“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan sejarah perkembangan kelompok teroris, seperti Jamaah Islamiyah (JI), perlu diketahui publik, khususnya oleh generasi penerus bangsa.

Dalam kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story--Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5), dia menyampaikan pentingnya buku tersebut sebagai media literasi dan edukasi bagi generasi muda Indonesia.

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Eddy menyebutkan bahwa Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008.

Untuk itu, buku tersebut, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Kepala BNPT juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri yang telah menulis dan menyusun buku itu sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya paham radikal.

“Saya sangat mengapresiasi Kadensus dan jajarannya yang telah menulis buku ini sebagai bahan edukasi, literasi terhadap bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia, termasuk bagaimana orang bisa terpapar oleh paham radikal terorisme,” ucap dia.

Dirinya menambahkan bahwa acara bedah buku tersebut pun menjadi momentum penting untuk menyampaikan narasi sejarah yang objektif kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ancaman radikalisme dan terorisme di Tanah Air.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Herry Suhardiyanto menyambut baik penyelenggaraan kegiatan di lingkungan kampusnya itu.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang tentang perjuangan bangsa.

“Kami berharap para mahasiswa akan dapat memperoleh pencerahan dan tidak salah dalam memahami bagaimana negara bangsa ini kita harus perjuangkan, tegaknya, dan kemakmurannya bersama-sama,” tutur Herry dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk BNPT, Densus 88 AT Polri, dan pihak kepolisian atas terselenggaranya acara serta berharap manfaat yang sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh para mahasiswa.

“Khususnya agar para mahasiswa dapat juga menjadi generasi muda yang dapat memajukan bangsa kita serta terlepas dari bahaya-bahaya, pandangan-pandangan pemikiran yang radikal, yang justru bertentangan dengan garis perjuangan Muhammadiyah,” ungkapnya.

Adapun kegiatan bedah buku yang merupakan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Bandung dan Densus 88 Antiteror Polri itu bertujuan memberikan edukasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah dan perkembangan terorisme di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI saat ini fokus menggunakan balanced approach alias pendekatan seimbang, yakni menyeimbangkan antara pendekatan hard approach (pendekatan keras) dan soft approach (pendekatan lunak) untuk mencegah adanya potensi ancaman terorisme.

Dalam diskusi panel di Doha, Qatar, Rabu (30/4), Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto menyampaikan bahwa ancaman terorisme di Indonesia belum usai meski organisasi radikal Jamaah Islamiyah (JI) telah bubar.

"Balanced approach mencegah potensi ancaman yang belum hilang usai pembubaran JI maupun tren ancaman lone wolf dan youth radicalization," kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Andhika menjelaskan fokus BNPT selanjutnya usai pembubaran Jamaah Islamiyah, yakni penanganan terhadap ribuan mantan anggota kelompok tersebut.

Ia mengatakan bahwa salah satu langkah yang dilakukan, yaitu menyosialisasikan pembubaran Jamaah Islamiyah terhadap anggota yang tidak terlibat dalam deklarasi.

Sementara itu, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyampaikan bagaimana peran entitas nonnegara yang mendukung jaringan kejahatan dengan memanfaatkan kelemahan suatu wilayah.

Menurutnya, aktor nonnegara yang terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan global, termasuk kelompok teroris.

"Aktor nonnegara tersebut memanfaatkan lemahnya keamanan suatu wilayah, maraknya kekacauan, hingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah," ucap dia dalam kesempatan yang sama.

Adapun diskusi panel tersebut bertajuk How Terrorism Ends: A Law Enforcement Case Study from Southeast Asia, yang diselenggarakan alam konferensi tahunan Global Security Forum (GSF) di Doha, Qatar, pada 28-30 April 2025.

Konferensi digelar oleh The Soufan Center dan Qatar International Academy for Security Studies (QIASS).

Selain terorisme, topik-topik lain yang dibahas pada konferensi antara lain peran aktor nonnegara dalam perang siber dan informasi, pengaruh sektor swasta terhadap keamanan energi dan lingkungan, dampak aktor nonnegara di zona konflik terhadap kedaulatan dan stabilitas negara, serta strategi penanggulangan kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan ilegal hingga penyanderaan lintas negara.

Tahun ini tema yang diusung dalam konferensi, yaitu The Impact of Non-State Actors on Global Security.

Adapun partisipasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT sebagai pembicara pada pelaksanaan GSF 2025 atas undangan The Soufan Center, yang menilai capaian positif upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia dapat menjadi contoh praktik baik bagi komunitas internasional.

Peserta yang hadir mengapresiasi partisipasi Indonesia dalam pertemuan dan sejumlah pihak juga menyampaikan ketertarikan untuk melakukan kerja sama dengan BNPT RI.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memberi apresiasi pada Soufan Center atas kajian terkini yang berkaitan dengan ikrar kembalinya organisasi radikal Jamaah Islamiyah (JI) kepada NKRI.

Adapun Soufan Center merupakan sebuah lembaga independen yang berfokus pada penelitian dan kebijakan terkait masalah keamanan global, termasuk terorisme.

"Kami mengapresiasi atas kajian, analisis, dan riset yang dilakukan baik pada tingkat global, wilayah Asia Tenggara, juga Indonesia," kata Kepala BNPT RI Komjen Pol. Eddy Hartono dalam pertemuan dengan Pendiri Soufan Center di Doha, Qatar, Rabu (30/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT RI didampingi Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan dan Deputi Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Crisnayudhanto.

Andhika menyampaikan bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman nyata di dunia. Adapun Indonesia telah melalui perjalanan panjang dalam menanggulangi terorisme.

Sementara itu, Pendiri Soufan Center Ali Soufan berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah Indonesia dalam memberikan hasil kajian yang relevan untuk mendukung upaya penanggulangan terorisme.

"Terima kasih dan kami akan terus mendukung Indonesia dalam memberikan berbagai hasil kajian yang relevan," ucap Ali dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, berbagai kajian tersebut bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan, strategi, dan program nasional dalam penanggulangan terorisme.

Lebih lanjut, dirinya berharap dunia dapat belajar dari praktik baik di Indonesia, khususnya dari berbagai capaian dalam upaya penanggulangan terorisme.

Soufan Center, sebagai penyelenggara Global Security Forum, kata dia, telah menyatukan komunitas internasional, pejabat senior terkait, ahli atau pakar, akademisi, serta jurnalis untuk mengatasi tantangan keamanan internasional.

Jamaah Islamiyah telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024 melalui deklarasi yang dilakukan oleh 16 tokoh senior di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung NKRI.

Para mantan anggota Jamaah Islamiyah sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah. Lebih dari 100 anggota Jamaah Islamiyah, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi tersebut.

Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12/2024), yang dihadiri ribuan mantan anggota Jamaah Islamiyah dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota Jamaah Islamiyah menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang kerja sama internasional Darmansjah Djumala mengingatkan bahwa program deradikalisasi dan pembinaan jangka panjang diperlukan bagi para mantan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Meski pembubaran organisasi terlarang itu patut diapresiasi, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap harus waspada terhadap kemunculan kembali paham radikalisme.

“Meski Jamaah Islamiyah sudah membubarkan diri, kita harus tetap waspada terhadap ideologi yang mereka yakini selama ini," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Djumala secara khusus mengapresiasi langkah inisiatif pimpinan JI afiliasi Al-Qaeda (AQ) terbesar di Indonesia, yang pada Juni 2024 mengumumkan pembubaran organisasi mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sejauh ini, mantan anggota JI yang sudah kembali ke tengah masyarakat diperkirakan berjumlah 1.400 orang. Dalam kaitan tersebut, dirinya menekankan bahwa para mantan anggota JI tersebut diikutkan dalam program pembinaan dan deradikalisasi BNPT agar meninggalkan paham radikal melalui tahapan rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan isu terorisme di kawasan Asia Selatan, khususnya terkait dengan isu pengungsi Rohingya.

Pada pertemuan Joint Working Group (JWG) Kerja Sama Penanggulangan Terorisme ke-6 antara Indonesia dan India pada 23 Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa delegasi India mendeteksi adanya tindak terorisme yang dilakukan kelompok radikal dari Bangladesh, yang diperkirakan mempunyai jaringan dengan pengungsi militan Rohingya.

Sementara itu, data Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025, yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Peace (IEP), mengungkapkan pada 2024 Asia Selatan merupakan kawasan yang menempati skor rata-rata tertinggi tindakan terorisme dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) per Mei 2024, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai sebanyak 2.026 orang pengungsi Rohingya, yang tersebar di Aceh, Medan, dan Makassar.

Untuk itu sebagai langkah pre-emptive, Djumala menyarankan agar Indonesia, India, dan Bangladesh bekerja sama dalam pertukaran informasi jaringan terorisme, khususnya yang terkait dengan pengungsi Rohingya.

"Kerja sama ketiga negara tersebut diharapkan dapat menekan potensi terorisme di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak dini," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Mataram -

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengawasi keberadaan jemaah tabligh atau dai kompor menjelang Ramadan 2025. Hal ini untuk mengantisipasi terorisme.

"(Ini dilakukan) dalam rangka antisipasi kami terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kami. Kegiatan dakwah pun (akan) kami rapikan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mataram, Zarkasyi, di Mataram, Rabu (26/2/2025).

Zarkasyi menyebut kegiatan para jamaah tabligh mulai kembali ramai beberapa pekan terakhir menjelang Ramadan. "Kami dapat laporan ada yang masuk di beberapa masjid. Kalau seperti itu kami arahkan langsung ke Masjid At-Taqwa," jelas Zarkasyi.

Kegiatan para jemaah tabligh yang kerap menetap dari satu masjid ke masjid lain itu dilakukan tanpa koordinasi atau izin ke camat hingga kepala lingkungan. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.

"(Jamaah tabligh) ini kan nggak ada jadwal, nggak pernah menginformasikan ke kami, kapan dia datang. Tiba-tiba (saja) datang dari Bali, Jakarta, Lampung, dan lainnya," jelas mantan Camat Ampenan tersebut.

Zarkasyi menegaskan jemaah tabligh harus mendapatkan izin dari pengurus masjid untuk meminimalisasi potensi gesekan dengan warga. "Paling tidak harus ada koordinasi dengan kepala lingkungan setempat dan takmir masjid. Sehingga (kegiatan ini) tidak menimbulkan penolakan-penolakan (warga)," tandasnya.

(nor/nor)

Pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi HAM napiter.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Kriteria ini harus dipenuhi dan yang menilai nanti ada banyak, seperti aparat penegak hukum, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, maupun petugas pemasyarakatan," kata Komjen Pol. Eddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Komjen Pol. Eddy menyebutkan sejumlah kriteria itu, antara lain, minimal telah menjalani masa hukuman selama dua per tiga masa pidana dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, berkelakuan baik, serta menyatakan ikrar kembali kepada NKRI.

Apabila napiter yang mengajukan pembebasan bersyarat tidak memenuhi kriteria, dia mengatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak akan diberikan.

Saat ini, BNPT terus berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Densus 88 Antiteror Polri terkait dengan rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napiter, termasuk para anggota JI.

Selain napiter, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat juga kepada narapidana korupsi dan narapidana narkoba dengan kriteria yang kurang lebih sama dan telah diatur.

Ia menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) napiter, dan merupakan salah satu tahapan program deradikalisasi BNPT, yakni reintegrasi sosial.

Program deradikalisasi, sambung dia, diberikan dalam beberapa tahapan yang wajib dijalankan oleh napiter, yakni identifikasi penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Namun, apabila napiter telah diberikan pembebasan bersyarat, pihaknya akan tetap memberikan pembinaan dan pendampingan seperti pemberian wawasan kebangsaan dan wawasan kewirausahaan.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Presiden yang ketiga, yaitu memperkuat lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku masih mengkaji rencana pembebasan bersyarat mantan anggota JI yang kini sedang menjalani masa hukuman, termasuk dua bekas pimpinan JI, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih berada dalam proses hukum maupun yang sudah dipidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24-12-2024).

Adapun Abu Rusydan alias Mohammad Syamsuddin sempat menjabat sebagai pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba'asyir di awal tahun 2000-an. Saat ini Abu Rusyidan dipidana 6 tahun penjara dan telah menjalani separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, yang menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah hingga ditangkap pada tahun 2019, dipidana 7 tahun pada tahun 2020 dan telah menjalani lebih separuh pidananya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap pemerintah Indonesia membuka wacana untuk pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, ke Tanah Air. Hambali saat ini ditahan di penjara militer Amerika Serikat yang berada di Guantanamo, Kuba.

"Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Hambali merupakan teroris yang terlibat dalam aksi Bom Bali 2002. Dia lalu ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika Serikat. Namun, hingga saat ini perkara Hambali belum mendapatkan kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Menurut Yusril, kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia. "Berdasarkan hukum Indonesia, sebenarnya, kalau kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, itu ada kedaluwarsanya. Kalau lebih 18 tahun, perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi," ujar Yusril.

Yusril mengatakan segera membuka diskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pemulangan Hambali. Pemerintah Indonesia, kata Yusril, juga akan membahas opsi pemulangan Hambali dengan pemerintah Amerika Serikat.

"Sekarang kan juga kami masih belum tahu kewenangan siapa, Amerika Serikat atau Kuba? Karena wilayahnya (Guantanamo) ada di Kuba, dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo, tanpa diadili," kata Yusril.

Dia menuturkan wacana pemulangan Hambali merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang menghadapi kasus hukum di luar negeri.

"Supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri," ujarnya.

Selain Hambali yang ditahan di Guantanamo, Yusril juga menyoroti WNI yang dijatuhi pidana mati di negara lain, seperti di Malaysia dan Arab Saudi.

"Di Malaysia ada sekitar 54 orang Indonesia yang dipidana mati yang belum dieksekusi. Di Arab Saudi ada beberapa. Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Arab Saudi juga bisa kita ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri," pungkas Yusril.

(ygs/dnu)

JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pembebasan mantan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) , Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah tengah concern membebaskan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

"Kita juga concern dengan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali yang terlibat dalam kasus Bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril menuturkan, terdakwa Bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002. Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan. Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan AS. "Jadi bagaimanapun dia adalah WNI Hambali itu, dan kita ya berapa pun salah warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," terang Yusril.

"Jadi supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo," imbuhnya.

Yusril pun mengatakan, Hambali telah 23 tahun menjalani proses dan belum mendapat kepastian hukum di AS. Bila di Indonesia, kata dia, perkara Hambali telah usang.

Yusril menyampaikan, Pemerintah saat ini ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI. Apalagi, JI telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Indonesia dan menghentikan aktivitas terorisme. "Dan barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2024 baru saja dilewati, sehingga sudah semestinya awal tahun 2025 dijalani penuh dengan rasa syukur dan optimistis.

Catatan ini mengungkap pentingnya rasa syukur Bangsa Indonesia atas keberhasilan pemerintah dalam menangani gerakan terorisme.

Pada Desember 2024, gerakan Jamaah Islamiyah (JI) resmi mendeklarasikan kesetiaan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sebelumnya, pada Juni 2024, secara resmi membubarkan organisasinya.

Pembubaran organisasi ini, yang diikuti dengan sumpah setia kepada negara, menjadi tonggak sejarah penting dalam penanganan gerakan terorisme di dunia.

Hal ini belum pernah terjadi di belahan dunia manapun. Deklarasi JI ini menguatkan keberhasilan pemerintah dalam meredam organisasi yang cenderung intoleran, seperti HTI dan FPI, yang juga telah dibubarkan sebelumnya.

Fakta-fakta ini menjadi modal yang baik bagi Indonesia untuk menjadi model bagi bangsa lain dalam menangani gerakan terorisme yang berkedok agama.

Terorisme berbaju agama ternyata tidak selalu harus ditangani dengan kekerasan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan cinta kasih.

Hal ini karena pada dasarnya, para pelaku terorisme adalah korban dari pemahaman keagamaan yang keliru.

Semua mafhum bahwa banyak teroris dikenal di lingkungannya sebagai orang baik dan pintar. Bahkan, seringkali mereka hapal kitab suci, lebih baik daripada kebanyakan orang. Beberapa di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, pernah mengatakan bahwa remaja dan pemuda yang pintar serta baik sering terjebak dalam ajaran Islam yang palsu karena bertemu dengan guru yang salah.

Menurutnya, berguru pada orang yang salah jauh lebih berbahaya daripada berteman dengan orang yang salah. Guru yang salah dapat mencuci otak muridnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan tindakan kriminal, kekerasan, bahkan pembunuhan.

Dalam beberapa kasus, mereka yang telah dicuci otaknya, bahkan dapat menipu dan melawan orang tua mereka sendiri.

Namun, di sisi lain, guru juga dapat menjadi pintu keluar dari ajaran Islam yang palsu menuju ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting sebagai duta Islam yang rahmatan lil alamin.

Dalam sebuah diskusi, Ken Setiawan, yang pernah menjadi salah satu perekrut teroris terbaik, mengatakan bahwa indikator ajaran Islam yang sejati dan yang palsu sangat sederhana.

Jika ajaran tersebut membuat pemeluknya menjadi lebih berakhlak mulia, maka ajaran itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT.

Sebaliknya, jika ajaran itu membuat pemeluknya melawan orang tua, melakukan tindakan kriminal, atau bertindak dengan kekerasan, maka ajaran tersebut keliru.

Guru-guru terbaik

Peran guru atau mentor sebagai pintu masuk dan keluar dari gerakan terorisme disadari betul oleh pemerintah, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Oleh karena itu, upaya menangani terorisme dilakukan dengan merekrut guru-guru terbaik yang mampu membawa pelaku terorisme kembali ke jalan yang benar.

Dalam konteks pendidikan formal, guru-guru agama di sekolah negeri dan madrasah menjadi ujung tombak.

Namun, dalam konteks mengembalikan pelaku terorisme ke jalan yang benar, guru terbaik adalah para mantan teroris yang telah sadar.

Pemerintah melibatkan mereka untuk menyadarkan para pelaku terorisme yang masih aktif.

Ken Setiawan sendiri mengakui bahwa dirinya sadar setelah bertemu dengan mantan teroris senior yang pernah berjuang di Afghanistan.

Mantan teroris tersebut justru menyarankan Ken untuk memikirkan keluarganya. Banyak pelaku teror yang terlalu sibuk memikirkan negara, tetapi justru mengabaikan hubungan dengan keluarga terdekat, orang tua, mertua, istri, dan anak.

Mentor tersebut menekankan bahwa untuk menyejahterakan bangsa, seseorang harus terlebih dahulu menyejahterakan keluarganya.

Dengan demikian, keberhasilan pemerintah melibatkan para mantan teroris yang telah sadar layak diapresiasi.

Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu mendorong organisasi teroris untuk membubarkan diri dan mendeklarasikan kesetiaan kepada bangsa dan negara.

Keberhasilan ini dapat dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri agar negara lain yang menghadapi persoalan serupa dapat belajar dari Indonesia.

Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Pol) Achmad Nurwakhid keterlibatan mantan teroris ini memiliki akar sejarah yang kuat.

Dalam sejarah kenabian, banyak musuh Nabi Muhammad, seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, yang akhirnya menjadi sahabat terbaik Nabi. Umar, bahkan menjadi khalifah, sementara Khalid menjadi panglima kaum Muslimin.

Keberhasilan Indonesia ini dalam penanganan terorisme disebut lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah menyadari bahwa terorisme tidak hanya lahir dari ideologi radikal semata, tetapi juga dari berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Kemiskinan, keterasingan, dan kurangnya pendidikan menjadi beberapa faktor yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru, meskipun pada beberapa kasus banyak juga pelaku teror berasal dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi.

Oleh karena itu, pendekatan deradikalisasi tidak hanya menyasar ideologi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup para mantan teroris.

Saat ini, salah satu contoh nyata program pemerintah adalah pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan teroris dan keluarganya. Program ini membantu mantan teroris mandiri secara ekonomi, sekaligus membangun rasa percaya diri untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Selain itu, komunitas-komunitas lokal dilibatkan untuk menerima kembali para mantan pelaku terorisme sebagai bagian dari masyarakat.

Peran media juga penting dalam proses deradikalisasi. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik.

Oleh karena itu, narasi yang dibangun harus mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan para mantan teroris ke jalan yang benar.

Media dapat memberi ruang bagi para mantan teroris yang telah bangkit dan berhasil kembali hidup di masyarakat yang kontributif.

Media harus mengedepankan pemberitaan yang humanis, tidak stigmatis, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan inklusif dalam menangani terorisme.

Keberhasilan Indonesia dalam menangani terorisme berbasis agama merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia tidak antiagama.

Pendekatan yang mengutamakan dialog, kasih sayang, dan pemberdayaan manusia dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan kekuatan semata.

Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi dunia untuk menciptakan perdamaian yang lebih luas.

*) H. Ahmad Nawawi Arsyad adalah Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar

Copyright © ANTARA 2025

Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. ‘Insyaallah’ sudah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan mendata para narapidana (napi) mantan anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bisa bebas bersyarat atau didorong mengajukan grasi.

Menko Yusril mengatakan pendataan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Hukum, serta Kementerian HAM.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Yusril menuturkan melalui pendataan itu pihaknya akan mengetahui jumlah napi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat dan yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada Presiden.

Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, merupakan pemimpin yang berjiwa besar dan pemaaf.

"Beliau adalah tipe manusia tanpa dendam kepada orang lain, baik persoalan pribadi apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.

Sejak awal dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo, sambung dia, telah mengemukakan niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.

Terhadap narapidana, terlebih anak-anak dan usia produktif, Menko Yusril menuturkan bahwa Prabowo menunjukkan sikap belas kasih dan ingin memberikan amnesti.

Kemudian terhadap napi berkebangsaan asing, kata dia, Presiden setuju untuk secara selektif memindahkan mereka ke negara asalnya, di mana sebagian dari mereka kini sudah dipulangkan.

"Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insyaallah sudah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," tutur Yusril​​​​​​​.

Jamaah Islamiyah telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024 melalui deklarasi yang dilakukan oleh 16 tokoh senior di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung NKRI.

Para mantan anggota Jamaah Islamiyah sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah. Lebih dari 100 anggota Jamaah Islamiyah, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi tersebut.

Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12), yang dihadiri ribuan mantan anggota Jamaah Islamiyah dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota Jamaah Islamiyah menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Setelah deklarasi pembubaran tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemotongan masa hukuman penjara bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran kelompok tersebut.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pihaknya berencana merekomendasikan pengurangan hukuman bagi lebih dari 180 orang kepada Kementerian Imipas dan lembaga pemasyarakatan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror akan membuat peta panduan atau roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan upaya tersebut merupakan kewajiban negara dalam menjaga warganya agar tetap berada di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun undang-undang tersebut memuat pembinaan dan pendampingan dilakukan terhadap wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan wawasan kewirausahaan.

Selain itu, upaya ini juga selaras dengan amanat Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di mana Astacita pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Kemudian, Astacita kedelapan dalam memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

BNPT mencatat sebanyak 1.315 mantan anggota JI menyatakan ikrar setia kepada NKRI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12). Hal ini menjadi tanda bahwa organisasi terlarang itu pun resmi bubar.

Diketahui, JI ditetapkan sebagai organisasi terlarang sejak 2008. JI pun akhirnya mulai melakukan pengkajian soal paham mereka yang bertentangan dengan NKRI pada 2019.

"Jadi sudah mungkin kalau dihitung ada 45 kali kegiatan mereka berkumpul dan mengkaji. Selama ini rupanya mereka salah dalam implementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Dari kajian yang dilakukan di bawah pengawasan BNPT dan Densus 88 Antiteror, organisasi itu akhirnya membubarkan diri.

"Nah dalam perkembangannya, itu tadi makanya kemarin di Solo, JI secara ikhlas dan sadar melakukan deklarasi (kembali ikrar kepada Pancasila)," jelas Eddy.

Eddy menyampaikan Densus 88 Antiteror akan melakukan penegakan hukum apabila mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi melakukan perbuatannya kembali.

"Inilah wujud-wujud implementasi yang BNPT beserta kementerian lembaga melaksanakan itu, sehingga itu menjadi komitmen kami bersama untuk hari ini kita sampaikan," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan yang berkelanjutan bagi para mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal yang lain," ungkap Eddy dalam acara Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12), seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, kata dia, para mantan anggota Jamaah Islamiyah bisa hidup rukun dan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa momentum Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah dan Ikrar Setia Eks Anggota Jamaah Islamiyah kepada NKRI dalam upaya memperkokoh nilai-nilai ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM tersebut merupakan tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, sambung dia, kegiatan di Solo itu sekaligus menjadi akhir dari rangkaian 45 kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Ini menjadi momen yang bersejarah buat kita," ucap dia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi BNPT, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri, dan para pihak yang terlibat.

"Kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh Jamaah Islamiyah, yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan dan saat itu muncul kesepakatan serta ikrar bersama untuk sama-sama kembali ke NKRI," ungkap Listyo dalam kesempatan yang sama

Listyo pun berpendapat deklarasi dan ikrar tersebut merupakan buah dari pendekatan secara lembut atau soft approach dalam program deradikalisasi serta komitmen untuk bersama-sama menjaga, bergabung, dan memperkuat NKRI.

Deklarasi disambut hangat oleh Siswanto, salah satu mantan anggota Jamaah Islamiyah, yang mengharapkan hilangnya tindakan-tindakan ekstremisme di Indonesia.

Dia menjelaskan proses pendampingan telah berjalan sejak deklarasi pertama pada 30 Juni 2024 hingga pertemuan ke-45.

Dengan begitu, dirinya berharap kegiatan tersebut menjadi langkah terakhir untuk memastikan integrasi penuh dengan negara dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi ekstremisme.

"Semoga mereka yang masih di luar juga segera menyadari dan bergabung," tutur Siswanto.

Adapun Jamaah Islamiyah merupakan sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024