Ketum MPN Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno telah selesai diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Japto mengatakan dirinya telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik.

Pantauan detikcom, Japto keluar dari Gedung KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.45 WIB, Rabu (26/2/2025). Japto kurang lebih diperiksa selama 7 jam.

"Saya memenuhi panggilan KPK berdasarkan salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan," kata Japto sambil berjalan keluar gedung.

Japto tak menjawab detail apa saja yang ditanyakan oleh penyidik. Dia menyerahkan penjelasan soal materi pemeriksaan kepada KPK.

"Wah, nanti sama itu saja (penyidik)," ujarnya.

Sebelumnya, Japto memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 09.27 WIB tadi. Japto hadir sebagai saksi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sempat menjelaskan soal kaitan Japto dengan Rita. Dia awalnya menjelaskan Rita dijerat sebagai tersangka korupsi terkait izin batu bara saat menjabat Bupati Kukar.

Rita diduga meminta uang dalam bentuk dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi. Dia mengatakan Rita telah mengumpulkan duit jutaan dolar.

"Tapi ini beda. Jadi setiap izinnya keluar, dia mintanya kompensasi dalam sejumlah USD 3,6-5 per metrik ton batu bara yang berhasil dieksplorasi. Jadi, sampai eksplorasinya selesai, tutup, pabriknya, baru selesai," kata Asep di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2).

KPK pun mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil dugaan korupsi itu. Berdasarkan hasil penelusuran KPK, ada bagian dari uang itu yang diduga mengalir ke pengusaha sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Kaltim, Said Amin. KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Said Amin.

KPK pun terus mengikuti aliran uang (follow the money). KPK kemudian menggeledah rumah Japto. Dari sana, KPK menyita 11 unit mobil hingga uang senilai Rp 56 miliar.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketum MPN Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno memenuhi panggilan KPK. Japto akan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Pantauan detikcom, pukul 09.27 WIB, Rabu (26/2/2025), Japto tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia terlihat didampingi empat orang lainnya yang kemungkinan besar adalah pengacaranya.

"Nanti biar ini," kata Japto singkat.

Ketika ditanya apakah mengenal Rita, dia merespons kaget. "Waduh," ujarnya.

Kemudian, Japto mengaku bahwa 11 mobil di rumahnya sudah diserahkan ke KPK usai disita. "Udah," jawabnya.

Kasus Korupsi Izin Batu Bara

Sebelumnya, Japto akan diperiksa hari ini oleh KPK. Selain Japto, KPK telah menjadwalkan pemanggilan kepada politikus NasDem Ahmad Ali di kasus tersebut pada Kamis (27/2).

Terseretnya Japto di pusaran kasus korupsi izin batu bara ini terungkap setelah Rita ditangkap KPK. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Rita dijerat sebagai tersangka korupsi terkait izin batu bara saat dirinya menjabat bupati. Rita pun meminta uang dalam bentuk dolar dari setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi.

"Tapi ini beda. Jadi setiap izinnya keluar, dia mintanya kompensasi dalam sejumlah USD 3,6-5 per metrik ton batu bara yang berhasil dieksplorasi. Jadi, sampai eksplorasinya selesai, tutup, pabriknya, baru selesai," kata Asep di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2).

Dari hal tersebut, Rita mengumpulkan uang hingga jutaan dolar AS. KPK lalu mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan Rita tersebut.

Hasil penelusuran diketahui uang itu diduga mengalir ke pengusaha yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kaltim, Said Amin. KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Said Amin.

Lewat pemeriksaan Said Amin tersebut, uang dari Rita Widyasari turut mengalir ke Japto. KPK menggunakan metode mengikuti aliran uang (follow the money). Rumah Japto sendiri juga sudah digeledah KPK. Dari sana, KPK menyita 11 unit mobil hingga uang senilai Rp 56 miliar.

Lihat juga Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KPK menyita uang senilai Rp 56 miliar dari rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno yang digeledah terkait kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Selain itu KPK juga menyita 11 mobil.

"Penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda empat, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025), dikutip dari detikNews.

Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan itu berlangsung dari pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. KPK belum mengungkap kaitan Japto dengan Rita.

Sementara itu Pemuda Pancasila (PP) menyatakan Japto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. PP juga menyebut Japto telah memerintahkan kader PP agar tidak bereaksi berlebihan terkait proses hukum tersebut.

Adapun Rita sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Saat itu Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.

Rita kemudian melawan vonis itu. Tapi upayanya kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Di sisi lain, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. KPK pada Juli 2024 lalu mengungkapkan bahwa Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Rita mendapat gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS," kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2/2025), dilansir dari detikNews.

Penggeledahan berlangsung di Jalan Benda Ujung Nomor RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2). Penggeledahan itu terkait keterkaitan Japto dengan kasus korupsi Rita Widyasari.

Rita awalnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017 dan kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Upaya hukum Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) pada 2021. Ia kini menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu.

Selain kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap bahwa Rita menerima uang dari pengusaha tambang dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS sebesar USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

KPK Sita 11 Mobil dari Rumah Japto

KPK juga menyita belasan mobil dari rumah Japto Soerjosoemarno. Ada sekitar 11 mobil yang disita.

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat," kata Tessa.

Tim KPK menyita uang dalam berbagai mata uang, dokumen, serta barang bukti elektronik.

"(Barang yang disita) uang rupiah dan valas, dokumen, barang bukti elektronik," ujar Tessa.

Namun, KPK belum menjelaskan keterkaitan Japto dengan Rita maupun status kepemilikan mobil yang disita.

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

Video: Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila, KPK Sita 11 Mobil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pihak KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan tersebut telah rampung.

"Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2/2025) terkait perkara yang sama. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara. KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menunjuk lima kuasa hukum untuk menghadapi sidang sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, gugatan hasil Pilkada Kukar 2024 diajukan oleh dua pasangan calon (paslon) yaitu Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA) dan Dendi Suryadi-Tuliadi Arif (Dendi-Alif).

Gugatan ini kemudian berujung pada sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan akan berlangsung pada Senin (13/1/2025) pukul 13.00 WIB atau 14.00 WITA di Panel 1 Mahkamah Konstitusi.

Sengketa Pilkada Kukar 2024 Gugat Persyaratan Pencalonan

Komisioner KPU Kukar Divisi Hukum, Wiwin, mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh kedua paslon tersebut tidak berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung.

Sebaliknya, gugatan ini lebih berfokus pada aspek persyaratan pencalonan yang dianggap tidak sesuai oleh pihak pemohon.

"Prinsip kami adalah tetap bekerja sesuai aturan dan tidak melanggar putusan MK. Sebagai dasar, kami mengacu pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024," ujar Wiwin pada Senin (13/1/2025), seperti dilansir dari Tribun Kaltim.

Wiwin menegaskan bahwa KPU Kukar telah menjalankan seluruh tahapan Pilkada berdasarkan regulasi yang berlaku, dan pihaknya yakin bahwa hasil Pilkada yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan hukum yang ada.

Lima Kuasa Hukum Siap Bela KPU Kukar di MK

Untuk menghadapi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, KPU Kukar telah menunjuk lima orang kuasa hukum yang akan mendampingi mereka selama proses hukum berlangsung.

Kelima kuasa hukum ini dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman mereka dalam menangani kasus sengketa pemilu.

“Kami siap mempertahankan keputusan kami di hadapan Mahkamah Konstitusi. Namun, kami juga menghormati proses hukum yang berlangsung dan siap menerima apa pun putusan yang akan dikeluarkan oleh MK nantinya,” jelas Wiwin.

Proses Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di MK

Sidang gugatan hasil Pilkada Kukar 2024 akan didahului dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan pembacaan permohonan dari pihak pemohon.

Proses ini bertujuan untuk mendalami dasar gugatan, dokumen yang diajukan, serta mendengarkan argumen awal dari pihak yang bersengketa.

Gugatan sengketa Pilkada Kukar 2024 yang diajukan oleh paslon AYL-AZA dan Dendi-Alif yang menjadi sorotan publik ini mempertanyakan validitas persyaratan pencalonan yang diklaim tidak sesuai dengan ketentuan.

Harapan KPU Kukar terhadap Proses Hukum di MK

Wiwin berharap proses hukum di Mahkamah Konstitusi dapat berlangsung secara adil dan transparan, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk percaya pada proses hukum dan menjaga suasana kondusif di Kukar selama proses persidangan berlangsung,” tutup Wiwin.

Sumber: Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul "KPU Kukar Tunjuk 5 Kuasa Hukum Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024 di MK".