Jakarta -

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi prolegnas prioritas 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan TNI tidak akan memiliki kewenangan penegakan hukum nantinya.

"Saya rasa ndak ada ya, itu tidak ada (TNI dapat melakukan penegakan hukum)," kata Supratman di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Supratman menjelaskan RUU tersebut membahas soal perpanjangan usia pensiun TNI. Dirinya mencontohkan PNS yang kini bisa menjabat hingga 60 tahun, sedangkan TNI masih 58 tahun.

"Prinsipnya adalah menyangkut soal perpanjangan usia pensiun, ya, karena sekarang PNS sudah pensiunnya 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun," kata dia.

"Tentu di TNI juga tidak bisa rata karena usia pensiun yang berpangkat bawah, sersan atau yang di bawahnya, kalau nggak salah, kan 45 tahun sudah pensiun karena itu pasukan tempur, kita sesuaikan. Sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada," tambahnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) penunjukan wakil pemerintah terkait revisi UU TNI. Surpres itu dibacakan pimpinan DPR dalam paripurna ke-13, tadi. Rapat digelar di ruang paripurna gedung Nusantara II DPR RI, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi oleh Wakil Ketua lainnya, seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Pimpinan Dewan menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R12/pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," kata Adies Kadir dalam paripurna.

Adies kemudian meminta persetujuan kepada anggota Dewan terkait pembahasan RUU itu. Seluruh anggota DPR menyetujui revisi UU TNI untuk dibahas menjadi program legislasi prioritas 2025.

Adies menyampaikan jika RUU TNI ini akan dibahas oleh Komisi I DPR RI. Pimpinan Dewan pun meminta persetujuan kembali. Seluurh wakil rakyat dalam rapat paripurna setuju.

Simak juga Video 'TNI Dilibatkan Bangun Desa-Ketahanan Pangan, Panglima: Pembangunan Bisa Maksimal':

(ial/dnu)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut telah sepakat dengan Komisi XIII DPR bakal menindaklanjuti penambahan fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

"Jadi tadi menjadi kesepakatan kita bersama antara Setneg dan Komisi XIII untuk tindak lanjuti coba kita memikirkan untuk memberikan penghargaan yang dirasa lebih layaklah," kata Prasetyo, Sabtu (16/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, pemberian tambahan fasilitas bagi mantan presiden dan wapres bukan dinilai kurang. Namun, penambahan fasilitas sebagai bentuk apresiasi kepada para mantan presiden dan wapres karena sudah mendarmabaktikan hidupnya untuk negara.

"Ya macam macam lah nanti kita pelajari semua. Kalau berkenaan dengan masalah apresiasi dalam bentuk rumah kan sudah ya. Mungkin yang lain lain yang perlu kita fikirkan untuk memberikan apresiasi kepada beliau beliau. Semangatnya itu," jelasnya.

Prasetyo mengatakan, beberapa hal yang akan menjadi perbaikan terkait fasilitas mantan presiden dan wapres di antaranya dana pensiun hingga pengamanan.

"Ya mungkin bisa dimulai dari misalnya berkenaan dengan masalah dana pensiun para mantan presiden dan wakil presiden. Kemudian dukungan pengamanan maupun kegiatan beliau saat sekarang meskipun sudah tidak menjadi presiden maupun wakil presiden. Saya kira itu," ungkapnya.

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk mengawal pemberian bantuan sosial (bansos). Hal ini guna pemberian bansos tepat sasaran sesuai arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kami mohon dukungan, mohon pengarahan, mohon juga koreksi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden. Jadi Presiden itu pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data, karena data ini menjadi sangat penting. Jangan sampai yang namanya program salah sasaran yang tidak berhak malah menerima bantuan. Ini pesan Presiden dari awal," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Senin (11/11/2024).

"Alhamdulillah lagi bahwa Presiden juga telah memberikan arahan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diwujudkan data tunggal yang diberi tanggung jawab adalah badan pusat statistik (BPS) atas arahan dari Bapennas," tambahnya.

Gus Ipul mengatakan jika data tunggal pemberian bansos yang telah disiapkan selesai, dia meminta bantuan KSP dan BPPIK untuk mendampingi pemberian bansos. Hal ini guna dapat terealisasi, benar-benar tepat sasaran, dan tahapan pemberian bansos tepat waktu.

"Kami mohon kepada beliau berdua ini untuk bisa mendampingi agar dalam realisasinya nanti bisa benar-benar tidak hanya tempat sasaran. Tapi tahapan-tahapannya juga terpenuhi, waktunya tepat waktu, jangan sampai telat," jelasnya.

Kemensos dalam hal ini terbuka dan meminta masukan KSP dan BPPIK apabila terdapat hal yang harus diperbaiki. Sebab, kata dia, peran KSP dan BPPIK diberi tugas untuk mendampingi agar program tersebut bisa sesuai dengan ketentuan dan jauh dari korupsi.

"Dan kalau toh kemudian nanti ada hal-hal yang katakanlah perlu diperbaiki prosedurnya atas masukan beliau berdua, kita akan perbaiki. Karena beliau berdua diberi tugas untuk bisa mendampingi kami agar benar-benar dalam melaksanakan program ini semuanya sesuai ketentuan, jauh dari korupsi dan juga penting masyarakat tahu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Presiden, Letnan Jenderal Purnawirawan Anto Mukti mengatakan Kemensos secara terbuka memberikan program untuk pihaknya dapat mengontrol kegiatan yang menjadi program Presiden Prabowo. KSP juga akan bekerja sama dengan BKKIP tak hanya mengontrol di ruangan namun juga di lapangan.

"Nah ini akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan karena Presiden sudah berniat bagaimana ke depan betul-betul memakmurkan masyarakat. Bukan hanya jargon saja tetapi betul-betul beliau melakukan itu. Kenapa? Beliau meminta data yang paling akurat dari mana? Itulah BPS sebagai data tunggal untuk memberikan input kepada Presiden," ucapnya.

Dia mengatakan data tunggal yang diminta Prabowo akan dimanfaatkan oleh Kementerian-Kementerian terkait untuk menjalankan berbagai program. Dalam proses itu KSP dan BPPIK berperan untuk bekerja sama dan mengingatkan tugas kementerian akurat di lapangan.

"Yang kemudian akan dimanfaatkan oleh beberapa kementerian terkait menjalankan program-program beliau. Nah di situlah salah satu proses yang berjalan sampai dengan akhir itu kami ada disana. Bukan kami mengawasi beliau tapi kerjasama yang baik dan mengingatkan, saling mengingatkan. Untuk lebih meyakinkan lagi tugas khusus beliau lah yang akan lebih akurat di lapangan," tuturnya.

Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto mengingatkan seluruh aparat untuk tidak korupsi dalam program yang berasal dari dana APBN. Ia meminta bantuan aparat untuk mendistribusikan sampai ke tingkat bawah bansos tersebut.

"Pada prinsipnya saya mohon kepada seluruh aparat dimanapun. Ini adalah uang negara, uang rakyat APBN. Jangan ada yang dikorupsi, jangan ada yang dimanipulasi. Rakyat miskin itulah yang berhak," ucapnya.

"Jadi tolong mohon bantuannya kepada seluruh aparat dimanapun yang mendistribusikan sampai ke tingkat bawah justru mengamankan. Dari segi jumlah, dari segi kualitas, dari segi ketepatan waktu," ujarnya.

Simak juga Video 'Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto khususnya dalam hal pentingnya menjaga keutuhan negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ideologi Pancasila dari pengaruh ideologi kekerasan yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Arahan Presiden itu negara harus kuat. Bagaimana menjaga kesatuan serta kebinekaannya, walaupun berbeda tapi satu tujuan," kata Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima.

"Ideologi kita adalah pancasila, ini ideologi yang harus dipertahankan jangan sampai tergerus dengan pengaruh-pengaruh ideologi kekerasan," imbuhnya dalam wawancara singkat seusai kegiatan rapat dengar (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dan BNPT di Ruang Rapat Pansus DPR RI, pada Rabu (30/10/2024).

Eddy menjelaskan bahwa ideologi kekerasan ini terus bertransformasi dan mencari pola-pola pendekatan baru. Maka, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi suatu hal yang krusial.

Hal ini pula yang mendasari hadirnya tagline BNPT, yakni 'Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan'.

"Ideologi yang mengajarkan intoleransi dan kekerasan terus bertransformasi mencari jalan, dengan berbagai cara dan momentum untuk melakukan proses radikalisasi, baik secara offline maupun online. Maka kami berkolaborasi dengan K/L terkait, akademisi, dan elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan. Kami punya tagline Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan," jelasnya.

(idh/dhn)

Jakarta -

Tanggal 7 September merupakan peringatan Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Penetapan hari ini berkaitan dengan peristiwa wafatnya aktivis HAM Indonesia, Munir.

Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional bertujuan untuk memperjuangkan perlindungan HAM bagi pembela hak asasi manusia. Dilansir situs Komnas HAM, pembela HAM atau yang disebut Human Rights Defender sampai saat ini masih sering mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi.

Berikut serba-serbi Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional.

Asal-usul Hari Perlindungan Pembela HAM

Pada 7 September 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sidang paripurna menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Di tanggal yang sama, Komnas HAM dalam sidang paripurna juga mengesahkan Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM.

"Kami sudah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan ini menjadi hari nasional," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, Selasa (7/9/2021).

Menurut Komnas HAM, keberadaan pembela HAM sangat penting dalam pemajuan, pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Semangat dan ide perlindungan pembela HAM harus tetap dijaga dan dirawat agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Komnas HAM bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia pada Selasa, 7 September 2021.

Pembela HAM dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sudah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pemajuan HAM. Oleh karena itu, harus ada perlindungan dan pemulihan bagi para pembela HAM.

"Para pembela HAM berkontribusi dalam bentuk pendampingan korban, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM, peliputan, pemantauan dan dokumentasi berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM, perlindungan saksi atau korban pelanggaran HAM, bahkan melakukan perubahan hukum dan kebijakan, serta berbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM yang lainnya," lanjut Hairansyah.

Berikut beberapa rekomendasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK yang mendesak perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi para pembela HAM.

• DPR RI untuk segera melakukan perubahan berbagai kebijakan dalam berbagai bentuk yang berpotensi menjadi ancaman bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM (UU ITE/UU Minerba/UU Cipta Kerja), serta merevisi UU HAM yang memperkuat peran dan fungsi lembaga negara independen untuk mendorong ruang perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif terhadap pembela HAM dan perempuan pembela HAM;
• Kementerian LHK untuk segera menetapkan permen anti SLAP terkait dengan implementasi Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup;
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turut membangun sistem perlindungan melalui rumah-rumah aman bagi PPHAM yang mengalami kekerasan/serangan;
• Aparat Penegak Hukum untuk memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mensosialisasikan Pasal tersebut secara masif terutama kepada Aparat Penegak Hukum dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Selain itu menggunakan mekanisme berbasis HAM dalam penanganan kasus Pembela HAM dan tidak mudah menerapkan pemidanaan untuk mengkriminalisasi mereka;
• Media (offline dan online) untuk lebih intensif dalam mempublikasikan persoalan Pembela HAM demi memperkuat pemahaman publik.

Simak juga Video 'Komnas HAM: 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM':

[Gambas:Video 20detik]

(kny/idn)