Istri Agus Difabel Belum Jenguk Suaminya di Lapas Kuripan
Kepala Lapas Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menuturkan I Wayan Agus Suwartama belum pernah dijenguk oleh istrinya, Ni Luh Nopianti, sejak nikah adat. [308] url asal
#agus-difabel-nikah #lapas-kuripan #lombok-barat #ntb #nusa-tenggara-barat #lembaga-pemasyarakatan #keluarga #istri-agus-difabel-belum-jenguk-suaminya #pernikahan-agus #keluarga-warga-desa-ulakan #rumah #istri
Lombok Barat - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menuturkan I Wayan Agus Suwartama belum pernah dijenguk oleh istrinya, Ni Luh Nopianti. Pria difabel yang terjerat kasus pelecehan seksual tersebut menikah secara adat pada Kamis (10/4/2025) lalu.
"Belum pernah dijenguk (oleh istrinya)," tutur Fadli, Kamis (17/4/2025). Agus pun masih beraktivitas seperti biasa di Lapas.
Menurut Fadli, Lapas IIA Kuripan tidak ada kaitannya dengan pernikahan Agus. Apalagi, pernikahan secara adat itu tidak digelar di Lapas yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.
Sebelumnya, Perbekel Desa Ulakan, I Ketut Sumendra, menuturkan keluarga Nopianti sempat melarang putrinya menikah dengan Agus lantaran usia perempuan itu masih 18 tahun. Belakangan, keluarga warga Desa Ulakan, Karangasem, itu luluh dan mengizinkan putrinya menikah dengan Agus meski pria difabel tersebut terjerat kasus pelecehan seksual.
Acara adat pernikahan tersebut digelar di rumah Nopianti. Adapun, kehadiran Agus digantikan oleh sebilah keris.
(gsp/hsa)
Tahanan Menangis Saat Ikuti Ibadah Jalan Salib dengan Uskup Labuan Bajo
Puluhan tahanan di Rutan Polres Manggarai Barat mengikuti ibadah jalan salib jelang Paskah 2025, dipimpin Uskup Labuan Bajo, Mgr Maksimus Regus. [473] url asal
#tahanan #ibadah-jalan-salib #uskup-labuan-bajo #paskah-2025 #bimbingan-rohani #keuskupan #polres-manggarai-barat #manggarai-barat #ntt #nusa-tenggara-timur #jumat-agung #keuskupan-labuan-bajo #maksimus #kapolres-m
Manggarai Barat - Puluhan tahanan di rumah tahanan (rutan) Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengikuti ibadah jalan salib, kisah sengsara Yesus Kristus, Jumat (4/4/2025) siang. Ibadat jalan salib di lorong rutan itu dipimpin Uskup Labuan Bajo, Monsinyur (Mgr) Maksimus Regus.
Ibadat jalan salib ini dilakukan jelang perayaan Jumat Agung dan Paskah 2025. Ibadah itu diikuti hampir 40 orang yang sebagian besar laki-laki. Mereka berdiri berdesakan di lorong sepanjang sekitar 10 meter dan lebar 2,5 meter. Di kiri dan kanan lorong itu adalah sel tahanan.
Sejumlah tahanan tampak berkaca-kaca matanya saat lagu rohani bernuansa sedih dinyanyikan. Ada yang mengusap matanya setiap kali lagu yang menggugah refleksi iman dinyanyikan. Seorang tahanan terlihat menengadahkan mukanya. Tampak butiran air mata di kelopak mata tahanan yang masih muda tersebut.
Tahanan lain terlihat menunduk saat lagu yang mengisahkan penderitaan Yesus akibat dosa manusia dinyanyikan.
Seusai ibadat jalan salib, Mgr Maksi melayani pengakuan dosa sejumlah tahanan. Pengakuan dosa dilakukan di sebuah ruangan di depan ruang tahanan.
Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, mengatakan ibadah jalan salib bagian dari kegiatan bimbingan rohani untuk tahanan di Polres Manggarai Barat. Bimbingan rohani biasanya dilakukan tiap Jumat. Bimbingan rohani dilakukan bergilir oleh pemuka lintas agama.
Kali ini bimbingan rohani dibuat dalam dalam bentuk ibadat jalan salib dan dipimpin langsung oleh Mgr Maksi, pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Labuan Bajo. "Kali ini Jalan Salib, dipimpin bapa Uskup, mungkin karena mau Paskah," ujar Christian.
Mgr Maksi menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial karitatif Keuskupan Labuan Bajo. Kegiatan ini dalam rangka rangkaian perayaan Paskah 2025.
"Kami berkoordinasi dengan bapak Kapolres untuk berjumpa dengan saudara-saudari para tahanan di sini untuk berbagi kasih, berdoa bersama untuk sharing dan hal-hal lain yang dapat memberikan hiburan dan penguatan rohani," jelas Mgr Maksi.
"Kegiatan ini akan terus berlangsung dalam waktu-waktu yang akan datang sebagai bagian dari pelayanan tetap Keuskupan untuk saudara-saudara di tahanan Polres," tandas Mgr Maksi.
(hsa/gsp)
Suasana Haru, Keluarga Napi Lapas Selong Berkumpul di Hari Raya
Ratusan keluarga WBP Lapas Selong antusias berkunjung saat Idul Fitri. Lapas menyediakan layanan kunjungan dan salat berjemaah untuk warga binaan. [451] url asal
#hari-raya #lapas-selong #kunjungan-keluarga #narapidana #idul-fitri #lombok-timur #keluarga-napi-lapas-selong #istri #indonesia #direktorat-jenderal #nusa-tenggara-barat #ratusan #ratusan-keluarga-wbp-lapas-sel
Lombok Timur - Ratusan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), antusias melakukan kunjungan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan khusus Lebaran dibuka untuk keluarga narapidana selama tiga hari ke depan.
"Lapas Selong akan melayani kunjungan selama tiga hari ke depan ketika Idul Fitri, dimulai dari hari ini," kata Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja Lapas Selong, Gamal Masfur, saat ditemui detikBali di ruang kerjanya, Senin (31/3/2025).
Program layanan kunjungan Idul Fitri ini sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Kunjungan ketika Idul Fitri untuk warga binaan lapas merupakan perintah dari Dirjen Pemasyarakatan, itu serentak di seluruh Indonesia," jelas Gamal.
Salat Idul Fitri dan Kebersamaan dengan Keluarga
Selain kunjungan keluarga, Lapas Selong juga memfasilitasi warga binaan untuk melaksanakan salat Id berjemaah.
"Tadi juga kami laksanakan salat sunah Idul Fitri secara berjemaah dengan warga binaan lapas. Kunjungan keluarga juga bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan supaya bisa merasakan suasana Lebaran," ujarnya.
Salah satu napi, SA (37), mengaku bahagia saat dikunjungi oleh keluarganya pada momen Idul Fitri. Dia terharu bisa berkumpul dengan keluarga di hari yang fitri.
"Ada istri dan anak yang mengunjungi. Sangat senang rasanya bisa berkumpul bersama keluarga, apalagi ketika Lebaran ini," ujarnya semringah.
Warga binaan lainnya, HM (29), juga merasakan kebahagiaan saat dikunjungi keluarganya. Selain bisa bertemu, ia juga menikmati makanan khas Lebaran yang dibawakan oleh keluarganya.
"Sangat senang. Ini dibawakan makanan ringan, ketupat, dan opor ayam. Sudah lama tidak makan ketupat soalnya," ucap HM.
Pantauan detikBali, ratusan masyarakat memadati area parkir Lapas Selong. Di dalam aula kunjungan, keluarga warga binaan memenuhi ruangan yang telah disediakan. Untuk kenyamanan para pengunjung, pihak lapas menyiapkan fasilitas berupa tenda dan karpet untuk tempat duduk.
(dpw/dpw)
DPR Minta Imigrasi Masifkan Program Desa Binaan Cegah TPPO di NTT
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, dorong Imigrasi aktif cegah TPPO di NTT melalui program Desa Binaan. [539] url asal
#imigrasi #dpr #tppo #ntt #desa-binaan #pencegahan #pekerja-migran #kantor #petugas #politikus #tindak #sasaran #nusa-tenggara-timur #pdi-perjuangan #dapil-ntt-1 #pdi #migran #nusa-tenggara #dapil-ntt #peran-imigrasi #des
Manggarai Barat - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.
"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.
Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.
"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.
"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.
Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.
"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.
"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.
Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.
"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.
"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.
(hsa/hsa)
6 Napi Korupsi di Lapas Selong Diusulkan Dapat Remisi Idul Fitri
Enam narapidana korupsi di Lapas Selong diusulkan untuk remisi Idul Fitri. Total 308 warga binaan ajukan remisi, dengan verifikasi masih berlangsung. [397] url asal
#napi-korupsi #remisi-idul-fitri #lapas-selong #nusa-tenggara-barat #tim-pengamat-pemasyarakatan-lapas #pemasyarakatan #pasal-10-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan #pidana #tindak #narap
Lombok Timur - Sebanyak enam narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) diusulkan mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Selong Ahmad Sihabudin.
Suhabudin menyebut total warga binaan Lapas Selong yang diajukan mendapat remisi sebanyak 308 orang. Mereka diusulkan mendapat remisi khusus I (RK-I) ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
"Saat ini masih tahap verifikasi," kata Sihabudin, Rabu (12/3/2025).
Sihabudin merincikan, dari jumlah tersebut sebanyak 152 orang merupakan napi kasus tindak pidana umum. Sementara sisanya, 150 napi tindak pidana narkotika dan enam orang tindak pidana korupsi.
"Besaran remisi yang kami diusulkan bervariasi. Mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari hingga 2 bulan," bebernya.
Sihabudin menjelaskan, bahwa warga binaan diusulkan mendapat remisi asalkan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Proses pengajuan remisi dilakukan secara online setelah disetujui melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas.
"Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan," tegas Sihabudin.
Adapun syarat warga binaan yang diusulkan yakni menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman, aktif mengikuti program pembinaan yang dibuktikan dengan laporan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dibuat oleh wali, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko melalui asesmen oleh asesor Lapas. Surat Keputusan (SK) remisi Hari Raya Idul Fitri biasanya terbit paling lambat H-1 Lebaran.
(nor/nor)
Christian-Serena Fokus Tangani Sampah-Reformasi Birokrasi di 100 Hari Pertama
Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakilnya, Serena Francis, fokus pada penanganan sampah, reformasi birokrasi, pemberdayaan UMKM di 100 hari kerja pertama. [643] url asal
#penanganan-sampah #reformasi-birokrasi #wali-kota-kupang #pemberdayaan-umkm #pelayanan-publik #nusa-tenggara-timur #kolaborasi-pemerintahan #forum-koordinasi-pimpinan-daerah #pilkada #forkopimda #presiden #chris
Kupang - Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.
"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.
Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM
Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.
"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.
Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.
"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.
Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.
Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan
Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.
"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.
"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.
Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.
"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.
Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.
"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.
Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.
"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.
Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.
(dpw/dpw)
Cegah Terorisme, Pemerintah Awasi Jemaah Tabligh di Masjid Mataram
Pemerintah Mataram awasi jemaah tabligh menjelang Ramadan 2025 untuk cegah terorisme. Koordinasi dengan masjid dan lingkungan jadi syarat utama. [344] url asal
#terorisme #jemaah-tabligh #mataram #ramadan-2025 #jamaah #izin #cegah #cegah-terorisme #nusa-tenggara-barat #masjid-mataram #indonesia #bali #pemerintah-awasi-jemaah-tabligh #takmir #keberadaan-jemaah #masjid-at-taq
Mataram - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengawasi keberadaan jemaah tabligh atau dai kompor menjelang Ramadan 2025. Hal ini untuk mengantisipasi terorisme.
"(Ini dilakukan) dalam rangka antisipasi kami terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kami. Kegiatan dakwah pun (akan) kami rapikan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mataram, Zarkasyi, di Mataram, Rabu (26/2/2025).
Zarkasyi menyebut kegiatan para jamaah tabligh mulai kembali ramai beberapa pekan terakhir menjelang Ramadan. "Kami dapat laporan ada yang masuk di beberapa masjid. Kalau seperti itu kami arahkan langsung ke Masjid At-Taqwa," jelas Zarkasyi.
Kegiatan para jemaah tabligh yang kerap menetap dari satu masjid ke masjid lain itu dilakukan tanpa koordinasi atau izin ke camat hingga kepala lingkungan. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.
"(Jamaah tabligh) ini kan nggak ada jadwal, nggak pernah menginformasikan ke kami, kapan dia datang. Tiba-tiba (saja) datang dari Bali, Jakarta, Lampung, dan lainnya," jelas mantan Camat Ampenan tersebut.
Zarkasyi menegaskan jemaah tabligh harus mendapatkan izin dari pengurus masjid untuk meminimalisasi potensi gesekan dengan warga. "Paling tidak harus ada koordinasi dengan kepala lingkungan setempat dan takmir masjid. Sehingga (kegiatan ini) tidak menimbulkan penolakan-penolakan (warga)," tandasnya.
(nor/nor)
Gugatan Taolin-Yulianus Ditolak, Kuasa Hukum: Ada Disparitas di Putusan MK
Kuasa hukum paslon Bupati Belu, Bernard Sakarias, menilai penolakan MK atas permohonan mereka menciptakan disparitas hukum. Kasus Boven Digoel jadi perbandingan [507] url asal
#gugatan-mk #agustinus-taolin #yulianus-tai-bere #vicente-hornai #keputusan-mahkamah-konstitusi #nusa-tenggara-timur #belu #pilbup-belu #pilbup-belu-2024 #pilkada-belu #sengketa-pilkada-belu #disparitas-hukum #ari
Belu - Bernard Sakarias Anin, kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere, buka suara soal permohonannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Bernard menilai ada disparitas putusan terhadap 40 perkara di MK pada Senin (24/2/2025).
Menurut Bernard, kasus Vicente Hornai yang merupakan mantan terpidana sama seperti perkara Pilbup Boven Digoel. MK mendiskualifikasi calon bupati (cabup) Boven Digoel nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba, tetapi menolak permohonan kliennya.
"Perkara Boven Digoel dan Belu sama-sama tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. Kemudian, sudah lewat masa senggang lima tahun. Tetapi, untuk Boven Digoel dinyatakan didiskualifikasi dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU)," jelas Bernard.
Sedangkan logika hukum yang diterapkan, Bernard melanjutkan, dalam perkara Pilbup Belu, MK menganggap tidak penting lagi membahas aspek dan asas kejujuran ketika sudah lewat masa senggang waktu lima tahun.
"Sehingga disparitas atau perbedaan penerapan hukum yang telah diputuskan MK dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum di Indonesia yang sebenarnya," imbuh Bernard.
Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim MK menolak permohonan pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere. Putusan ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang berlangsung pada Senin (24/2/2025) malam.
Dalam sidang tersebut, paslon nomor urut 1, Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves, menjadi termohon dalam gugatan terkait ketidakjujuran Vicente Hornai Gonsalves sebagai mantan narapidana. Ia disebut pernah melarikan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tuanya.
"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim MK, Arief Hidayat, dikutip dari siaran YouTube MK, Senin malam.
Arief menyatakan MK mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait terkait kedudukan hukum pemohon. Namun, MK menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya.
"Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Arief.
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, MK menyimpulkan bahwa eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan MK tidak beralasan menurut hukum. "Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo," jelas Arief.
Dengan putusan ini, pasangan Willy-Vicente berhak sebagai pemenang dan disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu.
(iws/hsa)
Putu Perdana Resmi Jabat Plt Kepala Rutan Kupang
Putu Perdana resmi menjabat Plt Kepala Rutan Kelas IIB Kupang, menggantikan Lukas Soelistyoadi. Sertijab dipimpin Kakanwil Ditjenpas NTT, Maliki. [419] url asal
#putu-perdana #rutan-kupang #sertijab #kepala-rutan #nusa-tenggara-timur #ditjenpas #sumba-barat #rumah-tahanan-negara #wilayah #petugas #kepala-lapas-waikabubak #lukas-sulis #tahanan #rutan #lukas-soelistyoadi #jaba
Kupang - Putu Perdana resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang. Dia menggantikan Lukas Soelistyoadi yang menempati jabatan baru sebagai Kalapas Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Rutan Kelas IIB Kupang, Jumat (14/2/2025). Prosesi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT) Maliki.
"Barusan kami lakukan serah terima jabatan Karutan Kelas IIB Kupang, dari Pak Lukas Sulis kepada Pak Putu sebagai tindak lanjut dari perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Maliki.
Menurut Maliki, pergantian jabatan merupakan suatu proses yang lumrah dalam rangka penyejukan organisasi dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Ditjenpas NTT.
"Maka pada hari ini (sertijab) kami lakukan agar Pak Lukas segera menjalankan tugas sebagai Kalapas Waikabubak. Harapannya dengan sertijab ini, baik Pak Lukas dan Pak Putu bisa langsung fokus untuk menjalankan tugasnya masing-masing," ujarnya.
Maliki meminta para kalapas dan karutan yang baru mampu menciptakan suasana yang kondusif dan hubungan yang baik, kepada petugas maupun warga binaan.
"Ciptakan suasana yang kondusif dan saling menghargai demi menciptakan kebersamaan antar petugas. Mari kita sama-sama wujudkan lembaga pemasyarakatan ini yang bermartabat," katanya.
Maliki juga mengajak untuk semua jajaran di bawah Kanwil Ditjenpas NTT bisa bekerja dengan profesional.
"Mari kita bekerja sesuai SOP dan seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional. Untuk NTT saat ini warga binaan total keseluruhan sebanyak 3.070 orang," pungkas Maliki.
Untuk diketahui, Lukas Soelistyoadi menjabat sebagai Karutan Kelas IIB Kupang sejak 5 Desember 2022. Kini dipromosikan menjadi Kepala Lapas Waikabubak. Sementara, Putu Perdana sebelumnya menjabat Kasubbid Keamanan dan Pengelolaan Basan Barang pada Kanwil Kemenkumham NTT.
(hsa/hsa)
Pemilik Koperasi Pah Meto Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan
Pemilik Koperasi Pah Meto, Nikson Jalla, ditahan sebagai tersangka dugaan penambangan batu mangan ilegal di Kupang. Kuasa hukum ajukan praperadilan. [411] url asal
#koperasi-pah-meto #praperadilan #batu-mangan-ilegal #polres-kupang #dugaan-tambang-liar #nusa-tenggara-timur #pah-meto #penetapan-tersangka-nikson #kecamatan-amarasi-barat #kuasa-hukum-ajukan-praperadilan #baun
Kupang - Pemilik Koperasi Pah Meto, Nikson Jalla, diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengambil batu mangan ilegal di Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Nikson diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Kupang sejak Kamis (6/2/2025) pagi dan langsung ditahan.
"Ini panggilan kedua sebagai tersangka. Kami diperiksa dari pagi sampai sekarang (Kamis malam) dan belum dibolehkan untuk pulang," ujar Nikson di Polres Kupang.
Kehadiran Nikson dan supir truk Yesua Koinunu dalam pemeriksaan turut didampingi kuasa hukumnya, Ediyanto Silalahi. Ediyanto langsung mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Oelamasi atas penetapan tersangka terhadap kliennya.
"Kami juga tadi sudah ajukan praperadilan ke Pengadilan Oelamasi sesuai nomor registrasi," kata Ediyanto.
Ediyanto mengatakan penetapan tersangka kepada kliennya penuh kejanggalan. Ia akan mengajukan bukti untuk menguatkan permohonan tersebut ke persidangan.
"Nanti akan diuji di praperadilan hasilnya seperti apa kami akan tunggu. Kami juga telah mengajukan penangguhan penahanan kepada keduanya," tambah Ediyanto.
Sementara Polres Kupang belum merespons konfirmasi detikBali terkait penetapan tersangka Nikson hingga berita ini dipublikasikan.
Sebelumnya, Polres Kupang mengungkap Koperasi Pah Meto yang mengambil batu mangan di Baun, Kecamatan Amarasi Barat, diduga tidak mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR). Kasat Reskrim Polres Kupang Iptu Yeni Setiono menuturkan polisi mengamankan truk bermuatan mangan milik koperasi tersebut karena sopir tak bisa menunjukkan izin pertambangan rakyat.
"Saat diperiksa petugas, yang bersangkutan tidak dapat menunjukan surat izinnya," kata Yeni di Polres Kupang, Rabu (20/11/2024).
Yeni menjelaskan Koperasi Pah Meto hanya memiliki izin pertambangan rakyat di Kecamatan Fatuleu dengan luasan sekitar 10 hektare. Padahal, truk yang ditahan itu mengambil mangan di Kecamatan Amarasi Barat.
(nor/hsa)
Siswi SMP Korban Pemerkosaan Dinikahi Pelaku, Proses Hukum Tetap Lanjut
Siswi SMP korban pemerkosaan di NTT dinikahi pelaku AS. Korban MEN hamil, namun kasus tetap diproses hukum. [381] url asal
#pemerkosaan #nusa-tenggara-timur #manggarai-timur #hubungan-keluarga #siswi-smp-korban-pemerkosaan-dinikahi-pelaku #polres-manggarai-timur #keluarga #polisi #anak #korban #timur-akbp #ungkap-kapolres-manggarai-t
Manggarai Timur - Siswi sekolah menengah pertama (SMP) korban pemerkosaan di Kecamatan Elar Selatan, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinikahi oleh pelaku berinisial AS. Korban berinisial MEN (15) yang masih memiliki hubungan keluarga dengan istri AS itu kini hamil.
"Ya (MEN jadi istri kedua AS)," ungkap Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto, Senin (3/1/2025).
MEN menjadi istri kedua AS merupakan hasil kesepakatan kedua pihak menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Kendati demikian, penyidik Polres Manggarai Timur tetap memproses hukum AS. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.
"Ya (AS tetap diproses hukum)," tegas Suryanto.
Ia mengatakan Polres Manggarai Timur tetap memproses hukum AS sebab korbannya anak di bawah umur. Kasus tersebut masih dalam bentuk pengaduan. Penyidik masih berupaya agar korban membuat laporan polisi (LP).
"Kasus ini masih dalam bentuk pengaduan, kami perlu tingkatkan ke LP. Oleh sebab itu hari ini (Senin) pihak korban harusnya datang sesuai komunikasi sebelumnya. Nanti kami cek dulu ke penyidik," terang Suryanto.
Sebelumnya, AS memerkosa MEN berkali-kali sejak Mei 2024. Pemerkosaan pertama kali dilakukan di ruang tamu rumah AS. Suryanto menjelaskan pemerkosaan itu berawal ketika MEN mengalami kecelakaan sepeda motor. AS dan istrinya membawa MEN ke rumah mereka untuk dirawat.
Baru dua hari menjalani perawatan di rumah pelaku, AS justru memerkosa MEN. Korban yang masih kesakitan akibat kecelakaan sempat menolak meladeni niat bejat AS. Namun, AS terus memaksanya. Setelah peristiwa itu, AS terus mengulangi perbuatannya hingga MEN hamil.
(nor/hsa)
Siswi Manggarai Timur Diperkosa Paman Berujung Damai, Proses Hukum Berlanjut
Kasus siswi PDK (15) hamil akibat pemerkosaan pamannya berujung damai secara kekeluargaan, namun proses hukum tetap berlanjut. Penyidik akan terus menyelidiki. [495] url asal
#pemerkosaan #manggarai-timur #anak-di-bawah-umur #nusa-tenggara-timur #ntt
Manggarai Timur - Kasus siswi berinisial PDK (15) di Kecamatan Elar Selatan, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang hamil tujuh bulan akibat berulang kali diperkosa pamannya, PBN (25), berujung damai secara kekeluargaan. Meski demikian, proses hukum kasus tersebut tetap berlanjut.
"Pelapor, saksi-saksi korban, dan terlapor belum datang untuk ambil keterangan tambahan. Sesuai dengan perjanjian harus datang di hari Senin, 13 Januari 2025, malah kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah adat," kata Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto, Sabtu (25/1/2025).
Suryanto menegaskan penyidik tetap melanjutkan proses hukum walaupun ada perdamaian antara mereka. Sebab, kasus pemerkosaan tersebut bukan delik aduan. Selain itu, korban pemerkosaan ini adalah anak di bawah umur.
"Meskipun sudah ada perdamaian, tetapi kasus ini adalah pidana murni dan bukan delik aduan. Kita tetap proses penyidikan karena korban adalah anak di bawah umur. Aturan hukumnya seperti itu," tegas Suryanto.
Penyidik tetap akan meminta keterangan pelapor, saksi-saksi korban dan terlapor. Saat ini penyidik sedang mengupayakan visum ulang PDK terkait kehamilannya. Sesuai arahan jaksa, visum ulang harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Sebelumnya, kondisi kehamilan PDK divisum dokter umum.
"Perlu visum ulang dengan dokter spesialis karena sudah hamil. Petunjuk Jaksa harus dokter spesialis kandungan. Sebelumnya dicek oleh dokter umum," kata Suryanto.
Penanganan kasus itu belum dinaikkan ke tahap penyidikan. PBN belum ditahan karena proses masih penyelidikan.
Diberitakan sebelumnya, PBN memerkosa PDK selama tiga tahun. PBN pertama kali memerkosa PDK pada 2022 saat masih kelas 2 sekolah menengah pertama (SMP). PBN terakhir kali memerkosa PDK pada April 2024.
Pemerkosaan terakhir dilakukan di ruang kantor sebuah sekolah dasar (SD) di sana. Setiap kali memerkosa PDK, PBN mengancamnya untuk tidak memberi tahu ulah bejatnya kepada siapa pun.
PBN menjalankan aksi bejatnya pertama kali saat mendatangi rumah PDK pada 2022. Kala itu, PBN datang ke rumah keponakannya untuk mengambil makanan ternak. PBN memanfaatkan situasi rumah yang sepi untuk memerkosa PDK.
PBN kembali mengulangi perbuatannya dengan memerkosa PDK saat orang tua korban tak ada di rumah. Terakhir, PBN memerkosa PDK di ruang kantor SD. Modusnya, PBN menjemput PDK ke rumahnya dengan alasan istrinya ada perlu dengan korban.
(hsa/hsa)