Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong bentrokan maut antarpendukung paslon di Pilkada Puncak Jaya dibawa ke ranah hukum. Komisi II mengatakan perlu ada evaluasi supaya kejadian serupa tak terulang.

"Yang pertama peristiwa terkait dengan tewasnya beberapa orang akibat bentrok politik itu harus dibawa ke ranah hukum dalam hal ini adalah hukum pidana," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (7/3/2025).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di Papua kerap mendatangkan konflik sehingga perlu adanya evaluasi. Rifqinizamy berharap kejadian itu menjadi pembelajaran.

"Yang kedua kita perlu melakukan evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan Pilkada di beberapa daerah termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik bahkan merebut nyawa," sambungnya.

Ia menilai peristiwa ini harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan revisi undang-undang paket politik. Politikus Partai NasDem ini menyebut adanya wacana pengembalian sistem Pilkada ke DPRD juga akan dibahas mendalam dalam menyusun RUU.

"Hal ini saya kira akan menjadi bagian penting dalam rangka pembahasan revisi undang-undang paket politik termasuk di dalamnya terkait dengan undang-undang Pilkada di komisi II DPR RI," kata Rifqinizamy.

"Apakah kemudian ide untuk menarik kembali Pilkada ke DPRD, atau kita melaksanakan Pilkada yang asimetris, dalam pengertian di setiap tempat itu berbeda cara dan mekanisme pemilihan kepala daerahnya tergantung dari berbagai macam variabel termasuk tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Itu juga menjadi bagian penting untuk kita melakukan evaluasi terkait dengan Pilkada kita hari ini," tambahnya.

Rifqinizamy juga meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihaknya meminta institusi Polri hingga TNI ikut serta dalam mengamankan kondisi di daerah.

"Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagi saya, pelaksanaan PSU di beberapa tempat itu bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah tapi juga merupakan kewajiban dari berbagai stakeholder, termasuk stakeholder keamanan TNI dan Polri, untuk memastikan situasi aman," ungkapnya.

Diketahui, bentrokan terjadi di antara dua kubu pendukung paslon nomor urut 1 Yuni Wonda-Mus Kogoya dan pendukung paslon nomor urut 2 Miren Kogoya-Mendi Wonerengga di Pilkada Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Bentrokan itu mengakibatkan 12 orang tewas. Sementara itu, 653 orang lainnya mengalami luka-luka.

"Aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Puncak Jaya menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia," kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Sabtu (5/4).

Ia mengatakan bentrok antarpendukung terjadi sejak sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025. Selain 12 orang tewas, ratusan korban luka-luka akibat terkena panah.

"Rinciannya 423 orang merupakan pendukung paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu paslon 02," katanya.

Simak juga Video: Komisi II DPR Ingatkan KPU Agar Tak Ada PSU Pilkada Kedua

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur-Wakil Gubernur Bangka Belitung yang diajukan pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah

"Mengadili, dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025, Senin (24/2).

Mahkamah dalam pertimbangannya mengungkapkan dalil pemohon terkait surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Bangka yang tidak ditindaklanjuti, tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, MK menemukan fakta hukum kendati pun surat berkenaan dengan rekomendasi, secara substansi isinya tidak dimaksudkan merekomendasikan PSU. Namun, meminta KPU Kabupaten Bangka mengkaji lebih lanjut beberapa TPS yang berpotensi memenuhi syarat PSU sesuai ketentuan berlaku.

Di samping itu, setelah dikonfirmasi Mahkamah dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengakui ada kesalahan dalam memahami dan menindaklanjuti himbauan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Bangka yang sesungguhnya bukan instruksi untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU Bangka.

"Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap lapora hasil pengawasan pengawas di 31 TPS tersebut dan tidak menemukan keadaan yang dapat menyebabkan PSU," kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic membacakan pertimbangan Mahkamah.

Dalam persidangan perdana, Pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 400 TPS dalam Pilgub Bangka Belitung 2024.

Di Pilgub Bangka Belitung, Erzaldi-Yuri Kemal memperoleh 290.548 suara. Sedangkan paslon Hidayat Arsani-Heliana meraih 299.591 suara. Yuri diketahui adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pokok permohonan, Yuri mengatakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan PSU dapat dilakukan apabila terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan-keadaan.

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, melontarkan candaan kepada kuasa hukum perkara 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yustian Dewi Widiastuti. Arief berkelakar meminta Yustian tidak mengatakan 'aduh' karena akan mengundang rasa iba hakim Anwar Usman.

Candaan itu disampaikan Arief saat memimpin sidang panel 3 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara itu diajukan pasangan Cabup-Cawabup Yahukimo nomor urut 2 Yosep Payage-Mari Mirin.

Awalnya, Arief menanyakan tanggal perbaikan permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yustian menjawab jika perbaikan permohonan diberikan tanggal 11 (Desember).

"11 atau 12?" tanya ulang Arief.

"Eh maaf 12, 12, dua hari kemudian," jawab Yustian.

"Iya kan 12 kan, pukulnya 20.21 WIB," kata Arief.

Yustian pun meminta maaf karena keliru menjawab pertanyaan hakim. Arief lalu berkelakar jika kuasa hukum tidak perlu meminta maaf.

"Mohon maaf Yang Mulia," kata Yustian.

"Nggak usah minta maaf nggak apa-apa, sudah saya maafkan dari kemarin," canda Arief.

Yustian lalu menjelaskan dalil-dalil permohonannya. Dia menyebut adanya penghitungan suara yang salah di 10 distrik Kabupaten Yahukimo.

Arief pun menanyakan jumlah distrik di Yahukimo. Yustian menyampaikan Yahukimo memiliki 51 distrik.

"51 distrik, tapi yang masalah 10 distrik itu?" tanya Arief.

"Ada 10 distrik Yang Mulia" jawab Yustian.

"Untuk yang lain berarti nggak ada masalah ya? 41 distrik yang lain?" tanya Arief.

"Sebenarnya ada Yang Mulia, tapi saat permohonan kami sampaikan kami hanya mendapatkan 10 ini aja," jawab Yustian.

Arief pun menanyakan suara di 10 distrik itu akan mengubah perolehan suara pemohon atau tidak. Kuasa hukum menjawab perolehan suara pemohon akan berubah signifikan jika tidak ada kesalahan hitung di 10 distrik tersebut.

"Berapa?" tanya Arief.

"Terdapat perubahan suara 31.248 suara," jawab Yustian.

Kuasa hukum pun tiba-tiba melontarkan kata 'aduh' saat ditanya total DPT di 10 distrik itu. Arief lalu berkelakar meminta kuasa hukum tidak mengatakan 'aduh' karena akan membuat hakim Anwar iba.

"10 distrik itu berapa DPT?" tanya Arief.

"Aduh DPT-nya," celetuk Yustian.

"Jangan aduh-aduh," kata Arief.

"Mohon maaf Yang Mulia," jawab Yustian.

"Nanti kalau aduh, Prof Anwar nanti bisa iba. Kalau aduh-aduh Prof Anwar iba nanti itu," canda Arief.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo nomor 662 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo tahun 2024. Kemudian, meminta MK menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Berikut suara versi termohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 184.575
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 141.635

Berikut suara versi pemohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 117.950
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 208.260.

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, menegur kuasa hukum perkara 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 lantaran tidak memahami pokok permohonan saat sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief mengatakan para hakim yang tidak membuat permohonan pun memahami maksud dari dalil-dalil yang dimohonkan.

Hal itu disampaikan Arief saat memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara tersebut diajukan oleh pasangan Cabup-Cawabup Tolikara nomor urut 2 Nus Weya dan Yan Wenda.

Mulanya, kuasa hukum pemohon, Pither Ponda Barany, mengatakan terdapat distrik yang belum melakukan perhitungan suara. Pither mengatakan hal itu berdampak terhadap jumlah uara yang diperoleh pasangan Nus Weya-Yan Wanda.

"Bahwa ada distrik yang belum dilakukan perhitungan Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku," kata Pither.

"Kenapa belum dihitung?" tanya Arief.

"KPU belum hitung Yang Mulia," jawab Pither.

"Ya iya kalau hitung orang lain gak boleh, harus KPU kan. KPU nanti reaksi ya kenapa belum dihitung," kata Arief.

Kemudian, Arief meminta kuasa hukum untuk membacakan dalil permohonan yang lain. Pither mengatakan terdapat rekomendasi Bawaslu mengenai distrik yang belum melakukan perhitungan tersebut.

"Dalil lain rekomendasi Bawaslu," kata Pither.

"Bawaslu Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU? Rekapitulasi ulang?" tanya Arief.

"Iya Yang Mulia," jawab Pither.

Arief lalu menanyakan total TPS yang diminta untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut. Pither mengatakan Bawaslu merekomendasikan sebanyak 12 TPS.

Arief juga menanyakan 12 TPS tersebut di mana saja. Namun, kuasa hukum tidak memaparkannya. Arief pun langsung membacakannya sendiri.

"Yang nasional? Tidak noken? Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik di Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, dan lain-lain ada sekitar 12 TPS belum dihitung, gitu kan?" tanya Arief.

"Benar," jawab Pither.

"Saya malah yang gak buat aja ngerti, kuasa hukum kok gak hafal, gak ngerti, kita bertiga sudah baca permohonannya," kata Arief.

Kuasa hukum lalu membacakan petitumnya. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara nomor 349 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemudian meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

"Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024 Pasangan calon nomor urut 4 yakni pasangan Willem Wandik dan Yotam Wonda," kata Pither.

Berikut perolehan suara versi pemohon:

Paslon 1 Irinus Wanimbo dan Arson Kogoya: 38.584
Paslon 2 Nus Wea dan Yan Wenda: 63.939
Paslon 3 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando: 41.801
Paslon 4 Willem Wandik dan Yotam Wonda: 61.483

Arief kemudian menyoroti petitum pemohon. Arief mengaku bingung lantaran pemohon meminta lawannya didiskualifikasi, tetapi perolehan suaranya tidak dihapus.

"Pertanyaan saya urut-urutan dari petitum pada angka b, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, iya kan?" tanya Arief.

"Iya," kata Pither.

"Tapi kenapa pada angka d, untuk pasangan calon nomor urut 4 masih tetap menjadi 61.483? Kalau didiskualifikasi kan jadi 0 kan?" kata Arief.

"Ini masalah petitumnya ada persoalan," sambung Arief.

SORONG, iNewsSorong.id – Mantan senator Muhammad Sanusi Rahaningmas (MSR) menyatakan kesiapannya untuk melayangkan somasi dan mengambil langkah hukum terhadap salah satu kuasa hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 01 berinisial YA. Tuduhan yang dianggap sebagai fitnah dan menyudutkan dirinya ini muncul dalam pemberitaan yang beredar terkait dugaan menghalangi saksi pemilu.

Kepada wartawan di Kota Sorong, Jumat (6/12/2024), MSR dengan tegas menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merugikan nama baiknya. "Kalau tuduhan ini tidak dapat dibuktikan, maka itu adalah fitnah, dan saya akan membawa masalah ini ke ranah hukum," ungkapnya.

Menurut MSR, polemik bermula dari cerita seorang ibu berinisial NJ yang diduga mengajak anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk makan bersama. Namun, tanpa sepengetahuannya, anggota KPPS itu kemudian dibawa bertemu dengan salah satu kuasa hukum dari tim paslon 01. "Setelah bertemu, anggota KPPS tersebut diinterogasi dengan berbagai cara, padahal ia sendiri mengaku tidak tahu-menahu terkait dugaan pelanggaran pemilu," kata MSR.

MSR juga menuturkan bahwa ia sempat menghubungi suami NJ, yang merupakan keluarganya, untuk memberikan nasihat agar tidak lagi terlibat dalam persoalan terkait pemilu, mengingat selisih suara sudah mencapai 70 ribu dan proses telah selesai. "Pilkada sudah selesai. Siapa pun yang jadi gubernur, itu adalah gubernur kita semua. Tidak perlu lagi mencari-cari masalah," ujar mantan anggota DPD RI ini.

MSR menegaskan, ia tidak pernah menghalangi saksi, seperti yang dituduhkan. "Pertanyaannya, saksi siapa? Saya tidak pernah berbicara dengan saksi, hanya berbicara dengan suami NJ karena hubungan keluarga," katanya. MSR juga mengkritik cara-cara yang digunakan oleh tim kuasa hukum paslon 01, yang dinilainya tidak profesional. "Mereka mengajak orang makan, lalu malah menginterogasi. Ini cara yang tidak pantas," ucapnya.

Selain itu, MSR menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga mencemarkan nama baiknya. Oleh karena itu, ia meminta pihak yang menuduhnya untuk memberikan bukti konkret. "Kalau tidak bisa membuktikan, siap-siap saja dengan konsekuensinya," tegas MSR.

MSR mengimbau agar semua pihak menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan dan menyerahkan setiap permasalahan kepada lembaga resmi, seperti Bawaslu, KPU, atau Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau memang ada dugaan pelanggaran, biarkan proses hukum berjalan. Jangan asal menuduh tanpa dasar yang jelas," pesannya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi atas pemberitaan yang dinilainya tidak akurat dan merugikan dirinya. "Saya tegaskan, ini adalah fitnah. Jika tidak ada bukti, maka saya akan menempuh jalur hukum," pungkasnya.

Dengan berakhirnya Pilkada Papua Barat Daya, MSR berharap semua pihak dapat mengutamakan rekonsiliasi dan menghormati hasil yang sudah ditetapkan. "Siapa pun yang memimpin nanti, itu adalah gubernur kita semua. Mari kita bersatu membangun daerah," tutupnya.

Editor : Chanry Suripatty

Dua anak Yusril Ihza Mahendra kalah dari hasil hitung cepat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bangka Belitung (Babel). Mereka adalah Yuri Kemal Fadlullah dan Ali Reza Mahendra.

Yuri maju sebagai calon Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) mendampingi mantan Gubernur Babel periode 2017-2022 Erzaldi Rosman Djohan. Namun, dari hasil real count paslon yang memiliki jargon 'Beramal' itu kalah tipis dari Hidayat Arsani dan Hellyana, paslon nomor urut 2 dengan jargon 'Berdaya'.

Sedangkan Ali Reza maju mendampingi calon petahana Burhanudin di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Burhanudin-Ali maju di Pilkada 2024 melawan paslon nomor urut 2, Kamarudin Muten-Khairil Anwar.

Anwar merupakan mantan wakil Burhanudin ketika masih menjabat Bupati Beltim, di periode sebelumnya. Namun, di kontestasi Pilkada 2024 ini mereka berdua bertarung. Hasil dari hitung cepat maupun real count Kamarudin-Khairil unggul sementara.

Paslon Burhanudin-Ali dari hasil real count internal meraih 23.194 suara atau 34 person. Sedangkan paslon nomor urut 2 Kamarudin-Khairil meraih 44.781 suara atau 66 persen.

"Dari SCL, kami meraih 65 persen suara dan paslon nomor urut 1, meraih 35 persen. Tapi, dari hasil real count kami paslon 2 mendapatkan 66 persen dan lawannya nomor 1, meraih 34 persen. Data sudah masuk 100 persen C1," jelas Ketua Tim Pemenangan Pasangan nomor 2, Fezzi Uktolseja kepada detikSumbagsel, Kamis (28/11/2024).

Fezzi mengatakan, hampir di tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dimenangkan oleh paslon nomor urut 2. Rata-rata kemenangan di setiap TPS diraih di atas 90 persen.

"Kami di atas 90 persen menang di TPS. Contoh di Kecamatan Manggar ini, kami kalahnya hanya di satu atau 2 TPS. Jadi rata-rata kemenangan di atas 90 persen di semua TPS," tegasnya.

"Kecuali di TPS Pak Yusril, kita kalah di sana. Paslon kita hanya meraih 148 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 meriah 275 suara," katanya.

Meskipun hasil perolehan dari quick count dan real count paslon 2 diunggulkan, Fezzi menyebut belum melakukan deklarasi kemenangan.

"Kalau deklarasi kemenangan kami tetap nunggu dari KPU. Tapi kalau semalam kami hanya mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan quick count dan hasil real count dari database kami. Tapi kita tetap menunggu hasil KPU. Tapi berdesakan hasil keduanya jaraknya sudah jauh, 66 melawan 34 persen," tambahnya.

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih

Sebanyak 1.521 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024. Para napi yang memakai baju tahanan tampak antusias mencoblos di tiga tempat pemungutan suara (TPS).

Pantauan detikSulsel, Rabu (27/11/2024) di Lapas Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tampak para napi mengantre di depan TPS. Mereka mengenakan baju tahanan berwarna biru gelap dan orange.

Petugas lapas mengarahkan para napi menuju ke TPS secara tertib. Petugas TPS kemudian memanggil satu per satu napi berdasarkan surat undangan dan diberikan dua jenis surat suara yakni Pilwalkot Makassar dan Pilgub Sulsel.

Sejumlah napi yang menunggu antrean tampak bercengkrama dengan napi lainnya. Sementara napi yang telah mencoblos langsung diarahkan oleh petugas lapas kembali ke bloknya.

"Secara keseluruhan untuk DPT gubernur di Rutan Makassar sebanyak 1.521 orang. Kemudian DPT untuk pemilihan walikota sebanyak 1.090 orang, terdiri dari laki-laki 1.370 orang dan pemilih perempuan 151 orang," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman kepada wartawan di lokasi.

Ada tiga TPS di Lapas Makassar yakni TPS 901, 902, dan 903. TPS 901 sebanyak 543 DPT gubernur dan 498 DPT wali kota, kemudian TPS 902 ada 529 DPT gubernur dan DPT wali kota sebanyak 484 orang, selanjutnya TPS 903, DPT gubernur sebanyak 449 orang dan wali kota sebanyak 108 orang.

Taufiqurrakhman mengatakan warga binaan telah diberikan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Tak hanya warga binaan, petugas lapas juga diberikan arahan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN dalam Pilkada 2024.

"Jadi kami memerintahkan kepada petugas rutan untuk tidak berpihak ke paslon manapun," tegasnya,

"Mudah-mudahan pilkada serentak ini di seluruh lapas rutan se-Sulawesi Selatan ini berjalan dengan baik lancar aman dan kondusif," tambahnya.

Sebanyak 1.521 warga binaan Lapas Makassar menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Proses pemungutan suara berjalan tertib di tiga TPS. (St. Fatimah/detikSulsel)

Humas Rutan Makassar Kelas 1 Andi Nunung menambahkan proses pencoblosan akan berlangsung hingga pukul 13.00 Wita. Setelah itu akan dilanjutkan perhitungan suara.

"Untuk pemilih DPT akan dilaksanakan sampai jam 11.00 Wita, DPT-b nanti jam 11.00 Wita sampai jam 13.00 Wita itu tutup, lanjut penghitungan suara," kata Nunung.

Video: Momen Polisi Seberangi Sungai untuk Kawal Logistik Pilkada di Maros

Video: Momen Polisi Seberangi Sungai untuk Kawal Logistik Pilkada di Maros

Sebanyak 1.521 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024. Para napi yang memakai baju tahanan tampak antusias mencoblos di tiga tempat pemungutan suara (TPS).

Pantauan detikSulsel, Rabu (27/11/2024) di Rutan Kelas I Makassar, Jalan Rutan Nomor 8, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tampak para napi mengantre di depan TPS. Mereka mengenakan baju tahanan berwarna biru gelap dan orange.

Petugas rutan mengarahkan para napi menuju ke TPS secara tertib. Petugas TPS kemudian memanggil satu per satu napi berdasarkan surat undangan dan diberikan dua jenis surat suara yakni Pilwalkot Makassar dan Pilgub Sulsel.

Sejumlah napi yang menunggu antrean tampak bercengkrama dengan napi lainnya. Sementara napi yang telah mencoblos langsung diarahkan oleh petugas rutan kembali ke bloknya.

"Secara keseluruhan untuk DPT gubernur di Rutan Makassar sebanyak 1.521 orang. Kemudian DPT untuk pemilihan walikota sebanyak 1.090 orang, terdiri dari laki-laki 1.370 orang dan pemilih perempuan 151 orang," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman kepada wartawan di lokasi.

Ada tiga TPS di Rutan Makassar yakni TPS 901, 902, dan 903. TPS 901 sebanyak 543 DPT gubernur dan 498 DPT wali kota, kemudian TPS 902 ada 529 DPT gubernur dan DPT wali kota sebanyak 484 orang, selanjutnya TPS 903, DPT gubernur sebanyak 449 orang dan wali kota sebanyak 108 orang.

Taufiqurrakhman mengatakan warga binaan telah diberikan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Tak hanya warga binaan, petugas rutan juga diberikan arahan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN dalam Pilkada 2024.

"Jadi kami memerintahkan kepada petugas rutan untuk tidak berpihak ke paslon manapun," tegasnya,

"Mudah-mudahan pilkada serentak ini di seluruh lapas rutan se-Sulawesi Selatan ini berjalan dengan baik lancar aman dan kondusif," tambahnya.

Sebanyak 1.521 warga binaan Rutan Kelas I Makassar menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Proses pemungutan suara berjalan tertib di tiga TPS. (St. Fatimah/detikSulsel)

Humas Rutan Makassar Kelas 1 Andi Nunung menambahkan proses pencoblosan akan berlangsung hingga pukul 13.00 Wita. Setelah itu akan dilanjutkan perhitungan suara.

"Untuk pemilih DPT akan dilaksanakan sampai jam 11.00 Wita, DPT-b nanti jam 11.00 Wita sampai jam 13.00 Wita itu tutup, lanjut penghitungan suara," kata Nunung.

Video Suswono Nyoblos di Bogor: Sesuai KTP-nya, Keliru Kalau Menertawakan

Video Suswono Nyoblos di Bogor: Sesuai KTP-nya, Keliru Kalau Menertawakan

Tim hukum pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), membuat laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2024.

Tim hukum Koster-Giri, I Gusti Agung Dian Hendrawan, mengungkapkan telah mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ia mempersoalkan dugaan pembagian beras dan kupon murah oleh rival Koster-Giri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024.

"Menyikapi situasi dua hari kemarin, kami mendapat informasi di masyarakat, medsos, ada peristiwa beredarnya beras dan pembagian kupon. Pembagian kupon harga murah dapat beras," ujar Hendrawan saat dihubungi detikBali, Senin (25/11/2024). Laporan dugaan pelanggaran pilkada itu disampaikan ke Polda Bali pada Minggu (25/11/2024).

Hendrawan mengungkapkan dugaan bagi-bagi beras tersebut terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Bali. Dia menilai kegiatan tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah tahapan pilkada yang memasuki masa tenang.

Tim Koster-Giri, Hendrawan berujar, telah melampirkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran itu. Mulai dari cuplikan video, foto, dan informasi lain yang telah dihimpun masyarakat maupun tim pemenangan Koster-Giri.

Hendrawan berharap Polda Bali dapat melakukan pengawasan dan menindaklanjuti bila terjadi pelanggaran pilkada. "Kami berharap Polda Bali mohon juga ikut turun melakukan pencegahan, pengawasan. Kalau ditemukan unsurnya, juga diproses," imbuhnya.

Menurut Hendrawan, tim Koster-Giri juga telah melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali. Ia meminta Bawaslu Bali memperketat pengawasan bagi-bagi beras dan kupon murah tersebut.

Sebelumnya, tim pemenangan paslon gubernur-wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (PAS), bagi-bagi beras dengan konsep pasar murah di Denpasar. Karung beras itu dibubuhkan gambar Mulia-PAS.

Ketua Bawaslu Denpasar I Putu Hardy Sarjana mengungkapkan pasar murah itu digelar tim pemenangan Mulia-PAS pada Sabtu (23/11/2024) atau sehari sebelum masa tenang Pilkada 2024. Bawaslu menduga pasar murah itu hanya sebagai kedok.

"Saya kebetulan turun langsung melakukan pencegahan yang awalnya rencananya akan dibagikan gratis. Jadi, kupon yang sudah diedarkan itu ada harga Rp 25 ribu. Namun, tidak ada proses transaksi jual beli. Itu yang kami setop dan kami bubarkan ke relawan karena tidak ada proses transaksi jual beli," ucap Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana, Minggu (24/11/2024).

Ketua Tim Mulia-PAS Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, mengatakan kegiatan yang ditemukan oleh Bawaslu tersebut bukan pembagian beras gratis. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah pasar murah dan ada transaksi di dalamnya. "Nggak ada dibubarkan, semua jalan. Ada transaksi," ujarnya, Minggu.

Gus Yoga heran dengan pemberitaan yang menyebutkan kegiatan Timses Mulia-PAS tersebut dibubarkan dan dihentikan oleh Bawaslu. Padahal, dia berujar, ada anggota Panwascam yang hadir di lokasi saat kegiatan tersebut. "Lancar, aman terkendali. Bahkan Panwascam hadir di sana," imbuh Ketua DPC Gerindra Denpasar itu.

Video: Koster-Giri Ngaku Siap Mundur di Hadapan Mahasiswa Jika Cuma Obral Janji

Video: Koster-Giri Ngaku Siap Mundur di Hadapan Mahasiswa Jika Cuma Obral Janji

Pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 1 Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) menyoroti rendahnya kesadaran hukum warga. Rohmi berkomitmen meningkatkan kesadaran hukum yang dimulai dari sinergitas birokrasi.

"Kita harus betul-betul menunjukkan bahwa ketaatan hukum harus ditegakkan dengan memberikan contoh. Birokrasi harus bekerja sesuai aturan, sungguh-sungguh. Seluruh aspek hukum kita harus hormati, kita bekerja sama dengan polda, forkopimda untuk meyakinkan bahwa NTB dalam setiap aktivitas pembangunan menghormati hukum," kata Rohmi pada debat pamungkas Pilgub NTB 2024, Rabu (20/11/2024).

Rohmi menuturkan pentingnya sosialisasi dan edukasi. Untuk itu, Rohmi akan fokus membangun NTB berbasis desa.

"Kami akan mengesekusi pembangunan berbasis desa. Ini perlu sosialisasi yang menyeluruh agar mereka tahu setiap hal yang dilakukan ada konsekuensinya," bebernya.

Rohmi-Firin juga akan membentuk kampung madani. Kampung madani merupakan replika kampung keluarga berkualitas.

"Kampung madani itu nanti masyarakat ekonominya baik, keguyuban baik, diskusi dan gotong royong bisa hidup. Dan otomatis kesadaran hukum bisa kami sosialisasikan dan dipahami," bebernya.

Rohmi mencontohkan, saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham mekanisme hukum. Ia mencontohkan banyaknya perempuan yang mengalami pelecehan namun tak mengetahui kanal untuk melaporkan.

"Yang namanya mengubah mindset butuh waktu. Memotretnya harus pada tingkat yang lebih kecil, yakni dusun," jelasnya.

Pilgub NTB diikuti oleh tiga kontestan. Berdasarkan pengundian nomor urut, pasangan Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) mendapat nomor urut 1, Zulkieflimansyah-Suhaili (Zul-Uhel) nomor urut 2, dan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) nomor urut 3.

Video: Janji Ketiga Paslon Pilgub NTB saat Menutup Debat Perdana

Video: Janji Ketiga Paslon Pilgub NTB saat Menutup Debat Perdana

Debat publik ketiga Pilwali Batu akan digelar di hotel Golend Tulip, Kota Batu, Kamis (21/11) pukul 19.00 WIB. Dalam pelaksanaan debat pamungkas ini ada empat sub tema.

"Tema Sosial, Hukum, Tatakelola Pemerintahan, Ekonomi," jelas Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Thomi Rusy Diantoro saat dihubungi detikJatim, Rabu (20/11/2024).

Debat publik terakhir ini tidak jauh berbeda dengan dua debat sebelumnya. Di mana, debat kedua akan disiarkan langsung melalui televisi, radio dan streaming YouTube KPU Kota Batu.

"Debat publik kedua ini dibagi enam segmen meliput, pembacaan visi dan misi, sesi tanya jawab dari panelis, tanya jawab antar paslon dan terakhir sesi penutupan," terang Tomi.

Debat publik ketiga ini akan dihadiri oleh tiga paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu. Yakni Nurochman-Heli Suyanto nomor urut 1, Firhando Gumelar-Rudi nomor urut 2, dan Kris Dayanti-Kresna Dewanata Prosakh nomor urut 3.

Sebagai informasi, tahapan kampanye paslon di Pilkada Kota Batu yang dimulai sejak (25/9) akan berakhir pada (23/11). Setelah tahapan kampanye berakhir, dilanjutkan dengan masa tenang sebelum pemungutan suara serentak berlangsung pada (27/11) mendatang.

Klarifikasi Kris Dayanti soal Unggahan Mundur Pilwalkot Batu

Klarifikasi Kris Dayanti soal Unggahan Mundur Pilwalkot Batu

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di dua kabupaten di Aceh hanya diikuti satu pasangan calon sehingga akan melawan kotak kosong. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terkait hukum memilih kotak kosong. Apa isinya?

Fatwa terbatas nomor 1 tahun 2024 tentang Hukum Memilih Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah ditetapkan MPU Aceh pada 28 Oktober lalu. Fatwa itu diteken Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali serta tiga wakil ketua.

Pada bagian menimbang disebutkan fatwa itu ditetapkan karena adanya permintaan masyarakat terhadap penjelasan memilih kotak kosong dalam Pilkada 2024. Di Aceh disebutkan ada dua kabupaten yang diikuti satu pasangan calon yakni Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Dua pertimbangan itu disebut membuat MPU Aceh menilai perlu menetapkan fatwa terbatas tentang Hukum Memilih Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam fatwa itu, MPU Aceh juga merujuk ke peraturan perundang-undangan serta Al-Qur'an dan hadits.

Dalam putusannya, MPU Aceh menyebutkan memilih pemimpin adalah hak konstitusional yang sejalan dengan syari'at Islam bagi setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih. Pada poin kedua disebutkan hukum memilih pemimpin yang muslim adalah wajib.

"Hukum mencoblos pada kotak kosong di kertas suara dalam Pilkada adalah boleh," bunyi poin ketiga fatwa tersebut.

Ketua MPU Tgk Faisal menyebutkan, dalam prinsip keislaman disebutkan tidak boleh terjadinya kekosongan pemimpin. Memilih kotak kosong disebut tidak akan membuat kekosongan pemimpin.

"Cuma tidak ada pemimpin secara dipilih tetapi ada pemimpin secara ditunjuk. Jadi dasar itulah maka memilih kotak kosong itu dibenarkan dalam kajian fiqih Islam" ujar Faisal.

MUI Tak Akan Keluarkan Fatwa Haram Judol, Ini Alasannya

MUI Tak Akan Keluarkan Fatwa Haram Judol, Ini Alasannya