Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (SJP) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Cirebon, Jawa Barat.

"Atas nama SJP, Bupati Cirebon periode 2014–2019,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan mantan Bupati Cirebon Sunjaya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, guna penyidikan kasus suap izin PLTU dengan tersangka Herry Jung (HJ).

Herry Jung merupakan General Manager Hyundai Engineering and Construction saat ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin PLTU oleh KPK pada 15 November 2019.

Sebelumnya, pada Senin (5/5), KPK sempat memanggil mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon pada 2017–2018 Sono Suprapto.

Pada Selasa (6/5), KPK memanggil empat orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai saksi kasus izin PLTU tersebut. Empat orang itu adalah Rita Susana Supriyanti, Mahmud Iing Tajudin, Muhadi, dan Dede Sudiono.

Herry Jung telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT Kings Property Indonesia Sutikno pada 15 November 2019.

Dua orang tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konstruksi perkara disebutkan tersangka Herry diduga memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadi Sastra terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR) membangun PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

Sementara tersangka Sutikno diduga memberi suap senilai Rp4 miliar kepada Sunjaya terkait dengan perizinan PT Kings Property Indonesia.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menseneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo disinyalir jadi faktor kuat Hasan memilih mundur.

Keputusan Hasan mundur diumumkan kepada publik pada 28 April 2025 melalui kanal YouTube Total Politik. Dalam video itu, Hasan berangkat dari rumahnya menaiki mobil berpelat nomor RI-33 menuju kantor PCO, yang berada di luar kompleks Istana Presiden Republik Indonesia.

Di kantornya, Hasan membuat surat pengunduran dirinya dan ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Sifatnya: sangat segera.

Hasan sendiri diduga ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri ke Prabowo. Dia sudah meminta waktu untuk bertemu, "Setkab meminta untuk menunggu ketemu Presiden dulu, tapi ditunggu sampai seminggu nggak ketemu-ketemu," ungkap sumber dikutip dari detikX.

Setelah tidak kunjung ada pertemuan itulah, Hasan baru menyampaikan pengunduran dirinya kepada staf PCO melalui pesan WhatsApp. Menurut sumber detikX di lingkaran dekat Hasan, situasi di PCO dalam beberapa bulan terakhir memang cukup berat bagi Hasan. Hampir setiap bulan, Hasan harus menalangi gaji puluhan staf PCO lantaran anggaran negara belum juga cair sampai hari ini.

Di tengah situasi yang sulit itu, Hasan juga terus-menerus mendapat kritik terkait sejumlah pernyataannya yang kontroversial. Setiap hari, kata sumber ini, ada saja pemberitaan negatif terkait Hasan dan PCO secara kelembagaan.

Apalagi pada 17 April 2025, Prabowo malah menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicaranya. Keputusan Prabowo ini dirasa telah mendelegitimasi kewenangan Hasan sebagai Kepala PCO.

Sumber detikX mengatakan Hasan cukup terkejut atas keputusan itu. Sebab, sehari sebelum penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden, Letkol Teddy sempat memanggil Hasan ke Istana Negara dan meyakinkan Hasan bahwa posisinya sebagai Kepala PCO tetap aman dan tidak akan diganti.

"Dievaluasi nggak, mau diganti nggak, cuma dibilang, 'Pak Hasan tenang, posisi Pak Hasan aman'," kata sumber yang mengetahui pertemuan itu.

Ditambah, setelah itu, pemerintah malah membentuk Tim Satuan Tugas Komunikasi (Satgas Komunikasi), yang seolah-olah menyinggung kinerja Hasan yang dianggap buruk. Satgas Komunikasi dibentuk secara informal untuk memperbaiki komunikasi kebijakan pemerintah yang selama ini dianggap kurang baik.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang, bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," kata Hasan. detikcom telah mendapat izin dari Hasan untuk mengutip pernyataannya tersebut.

Hasan tidak menjelaskan secara terperinci alasannya mundur dari kursi Kepala PCO. Dia hanya mengatakan tidak akan jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan.

"Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang," ungkap Hasan.

(astj/astj)

Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga jajarannya di Kabinet Merah Putih sebagai Juru Bicara sebelum Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Hasan mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Senin (21/4) kemarin. Ia menyebut alasan mundur diri dikarenakan adanya persoalan yang tidak lagi mampu diatasi kemampuannya.

Ia mengatakan surat pengunduran diri itu telah diserahkan kepada Prabowo melalui dua orang sahabatnya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lewat pengunduran dirinya itu, Hasan mengaku memberi kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu. Hal itu, kata dia, merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Prasetyo membenarkan apabila Prabowo telah menerima surat pengunduran diri itu. Hanya saja, ia mengatakan Prabowo masih mempelajari terlebih dahulu dan belum meneken keputusan mundurnya Hasan.

"Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," jelasnya.

Beberapa hari sebelum mundurnya Hasan, Prabowo juga sudah menunjuk Prasetyo sebagai Juru Bicara baru. Ketika itu Prasetyo mengaku diminta untuk ikut berperan aktif sebagai Juru Bicara.

Ia juga menyebut kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran PCO yang kala itu masih dipimpin Hasan. Menurutnya semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bakal ada tambahan dua Juru Bicara baru yang akan bertugas bersama dirinya. Keduanya yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Meski begitu, ia membantah adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap posisi Kepala PCO buntut adanya penambahan tiga Juru Bicara Istana itu.

"Enggak (reshuffle), sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/4).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) merespons penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, penunjukan itu merupakan hal positif karena merupakan bentuk penguatan komunikasi publik pemerintah yang diperlukan untuk menjawab tantangan penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

?Ya saya rasa Bapak Presiden juga memandang perlu terus dilakukan penguatan, karena komunikasi publik pemerintah yang dilakukan selama ini tentu harus terus kita perluas," ujar AHY di Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

AHY mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan berbagai kebijakan kepada masyarakat melalui sumber yang kredibel dan bisa dijadikan rujukan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dalam menyampaikan arah kebijakan Presiden.



"Sebetulnya ini juga berlaku bagi kami. Banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas, termasuk soal infrastruktur, misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo," ucap AHY.

AHY menilai penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang akan memperkuat komunikasi lintas sektor dan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh. "Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif maksud saya," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir. Sebelumnya, Prabowo telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Dalam sebuah kesempatan, Prasetyo mengatakan, bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden sebagai jubir. Dia hanya menegaskan agar jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Prasetyo menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Kepala Negara untuk membantu PCO. "Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi telah melantik pejabat dan jajaran lembaganya di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (18/11).

Pada kesempatan itu, enam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan turut dilantik, yakni Philips Jusario Vermonte, Adita Irawati, Ujang Komarudin, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

Berikut profil mereka:

1. Philips Jusario Vermonte

Philips merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Philips tercatat sebagai dosen tetap pada program studi ilmu politik UIII.

Beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh Philips pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025 adalah policy communication and climate diplomacy, PhD qualifying exam, independent study, electoral and political competitions in the muslim world, dan electoral and political competitions in muslim societies.

Selain itu, Philips pernah menjadi panelis debat Pemilu 2024, dan sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Adapun saat ini Philips diamanahi sebagai Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

2. Adita Irawati

Adita selama Februari 2020 sampai dengan Oktober 2024 merupakan mantan Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Adita pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden masa Pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Ia juga sempat bekerja sebagai Vice President Corporate Communication di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Selain itu, dia saat ini menjabat sebagai komisaris PT Citilink Indonesia.

3. Ujang Komarudin

Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Ujang Komarudin merupakan dosen tetap Universitas Al-Azhar Indonesia pada program studi ilmu hubungan internasional.

Pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, Ujang mengajar mata kuliah kewarganegaraan, militer dan politik, Pancasila, magang, dan skripsi.

Walaupun demikian, dia kerap kali muncul di berbagai media, baik daring maupun televisi, sebagai pengamat politik. Saat ini Ujang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.

4. Prita Laura

Prita merupakan mantan jurnalis pada salah satu stasiun televisi swasta nasional sejak 2003-2018.

Setelah 15 tahun menjalani dunia jurnalistik, Prita kemudian mengundurkan diri. Kemudian, Prita menjadi Tenaga Ahli Komunikasi di Kantor Staf Presiden sejak 2020.

Sebelum dilantik sebagai Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, dia sempat memberikan keterangan pers terkait program “Lapor Mas Wapres” pada Kamis (14/11), di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

5. Dedek Prayudi

Dedek Prayudi atau akrab disapa Uki merupakan Ketua DPP dan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada Pemilu 2019, Uki sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat IX. Kemudian pada Pemilu 2024, dia mencalonkan kembali sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan DKI Jakarta I.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

6. Hariqo Wibawa Satria

Hariqo sempat menjadi calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 10 pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunikonten sejak 2015-2023.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024