Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjelaskan pergerakan fluktuatif saham perusahaan sepanjang tahun berjalan disebabkan oleh kondisi makro dan global yang penuh tantangan. Tidak terdapat korelasi dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Kejati DKI menjerat 9 tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di Telkom dengan nilai total mencapai Rp431 miliar. Perkara bermula saat Telkom bekerja sama dengan 9 perusahaan berbeda pada periode 2016-2018. Sementara itu saham Telkom bertengger Rp2.740.

Senior Vice President Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Indonesia Ahmad Reza menjelaskan saat ini share publik di Telkom mencapai 47%. Dari jumlah tersebut sekitar 80% berasal dari investor asing.

Kondisi yang terjadi di global berpengaruh terhadap kinerja saham Telkom. Perang dagang Amerika Serikat dan China hingga langkah The Fed yang mempertahankan suku bunga 4,25%-4,5% pada Mei 2025.

“Hubungan AS-China kurang kondusif, The Fed juga kemarin juga tetap suku bunganya. Ini menunjukan investor asing belum melihat ke ranah lokal dan fokus ke global. Jadi kami simpulkan [kasus hukum] tidak berdampak langsung terhadap harga saham, tetapi lebih ke arah image korporasi,” kata Reza, Jumat (16/5/2025).

Reza menambahkan meski demikian, Telkom melihat kondisi global mulai membaik. Dengan meredanya ketegangan perdagangan AS - China yang menurunkan biaya tarif impor, memberikan harapan untuk negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini berpeluang mendorong investor untuk berinvestasi di pasar saham Indonesia.

Dia juga mengatakan kinerja saham Telkom sebenarnya tidak terlalu buruk. Jika dikaitkan dengan emiten telekomunikasi lainnya, penurunan saham Telkom tidak terlalu dalam secara tahunan.

“Kalau dikaitkan dengan YoY dengan lainnya, rasanya penurunan saham kami paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Artinya, ada tekanan dari makro tetapi kami bisa jalan dengan baik,” kata Reza.

Diketahui secara tahunan, saham Telkom mengalami koreksi 8,97%. Adapun secara year to date (Ytd) masih tumbuh tipis 1,48%. Sementara itu jika dibandingkan emiten telekomunikasi lainnya, secara tahunan pergerakan saham Telkom masih relatif lebih rendah.

PT Indosat Tbk. (ISAT) mengalami koreksi 25,53% YoY. Sementara itu EXCL terkoreksi 8,4% YoY.

Sementara itu dari sisi pendapatan, anak usaha Telkom, Telkomsel, masih mendominasi pasar Indonesia. Pada 2024, Telkom mencatatkan pertumbuhan pendapatan 0,5% year on year/YoY dengan total pendapatan Rp150 triliun. Telkom mampu mempertahankan dominansi di industri dengan pangsa pasar terbesar mencapai 51,8%.

Sementara itu PT Indosat Tbk. (ISAT) menempati urutan kedua dengan porsi kontribusi pendapatan sebesar 28,1%. Pendapatan Indosat tumbuh 9% YoY dengan nilai pendapatan Rp55,9 triliun dan PT XL Axiata Tbk. menempati urutan ketiga dengan pendapatan Rp34,39 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemberian sanksi pidana untuk pelaku UMKM bertentangan dengan kebijakan hukum nasional.

Sehingga dalam konteks kasus Toko Mama Khas Banjar, ia menyebut sanksi administratif lebih tepat diberikan.

Terlebih jika pelaku UMKM memiliki itikad baik selama proses penanganan kasus.

"Sanksi administratif lebih tepat untuk UMKM. Menjatuhkan pidana kepada pelaku UMKM yang beritikat baik, bertentangan dengan kebijakan hukum nasional," ujar Maman dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang disiarkan secara daring, Kamis (15/5/2025).

"Pelanggaran pelabelan pangan berisiko rendah atau sedang sebaiknya diselesaikan dengan sanksi administratif, bukan pidana," tegasnya.

Menurutnya, prinsip ultimum remedium di mana penindakan pidana menjadi pilihan terakhir dalam setiap proses menegakkan hukum dalam kasus yang menimpa usaha mikro harus dikedepankan.

Di sisi lain, Maman menekankan adanya keadilan substantif demi kelangsungan UMKM dan ekonomi nasional.

Sementara itu, dari sisi tata negara, menurut Maman sejumlah aturan sudah menunjukkan keberpihakan negara kepada UMKM.

Misalnya pada UUD 1945, Undang-Undang (UU) Pangan nomor 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

"Kita tidak bisa hanya sekedar melihat usaha mikro, kecil sama seperti usaha besar dan usaha menengah. Treatment-nya sangat berbeda. Karena usaha mikro, rata-rata mereka-mereka yang jauh dari sistem pendidikan," katanya.

"Mereka yang tidak paham dengan ilmu hukum. Mereka yang mungkin jauh sekali dari pemahaman tentang laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah hadir dalam sebuah bentuk affirmative action," tambah politisi Golkar itu.

Diberitakan sebelumnya, masalah hukum yang dihadapi pemilik toko produk UMKM di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) Firly Norachim menjadi perhatian luas publik.

Kasus bermula saat toko milik Firly dilaporkan oleh salah konsumen ke Polda Kalsel pada 6 Desember 2024.

Sebab terdapat produk yang tidak dicantumkan label kadaluarsa.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dengan memanggil Firly selaku owner.

Setelah melalukan penyelidikan, penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkirmsus) Polda Kalsel menyita 35 produk untuk dijadikan barang bukti.

Temuan produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, membuat penyidik menahan Firly selaku pemilik.

Tak lama kemudian, kasus Firly akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan dan kini tengah berproses di pengadilan.

Ia didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, Toko Mama Khas Banjar mendapat keringanan pembayaran pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bantuan itu berupa relaksasi selama enam bulan.

Maman menjelaskan, toko yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sempat tutup dan merumahkan sementara 17 pegawainya.

Meski begitu, Kementerian UMKM tetap mendorong usaha tersebut agar bisa kembali berjalan.

"Kita justru melihat ini momentum positif bagi Mama Khas Banjar. Kami berkepentingan agar usaha ini tetap hidup," kata Maman dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi setempat untuk mencari solusi.

Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, meski sedang tersandung kasus hukum.

"Kemarin kami sudah bicara dengan BRI sebagai bank pemberi pinjaman. Alhamdulillah, Mama Khas Banjar mendapat relaksasi tidak membayar cicilan selama enam bulan," ujarnya.

Kementerian UMKM juga menjalin komunikasi dengan pelaku usaha di Kalimantan Selatan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi usaha mikro.

Maman berharap penanganan kasus serupa di masa depan bisa lebih mengedepankan pembinaan dan sanksi administratif, bukan langsung ke pidana.

"Mudah-mudahan langkah ini jadi pembelajaran. Penegakan hukum dalam konteks usaha mikro sebaiknya jadi pilihan terakhir," kata Maman.

Kasus hukum yang menimpa pemilik Mama Khas Banjar, Firly Norachim, bermula dari laporan konsumen ke Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024.

Laporan itu terkait produk yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa.

Penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel kemudian menyita 35 produk sebagai barang bukti. Firly ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kasus itu kini tengah diproses di pengadilan. Firly didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum pemilik Toko Mama Khas Banjar, Faisal Abrori, menyoroti ketidaktahuan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan soal nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Polri terkait penanganan kasus UMKM.

Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) itu diteken Menteri Koperasi dan UKM saat itu, Teten Masduki, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 2021. Isi MoU menekankan pentingnya pendekatan pembinaan dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Faisal mengatakan, sebagai kuasa hukum Firly Norachim, pemilik Toko Mama Khas Banjar, ia sempat menanyakan hal tersebut kepada penyidik.

“Kami coba tanya apakah penyidik sudah tahu soal MoU pada 2021 antara Kementerian UMKM dengan Polri yang ditandatangani Pak Menteri Teten, dan Pak Kapolri Sigit saat itu,” kata Faisal dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (15/5/2025).

“Di sana kami mendapat jawaban bahwa penyidik tidak tahu soal itu,” ujarnya.

Faisal lalu menanggapi jawaban itu dengan nada bercanda. Ia menyampaikan sebaiknya penyidik tidak berdagang dulu jika belum memahami regulasi.

“Dengan nada guyon saya sampaikan ‘Kalau belum tahu regulasi, ya jangan berdagang dulu’. Sehingga akibatnya begini, (jadi ada) yang dipidanakan,” katanya.

“Ya jangan jadi Polisi dulu, artinya guyon,” tambahnya.

Faisal menyebut, meski sempat dilontarkan guyonan, penyidik tidak memberikan respons negatif. Pertemuan saat itu berlangsung baik.

Persoalan MoU ini sebelumnya juga disinggung Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman saat menanggapi kasus Toko Mama Khas Banjar.

Maman menyatakan, perjanjian kerja sama antara kementeriannya dan Polri sudah menegaskan pendekatan pembinaan harus diutamakan dalam menangani permasalahan pelaku usaha mikro.

Penegakan hukum tidak boleh menjadi langkah pertama. Aparat penegak hukum diminta memberikan pembinaan lebih dulu.

“Jadi bukan aspek penegakan hukumnya yang dikedepankan, tapi aspek pembinaan. Nah harapan kita dengan hadirnya Kementerian UMKM di dalam pengadilan, sidang pengadilan Mama Khas Banjar, kita ingin mencoba meyakinkan dan mendorong kepada hakim, untuk melihat ini tidak hanya sekedar dalam perspektif penegakan hukum, tapi melihat dalam aspek pembinaan,” ujar Maman.

“Artinya pembinaan itu apa? Misalnya ada beberapa permasalahan, tadi mungkin belum mengurus sertifikat kedaluwarsa, kita lakukan pembinaan. Atau misalnya aparatur penegak hukum, yang tadinya sebagai penegak hukum, berubah mengambil posisi sebagai pembinaan, untuk mengajarkan atau memberikan mitigasi edukasi kepada usaha-usaha mikro, bahwa yuk diurus,” jelasnya.

Masalah hukum yang menjerat Firly berawal dari laporan konsumen ke Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024. Laporan menyebut ada produk tanpa label kedaluwarsa.

Penyidik lalu memanggil Firly untuk dimintai keterangan. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menyita 35 produk sebagai barang bukti.

Temuan produk tanpa tanggal kedaluwarsa membuat penyidik menahan Firly. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan kini tengah disidangkan.

Firly didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BANJARBARU, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman hadir dalam sidang kasus hukum yang melibatkan Toko Mama Khas Banjar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Rabu (14/5/2025).

Maman hadir sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan untuk memberikan pandangan di hadapan majelis hakim terkait kasus yang menjerat Firli, pemilik Toko Mama Khas Banjar.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menyatakan bahwa kasus hukum ini sebaiknya dijadikan momentum pembelajaran bagi semua pihak.

"Ini bukan benar atau salah, tapi ada semangat yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum pembelajaran bagi kita semua," ujar Maman kepada wartawan.

Maman menegaskan bahwa kehadirannya dalam sidang lanjutan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pandangan hukum yang obyektif dan proporsional di hadapan majelis hakim.

Ia berharap agar majelis hakim dapat menyikapi perkara ini dengan bijak.

"Saya percaya bahwa Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai persona dan lembaga yang independen, akan mempertimbangkan keadilan sejati dan kepentingan bangsa yang lebih luas, khususnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah," tegas Maman.

Di hadapan majelis hakim, Maman juga menyampaikan keprihatinannya atas nasib 17 karyawan Toko Mama Khas Banjar yang harus kehilangan pekerjaan akibat kasus ini.

"Majelis hakim, 17 orang harus kehilangan pekerjaan, satu entitas bisnis usaha hilang," ucap Maman.

Setelah menyampaikan tanggapannya, majelis hakim tidak langsung memberikan putusan dan memutuskan untuk menunda jalannya sidang. Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan.

Jakarta (ANTARA) - Lima berita ekonomi pilihan yang tayang pada Minggu (11/5) masih menarik untuk disimak pada hari ini. Mulai dari pengembangan ekonomi biru, volume pengendara yang meninggalkan Jabotabek pada libur Waisak, hingga soal reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Berikut rangkumannya:

KKP tegaskan komitmen ekonomi biru dan zonasi laut di OOC-APEC

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan regulasi zonasi ruang laut pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.

"KKP mewakili Indonesia menyampaikan komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui program prioritas ekonomi biru pada forum OOC dan APEC yang berlangsung di Busan, Korea Selatan," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Sebanyak 368.470 kendaraan tinggalkan Jabotabek pada H-2 libur Waisak

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 368.470 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada H-3 sampai dengan H-2 periode libur panjang Hari Raya Waisak 2025 atau pada Jumat-Sabtu 9-10 Mei 2025.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 13,6 persen jika dibandingkan lalin normal," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Sertifikasi dan standar mutu kunci UMKM kuliner bersaing global

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya sertifikasi dan standardisasi mutu bagi pengusaha UMKM kuliner di Indonesia agar mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.

Saat memberikan sambutan pada penutupan Chef Expo 2025 di Jakarta, Sabtu (10/5), Maman menyatakan bahwa UMKM kuliner tidak bisa lagi hanya mengandalkan resep warisan.

Baca selengkapnya

Sri Mulyani antisipasi dampak ekonomi global ke transisi energi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengantisipasi dampak gejolak perekonomian global terhadap implementasi transisi energi.

Saat berdiskusi dengan Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte, Sri Mulyani menyoroti persoalan perubahan iklim, terutama transisi energi, makin kompleks di tengah dinamika global. Sebab, kondisi rantai pasok yang terdisrupsi membuat proses transisi energi makin terhambat.

Baca selengkapnya

Menperin tegaskan reformasi TKDN bukan karena tekanan negara lain

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita menyatakan, reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan pihaknya bukan merupakan kebijakan yang tergesa-gesa atau disebabkan tekanan dari negara lain.

"Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini," kata Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam melegalkan sumur minyak ilegal mendapat apresiasi. Hal itu menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi menilai, kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberi kepastian hukum, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperkuat fondasi energi nasional.

?Langkah Menteri Bahlil sudah tepat. Pertama, dengan melegalkan, sumur minyak ilegal akan memberi kepastian dan sekaligus kebijakan afirmasi bagi pelaku usaha kecil,? ujarnya, Sabtu (5/3/2025).

Abdul Rahman Farisi menekankan kebijakan ini membuka ruang bagi UMKM untuk masuk ke sektor migas, yang selama ini dianggap eksklusif. ?Ini menunjukkan Pemerintahan Prabowo mulai memberikan afirmasi dengan memberi ruang pelaku UMKM untuk masuk di sektor migas,? tambahnya.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga diyakini menjadi awal dari proses penyederhanaan regulasi di sektor energi. ?Ini juga menjadi langkah awal dalam penyederhanaan regulasi usaha sektor migas sehingga makin memudahkan dalam mencapai target 1 juta barel per hari,? jelas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Menteri ESDM yang akan menjadi dasar hukum pengelolaan sumur minyak ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

?Kita punya illegal drilling itu kan banyak sekali. Kurang lebih sekitar 10-20 ribu barel per day. Nah, kita ingin ini semua harus ada payung hukumnya. Agar masyarakat kita dalam mengelola sumur minyak itu ya dalam keadaan yang baik. Tidak dikejar-kejar oleh oknum-oknum. Ya, kita memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,? kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM.

Abdul Rahman juga menambahkan, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, langkah Bahlil menunjukkan arah kepemimpinan partai yang visioner dan solutif. ?Kami di Partai Golkar mendukung penuh inisiatif ini. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal keadilan ekonomi. Kebijakan ini selaras dengan semangat Golkar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan,? katanya.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan harapannya kepada warga binaan atau narapidana agar menjadi manusia 'seutuhnya' usai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (lapas). Dengan kembali 'utuh', Agus berharap eks napi dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Kita ingin warga binaan kembali sebagai manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat," harapnya saat membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (21/4/2025).

Harapan Kementerian Imipas kepada para warga binaan ini yang menjadi dasar diselenggarakannya IPPAFest. Di acara ini, para napi dapat memenangkan karya mereka, baik produk UMKM hingga seni lukisan bahkan musik.

"Tema dari IPPAFest adalah Creation Beyond The Bars, sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara. Bahwa harapan tidak pernah bisa dibungkam, ia selalu menemukan jalan, ia selalu menemukan jembatan, apapun penghalangnya," tutur Agus.

IPPAFest 2025 merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025. Tema besar HBP tahun ini yakni 'Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat'.

Menteri Imipas Agus Andrianto membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest). (Foto: Audrey Santoso/detikcom)

IPPAFest juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya terkait dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agus mengatakan IPPAFest bukan hanya sekadar festival, tapi menjadi panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan.

"Mari kita buktikan konsistensi dan dedikasi dalam membangun Pemasyarakatan yang lebih inklusif, produktif, dan berbudaya. IPPAFest bukan sekadar festival. Ini adalah perlawanan terhadap pesimisme. Ini adalah panggung untuk mengatakan 'Kami masih punya harapan dan siap berkarya'," ajaknya.

Bagi Agus, IPPAFest bukan hanya tentang perayaan, tapi refleksi atas perjalanan panjang dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna. "Ini adalah proses pemulihan martabat manusia. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk mengurangi kejahatan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembangunan kapasitas pribadi," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi setinggi-tingginya IPPAFest. Festival ini, menurut Maman, ada sebuah kepekaan kepedulian dan transisi pola pikir dalam melihat Warga binaan.

"Mungkin beberapa waktu dulu, kita melihat saudara-saudara kita warga binaan, mohon maaf, mungkin diksinya cenderung kita melihat dalam diksi yang kurang positif. Namun dengan hadirnya program ini dan beberapa karya yang dihasilkan oleh warga binaan di seluruh Indonesia, menunjukkan keberadaan Kementerian Imipas sebagai leading sector untuk memberikan pembinaan, menjadi sebuah hal yang menjadi wajib dan penting," puji Maman.

IPPAFest digelar mulai hari ini sampai 23 April 2025. Warga binaan juga berkesempatan kolaborasi musik bersama sejumlah musisi terkenal seperti Zivilia Band, Virgoun, Tagor Pangaribuan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan IPPAFest sebagai wadah ekspresi seni para warga binaan dan, menciptakan produk yang memiliki nilai jual, hingga menggelorakan kembali semangat-semangat perubahan menuju perbaikan. Di berharap produk UMKM dari lapas bisa menggerakan roda perekonomian.

"IPPAFest menjadi media promosi hasil karya seni Warga Binaan kepada masyarakat, mengelaborasi pembinaan warga binaan dalam pembangunan nasional. Dengan menggerakkan roda perekonomian melalui sektor industri kreatif," kata Agus.

"Seraya meningkatkan peran serta dan kontribusi para Warga Binaan. Kegiatan ini juga memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan antara tiga elemen penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan, yaitu Narapidana, masyarakat, dan petugas Pemasyarakatan," ungkap dia.

Pembukaan IPPAFest 2025 makin meriah dengan lelang kain batik dan lukisan karya Warga binaan dari sejumlah lapas dan rutan. Seluruhnya laku terjual, bahkan dua lukisan dihargai hingga Rp 40 juta Rupiah. Total lelang kain batik dan lukisan karya bang napi mencapai ratusan juta rupiah.

Selanjutnya, selama tiga hari, panggung IPPAFest 2025 akan menampilkan beragam seni dan musik, seperti Zivilia Band bersama Sindur Rock Band asal Lapas Khusus Gunung Sindur, Virgoun bersama Band Rutan Cipinang, IPPAFest Fashion Show, Kolaborasi Band dan Calung Lapas Purwokerto, lalu Rampak Beduk Lapas Perempuan Tangerang, Rampak Gendang Lapas Narkotika Bandung, Fire Dance Lapas Kerobokan, Stand-Up Comedy Lapas Cipinang, Reog Rutan Ponorogo, Band dan Angklung LPKA Tangerang, serta beragam hiburan lainnya.

Ada pula 33 stand Kantor Wilayah Ditjenpas seluruh Indonesia yang memamerkan produk unggulan Warga Binaan di wilayah masing-masing. Tak ketinggalan, bazar UMKM dan games seru dengan beragam hadiah menarik bagi seluruh pengunjung.

Turut hadir dalam pembukaan IPPAFest 2025, yakni Wakil Menteri Imipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Ketua Komisi XIII DPR RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perwakilan Bank BRI, Duta Besar negara sahabat, pimpinan tinggi Kementerian Imipas, dan mitra kerja sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lainnya.

(aud/lir)

Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan akan mengusulkan untuk memasukkan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memiliki usaha sebagai bagian dari kategori usaha mikro dalam rangka kebijakan afirmatif.

Ia mengatakan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perkembangan UMKM di kalangan warga binaan, Kementerian UMKM akan memanfaatkan aplikasi Sapa UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memetakan, memverifikasi, dan memonitor kondisi serta status seluruh warga binaan yang memiliki usaha.

"Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan," jelas Maman dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Maman menyebut Kementerian UMKM berencana membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk mengusulkan revisi Undang-Undang UMKM dan Kewirausahaan. Poin krusial dalam usulan ini adalah memasukkan warga binaan sebagai bagian dari kategori usaha mikro.

"Ini merupakan bentuk nyata perhatian kami terhadap warga binaan yang memiliki semangat wirausaha. Kami ingin mereka juga mendapat ruang dalam kebijakan pengembangan UMKM ke depan," ujarnya.

Ia juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kemenimipas dalam membina, mengembangkan, dan mendukung warga binaan agar tumbuh menjadi pengusaha yang mandiri dan produktif.

Maman juga mengapresiasi ajang Indonesia Prison Product dan Art Festival (IPPA Fest) yang diselenggarakan oleh Kemenimipas. Menurutnya, ajang tersebut merupakan bukti nyata perubahan paradigma dalam memberdayakan warga binaan untuk terus berkarya dan berkontribusi melalui usaha mikro.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, menyatakan bahwa IPPA Fest adalah wujud upaya pihaknya dalam mendorong semangat UMKM di lembaga pemasyarakatan.

Ia berharap ajang itu dapat memberikan peluang kepada warga binaan agar bisa berkontribusi bagi sektor industri maupun kegiatan produktif lainnya. Ia juga berharap melalui kegiatan ini, warga binaan dapat menjadi individu yang lebih bermakna dan kembali berkontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan wirausaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menanti kepastian hukum terkait perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% hingga akhir 2025. Meski pemerintahan Prabowo telah menjanjikan perpanjangan tersebut, regulasi yang mengikat belum diterbitkan, menimbulkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak.

Partner RDN Consulting Leander Resadhatu menyoroti kebingungan yang dialami pelaku usaha akibat ketidakjelasan regulasi. Ketidakpastian ini bahkan berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan pajak dan risiko hukum bagi wajib pajak. “Para pelaku UMKM masih menunggu kepastian mengenai siapa yang berhak atas perpanjangan insentif ini serta bagaimana mekanismenya akan diberlakukan,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (23/3/2025).

Pernyataan resmi mengenai perpanjangan insentif PPh Final 0,5% pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi pada 16 Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga beberapa kali menegaskan dukungan pemerintah terhadap insentif pajak bagi UMKM.

Bahkan, lanjut dia, Kementerian Koperasi dan UKM sempat menyebut bahwa regulasi terkait akan diselesaikan paling lambat awal Januari 2025. Namun, hingga kini, payung hukum tersebut belum terealisasi.

Saat ini, ketentuan pajak bagi UMKM masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP ini menetapkan tarif PPh Final 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun, namun dengan batas pemanfaatan maksimal tujuh tahun pajak.

Dengan demikian, wajib pajak yang telah menggunakan insentif ini sejak 2018 tidak lagi dapat menikmatinya.Selain itu, PP 55/2022 mengatur batas waktu pemanfaatan insentif bagi berbagai bentuk badan usaha, seperti koperasi, firma, dan badan usaha milik desa, selama empat tahun.

Kejelasan Perpajakan

Sementara itu, bagi perseroan terbatas (PT), durasi pemanfaatan hanya tiga tahun. "Jika insentif PPh Final 0,5% tidak diperpanjang, wajib pajak setidaknya perlu diberikan waktu dan kejelasan untuk menyusun strategi perpajakan guna menjaga keberlanjutan usaha," lanjut Resadhatu.

Sesuai regulasi yang berlaku, wajib pajak memiliki opsi untuk melakukan pembukuan atau menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

"Para pelaku UMKM telah menunggu lebih dari tiga bulan tanpa kejelasan dari pemerintah. Pertanyaannya sekarang: sampai kapan wajib pajak harus menunggu kepastian hukum mengenai pengenaan aturan ini?" tutupnya.

 

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memastikan pihaknya akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kominfo (sekarang Komdigi).

Kasus terkait proyek pengadaan barang dan jasa PDNS periode 2020-2024 itu saat ini dalam proses penanganan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan selama ini perusahaan terus berkomitmen dan memastikan kelangsungan bisnis berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Telkom menegaskan bahwa perusahaan selalu berkomitmen menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3/2025).

Oleh karena itu, dalam kasus ini, pihaknya menegaskan akan mengikuti dan kooperatif pada perkembangan dan pendalaman proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang dalam rangka mendukung penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, kasus ini bermula terjadi pada 2020. Kala itu, pejabat Kominfo (sekarang Komdigi) diduga melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk memenangkan tender proyek terhadap PT AL dengan nilai Rp60 miliar.

Setahun berlalu, PT AL kembali memenangkan proyek tender terkait PDNS senilai Rp102,6 miliar. Kongkalingkong pejabat Kominfo dengan perusahaan yang sama juga kembali terjadi pada 2022 dengan nilai Rp188,9 miliar.

Selanjutnya, perusahaan yang sama kembali memenangkan proyek pengadaan komputasi awan dengan nilai proyek Rp350 miliar pada 2023 dan proyek Rp256 miliar pada 2024.

Pengondisian pemenangan tender yang diduga dilakukan pejabat Kominfo dan perusahaan swasta itu telah memicu penyerangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyatakan bahwa kasus ini berpotensi merugikan negara ratusan miliar.

Proyek layanan cloud PDNS mulai ditangani ke Telkom (TLKM) pada tahun 2023. Telkom menyisihkan anak usaha PT Indosat Tbk. (ISAT) yaitu PT Aplikanusa Lintasarta yang dua tahun sebelumnya memenangkan proyek tersebut.

Anggaran untuk proyek layanan cloud PDNS melonjak menjadi sebanyak Rp357,5 miliar atau hampir 2 kali lipat dari proyek sebelumnya. Setelah proses tender berlangsung, harga kontrak proyek tersebut senilai Rp350,9 miliar.

Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS tahun 2024. Pagu anggaran proyek tersebut senilai Rp287,6 miliar. Sementara itu, harga kontrak yang telah disepakati senilai Rp256,5 miliar.

Kemitraan Telkom Cs dari penjelasan resmi TLKM, anak usaha mereka yakni PT TelkomSigma menjadi bagian dari Telkom-Lintasarta-Sigma-NeutraDC.

Kemitraan ini ditunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia layanan komputasi awan pusat data nasional sementara (PDNS) tahun 2024. TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS.

Kupang -

Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

(dpw/dpw)