REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pengiriman siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer menuai kritik tajam dari kalangan pengamat pendidikan. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, usulan ini tidak hanya menyesatkan secara paradigma pendidikan, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam dunia pendidikan nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ubaid saat ditanya bagaimana apabila program mengirim siswa nakal ke barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu diterapkan secara nasional.“Menurut saya itu sebuah kesalahan besar ya apalagi kalau ini diusulkan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, ini merupakan tamparan keras bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” katanya saat dihubungi Republika, Jumat (9/5/2025).

“Ya karena kegagalan sistem pendidikan, kegagalan guru, kegagalan sekolah, kegagalan Kemendikdasmen untuk mendidik anak-anak gitu,” kata dia menambahkan.

Ubaid juga menyayangkan jika pendidikan karakter anak bangsa justru akan dialihkan ke institusi militer, yang dalam fungsinya tidak dirancang untuk mendidik melainkan untuk menjaga pertahanan negara. Ia menegaskan, institusi militer bukan tempat yang tepat untuk membentuk kepribadian anak-anak.

“Kalau gak nakal itu nggak anak-anak namanya, sudah tua namanya. Nakal itu dalam artian misalnya tidak selalu nurut dia bisa berbeda dengan aturan, itu dunia anak-anak gitu loh jadi orang dewasa juga nggak bisa menjustifikasi dia sebagai anak-nakal gitu,” katanya.

Ia juga menyoroti fenomena guru dan sekolah yang merasa kewalahan menangani siswa berperilaku menyimpang. Menurut dia, hal itu mencerminkan bahwa banyak guru dan institusi pendidikan saat ini tidak memahami esensi dari pendidikan itu sendiri.

“Kalau guru angkat tangan, ya resign aja jadi guru, kalau sekolah angkat tangan, ya tutup aja sekolah itu, buat apa?,” tegasnya.

“Tugas sekolah itu kan anak yang karakternya buruk masuk sekolah jadi baik, maksudnya kan begitu jadi hari ini kalau menurut saya ada banyak pengetahuan khususnya di sekolah dan guru yang justru jungkir balik,” kata dia.

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menseneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo disinyalir jadi faktor kuat Hasan memilih mundur.

Keputusan Hasan mundur diumumkan kepada publik pada 28 April 2025 melalui kanal YouTube Total Politik. Dalam video itu, Hasan berangkat dari rumahnya menaiki mobil berpelat nomor RI-33 menuju kantor PCO, yang berada di luar kompleks Istana Presiden Republik Indonesia.

Di kantornya, Hasan membuat surat pengunduran dirinya dan ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Sifatnya: sangat segera.

Hasan sendiri diduga ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri ke Prabowo. Dia sudah meminta waktu untuk bertemu, "Setkab meminta untuk menunggu ketemu Presiden dulu, tapi ditunggu sampai seminggu nggak ketemu-ketemu," ungkap sumber dikutip dari detikX.

Setelah tidak kunjung ada pertemuan itulah, Hasan baru menyampaikan pengunduran dirinya kepada staf PCO melalui pesan WhatsApp. Menurut sumber detikX di lingkaran dekat Hasan, situasi di PCO dalam beberapa bulan terakhir memang cukup berat bagi Hasan. Hampir setiap bulan, Hasan harus menalangi gaji puluhan staf PCO lantaran anggaran negara belum juga cair sampai hari ini.

Di tengah situasi yang sulit itu, Hasan juga terus-menerus mendapat kritik terkait sejumlah pernyataannya yang kontroversial. Setiap hari, kata sumber ini, ada saja pemberitaan negatif terkait Hasan dan PCO secara kelembagaan.

Apalagi pada 17 April 2025, Prabowo malah menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicaranya. Keputusan Prabowo ini dirasa telah mendelegitimasi kewenangan Hasan sebagai Kepala PCO.

Sumber detikX mengatakan Hasan cukup terkejut atas keputusan itu. Sebab, sehari sebelum penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden, Letkol Teddy sempat memanggil Hasan ke Istana Negara dan meyakinkan Hasan bahwa posisinya sebagai Kepala PCO tetap aman dan tidak akan diganti.

"Dievaluasi nggak, mau diganti nggak, cuma dibilang, 'Pak Hasan tenang, posisi Pak Hasan aman'," kata sumber yang mengetahui pertemuan itu.

Ditambah, setelah itu, pemerintah malah membentuk Tim Satuan Tugas Komunikasi (Satgas Komunikasi), yang seolah-olah menyinggung kinerja Hasan yang dianggap buruk. Satgas Komunikasi dibentuk secara informal untuk memperbaiki komunikasi kebijakan pemerintah yang selama ini dianggap kurang baik.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang, bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," kata Hasan. detikcom telah mendapat izin dari Hasan untuk mengutip pernyataannya tersebut.

Hasan tidak menjelaskan secara terperinci alasannya mundur dari kursi Kepala PCO. Dia hanya mengatakan tidak akan jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan.

"Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang," ungkap Hasan.

(astj/astj)

Malang -

Pakar Hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto menyayangkan pengesahan UU TNI dinilai mengikis semangat reformasi. Ia lantas mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang malah jadi motor.

"DPR harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya memaksakan keinginan pemerintah," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Aan menuturkan pengesahan RUU TNI ini akan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kami menuntut agar DPR mempertimbangkan kepentingan rakyat dan tidak memaksakan pengesahan RUU TNI," tuturnya.

Aan menambahkan tak adanya partai oposisi yang efektif membuat semua produk undang-undang akan bergulir dengan mudah, meskipun tanpa dikehendaki oleh rakyat.

"Bahkan sekelas PDIP pun yang selama ini menjadi penyeimbang dari pemerintah. Itu malah menjadi motor penggerak di sini karena dari ketua komisinya, pansusnya, mayoritas dari PDIP," tegasnya.

Menurut Aan, segala proses yang terjadi di DPR RI menunjukkan bahwa masyarakat telah ditinggalkan oleh partai politik. Dan di situlah sebenarnya keterputusan antara rakyat dengan lembaga perwakilannya.

"Wakil rakyat tidak serta-merta menjadi wakil rakyat yang sejat. Tapi wakil rakyat menjadi wakil dari partai politik. Ini yang kita sayangkan terkait dengan pengesahan RUU TNI," pungkasnya.

(abq/iwd)

Jakarta -

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bhatara Ibnu Reza mengkritik tajam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR. Bhatara menyayangkan DPR tidak berada dalam posisi melawan terhadap UU ini.

"Problem yang hari ini kita lihat adalah DPR tidak terlihat ada gerakan oposisi atau perlawanan terhadap UU ini secara politik," kata Bhatara dalam diskusi yang bertajuk 'Memperluas Kewenangan Vs Memperkuat Pengawasan: Kritik RUU Kejaksaan, Polri dan TNI' dilihat di kanal YouTube Universitas Trisakti, Minggu (16/3/2025).

Bhatara menguak satu persatu ketiga RUU tersebut. Di RUU TNI, kata Bhatara, kewenangan dan tugas TNI diperluas ke non-militer hingga bisa menangani pemberantasan narkotika.

"Problemnya ada di UU TNI, profesionalitas itu tidak ditunjukkan dalam UU ini bahkan itu melebar ke mana-mana bagaimana kewenangan tambahan misalnya tugas wewenang TNI dengan berlindung apa yang disebut sebagai operasi militer selain perang, misalnya pemberantasan terorisme, misalnya melawan separatisme," ujar Bhatara.

"Dengan berlindung di itu, mereka masuk ke ranah hukum mereka masuk di dalam konteks perang melawan narkotika dan adiktif apakah ini tugas militer TNI," tambahnya.

Padahal, kata Bhatara, tugas untuk memberantas narkotika adalah aparat penegak hukum. Sementara TNI, menurutnya, bukan aparat penegak hukum.

"Sepanjang yang kita tahu yang bisa melakukan itu aparat penegak hukum, sedangkan TNI bukan aparat penegak hukum," ujar Bhatara.

Kemudian di RUU Kejaksaan, dia melihat ada ekspansi tugas. Dia menyebut intelijensi Kejaksaan bisa masuk dalam ranah penyelidikan.

"Apa yang disebut di dalam perubahan itu ekspansi tugas yang saya katakan, yang nanti akan sangat panjang, bagaimana intel dalam perubahan pertama itu sudah tidak lagi sekadar mencari atau mencari info tapi masuk dalam ranah penyelidikan," kata Bhatara.

"Jadi tidak heran sejak diundangkan tahun 2021, kasi intel di kejari itu bisa mengundang seseorang tetapi sebenarnya dia mengatakan bahwa Anda diduga melalukan tindak pidana," sambungnya.

Bhatara juga mengungkit RUU Polri. Dia menyoroti RUU ini memiliki konsep keamanan manusia.

"Konsep ini memiliki konsep yang istilahnya dikritik oleh konsep apa yang disebut konsep keamanan manusia yang menitikberatkan bahwa keamanan tidak melulu bicara soal keamanan terhadap negara tetapi bicara soal warga negaranya," ujarnya.

(whn/imk)

Jakarta -

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina, menolak revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR. Gina mengatakan revisi UU ini berbahaya bagi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi

"Seharusnya ada banyak hal yang harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan revisi UU ini karena memang berbahaya sekali apalagi dalam konteks HAM dan demokrasi," kata Gina dalam diskusi yang bertajuk 'Memperluas Kewenangan Vs Memperkuat Pengawasan: Kritik RUU Kejaksaan, Polri dan TNI' dilihat di kanal YouTube Universitas Trisakti, Minggu (16/3/2025).

Gina mendesak dua usulan mengenai polemik ketiga RUU ini. Pertama, dia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh sebelum membahas revisi UU TNI, Polri dan Kejaksaan.

"Usulan kami sebenarnya 2, menunda segala pembahasan revisi UU Kejaksaan Kepolisian dan TNI untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh," kata Gina.

Kedua, menurut Gina, harus dilakukan yakni penguatan terhadap seluruh komisi nasional yang ada di Indonesia. Dia menyebutkan perluasan kewenangan terhadap institusi negara harus dianggap sebagai ancaman kebebasan sipil.

"Penting untuk melakukan penguatan kelembagaan terhadap komisi nasional yang ada di negara ini," kata Gina.

"Perluasan kewenangan terhadap institusi negara itu harus dianggap sebagai ancaman kebebasan sipil dan demokrasi," tambahnya.

Gina melihat di 3 RUU ini ada pemindahan wewenang dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Dia menyebutkan hal ini hanya akan menyelesaikan masalah dengan masalah.

"Pertanyaannya, apakah solusinya adalah memindahkan perluasan berlebih tadi dari polisi ke kejaksaan? Jawabannya tentu tidak tentu ini menyelesaikan masalah dengan masalah," ujarnya.

(whn/imk)

Jakarta -

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) M Ali Safa'at mempertanyakan urgensi Revisi undang-undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan. Dia bertanya-tanya fungsi ketiga RUU ini terkait penyelesaian segala problematika masyarakat di Indonesia.

"Kalau kita melihat substansi ketiga RUU tersebut kemudian problem yang selama ini dihadapi, tentu kita bertanya apakah memang problem yang dihadapi saat ini oleh masyarakat Indonesia oleh ketiga institusi dapat diselesaikan dengan substansi yang ada perubahannya?" kata Ali dalam diskusi yang bertajuk 'Memperluas Kewenangan Vs Memperkuat Pengawasan: Kritik RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan' dilihat di kanal YouTube FHUB Official, Minggu (16/3/2025).

Ali mengatakan untuk menjawab pertanyaan itu sejatinya membutuhkan identifikasi masalah. Misalnya, kata Ali, dalam RUU TNI itu apa yang dituju dan masalah apa saja yang sudah diselesaikan.

"Itu harus identifikasi problem, RUU TNI sebetulnya apa yang dituju dalam RUU tersebut problem apa yang sudah diselesaikan," kata Ali.

Ali melihat TNI saat ini tengah ragu ketika diajak masuk ke fungsi non-militer tapi tidak ada landasan hukum yang jelas. Namun, kata Ali, yang perlu dikritisi tentang urgensi TNI masuk ke sisi non-militer.

"Saya menangkapnya problem yang selama ini TNI masih ragu ketika diajak masuk ke fungsi nonmiliter misal makan bergizi gratis, masih ragu belum ada landasan hukum yang jelas tapi kan kita bisa mengkritisi," kata Ali.

"Apakah memang betul TNI perlu masuk ke sana? Baik dari sisi demi menciptakan TNI profesional siap sewaktu waktu bisa perang," sambungnya,

Lebih lanjut, Ali mengatakan semua kekuasaan perlu pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Tapi saat ini yang terjadi, kata Ali, hal itu tidak berjalan.

"Semua kekuasaan pasti agar tidak terjadi penyalahgunaan pasti butuh proses pengawasan, mulai dari proses pembentukan, dasar hukumnya, landasan hukumnya sampai dengan pelaksanaannya justru itu yang sebetulnya saat ini tidak berjalan," kata Ali.

Ali menyebut mekanisme pengawasan terkait RUU ini belum diatur. Ali bahkan menyebut pihaknya belum memiliki draf RUU ketiganya.

"Karena mekanismenya belum diatur baik itu pengawasan institusional mekanisme dalam proses pelaksanaan kewenangan yang dimiliki, maupun pengawasan politik yang dilakukan DPR maupun pengawasan dari sisi pengawasan publik, RUU nya saja sampai sekarang kita belum memiliki," ujarnya.

"Ini justru yang sangat penting sesedikit apapun kewenangan itu ketika tidak ada pengawasan ya pasti akan disalahgunakan," tambahnya.

(whn/imk)

Padang (ANTARA) - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Anis Hidayah mengatakan kasus Band Sukatani lewat lagu berjudul "Bayar Bayar Bayar" harus menjadi pelajaran bagi semua institusi agar tidak alergi terhadap kritik yang disuarakan masyarakat.

"Dari awal Komnas HAM sudah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi itu merupakan fundamental rights. Jadi, ini hak konstitusi setiap warga negara untuk dilindungi, dihormati dan dipenuhi," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Padang, Sumatera Barat, Rabu.

Menurut Anis, apabila ada kelompok atau individu yang menciptakan sebuah karya dalam bentuk apapun termasuk lagu dan sebagainya, maka seharusnya itu menjadi bagian dari hak fundamental yang harus dihormati bersama.

"Apakah karya itu sifatnya kritik kepada pemerintah, kebijakan atau institusi negara maka itu harus dihormati karena bagian dari hak asasi manusia," ujar peraih Yap Thian Hien Award 2014 tersebut.

Seharusnya, kata dia, pihak yang dikritisi dalam hal ini kepolisian tidak mesti reaktif apalagi represif. Justru kritikan itu harus dijawab polisi dengan cara menunjukkan kinerja yang baik sehingga mengembalikan kepercayaan publik serta muruah institusi.

"Jadi, karena ini fundamental rights maka kewajiban negara itu ada tiga yakni menghormati, melindungi dan memenuhi," jelas dia.

Anis juga menyayangkan kasus yang bersinggungan dengan kebebasan berekspresi masih saja terus terjadi. Sebelum kasus Band Sukatani muncul ke publik, hal serupa juga menimpa seniman Yos Suprapto yang batal menampilkan karyanya di Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024.

Anis yang juga aktif pada isu-isu migran dan buruh tersebut meminta agar pemerintah, pejabat atau pemangku kepentingan agar tidak antikritik, serta tidak memaknai kritik sebagai suatu ketidakcintaan warga kepada Indonesia.

"Justru mereka yang mengkritik itu menunjukkan kecintaan kepada negeri ini," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Band punk Sukatani akhirnya memberikan pernyataan dan mencabut kuasa hukum setelah menjadi sorotan di media sosial akibat lagu Bayar Bayar Bayar. Ini merupakan kali pertama duo asal Purbalingga itu angkat bicara setelah kehebohan tersebut.

Melalui Instagram Stories, mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan oleh berbagai pihak selama beberapa hari terakhir.

"Hallo teman-teman. Kami dari Sukatani mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan oleh semua pihak selama beberapa hari ini. Kami sangat menghargai solidaritas dari kawan-kawan sehingga membuat kami tetap kuat," tulis mereka dalam unggahan yang dilihat detikPop, Sabtu (22/2/2025).

Sukatani juga menegaskan bahwa kondisi mereka saat ini telah membaik.

"Kami juga ingin mengabarkan bahwa kondisi kami sudah membaik dan berada pada ruang yang lebih aman," lanjut pernyataan mereka.

Selain itu, grup band ini mengumumkan telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya mendampingi mereka. Namun, Sukatani tak merinci alasan pencabutan kuasa hukum itu.

"Kami ingin menginformasikan bahwa kami juga sudah mencabut kuasa dari Tomi Gumilang (Sitomgum Law Firm). Love you all," pungkasnya.

Sebelumnya, Sukatani mengunggah video permintaan maaf kepada Polri dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari semua platform. Dalam video tersebut, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy (gitaris) dan Novi Chitra Indriyaki alias Twistter Angels (vokalis), menjelaskan bahwa lagu itu bukan ditujukan untuk menyerang institusi Polri, melainkan sebagai kritik terhadap oknum tertentu.

"Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar," ujar Syifa dalam video tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta para pendengar untuk menghapus lagu tersebut dari media sosial. Lagu ini pun resmi ditarik dari peredaran.

Menanggapi polemik ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri tidak alergi terhadap kritik dan tetap berkomitmen untuk menjadi institusi yang modern.

"Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik," katanya.

Artikel ini telah tayang di detikPop. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/dpw)

JAKARTA - Pemberedelan karya seni lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani dinilai melanggar hukum. Khususnya kebebasan berekspresi yang merupakan hak dasar setiap individu dalam negara demokrasi.

?Klarifikasi, permintaan maaf, membuka anonimitas, dan menurunkan karya seni dari seluruh platform seharusnya tidak terjadi di negara demokrasi,? tulis AMAR Law Firm & Public Interest Law Office dalam keterangan resminya, Jumat (21/2/2025).

Sebelumnya, pada 20 Februari 2025, di tengah aksi Indonesia Gelap yang masih berlangsung, unggahan klarifikasi dan permintaan maaf dari personel Band Sukatani muncul di berbagai media sosial.



Dalam video berdurasi 1:49 menit tersebut, para musisi yang dikenal dengan lirik lagu kritis dan tajam serta aksi panggung dengan topeng, tampil dengan wajah terbuka dan ekspresi tertekan.

Klarifikasi dan permintaan maaf tersebut merupakan dampak dari lagu mereka yang berjudul ?Bayar, Bayar, Bayar?, yang mengkritik keras praktik dugaan korupsi di kepolisian.

Dalam video itu, mereka mengumumkan bahwa lagu tersebut telah dicabut dari berbagai platform musik dan meminta masyarakat untuk menghapus lagu serta video terkait, serta menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang muncul di kemudian hari.

AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menilai peristiwa ini jelas merupakan pemberedelan karya seni yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Ekspresi dalam bentuk seni musik merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.

Hak ini dijamin dan dilindungi oleh berbagai aturan hukum, termasuk dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai instrumen internasional seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights.

Menurut prinsip yang diatur dalam Prinsip Siracusa, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria ketat, seperti diatur oleh hukum, untuk melindungi ketertiban umum, moral publik, keamanan nasional, atau hak orang lain. Namun, tidak ada alasan hukum yang sah untuk membatasi karya band Sukatani.

?Kasus pemberedelan band Sukatani ini juga tidak bisa dipisahkan dari kasus pelanggaran kebebasan ekspresi seni yang lain, seperti pelarangan pameran, pelarangan buku, larangan pemutaran film, dan larangan pertunjukan musik yang belakangan kerap terjadi,? tulisnya.

AMAR Law Firm & Public Interest Law Office juga menilai negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan berekspresi sehingga institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian HAM, dan Kementerian Kebudayaan harus pro aktif untuk mengusut peristiwa pemberedelan ini.

Komisi Kepolisian Nasional juga harus proaktif dalam hal adanya dugaan ancaman dari kepolisian. AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menegaskan jika terdapat ancaman atas karya seni, seniman dapat mempertimbangkan beberapa langkah untuk mengantisipasi.

Pertama mengidentifikasi pihak yang mengancam dan mendokumentasikannya. Kedua, sedapat mungkin menunda pertemuan dengan pengancam. Jika terdapat panggilan atau diperiksa oleh aparat, pastikan terdapat surat panggilan dan pemeriksaan dilakukan secara resmi.

?Ketiga, berkonsultasi atau mencari bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum atau pengacara publik. Terdapat berbagai lembaga yang menyediakan jasa pro bono untuk seniman dan korban pelanggaran kebebasan berekspresi. Keempat, melaporkan ancaman kepada lembaga terkait,? pungkasnya.

Malang -

Ahli Hukum Univerista Brawijaya (UB), Prija Djatmika turut buka suara soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya ada beberapa pasal yang dinilai menjadi langkah mundur hukum hingga adanya tumpang tindih kewenangan dari kejaksaan dan kepolisian.

Beberapa pasal yang dinilai bakal menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum dan perlu mendapat perhatian antara lain pasal 111 ayat 2, pasal 12 ayat 11, pasal 6 hingga pasal 30b.

Prija mencontohkan, pada pasal 12 ayat 11 RUU KUHAP dijelaskan, apabila masyarakat melapor polisi tetapi dalam waktu 14 hari tidak ditanggapi, maka bisa melapor ke kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan pasal 6 yang berbunyi, penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut UU tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan. Bahwa, penyidikan bisa dilakukan di luar institusi Polri.

"Jika ini disahkan, menurut saya ini langkah mundur. UU KUHAP sudah bagus mengatur distribusi kewenangan penegak hukum, sekarang mau dikembalikan lagi ke zaman belanda dan orde baru. Dimana jaksa bisa melakukan penyidik seperti dulu," terang Prija Jumat (24/1/2025).

Ia menegaskan bahwa jaksa saat ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada kasus tertentu, yakni pelanggaran HAM berat dan korupsi. Ketika pasal tersebut disahkan, maka jaksa diperbolehkan untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh laporan atau bisa disebut tidak lagi hanya kasus tertentu.

"Ini akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian, jadi penyidik (jaksa) bisa menyidik sendiri, menuntut sekaligus menyidik. Ini semacam ada satu gawang itu kipernya ada dua. Itu saya bayangkan akan amburadul, malah justru berpotensi tidak bisa menjamin kepastian hukum," tegas Prija.

Kemudian, terkait pasal 111 ayat 2 RUU KUHAP dianggap akan mengakibatkan kerancuan karena dalam pasal tersebut memberikan kewenangan jaksa untuk mempertanyakan sah tidaknya penangkapan dan penahanan oleh kepolisian. Ditambah, pasal 30b mengatur kewenangan jaksa melakukan penyadapan.

Ketika pasal tersebut lolos maka dikhawatirkan akan menimbulkan penanganan perkara hukum yang tidak terpadu.

Prija melihat bahwa RUU KUHAP ini dirancang karena menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri lewat tagar #PercumaLporPoisi. Kendati demikian, dalam RUU KUHAP tidak harus ada tumpang tindih kewenangan yang berpotensi kerancuan.

Menurutnya, daripada menambah kewenangan kejaksaan, lebih baik jika dalam RUU KUHAP memberikan regulasi baru untuk menempatkan jaksa di kantor polisi atau jaksa wilayah. Ini juga merupakan solusi untuk mempersingkat penanganan perkara yang selama ini dinilai memakan waktu karena proses birokrasi.

"Kalau salah satu pertimbangan penambahan kewenangan jaksa karena proses pengembalian berkas perkara, itu bisa ditangani dengan menempatkan jaksa wilayah. Jadi yang terpenting itu adalah sinergitas sejak awal penanganan," tandasnya.

(abq/iwd)