Perseteruan antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan pengusaha Jan Hwa Diana terus bergulir. Setelah Diana melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik, kini Armuji bersiap untuk melaporkan balik Diana yang sebelumnya menuduhnya sebagai penipu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada Armuji. Mengingat, persoalan ini telah memasuki ranah hukum, Eri menegaskan dukungan dari Pemkot Surabaya untuk wakilnya.

"Kita pasti dampingi, karena yang dilaporkan ini berbeda hal. Ini berbeda, terkait dengan ijazah ambek terkait dengan kalimat kasar. Ini dua hal yang berbeda. Nanti kita akan dampingi lah," ujar Eri saat ditemui di Gedung Siola Surabaya, Senin (14/4/2025).

Eri juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ucapan Armuji yang dinilai kasar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus penahanan ijazah. Ia memahami bahwa pernyataan itu muncul karena emosi sesaat.

"Tapi saya pasti akan dampingi (hukum Armuji), karena Pak Armuji, mohon maaf lah, karena Pak Armuji ini kan emosi, meski tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Karena yang dilaporkan ini bukan karena ijazahnya, yang dilaporkan karena kalimat (Armuji), bisa didengar sendiri lah," jelasnya.

"Saya minta maaf untuk seluruh warga, saya pastikan ini bukan dari hatinya Pak Armuji, karena mungkin dia emosi, panas, akhirnya keluar kalimat itu," tambah Eri.

Sebelumnya, Diana melaporkan Armuji sebagai pemilik akun Instagram @cakj1 ke Polda Jatim pada Kamis (10/4) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Pak Armuji (yang dilaporkan). Melanggar UU ITE Pasal 25 dan 47," kata Diana saat ditemui di kawasan Surabaya Barat, Jumat (11/4/2025).

Dalam laporannya, Diana menyebut Armuji mengunggah video di media sosial yang memuat foto dirinya dan suaminya tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian secara pribadi, keluarga, maupun usaha yang dijalankannya.

"Karena memasang foto saya dan suami tanpa izin. Menggiring opini publik yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil," ucap Diana.

Sementara itu, Armuji juga menyatakan akan melaporkan balik Diana dalam waktu dekat. Ia mengaku tersinggung setelah disebut sebagai penipu.

"Iya, pasti (lapor balik). Sek koordinasi sama lawyer (tanggal berapa lapor ke polisi). Ya nanti lah kita koordinasi, sekalian bagian hukum (pemkot membantu) juga lah,"* pungkasnya.

Video: Walkot Eri Minta Maaf Buntut Ucapan Kasar Armuji saat Sidak Penahanan Ijazah

Video: Walkot Eri Minta Maaf Buntut Ucapan Kasar Armuji saat Sidak Penahanan Ijazah

Pemkot Surabaya melalui Wali Kota Eri Cahyadi memberikan jaminan pendampingan hukum kepada korban penahanan ijazah oleh perusahaan. Bahkan, pada hari ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya diminta untuk mendampingi korban membuat laporan ke kepolisian.

Wali Kota Eri mengungkapkan korban merupakan warga Pare, Kediri, namun bekerja di Surabaya. Karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk turut membantu penyelesaian kasus tersebut.

"Saya meminta dan mengajak si (korban) ijazah ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah jam 10.00 WIB dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Karena apa? Ini yang salah kudu seleh (bertanggung jawab) nang (di) Surabaya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Siola, Senin (14/4/2025).

Dalam kasus ini, korban mengaku pernah bekerja di perusahaan yang diduga bernama UD Sentoso Seal. Namun, saat mengundurkan diri (resign), ijazahnya ditahan. Sementara itu, Jan Hwa Diana, yang diduga pemilik perusahaan, membantah bahwa korban pernah menjadi pegawainya.

"Apakah perusahaan ini yang dia tidak mengakui tapi sudah menahan ijazahnya? Ataukah ini yang sudah ijazahnya diberikan nggak mengakui. Ini tidak bisa kalau kita yang turun akhirnya gaduh Surabaya ini. Karena dua-duanya ini nggak ngomong mana yang benar. Benar dan tidak yang menentukan tidak bisa kita," jelas Eri.

Lantaran kedua belah pihak memiliki versi masing-masing dan merasa berada di pihak yang benar, Eri menilai bahwa pelaporan kepada polisi adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara ini secara adil.

"Periksa saja sekalian. Yang salah kudu seleh, sehingga jam 10.00 WIB saya minta ini diberikan di Polrestabes, dikawal sendiri oleh Kadisnaker," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga agar perusahaan lain tidak terkena dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pemkot Surabaya berkomitmen menjembatani persoalan ini agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot turut menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban dalam proses pelaporan.

"Kita akan dampingi terus. Engko cek ngerti seng bener (korban) ijazah, opo seng bener pengusaha, seng salah seleh," ujarnya.

Pendampingan ini tidak hanya diberikan untuk korban dari perusahaan yang diduga UD Sentoso Seal, tetapi juga kepada korban lainnya yang mengalami kasus serupa.

"Makanya kalau ada lainnya, korban lain dari perusahaan, monggo, wabil khusus wong (khususnya orang ) Suroboyo. Iki seng duduk wong Suroboyo tak belani, ndahniyo wong Suroboyo (Ini yang bukan orang Surabaya saya belain, apalagi yang orang Surabaya)," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan di Surabaya memanas usai Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan sidak ke lokasi yang diduga menahan dokumen milik karyawan. Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Armuji menyoroti dugaan pelanggaran hak pekerja dan mengklaim menerima banyak laporan serupa dari korban.

Namun, perempuan bernama Jan Hwa Diana yang disebut sebagai pemilik usaha, membantah tuduhan tersebut dan justru melaporkan Armuji ke Polda Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE, lantaran videonya dianggap merugikan nama baik pribadi, keluarga, dan perusahaannya.

Video: Hamish Daud Jadi Lebih Hati-hati Buntut Masalah Pencemaran Nama Baik

Video: Hamish Daud Jadi Lebih Hati-hati Buntut Masalah Pencemaran Nama Baik

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lepas) Salemba, Jakarta Pusat, menggelar inspeksi mendadak (sidak) hunian dan tes urine sejumlah narapidana (napi) untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

"Sasaran kami adalah barang-barang terlarang, baik itu narkoba, benda tajam serta benda lainnya," kata Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Salemba Dedy Sirait di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sidak yang digelar untuk memastikan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberantasan narkoba dan tindak penipuan di Lapas/Rutan berjalan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa sidak yang dilakukan menyasar ke blok hunian Paviliun Hunian Warga Binaan Ahmad Arief lantai dua yang melibatkan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) Lapas Kelas II A Salemba.

Dedy mengatakan bahwa selama sidak, pihaknya tidak menemukan narkoba dan barang -barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

"Selain sidak, kami pun melaksanakan tes urine kepada empat warga binaan secara acak dengan hasil negatif menggunakan narkotika," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Salemba Mohamad Fadil menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan komitmen dalam rangka pencegahan peredaran gelap narkoba dan barang terlarang di lingkungan Lapas Salemba.

"Kami terus tingkatkan upaya pencegahan dengan penggeledahan kamar-kamar hunian yang dilakukan secara berkala," katanya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin saja dapat terjadi.

"Sekaligus membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak ada pembiaran terhadap peredaran narkoba, telepon seluler dan pungli dalam Lapas," katanya melanjutkan.

Fadil juga menampik adanya berita yang menyatakan bahwa warga binaan Lapas II A Salemba terlibat melakukan penipuan dan pengendalian narkoba.

"Saya selaku Kalapas bersama seluruh jajaran berkomitmen tidak akan mentolerir segala bentuk peredaran narkoba dan penipuan dari dalam Lapas," katanya menambahkan.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan, jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pada Agustus 2021 menampung 1.978 warga binaan, melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 572 orang.

Pada Agustus 2022 mencapai 1.966 orang dan pada Desember 2023 sudah menampung 1.806 warga binaan.

Terakhir pada Maret 2025, jumlahnya menjadi 1.796 orang.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, iNewsDepok. id - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok pada awal Ramadan 1446 H, Sabtu (1/3/2025). Sidak ini dilakukan untuk memastikan pelayanan makanan bagi warga binaan berjalan optimal, terutama dalam mendukung ibadah puasa selama bulan suci.

Mashudi menegaskan pentingnya pelayanan terbaik selama Ramadan agar warga binaan dapat beribadah dengan nyaman.

“Rutan harus memberikan pelayanan terbaik selama bulan suci Ramadhan agar warga binaan tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan tenang,” ujarnya.

Dalam sidaknya, Mashudi secara langsung mengecek kualitas dan distribusi makanan sahur serta berbuka puasa. Ia memastikan makanan disajikan tepat waktu dan memenuhi standar gizi yang baik.

“Pemberian makanan sahur dan buka puasa harus tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan yang berpuasa. Namun, bagi yang non-Muslim, mereka juga tetap mendapatkan makanan dengan jadwal yang tidak terganggu,” ujarnya.

Mashudi tak hanya memeriksa jadwal dan kualitas makanan, tetapi juga melihat langsung proses penerimaan bahan makanan hingga pengolahannya di dapur Rutan Depok. Hasilnya memuaskan! Ia pun memberikan apresiasi kepada petugas yang telah bekerja keras menjaga kualitas makanan bagi seluruh warga binaan.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Rutan Depok yang telah menjaga kualitas makanan dan memastikan bahwa semua warga binaan mendapat makanan sehat selama Ramadhan. Ini adalah amal ibadah kita semua, apalagi di bulan yang penuh berkah ini,” ucapnya.

Tak hanya soal makanan, Mashudi juga meninjau program pembinaan keagamaan di Rutan Depok. Ia mengapresiasi jalannya program yang dinilai mampu memberikan manfaat bagi warga binaan dalam menjalani Ramadan dengan penuh makna.

"Pembinaan agama di Rutan Depok sudah berjalan dengan baik dan mampu memberdayakan warga binaan untuk menjalani Ramadhan dengan penuh makna," katanya.

Di akhir kunjungannya, Dirjenpas mengingatkan seluruh jajaran Rutan Depok untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan.

“Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh warga binaan dan petugas di Rutan Depok. Semoga Ramadhan ini membawa berkah dan kita semua dapat terus menjalankan tugas dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Mahfud

Tim Kanwil Ditjen Permasyarakatan Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Kelas I Bandung saat, Kamis (27/2) malam. Barang-barang yang dilarang masuk ke dalam rutan ditemukan petugas.

Adapun barang-barang dilarang yang ditemukan di antaranya, kabel listrik intalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

Sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel, Jumat (28/2).

Pance Daniel menyebut, barang-barang terlarang itu harus diamankan oleh pihaknya karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

"Tentunya, Kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat, yang bertujuan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali menuturkan, sidak dilakukan di kamar WBP.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka" ujar Sukarno.

Barang-barang terlarang yang ditemukan dalam sidak nantinya akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kanwil Ditjen Pas Jabar) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru Bandung . Kamis (27/02/2025) malam. 

Petugas menggeledah seluruh kamar para warga binaan pemasyarakatan (SBP) atau narapidana (napi) dan tahanan. Hasil sidak, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di Rutan Kebonwaru Bandung. 

Kepala Rutan Kebonwaru Bandung Pance Daniel mengatakan, kegiatan sidak ini sebagai bentuk pencegahan kepada WBP dari hal-hal terlarang dan berbahaya di dalam rutan. 

"Ya, semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Karutan Kebonwaru Bandung, Jumat (28/2/2025). 

Pance Daniel menyatakan, tim Kanwil Ditjen Pas Jabar menggeledah kamar hunian di Rutan Kebonwaru Bandung dan mengamankan barang-barang terlarang yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

“Tentu, kami jajaran Rutan Kebonwaru Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan ” ujar Pance.

Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pas Jabar Sukarno Ali mengatakan, sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kepala Kanwil Ditjen Pas Jabar, guna menindaklanjuti Surat Edaran Ditjen Pas Kemenkumham terkait peningkatan kewaspadaan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

“Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk mengeledah kamar hunian. WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka," kata Sukarno Ali.

Sukarno menyatakan, barang-barang terlarang yang ditemukan dalam sidak, selanjutnya langsung kami kami musnahkan.

"Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," tandasnya.

Editor : Agus Warsudi

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap gambar sapi, hujan, hingga banjir menjadi kode info sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan petugas rutan yang melakukan sidak mendapat jatah rokok hingga duit.

Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK, diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/11/2024).

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa.

"Untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

Hengki mengatakan info sidak sengaja dibocorkan petugas rutan ke para tahanan. Imbalannya, menurut Hengki, para petugas rutan yang melakukan sidak mendapat rokok hingga duit.

"Setelah dilakukan sidak nihil gitu, apakah ada para yang melalui sidak itu menerima sesuatu lagi dari para tahanan?" tanya jaksa

"Benar," jawab Hengki.

"Menerima apa?" tanya jaksa.

"Rokok ada juga uang," jawab Hengki.

Hengki mengatakan rokok dan duit itu diterima satu pintu melalui terdakwa Sopian Hadi. Kemudian, rokok dan uang itu akan dibagi ke semua petugas rutan yang melakukan sidak.

"Dibagi pada seluruh petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Teknisnya satu pintu ke Pak Sopian," jawab Hengki.

Dia mengatakan sidak dilakukan rutin setiap bulan. Dia menuturkan teknis pembagian jatah rokok hingga duit terkait sidak dilakukan oleh Sopian Hadi.

"Kalau rokok berapa slot? Mohon maaf untuk berapa banyak rokok. Itu yang diminta?" tanya jaksa.

"Saya hanya lihat hitungannya sudah dipecah per bungkus, bungkus, tidak slot, slot," jawab Hengki.

"Kalau uang berapa nilai untuk para petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Pak Sopian sendiri Rp 2-3 juta," jawab Hengki.

"Terus anggota yang lain berapa?" tanya jaksa.

"Nah, itu dari Pak Sopian sendiri teknisnya Pak Sopian yang bagi-bagi ke mereka," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap kode sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan gambar sapi juga menjadi kode sidak di Rutan KPK.

Hal itu disampaikan oleh Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK, saat diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

"Baik, untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

"Itu kepada seluruh Rutan?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Hengki.

Hengki mengatakan informasi sidak sering bocor ke para tahanan. Hasilnya, menurut Hengki, tak ada barang yang ditemukan saat sidak.

"Ketika informasi bocor dilakukan sidak, akibatnya apa?" tanya jaksa.

"Nihil temuan," jawab Hengki.

Selain itu, dia mengatakan penunjukan 'lurah' dilakukan berdasarkan senioritas. Istilah 'lurah' digunakan untuk petugas Rutan yang bertugas mengumpulkan pungli dari para tahanan melalui 'korting'.

"Saudara yang menunjuk mereka jadi lurah siapa?" tanya jaksa.

"Mereka sendiri berdasarkan senioritas Pak Jaksa," jawab jaksa.

"Mereka sendiri itu siapa?" tanya jaksa.

"Orang pegawai petugas Rutan khususnya pengamanan," jawab Hengki.

"Itu yang menunjuk pegawai? Bukan pimpinan?" tanya jaksa.

"Tidak ada, mereka memilih yang sejalan dengan mereka, makanya bisa bertahan dengan lama," jawab Hengki.

Hengki mengatakan 'korting' juga ditunjuk oleh para tahanan bukan petugas Rutan. Istilah 'korting' merupakan tahanan yang dianggap dituakan dan bertugas mengumpulkan pungli para tahanan untuk kemudian diserahkan ke 'lurah'.

"Siapa yang menunjuk korting?" tanya jaksa.

"Para tahanan sendiri, Pak Jaksa," jawab Hengki.

Jaksa juga mendalami jatah Karutan, Kamtib, hingga koordinator terkait pungli tersebut. Hengki menyakini jatah yang diterima 'lurah' juga bernilai besar.

"Di BAP (berita acara pemeriksaan) nomor 22 Saudara menerangkan bahwa untuk Deden Rochendi sebagai Kepala Rutan dapat Rp 10 juta, kemudian Sopian Hadi sebagai Koordinator Kamtib Rp 5 juta, Eri Angga Permana sebagai Koordinator Yantas juga Rp 5 juta, kemudian Ristanta sebagai Kepala Rutan Rp 10 juta, Agung Nugroho sebagai Kamtib Rp 7 juta, Ari Rahman Hakim sebagai Kamtib juga dapat Rp 5 juta. Kalau untuk lurahnya berapa jatahnya?" tanya jaksa.

"Kalau untuk lurah sendiri, Pak Jaksa, ini kalau sepengetahuan saya kalau untuk spesifiknya saya tidak tahu, tapi yang jelas harusnya karena dia yang mengetahui bonggolnya, totalnya, harusnya dia mendapat besar juga," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan Komisi XIII DPR akan melaksanakan rapat pimpinan (rapim) pekan depan membahas pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan. Komisi XIII mengumpulkan data-data terkait persiapan pembentukan Panja guna menindaklanjuti kaburnya tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba.

"Kami Senin (18/11) depan akan ada rapim, nanti habis rapim kami kumpulkan untuk kemudian membentuk Panja Pemasyarakatan," kata Willy setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama anggota Komisi XIII lainnya di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (14/11/2024).

Lebih lanjut Willy membeberkan pembentukan panja itu merupakan bentuk semangat dalam membangun dan meningkatkan kualitas rutan maupun lapas, sehingga bisa lebih memanusiakan ke depan.

Panja disebut juga sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yang ingin mereformasi kondisi rutan dan lapas di seluruh Indonesia yang sudah sesak atau dihuni melebihi daya tampung.

"Ini menjadi spirit kami di Komisi XIII dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta ini juga menjadi pesan dari Presiden," ujar dia.

Willy menambahkan Komisi XIII akan mengumpulkan para ahli dan pihak terkait guna mempersiapkan pembentukan Panja serta membahas reformasi rutan dan lapas agar lebih baik lagi ke depan.

"Ya mungkin kickoff-nya akan lebih pada masa sidang DPR berikutnya, tetapi untuk sekarang kami masih mau memanggil beberapa pihak yang berkompeten guna mendapatkan input sebanyak-banyaknya," kata dia.

Sebelumnya, pada Selasa (12/11) dini hari, sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Agung Nurbani saat dimintai konfirmasi sebelum diperiksa dan nonaktif.

Sementara itu, tujuh tahanan yang kabur diketahui berinisial AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30), dan AS bin N (27).

Simak Video Komisi XIII DPR Sidak Rutan Salemba Buntut 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]