutkan, Harun Masiku tidak tercatat melakukan perjalanan ke mana pun berdasarkan data perlintasan imigrasi.

Kendati tidak ada perpanjangan permohonan pencegahan terhadap Harun Masiku, Godam menegaskan bahwa Imigrasi tetap memantau perjalanan yang bersangkutan.