Kader PDIP Riezky Aprilia mengaku dijanjikan menjadi anggota Komnas HAM jika bersedia mundur dari pencalegan Dapil 1 Sumatera Selatan (Sumsel). Riezky mengaku juga ditawari posisi komisaris jika bersedia mundur.

Hal itu disampaikan Riezky yang juga mantan anggota DPR fraksi PDIP saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Riezky mengatakan tawaran itu disampaikan oleh mantan narapidana kasus Harun, Saeful Bahri, saat menemuinya di Singapura. Dia mengatakan tawaran posisi komisaris disampaikan oleh pengacara Donny Tri Istiqomah yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?" tanya jaksa.

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi komiasaris macem-macem walaupun konteksnya saya nggak tahu serius atau bercanda gitu loh," jawab Riezky.

KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang telah buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022," kata jaksa.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kronologi meninggalnya terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Suparta. Kejagung menjelaskan Suparta diketahui sudah tak sadarkan diri oleh sesama tahanan di lapas.

"Dari surat kematian tidak disebutkan (penyebab). Tapi dari kronologinya, yang aku baca itu, teman-teman sesama di lapas (melihat) dia tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Harli mengatakan Suparta dinyatakan meninggal setelah dibawa ke RSUD Cibinong. Dia menyebut Suparta meninggal diduga karena sakit.

"Nah, per menit-menitnya itu pas 18.05 WIB itu, dia dinyatakan meninggal. Makanya ditanya, kemungkinan sakit karena sudah tak sadarkan diri (di lapas)," kata Harli.

Harli mengatakan status terdakwa Suparta, yang merupakan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), otomatis gugur. Dia mengatakan hal itu telah diatur dalam hukum acara yang berlaku.

"Menurut hukum acara, ya kalau sudah meninggal, terhadap secara pidana yang bersangkutan gugur," terang Harli.

Dia juga mengatakan pihak jaksa penuntut umum bakal mengkaji kelanjutan uang pengganti dari kasus korupsi pengelolaan timah dengan terdakwa Suparta yang meninggal dunia. Jaksa sedang mempelajari langkah yang akan diambil untuk pemulihan kerugian negara.

"Itu kan sudah bagian kerugian keuangan negara, itu nanti di UU Tipikor ada itu. Apakah penyidik itu akan menyerahkan ke Datun untuk dilakukan gugatan dan sebagainya, tentu itu nanti masih akan dikajilah, dipelajari dulu oleh penuntut umum," ungkap Harli.

Sebelumnya, Suparta divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hakim juga menghukum Suparta membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Kasus korupsi pengelolaan timah ini menyebabkan kerugian Rp 300 triliun. Jumlah itu dihitung dari kerugian akibat kerja sama pengolahan timah antara PT Timah, selaku BUMN, dan pihak swasta serta kerugian akibat kerusakan lingkungan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK pekan depan. Suharyo menyebut kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Suharyo mengatakan dirinya akan datang jika diberikan izin. Hakim yang mengadili Hasto telah memberi izin tersebut.

"Kalau diizinkan oleh yang berwenang," katanya.

Sebelumnya, Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Hasto di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi. Dia didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020.

Selain itu, Hasto juga didakwa ikut menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Donny sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Simak Video: Kardinal Ignatius Suharyo Akan Kunjungi Hasto di Rutan KPK 14 April

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menegaskan proses penanganan perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak ada unsur politik. Jaksa mengatakan penanganan perkara Hasto murni sebagai bentuk penegakan umum.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan jawaban eksepsi dalam sidang kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3/2025). Jaksa membantah adanya motif di luar hukum dalam penahanan Hasto.

"Dalam eksepsi Terdakwa halaman 2 sampai 5 dan eksepsi penasihat hukum Terdakwa halaman 13 sampai 40, penasihat hukum dan Terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum," kata jaksa.

Jaksa menilai eksepsi adanya unsur politik tersebut merupakan tidak benar. Jaksa mengatakan dugaan tersebut tidak relevan dengan alasan yang dibolehkan untuk mengajukan eksepsi.

"Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan Terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan dengan alasan yang diperkenankan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi," sambungnya.

Jaksa menilai adanya dugaan unsur politik dalam penanganan perkara ini, merupakan asumsi Hasto dan penasihat hukumnya. Jaksa menegaskan penanganan perkara Hasto merupakan murni penegakan hukum.

"Melihat pendapat dari Terdakwa tersebut penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP," ujarnya.

"Oleh karena itu, dalih penasihat hukum dan Terdakwa tersebut di atas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," imbuh dia.

KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah jadi buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buronan.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dolar Singapura) atau setara Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017-2022," kata jaksa.

Simak juga Video: KPK Tegaskan Tak Ada Politisasi dalam Penahanan Hasto

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan timah. Harvey bakal melawan vonis tersebut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan," kata kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Andi mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan banding tersebut. Dia mengaku akan mengkaji putusan banding PT DKI terhadap kliennya.

"Yang pasti kami akan pelajari, karena kan waktu putusan juga dibacakan kan kami juga sudah mendengar tapi yang ingin kami lihat adalah pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh karena yang kami, kuasa yang diberikan kepada kami itu ada beberapa. Jadi kami harus melihat semua pertimbangannya secara menyeluruh," ujarnya.

Andi juga merupakan kuasa hukum untuk terdakwa lain dalam kasus ini, yaitu Helena Lim, Suparta, Reza Andriansyah, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Dia mengatakan pihaknya juga belum menerima salinan putusan banding mereka.

Andi mengatakan upaya kasasi juga akan diajukan untuk Helena, Suparta, Reza, dan Mochtar. Dia menyoroti putusan banding terkait aset Helena.

"Nah, di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, kami tidak melihat seperti itu karena kemudian asetnya dirampas kembali, itu yang kami juga akan jadikan satu pertimbangan bagaimana nanti ke depannya kita akan susun kasasinya. Yang pasti adalah kami, untuk yang Helena kami fokusnya untuk tax amnesty," ujarnya.

Berikut ini vonis kelima terdakwa:

Harvey Moeis

Harvey awalnya divonis 6,5 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memvonis Harvey 20 tahun penjara.

Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey.

Uang pengganti yang harus dibayar Harvey juga diperberat menjadi Rp 420 miliar dari semula Rp 210 miliar. Hakim menyatakan harta benda Harvey Moeis dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda Harvey tidak mencukupi membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan 10 tahun kurungan.

Selain itu, denda yang harus dibayar Harvey pun diperberat. Hakim menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

Helena Lim

Pengusaha money changer Helena Lim juga diperberat hukumannya. Hakim memperberat vonis Helena Lim menjadi 10 tahun dari yang sebelumnya di tingkat pertama 5 tahun penjara.

Helena juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 900 juta.

Eks Dirut PT Timah

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diperberat hukumannya. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Mochtar Riza dihukum 20 tahun penjara.

Mochtar Riza juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Mochtar juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp Rp 493 miliar.

Pada pengadilan tingkat pertama, Mochtar Riza divonis 8 tahun penjara dalam kasus Timah. Hakim juga menghukum Mochtar Riza membayar denda Rp 750 juta. Apabila denda tak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan.

Vonis dari Pengadilan Tipikor tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Mochtar Riza dengan 12 tahun penjara.

Bos Smelter

Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) sejak 2018, Suparta, divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu juga lebih tinggi dari sebelumnya.

Hakim juga menghukum Suparta untuk membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta mulanya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Direktur Pengembangan Usaha PT RBT tahun 2017, Reza Andriansyah, divonis 10 tahun penjara. Reza juga dihukum membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider 3 bulan kurungan.

Reza mulanya divonis 5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama. Namun vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno terkait kasus yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Dari hasil penggeledahan, KPK menyita sebanyak 11 unit mobil, dari Rubicon hingga Land Cruiser.

"Penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz, juga Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki," kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025), dikutip dari detikNews.

Selain mobil, penyidik juga menyita uang sebanyak Rp 56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik. Semua yang disita, kata Tessa, diduga terkait perkara Rita Widyasari.

"Semua yang disita tersebut diduga terkait dengan perkara tersebut di atas dan akan ditelaah lebih lanjut," ucap Tessa. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Japto terkait kasus dugaan TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kukar Rita Widyasari.

Rumah Japto yang digeledah berada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun KPK belum menjelaskan kaitan Japto dengan Rita. Sementara itu pihak Pemuda Pancasila menegaskan Japto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. PP menyebut Japto juga memerintahkan kader PP agar tidak bereaksi berlebihan terkait proses hukum tersebut.

Di sisi lain Rita telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita mencoba melawan vonis itu. Upaya Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Selain kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat. Rita Widyasari memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

KPK menyita uang senilai Rp 56 miliar dari rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno yang digeledah terkait kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Selain itu KPK juga menyita 11 mobil.

"Penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda empat, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025), dikutip dari detikNews.

Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan itu berlangsung dari pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. KPK belum mengungkap kaitan Japto dengan Rita.

Sementara itu Pemuda Pancasila (PP) menyatakan Japto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. PP juga menyebut Japto telah memerintahkan kader PP agar tidak bereaksi berlebihan terkait proses hukum tersebut.

Adapun Rita sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Saat itu Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.

Rita kemudian melawan vonis itu. Tapi upayanya kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Di sisi lain, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. KPK pada Juli 2024 lalu mengungkapkan bahwa Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Rita mendapat gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS," kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2/2025), dilansir dari detikNews.

Penggeledahan berlangsung di Jalan Benda Ujung Nomor RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2). Penggeledahan itu terkait keterkaitan Japto dengan kasus korupsi Rita Widyasari.

Rita awalnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017 dan kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Upaya hukum Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) pada 2021. Ia kini menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu.

Selain kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap bahwa Rita menerima uang dari pengusaha tambang dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS sebesar USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

KPK Sita 11 Mobil dari Rumah Japto

KPK juga menyita belasan mobil dari rumah Japto Soerjosoemarno. Ada sekitar 11 mobil yang disita.

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat," kata Tessa.

Tim KPK menyita uang dalam berbagai mata uang, dokumen, serta barang bukti elektronik.

"(Barang yang disita) uang rupiah dan valas, dokumen, barang bukti elektronik," ujar Tessa.

Namun, KPK belum menjelaskan keterkaitan Japto dengan Rita maupun status kepemilikan mobil yang disita.

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) Rutan KPK divonis 4-5 tahun penjara. Hal memberatkan vonis para terdakwa adalah perbuatan para terdakwa seperti pepatah 'pagar makan tanaman', yakni memberantas korupsi dengan korupsi.

"Perbuatan Terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi, mencederai proses penegakan hukum yang sedang berjalan," kata hakim saat membacakan pertimbangan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Hal memberatkan lainnya adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, para terdakwa mencoreng nama KPK serta telah menikmati duit korupsi.

"Perbuatan Terdakwa mencoreng lembaga KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi, mencederai kepercayaan publik, masyarakat terhadap lembaga KPK di dalam memberantas korupsi. Para Terdakwa telah menikmati hasilnya," ujar hakim.

Sementara hal meringankan vonis ialah para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, menyesali kesalahannya, serta masih mempunyai tanggungan keluarga. Jaksa menyakini para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berikut ini vonis lengkap 15 terdakwa pungli Rutan KPK:

1. Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 6 bulan

7. Agung Nugroho divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsider 4 bulan

9. Muhammad Ridwan divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara itu, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap kode sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan gambar sapi juga menjadi kode sidak di Rutan KPK.

Hal itu disampaikan oleh Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK, saat diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

"Baik, untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

"Itu kepada seluruh Rutan?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Hengki.

Hengki mengatakan informasi sidak sering bocor ke para tahanan. Hasilnya, menurut Hengki, tak ada barang yang ditemukan saat sidak.

"Ketika informasi bocor dilakukan sidak, akibatnya apa?" tanya jaksa.

"Nihil temuan," jawab Hengki.

Selain itu, dia mengatakan penunjukan 'lurah' dilakukan berdasarkan senioritas. Istilah 'lurah' digunakan untuk petugas Rutan yang bertugas mengumpulkan pungli dari para tahanan melalui 'korting'.

"Saudara yang menunjuk mereka jadi lurah siapa?" tanya jaksa.

"Mereka sendiri berdasarkan senioritas Pak Jaksa," jawab jaksa.

"Mereka sendiri itu siapa?" tanya jaksa.

"Orang pegawai petugas Rutan khususnya pengamanan," jawab Hengki.

"Itu yang menunjuk pegawai? Bukan pimpinan?" tanya jaksa.

"Tidak ada, mereka memilih yang sejalan dengan mereka, makanya bisa bertahan dengan lama," jawab Hengki.

Hengki mengatakan 'korting' juga ditunjuk oleh para tahanan bukan petugas Rutan. Istilah 'korting' merupakan tahanan yang dianggap dituakan dan bertugas mengumpulkan pungli para tahanan untuk kemudian diserahkan ke 'lurah'.

"Siapa yang menunjuk korting?" tanya jaksa.

"Para tahanan sendiri, Pak Jaksa," jawab Hengki.

Jaksa juga mendalami jatah Karutan, Kamtib, hingga koordinator terkait pungli tersebut. Hengki menyakini jatah yang diterima 'lurah' juga bernilai besar.

"Di BAP (berita acara pemeriksaan) nomor 22 Saudara menerangkan bahwa untuk Deden Rochendi sebagai Kepala Rutan dapat Rp 10 juta, kemudian Sopian Hadi sebagai Koordinator Kamtib Rp 5 juta, Eri Angga Permana sebagai Koordinator Yantas juga Rp 5 juta, kemudian Ristanta sebagai Kepala Rutan Rp 10 juta, Agung Nugroho sebagai Kamtib Rp 7 juta, Ari Rahman Hakim sebagai Kamtib juga dapat Rp 5 juta. Kalau untuk lurahnya berapa jatahnya?" tanya jaksa.

"Kalau untuk lurah sendiri, Pak Jaksa, ini kalau sepengetahuan saya kalau untuk spesifiknya saya tidak tahu, tapi yang jelas harusnya karena dia yang mengetahui bonggolnya, totalnya, harusnya dia mendapat besar juga," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap 'permainan' yang dilakukan terdakwa Muhammad Abduh di Rutan KPK. Hengki mengatakan Abduh memasukkan alat komunikasi (alkom) hingga keperluan lainnya seperti makanan ke para tahanan.

"Kalau Muhammad Abduh apa yang Saudara ketahui yang dilakukan permainannya?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

"Abduh, memasukkan alkom, makanan, lalu keperluan-keperluan lain untuk tahanan," jawab Hengki.

Hengki mengatakan Abduh juga membeli tiga barbershop hingga sawah. Dia menduga aset itu dibeli Abduh dari hasil pungli para tahanan.

"Apa lagi?" tanya jaksa.

"Keperluan-keperluan lain tahanan, lalu dari hasil yang saya duga dari hasil kegiatan tersebut," jawab Hengki.

"Apa hasilnya apa?" tanya jaksa.

"Yang bersangkutan pernah ber-statement ke saya, beliau membeli sawah, kemudian beliau mempunyai tiga barbershop," jawab Hengki.

Hengki mengatakan barbershop milik Abduh pernah memangkas rambut para terdakwa kasus ini saat ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Abduh merupakan mantan 'lurah' di Rutan KPK Gedung Merah Putih (K4).

"Kenapa saya tahu barbershop? Karena selama di Rutan Polda barbershop dialah yang datang ke polda untuk memangkas rambut bapak-bapak ini, teknis mendatangkannya nanti Pak Jaksa bisa tanyakan," ujar Hengki.

Jaksa lalu menanyakan 'permainan' yang dilakukan Terdakwa Ramadhan Ubaidillah. Hengki mengaku pernah mendapati Ubaidillah mendapatkan mobil yang diduga dari tahanan.

"Kalau Ramadan Ubaidillah?" tanya jaksa.

"Ramadhan sama, terkait alkom. Terkait makanan bahkan saya pernah mendapati yang bersangkutan mendapatkan sebuah mobil kijang warna kuning yang saya duga itu dari tahanan atas nama Mulyana. Kareba tertera di STNK-nya saya lihat itu, itu saya duga ya. Saya pernah tegur yang bersangkutan Pak, setelah saya tegur, 'weh, kok dapat mobil lu?' 'ya bang namanya juga mobil rongsokan doang' seperti itu. Kemudian, yang bersangkutan beralibi untuk mempunyai bisnis laundry mobil, beliau setahu saya tidak ada," jawab Hengki.

Hengki yang juga terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK ini diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Saksikan juga video: Komisi III Akan Gali Persoalan Etika & Hukum saat Uji Capim KPK

[Gambas:Video 20detik]