Bandung -

Setelah insiden kebakaran yang melanda kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung pada 10 April lalu, area tersebut kini mengalami kisruh. Pada Senin 21 April, bentrok antara penghuni kawasan setempat dengan orang tidak kenal hingga menyebabkan sejumlah penghuni luka-luka.

Belum diketahui penyebab awal kisruh di lahan yang tengah menjadi sengketa tersebut. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan rasa prihatinnya.

Ia menyesalkan, insiden yang terjadi dan meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mentaati proses hukum yang tengah berjalan terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Untuk itu, ia meminta agar kondusifitas senantiasa dijaga.

"Kami sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga ada keputusan final dan mengikat," ungkapnya, Selasa (22/4/2025).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung berupaya mendorong penyelesaian masalah tersebut melalui mediasi dan dialog. Seluruh pihak diharapkan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung langkah penertiban keamanan yang dilalukan aparat untuk menjaga keamanan masyarakat. "Kami mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut masih berproses di Pengadilan. Oleh karenanya, seluruh pihak diminta untuk mentaati dan menghormati proses hukum hingga putusan keluar. Ia meyakini masalah dapat segera terselesaikan

"Pemkot Bandung akan terus menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Kita yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tutupnya.

(mso/mso)

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, angkat bicara terkait peristiwa bentrokan yang terjadi di daerah Sukahaji, Kota Bandung, Senin (21/4/2025) kemarin.

Farhan menjelaskan, sebagai pimpinan di Pemerintah Kota Bandung, dia mengaku prihatin tetapi juga menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga Kelurahan Sukahaji dan pihak terkait di wilayah Gang Satata Sariksa, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

"Kami tentu sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (22/4/2025).

"Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga nanti ada keputusan final dan mengikat," tuturnya.

Lebih lanjut, Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung memahami kejadian tersebut dipicu perbedaan pandangan mengenai rencana pemasangan batas lahan oleh salah satu pihak swasta hingga menyebabkan bentrokan dengan pihak warga Kelurahan Sukahaji.

Pemkot Bandung, lanjut dia, menghargai setiap aspirasi masyarakat selama disampaikan dengan cara damai serta dalam koridor hukum yang berlaku.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan demi menjaga situasi Kota Bandung tetap kondusif dengan menempuh jalur damai dan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami tentu mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," ucapnya.

Selain itu, Farhan juga memastikan hak dan keamanan seluruh warga tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bandung.

"Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ucapnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait kawasan tersebut saat ini masih berproses di pengadilan.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menghormati dan menunggu hasil proses hukum tersebut hingga adanya putusan inkrah.

Terlebih lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pemangku kebijakan di tingkat wilayah, telah turun tangan dan tengah mengupayakan berbagai langkah penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan solusi jangka panjang bagi semua pihak.

Sebagai langkah awal, menurut Farhan, Pemkot Bandung juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan monitoring dan pendekatan persuasif guna mencegah terjadinya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

"Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat," ujarnya.

"Dengan semangat kebersamaan dan musyawarah, kami yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tuturnya.

Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui

Bandung (ANTARA) - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah kabar yang menyebut dirinya terlibat masalah perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial LM.

"Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji yang didaur ulang dengan motif ekonomi," kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.

Ridwan Kamil mengklaim bahwa permasalahan ini sebenarnya telah selesai sejak empat tahun lalu dengan bukti akurat yang tidak terbantahkan.

"Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali terkait bantuan kuliah. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

Ia juga mengaku tidak memahami alasan di balik munculnya kembali isu tersebut. Namun, ia memastikan akan mengambil langkah hukum untuk menanggapi fitnah ini.

"Karenanya untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan," kata Ridwan Kamil menegaskan.

Di akhir pernyataannya, ia meminta maaf lahir batin atas segala dosa dan kekhilafan serta mengajak masyarakat untuk bersikap tabayyun atau mencari kejelasan sebelum memercayai suatu berita.

"Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu per satu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT," kata Ridwan Kamil.

Sebelumnya, kabar perselingkuhan mantan Gubernur Jabar itu mencuat setelah seorang wanita bernama Lisa Mariana (LM) mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di Instagram pada Rabu (26/3).

Dalam unggahan tersebut, LM berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Tim Kanwil Ditjen Permasyarakatan Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Kelas I Bandung saat, Kamis (27/2) malam. Barang-barang yang dilarang masuk ke dalam rutan ditemukan petugas.

Adapun barang-barang dilarang yang ditemukan di antaranya, kabel listrik intalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

Sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel, Jumat (28/2).

Pance Daniel menyebut, barang-barang terlarang itu harus diamankan oleh pihaknya karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

"Tentunya, Kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat, yang bertujuan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali menuturkan, sidak dilakukan di kamar WBP.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka" ujar Sukarno.

Barang-barang terlarang yang ditemukan dalam sidak nantinya akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

(wip/yum)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.

BANDUNG, iNews.id - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota BandungEma Sumarna yang menjadi terdakwa kasus korupsi dipindah dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025). Pemindahan itu seiring jadwal sidang kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL Program Bandung Smart City.

Persidangan kasus korupsi ini diagendakan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (25/2/2025) besok. Dalam kasus ini, selain Ema, KPK juga menetapkan empat eks anggota DPRD Kota Bandung sebagai terdakwa, yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi. 

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel mengatakan telah menerima seorang tahanan KPK Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) pukul 09.58 WIB. Ema kini masih menjalani prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

"Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," kata Karutan Kebonwaru, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, administrasi lengkap tanpa penahanan terputus. Selain itu dari pemeriksaan kesehatan, Ema mengidap penyakit diabetes sejak 2019 dan pemasangan ring jantung pada 2019 dan 2020.

"Tahanan tersebut (Ema Sumarna) dikirim ke Rutan Kelas I Bandung untuk menghadiri persidangan di PN Bandung tanggal 25 Februari," kata Pance.

Ema Sumarna akan ditahan di Rutan Kelas I Bandung hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara. 

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna resmi dipindahkan dari rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Senin (24/2/2025). Saat ini, Ema tengah menjalani persidangan kasus korupsi pengadaan CCTV dan PJU-PJL di Pengadilan Negeri Bandung sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, selain dirinya terdapat empat eks anggota DPRD Kota Bandung yang menjadi terdakwa. Mereka yaitu Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi.

Kepala Rutan Kebonwaru Pance Daniel membenarkan telah menerima satu orang tahanan KPK Ema Sumarna pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 09.58 WIB. Pihaknya selanjutnya melakukan prosedur pengecekan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan. "Rutan Kelas I Bandung telah menerima satu orang tahanan KPK atas nama Ema Sumarna," ujar Pance, Senin (24/2/2025).

Dari hasil pemeriksaan, ia mengatakan kelengkapan administrasi lengkap tanpa ada penahanan terputus. Selain itu, dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan ditemukan penyakit diabetes sejak tahun 2019 dan pemasangan ring jantung tahun 2019 dan tahun 2020. "Tahanan tersebut dikirim ke Rutan Kelas I Bandung dalam rangka untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Februari," kata dia.

Ia menambahkan akan dilakukan penahanan sementara di Rutan Kelas I Bandung terhadap Ema Sumarna hingga persidangan telah selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan CCTV, PJU dan PJL menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis hukuman penjara.

Bandung -

Cep Anggi (32) dan Sidik Prasetiadi (26) kini harus berurusan dengan polisi. Keduanya nekat menjambret seorang perempuan bernama Nurazmi yang bekerja sebagai pegawai SPBU di wilayah Kiaracondong, Kota Bandung pada Sabtu (15/2) pukul 05.30 WIB.

Semuanya bermula saat korban sedang berjalan kaki di Gang Soma, Kiaracondong, Kota Bandung untuk berangkat ke tempat kerjanya. Di jalanan yang sepi, Anggi dan Sidik dengan menggunakan motor matik lalu datang sembari menodongkan golok ke arah korban.

Korban sempat bertahan saat tasnya hendak diambil paksa dua berandalan itu. Tapi dengan golok yang sudah disiapkan, Anggi langsung memotong tali tas dan kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Insiden itu ternyata terekam CCTV warga sekitar. Setelah polisi turun tangan, Anggi dan Sidik kemudian diciduk pada Minggu (16/2).

"Kedua tersangka yaitu CA (Cep Anggi) dan SP (Sidik Prasetiadi) sudah merencanakan tindakan pencurian dengan kekerasan dengan menyasar korban di tempat yang sepi," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, Senin (17/2/2025).

Budi mengatakan, korban mengalami luka-luka ketika mempertahankan tasnya. Akibatnya, korban harus mendapat empat jahitan setelah terkena sayatan golok yang dibawa dua berandalan tersebut.

"Memang pada saat kejadian sampai sekarang itu korban belum melapor. Tetapi kami walaupun belum ada laporan langsung mencari pelakunya dan sudah menghubungi korban. Lalu korban setelah kejadian langsung dijemput pulang ke rumah orang tuanya di Majalaya," ungkapnya.

Dari dalam tas yang dicuri, Anggi dan Sidik mendapatkan uang Rp 200 ribu serta beberapa kartu identitas milik korban. Uang itu pun sudah mereka gunakan dan hanya tersisa Rp 30 ribu.

"Pengakuan pelaku dia memang untuk mencuri uang. Nanti kita dalamnya apakah ada laporan di tempat lain, tapi hasil pengakuan sementara, keduanya masih baru melakukan," pungkasnya.

Anggi dan Sidik terancam dijerat Pasal 365 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun kurungan penjara.

(ral/dir)

Bandung - Kasus hukum kini sedang menyandera Kebun Binatang (Bunbin) Bandung atau Bandung Zoo. Setelah aset Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola objek wisata itu disita, kini status badan hukumnya juga dibekukan Kejati Jawa Barat (Jabar).

Persoalan ini bermula tidak terlepas dari ditetapkan dua petinggi yayasan, Raden Bisma Bratakoesoema (RBB) dan Sri (S) sebagai tersangka. Keduanya sudah ditahan karena dinyatakan tersangkut kasus penguasaan lahan Bandung Zoo seluas 13,9 hektare dan 285 meter persegi yang merupakan barang milik daerah (BMD) dalam kartu inventaris barang (KIB) Model A Pemkot Bandung sejak 2005.

Kejati Jabar menyatakan keduanya telah membuat kerugian negara hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Kejati menyatakan yayasan tak pernah membayar perjanjian sewa menyewa lahan yang telah berakhir sejak 30 November 2007 silam.

Berangkat dari hal itu, Kejati Jabar kemudian menyita 6 aset Bandung Zoo. Rinciannya yaitu dua unit kantor operasional, rumah sakit hewan, gudang nutrisi, restoran dan panggung edukasi.

Setelah langkah ini ditempuh, kini giliran badang hukum Yayasan Margasatwa Tamansari yang dibekukan. Berdasarkan surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia bernomor AHU.7-AH.01-07, Dirjen AHU memutuskan untuk membekukan status badan hukum milik yayasan.

"Status hukum yayasan sudah kami bekukan, sudah ada SK dari Dirjen AHU," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).

Tentu saja, upaya ini menimbulkan dampak yang panjang. Selain status badan hukumnya, rekening yayasan juga sudah dibekukan untuk kepentingan penyidikan. "Termasuk rekening yayasan sudah kita bekukan," terang Dwi.

Meski dibekukan, Dwi menyebut, Yayasan Margasatwa Tamansari masih diizinkan untuk menjalankan operasional Bandung Zoo. Pengelola selanjutnya akan ditentukan setelah kasus hukumnya inkrah, saat pengadilan nantinya akan memutuskan mengenai nasib pengelolaan area wisata tersebut.

"Tidak ada batas waktu penyitaan sampai menunggu putusan. Sekarang masih melekat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apakah nanti dirampas negara atau dikembalikan kepada pihak penguasa barang dalam hal ini terdakwa," tutup Dwi.

Pemkot Bandung turut merespons kasus hukum yang sedang terjadi di Bandung Zoo. Pemkot berencana menghadap ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia supaya bisa mendapat solusi atas pengelolaan area wisata edukasi satwa di kebun binantang.

"Mengingat di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang saat ini dipergunakan sebagai kebun binatang tersebut terdapat satwa, maka kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan jajaran Kementerian Kehutanan RI," kata Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan BKAD Kota Bandung Herman Rustaman, Sabtu (15/2/2025).

Herman menyebut, koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dilakukan untuk mendapat arahan mengenai pengelolaan kebun binatang ke depan. Apalagi, banyak satwa di Bandung Zoo yang memerlukan penanganan sesuai keahlian.

"Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas dan kewenangan mengenai satwa tersebut. (Koordinasi) khususnya untuk penanganan satwanya," ucap Herman.

Di sisi lain, pihak Bandung Zoo turut memberikan respons atas polemik ini. Melalui pengacaranya, Yayasan Margasatwa Tamansari memastikan masih menjalankan operasional kebun binatang seperti biasa.

"Bahwa badan hukum yayasan itu bukan dibekukan melainkan diblokir akses administrasinya. Jadi Yayasan Margasatwa Tamansari tidak bisa melakukan perubahan akta ataupun susunan pengurus karena pemblokiran tersebut," kata pengacara yayasan, Idrus Mony dalam keterangannya.

"Maka dari itu bahasa 'dibekukan; ini terlalu terkesan negatif. Sedangkan operasionalnya pun berjalan normal seperti biasa karena memang hanya diblokir akses administrasinya saja," pungkasnya.

Bisma dan Sri sendiri telah ditahan dan dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ral/orb)

Bandung -

Pengacara Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola Kebun Binatang (Bunbin) Bandung merespons pernyataan Kejati Jabar mengenai pembekuan status badan hukum yayasan. Mereka pun menyatakan yayasan tidak pernah dibekukan karena hanya diblokir urusan akses administrasinya ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

"Bahwa badan hukum yayasan itu bukan dibekukan, melainkan diblokir akses administrasinya. Jadi Yayasan Margasatwa Tamansari tidak bisa melakukan perubahan akta ataupun susunan pengurus karena pemblokiran tersebut," kata pengacara Yayasan Margasatwa Tamansari, Idrus Mony dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

Idrus pun memastikan yayasan masih menjalankan operasional kebun binatang seperti biasa. Persoalan dengan Dirjen AHU, ia menyatakan bahwa hanya akses administrasi yayasan saja yang diblokir dan tidak sampai terjadi pembekuan status badan hukum yayasan.

"Maka dari itu bahasa 'dibekukan' ini terlalu terkesan negatif, sedangkan operasionalnya pun berjalan normal seperti biasa. Karena memang hanya diblokir akses administrasinya saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto mengatakan, status badan hukum yayasan dibekukan setelah Kejati menerima surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam surat bernomor AHU.7-AH.01-07, Dirjen AHU memutuskan untuk membekukan status badan hukum milik Yayasan Margasatwa Tamansari.

"Status hukum yayasan sudah kami bekukan, sudah ada SK dari Dirjen AHU," kata Dwi saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).

Kejati Jabar pun telah menyita 6 objek aset di Bandung Zoo, yaitu dua unit kantor operasional, rumah sakit hewan, gudang nutrisi, restoran dan panggung edukasi. Selain badan hukum yayasan dibekukan, Kejati Jabar juga memblokir rekening milik yayasan.

"Termasuk rekening yayasan sudah kita bekukan," terang Dwi.

Meski dibekukan, Dwi menyebut, Yayasan Margasatwa Tamansari masih diizinkan untuk menjalankan operasional Bandung Zoo. Pengelola selanjutnya akan ditentukan setelah kasus hukumnya inkrah, pengadilan nantinya akan memutuskan mengenai nasib pengelolaan area wisata tersebut.

"Tidak ada batas waktu penyitaan sampai menunggu putusan. Sekarang masih melekat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apakah nanti dirampas negara atau dikembalikan kepada pihak penguasa barang dalam hal ini terdakwa," tutup Dwi.

(ral/yum)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pansus 2 DPRD Kota Bandung saat ini tengah membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pembahasan sekarang ini belum sampai pada subtansi, baru dilakukan konsultasi.

Anggota Pansus 2 DPRD Kota Bandung Elton Agus Marjan SE mengatakan, konsultasi telah dilakukan ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementrian Dalam Negeri. Dalam konsultasi tersebut, BPIP mengusulkan agar bahasa pembudayaan diganti dengan pembinaan Pancasila.

"Harapannya supaya warga Kota Bandung mulai usia sekolah sampai usia lanjut bisa lebih mengenal Pancasila. Dulu kan ada pelajaran P4, sekarang kan tidak ada," ujar Elton, Jumat (7/2/2025).

Selain soal bahasa pembudayaan yang diubah menjadi pembinaan, kata Elton, BPIP juga mengusulkan adanya seminar atau Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di berbagai tingkatan untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masayarakat.

Pekan ini, kata Elton, Pansus 2 akan melakukan konsultasi terakgir ke Jakarta, setelah ini akan dilakukan pembahasan terkait Raperda Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan arahan dan masukan yang didapat dari BPIP, Kemendagri dan lembaga lainnya.

"Sehingga mudah-mudahan kita bisa membuat program yang memang bisa diterapkan dan bisa sedikit besarnya berpengaruh pada penerapan Pancasila di masyarakat," katanya.

Menurut Elton, pembahasan Raperda belum masuk pada pasal per pasal. Terlebih saat ini pun berkembang dengan adanya kemungkinan perubahan judul Raperda. "Kalau pun diakomodir masukan BPIP, otomatis berubah judulnya. Sekarang judulnya Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan," katanya.

Saat konsultasi, kata Elton, Pansus 2 juga menanyakan soal teknis sosialisasi pada BPIP dan lembaga lainnya karena hal ini berkaitan dengan anggaran dan penunjang lainnya. "Makanya BPIP mengarahkan pada pembinaan Pancasila sesuai aturan di atasnya. Hal ini agar poin-poin terkait sosialisasi pada masyarakatnya pun ada," katanya.

Salah satu upaya agar sosialisasi bisa dilakukan, kata dia, harus digelar Bimtek (bimbingan teknis). Pemerintah bisa menunjuk siapa saja untuk mengikuti bimtek soal ideologi Pancasila, termasuk juga anggota dewan. Nantinya, peserta yang sudah mengikuti Bimtek bisa melakukan sosialisasi pada masyarakat.

"Kalau melihat kondisi sekarang, pemahaman terhadap ideologi Pancasila itu sangat penting karena semakin hari semakin kelihatan luntur dalam mendalami nilai-nilai. Dengan munculnya Perda ini diharapkan bisa meningkatkan kembali rasa dan pemahaman terhadap ideologi Pancasila," paparnya.