JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan Banten imbas razia penggunaan ponsel dan narkoba, Selasa (25/3/2025).

Selain itu, pemindahan ini juga dilakukan untuk menanggulangi overkapasitas rutan.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,” kata Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan,” tutur dia.

Selama November 2024 sampai Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 narapidana ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Para narapidana dipindahkan ke lapas yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Dengan pemindahan ini, kapasitas Rutan Salemba diharapkan lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap narapidana lebih optimal.

“Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya terbuka dengan masukan dan saran masyarakat, seperti penanganan narkoba dan penggunaan ponsel di lapas.

“Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik membangun karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,” ungkap Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan Banten imbas razia penggunaan ponsel dan narkoba, Selasa (25/3/2025).

Selain itu, pemindahan ini juga dilakukan untuk menanggulangi overkapasitas rutan.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,” kata Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan,” tutur dia.

Selama November 2024 sampai Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 narapidana ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Para narapidana dipindahkan ke lapas yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Dengan pemindahan ini, kapasitas Rutan Salemba diharapkan lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap narapidana lebih optimal.

“Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya terbuka dengan masukan dan saran masyarakat, seperti penanganan narkoba dan penggunaan ponsel di lapas.

“Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik membangun karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,” ungkap Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna resmi dipindahkan dari rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025). Saat ini, Ema tengah menjalani persidangan kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL di Pengadilan Negeri Bandung sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, selain dirinya terdapat empat eks anggota DPRD Kota Bandung yang menjadi terdakwa. Mereka yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi.

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel membenarkan telah menerima satu orang tahanan KPK Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 09.58 WIB. Pihaknya selanjutnya melakukan prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan. "Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," ujar Pance, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, ia mengatakan kelengkapan administrasi lengkap tanpa ada penahanan terputus. Selain itu, dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan ditemukan penyakit diabetes sejak tahun 2019 dan pemasangan ring jantung tahun 2019 dan tahun 2020. "Tahanan tersebut dikirim ke Rutan Kelas I Bandung dalam rangka untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Februari," kata dia.

Ia menambahkan akan dilakukan penahanan sementara di Rutan Kelas I Bandung terhadap Ema Sumarna hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara.

MEDAN, iNewsDeliraya.id- Rutan Kelas I Labuhan Deli melakukan pemindahan 30 Warga Binaan Pemasyarakatan ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan dan 49 orang ke Lapas Narkotika Kelas IIa Pematang Siantar, Jum'at (6/12).

Yohanes Dias Kepala Rutan Labuhan Deli mengatakan, Sebelum pemindahan warga binaan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan, dengan harapan akan dimutasikan bebas dari segala penyakit dan pemindahan juga dilakukan dengan standar operasional prosedur pemindahan.

Selanjutnya, pemindahan bukan hanya untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban namun memberikan lingkungan lebih baik bagi warga binaan dipindahkan. 

“Kami mengambil tindakan untuk kebaikan bersama sebagai langkah untuk menjaga serta memelihara keamanan dan kenyamanan warga binaan di dalam Rutan,” ujar Karutan.

langkah ini bisa menjadi solusi efektif. Proses pemindahan berlangsung lancar dan sesuai dengan prosedur berlaku, disertai dengan pengawalan ketat dari tim pengawal yang anggotanya terdiri dari jajaran regu keamanan Rutan Labuhan Deli.

Editor : Sadam Husin

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri imigrasi dan pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan telah memindahkan 302 narapidana narkoba ke lapas penjagaan super ketat.

Hal tersebut disampaikan Agus saat konferensi pers desk pemberantasan narkoba di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

"Ada 302 [narapidana] yang sudah kami pindahkan ke lapas super maksimum security," ujar Agus.

Dia mengatakan, ratusan orang tersebut dipindahkan lantaran diduga telah melakukan pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas.

"Pemindahan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran kejahatan narkotika ini dari dalam lapas," tambahnya.

Mantan Wakapolri itu menegaskan bahwa angka tersebut bisa terus bertambah melalui sinergi Polri dan kementerian terkait di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

"Dan upaya untuk suksesnya desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden untuk mengujudkan negara Indonesia lebih bebas dari narkoba," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, penjara maximum security diperuntukkan bagi narapidana dengan masa tahanan 20 tahun hingga narapidana yang kerap "bermain" kejahatan di lapas.

Penjara yang berlokasi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah itu memiliki ruangan 2x3 meter persegi. Ruangan dipantau ketat oleh pihak keamanan selama 24 jam penuh. Narapidana pun baru bisa keluar ruangan selama satu jam dengan mata tertutup.