REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tanggal 10 Desember di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peringatan ini merupakan pengingat atas pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM menandai pertama kalinya dalam sejarah, HAM dijadikan standar umum bagi semua bangsa dan negara.

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan utama DUHAM adalah untuk memastikan setiap orang memiliki martabat, kebebasan, kesetaraan, dan perdamaian.

Tanggal 10 Desember dipilih untuk memperingati hari adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Diharapkan melalui peringatan ini, masyarakat global dapat mengingat dan memperloas komitmen terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Hari Hak Asasi Manusia diperingati secara global melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas-komunitas lokal. Di Indonesia, hari ini digunakan untuk memperkuat dukungan untuk kebijakan dan program yang mendukung hak asasi manusia.

Meskipun Deklarasi ini sudah berusia lebih dari 70 tahun, relevansi dan tantangan untuk melindungi hak asasi manusia tetap signifikan di abad ke-21. Deklarasi ini terus dijadikan acuan dalam menangani isu-isu hak asasi manusia kontemporer.

Dewan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk pada tahun 2006, berfungsi sebagai organ PBB yang berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Organ ini memainkan peran penting dalam mempertahankan standar internasional yang telah ditetapkan oleh DUHAM.

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia mengingatkan generasi saat ini tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi bagi semua orang tanpa diskriminasi. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbarui komitmen terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Pelibatan semua pihak dalam menjamin realisasi hak asasi adalah kunci dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Konten Ini Dibuat Menggunakan Artificial Intelligence

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah orang dan pegiat HAMmenggelar parade sekaligus aksi damai dalam rangka memperingati HariHAM Sedunia di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dalam momentum peringatan hari HAM sedunia tersebut mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi HAM di Tanah Air.

Mereka jugamenuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menggelar puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Menteri HAM, Natalius Pigai, menyebut baru kali ini peringatan Hari HAM Sedunia digelar meriah di Indonesia.

"Dalam perjalanan kehidupan dan karier saya, baru kali ini saya melihat Hari Hak Asasi Manusia dimeriahkan dengan semangat gegap gempita," ungkap Pigai saat menyampaikan sambutan di acara yang digelar di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Pigai menyebut kegiatan ini merupakan langkah serius Kementerian HAM dalam mengingatkan kepentingan HAM bagi masyarakat. Dia mengungkap bahwa dirinya merupakan sosok yang berasal dari pihak yang membela kepentingan HAM.

"Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat serius dan pertama kali kita selenggarakan sebagai sebuah kementerian, jadi kita berdiri tegak. Saya datang dari pembelaan civil society, saya mampir di mana-mana, Komnas HAM, kembali lagi pembelaan, sekarang saya Menteri," sebut Pigai.

Dia pun merasa senang bahwa KemenHAM dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Dia turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menciptakan Kementerian HAM dalam kabinetnya.

Dalam acara ini, turut hadir Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Kegiatan kita ditonton dari Sabang sampai Merauke, baru kali ini dalam sejarah perjuangan saya sebagai Human Rights Defender. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih bangsa Indonesia, telah menghadirkan kementerian ini. Komunitas hak asasi manusia hari ini berdiri tegak, tidak lagi berada di pinggiran," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia membutuhkan kolaborasi banyak pihak karena melibatkan multi-stakeholder atau pemangku kepentingan.

Menurut dia, untuk menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan penguatan dan penegakan HAM yang kolaboratif serta melibatkan banyak pihak, sehingga bisa diselesaikan dengan tuntas.

"Dan menuju Indonesia Emas, yakni Indonesia Emas yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia tentu memerlukan kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan," kata Atnike dalam kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Selain upaya dari Komnas HAM, lanjut Atnike, dukungan dari negara, masyarakat, dan sektor-sektor sipil lainnya juga dibutuhkan sehingga penegakan HAM bisa lebih masif dan tuntas.

Dia mengatakan Komnas HAM selalu berupaya menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

"Oleh karena itu, tema peringatan HAM tahun ini adalah 25 tahun Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, memperkuat demokrasi dan HAM menuju Indonesia Emas," ujarnya.

Atnike menambahkan bahwa untuk penyelidikan judisial yang dilakukan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ada dua kasus besar yang menjadi perhatian utama, yakni proses penyelidikan kasus Bumi Flora di Aceh dan juga kasus pembunuhan Munir Said Talib.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024