Diaspora RI di Rusia, Teguh Imannullah berharap ada kolaborasi riset dan proyek industri antara Indonesia dan Rusia. Kerja sama ini menurutnya memungkinkan para mahasiswa bisa pulang dan mengabdi di Tanah Air usai lulus sesuai bidang keahliannya.

"Dengan kerja sama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya," kata Teguh pada dialog Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas dengan diaspora RI di Saint Petersburg, Rusia, Jum'at (16/5/2025), dikutip dari keterangan yang diterima detikEdu, ditulis Senin (19/5/2025).

Alumnus MAN Insan Cendekia Jambi ini sendiri kuliah di jurusan langka di Indonesia. Teguh semula kuliah S1 Nanomaterials di Belgorod State National Research University.

Kini, di usia 26 tahun, ia tengah menempuh pendidikan S3 Composite Materials di Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University. Di jenjang doktoral, ia belajar composite materials roket antariksa.

Menkum Supratman mengatakan pemerintah berharap diaspora di Rusia membawa misi positif bagi bangsa dan negara. Terkait diaspora RI dan kepulangannya ke Tanah Air, Supratman menyatakan "Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh, dan kembali untuk membangun bangsa."

Dialog Supratman dengan diaspora di St Petersburg dilakukan di sela kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) RI-Rusia tentang kerja sama regulasi hukum aktivitas organisasi nirlaba. Sebanyak 30 diaspora RI di Rusia hadir pada dialog tersebut.

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto menyatakan harapannya agar pemerintah mendukung diaspora RI.

"Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan," ucapnya.

Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan tidak main-main perangi narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah Riau. Sebagai komitmen, Maizart mengajak masyarakat terlibat aktif.

"Seperti yang ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa di lingkungan pemasyarakatan baik Lapas maupun rutan itu Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," tegas Maizar, Sabtu (17/5/2025).

Ketegasan ini disampaikan menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan dalam peredaran narkoba. Khususnya lingkungan Pemasyarakatan di bawah komando Kanwil Ditjenpas Riau.

Sebagai komitmen, Maizar mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Ditjenpas, dipastikan siap bekerjasama dan berkolaborasi memberantas narkoba hingga masuknya barang terlarang ke sel.

"Kami selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Maizar menyebut bila terbukti keterlibatan narapidana dalam peredaran narkoba, dia akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Langkah tegas ini diambil untuk memberi efek jera bagi para pelaku. Termasuk soal kemungkinan adanya sanksi pidana yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung agar Lapas dan Rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silakan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dalam perjuangan kami zero narkoba dan HP," tegas Maizar.

Langkah tegas diberikan tidak hanya bagi para tahanan atau narapidana, bagi para pegawai yang terlibat juga akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan agar tak ada pegawai 'main mata' dalam melakukan tugas-tugas di Rutan dan Lapas.

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menegaskan bahwa kolaborasi dan gotong royong dalam penanggulangan terorisme tetap dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan BNPT memiliki semboyan "Kolaboratif Dalam Penanggulangan Terorisme Yang Tercerahkan Dalam Keikhlasan."

"Jadi, apa pun kondisinya, kami gotong royong saja, kolaborasi, karena BNPT bertugas mengoordinasikan penanggulangan terorisme ini," kata Eddy saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Ia mengerti dan memahami bahwa negara harus melakukan efisiensi anggaran agar masyarakat, pemerintah, maupun ekonomi Indonesia bisa lebih baik dan sejahtera ke depannya.

Eddy mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan pemerintah melalui BNPT wajib melakukan pencegahan terhadap tindakan pidana terorisme.

Ia menuturkan pencegahan tersebut dilakukan melalui tiga langkah, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Salah satu upaya kesiapsiagaan nasional dan kontraradikalisasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kepada masyarakat yang rentan terpapar radikalisme.

"Kepada masyarakat yang kira-kira akan terpapar ini, kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, upaya deradikalisasi dilakukan dengan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme maupun orang atau kelompok yang sudah terpapar radikalisme.

Berbagai langkah deradikalisasi tersebut, kata Eddy, dilakukan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat serta daerah. Hal itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

Hal itu diungkapkan olehnya dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, hari ini. Turut hadir dalam acara itu, antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).

"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Lestari dalam keterangan, Rabu (19/2/2025).

Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, MPR RI pada 26 November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG's. Kaukus Nasional SDG's hadir sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

Dia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya. Temuan tersebut didaparkan pada saat salah satu kegiatan kaukus berlangsung.

"Salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan," ungkapnya.

Dia menjelaskan para pemangku kepentingan harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.

"Setiap individu, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara," tutupnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BOGOR, iNewsBogor.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku "Tercerahkan dalam Kedamaian" dengan judul "Secercah Kisah Mantan" dan "Menggali Akar Terorisme di Indonesia". Hasil kolaborasi antara akademisi, peneliti, birokrat dan mantan narapidana terorisme.

Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Peluncuran ini merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, karena disana kita diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan," jelas Kepala BNPT Komjen. Pol Eddy Hartono dalam Kegiatan Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Menurut Eddy, upaya ini merupakan membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi dengan konsep pentahelix.

"Hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu yakni kesiapsiagaan nasional.Kita berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan napiter,"ujarnya.

Mantan Direktur Penegakan Hukum BNPT ini juga menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak tahun 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku - buku yang mengancam ideologi ini dirampas oleh negara. Maka, kami berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku - buku tersebut. Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme, maka kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kita luncurkan hari ini," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan Pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai - nilai toleransi dan dirinya juga mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku ini.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai - nilai toleransi, inklusif, dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Kami sangat mengapresiasi upaya BNPT yang telah bekerja dengan keras. Kami yakin buku ini akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme," ucap Satryo.

Peluncuran buku ini juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yakni penguatan ideologi Pancasila, sebagaimana disampaikan Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

"Kegiatan ini senafas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini," kata Sugiat.

Editor : Furqon Munawar

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia membutuhkan kolaborasi banyak pihak karena melibatkan multi-stakeholder atau pemangku kepentingan.

Menurut dia, untuk menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan penguatan dan penegakan HAM yang kolaboratif serta melibatkan banyak pihak, sehingga bisa diselesaikan dengan tuntas.

"Dan menuju Indonesia Emas, yakni Indonesia Emas yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia tentu memerlukan kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan," kata Atnike dalam kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Selain upaya dari Komnas HAM, lanjut Atnike, dukungan dari negara, masyarakat, dan sektor-sektor sipil lainnya juga dibutuhkan sehingga penegakan HAM bisa lebih masif dan tuntas.

Dia mengatakan Komnas HAM selalu berupaya menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

"Oleh karena itu, tema peringatan HAM tahun ini adalah 25 tahun Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, memperkuat demokrasi dan HAM menuju Indonesia Emas," ujarnya.

Atnike menambahkan bahwa untuk penyelidikan judisial yang dilakukan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ada dua kasus besar yang menjadi perhatian utama, yakni proses penyelidikan kasus Bumi Flora di Aceh dan juga kasus pembunuhan Munir Said Talib.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mencegah terorisme. Pencegahan dilakukan lewat cara kewirausahaan kepada mitra deradikalisasi.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan kolaborasi ini sebagai upaya negara hadir melakukan pencegahan terhadap penyebaran paham-paham radikal terorisme. Pencegahan terorisme dan masalah deradikalisasi jadi fokus BNPT kali ini.

"Jadi sebagai mitra kami, mitra daerah, kami berkolaborasi untuk yang PNM, memberikan wawasan kewirausahaan, sehingga kerja-kerja ini lebih aplikatif dan dirasakan oleh mitra deradikalisasi. Supaya kesejahteraan ini tumbuh berkembang, kesejahteraan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat," kata Eddy kepada wartawan seusai pertemuan di Menara PNM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/13/2024).

Eddy ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat. Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan.

"Sehingga mitra-mitra deradikalisasi ini terintegrasi secara sosial, bisa bergabung dengan masyarakat, dan dapat diterima oleh masyarakat, dan bisa berkesinambungan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya," kata dia.

Eddy menilai, pribadi seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan kesejahteraan. Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.

"Nah, oleh sebab itu kami akan fokus kepada mitra-mitra deradikalisasi supaya mendapat keterampilan, mendapat usaha untuk tadi itu, bahwa kedepan ini lebih sesuai dengan kebijakan Pak Presiden, yaitu meningkatkan ketahanan pangan," ungkapnya.

Pada kesempatan serupa, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan kolaborasi ini memberikan kesempatan baginya untuk mendapat informasi terkait kondisi masyarakat. Informasi itu selanjutnya digunakan untuk mewujudkan program yang efektif di masyarakat.

"Kami juga butuh informasi dari BNPT, agar program-program pemberdayaan kami tepat, kesasaran. Pasti BNPT ada informasi tentang situasi masyarakat di bawah. Dan untuk sebuah program pemberdayaan yang efektif, harus berdasarkan data dan informasi yang memadai," jelas Arief.

Kolaborasi antara BNPT dan PNM sejatinya sudah terjalin sejak 2021. Namun kala itu, kolaborasi masih sebatas bertukar informasi.

"Sekarang kami lebih kepada aksi-aksi lapangan. Kalau yang 2021 sampai kemarin lebih banyak oper data, tukar-mentukar informasi, dan sekarang dalam bentuk aksi-aksi konkret," kata Arief.

Arief sepakat dengan dengan Eddy soal membangun kesejahteraan warga agar tak mudah terpapar paham radikal. Untuk itu dia mendukung penuh semua upaya mencegah terorisme dan radikalisme yang digagas BNPT.

"Yang penting kan ekonominya, kesejahteraannya yang terdukung kan. Kalau bahasa beliau tadi, ini mohon maaf Pakm bahasa beliau tanahnya kita tidak suburkan. Dengan ekonominya yang meningkat, tanahnya tidak kita suburkan untuk tumbuhnya tadi (radikalisme atau terorisme)," ucapnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini melakukan pertemuan dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Yang Mulia Penny Williams. Pertemuan ini membahas terkait kerja sama yang telah terjalin dan rencana penguatan antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB dengan pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Rini menyampaikan kerja sama Indonesia-Australia ini fokus pada bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin sejak 2020 dan kami berharap kedepannya kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk dapat memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia," ungkap Menteri Rini di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11).

Untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, Rini meminta agar terdapat personil Prospera yang secara intens berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, di antaranya reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta transformasi pemerintahan digital. Ketiga topik ini memainkan peranan penting dalam memperkuat tata kelola untuk pelayanan publik yang efektif.

"Dukungan personil Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kementerian PANRB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia," lanjut Rini

Kerja sama berkelanjutan dengan Australia ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik," ujar mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini.

Pada tahun 2024 ini, terdapat tiga kegiatan yang didukung oleh pemerintah Australia. Kegiatan pertama adalah terkait dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong kerangka kebijakan pemerintah di Indonesia.

Di bidang kebijakan publik, juga dilakukan pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu juga dilakukan pembelajaran/benchmarking mengenai kesejahteraan ASN melalui Australian Public Service Commision (APSC).

Terkait dengan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dukungan dari Australia juga memainkan peranan penting. Dengan Kementerian PANRB ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk Public Governance Committee (PGC), maka Australia dapat membantu Indonesia untuk secara akurat menganalisis berbagai aspek dan memastikan reformasi yang dijalankan Indonesia selaras dengan standar internasional. Dukungan lainnya dilakukan melalui pengembangan kerangka kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sektor Publik.

Selain dukungan terhadap aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, kerja sama dan kolaborasi dengan Australia juga dilakukan untuk Capability Review, yang merupakan kemampuan untuk mengukur kapabilitas instansi pemerintah dalam menentukan prioritas program kerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Kolaborasi lainnya juga dapat dilakukan dalam Analisis Dampak Kebijakan, yang merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi potensi dampak dari kebijakan, program, atau proyek yang diusulkan pemerintah sebelum diimplementasikan.

"Kami akan terus follow up kerja sama dengan Australia melalui Prospera ini melalui diskusi produktif untuk kemajuan pada pemerintahan digital, pengembangan SDM, hingga reformasi birokrasi, yang juga dapat mendukung aksesi Indonesia ke OECD," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

"Kami mendorong penguatan kohesi sosial yang kami yakini dengan kohesi sosial masyarakat akan kuat dan tidak mudah terjerumus terorisme," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori turut menilai program kolaborasi dan peningkatan kohesi sosial sangat tepat dilakukan dalam penanggulangan terorisme. Alasannya, persoalan terorisme tidak bersifat eksklusif, tetapi justru inklusif.

"Persoalan terorisme bukan eksklusif tapi inklusif karena semua lapisan masyarakat terkena dampaknya, untuk itu kolaborasi bersama dan peningkatan kohesi sosial sangat penting untuk dilakukan," ujar Hasan dalam kesempatan yang sama.

Dirinya menambahkan, kata kunci kolaborasi dan kohesi sosial dalam rangka menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia juga sangat erat kaitannya dalam membangun dan menguatkan prinsip demokrasi di Indonesia.

Dengan begitu, sambung dia, hadirnya masyarakat yang kohesi menjadi syarat untuk menuju masyarakat yang demokratis.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024