Jakarta (ANTARA) - Lima berita ekonomi pilihan yang tayang pada Minggu (11/5) masih menarik untuk disimak pada hari ini. Mulai dari pengembangan ekonomi biru, volume pengendara yang meninggalkan Jabotabek pada libur Waisak, hingga soal reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Berikut rangkumannya:

KKP tegaskan komitmen ekonomi biru dan zonasi laut di OOC-APEC

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan regulasi zonasi ruang laut pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.

"KKP mewakili Indonesia menyampaikan komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui program prioritas ekonomi biru pada forum OOC dan APEC yang berlangsung di Busan, Korea Selatan," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Sebanyak 368.470 kendaraan tinggalkan Jabotabek pada H-2 libur Waisak

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 368.470 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada H-3 sampai dengan H-2 periode libur panjang Hari Raya Waisak 2025 atau pada Jumat-Sabtu 9-10 Mei 2025.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 13,6 persen jika dibandingkan lalin normal," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Sertifikasi dan standar mutu kunci UMKM kuliner bersaing global

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya sertifikasi dan standardisasi mutu bagi pengusaha UMKM kuliner di Indonesia agar mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.

Saat memberikan sambutan pada penutupan Chef Expo 2025 di Jakarta, Sabtu (10/5), Maman menyatakan bahwa UMKM kuliner tidak bisa lagi hanya mengandalkan resep warisan.

Baca selengkapnya

Sri Mulyani antisipasi dampak ekonomi global ke transisi energi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengantisipasi dampak gejolak perekonomian global terhadap implementasi transisi energi.

Saat berdiskusi dengan Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte, Sri Mulyani menyoroti persoalan perubahan iklim, terutama transisi energi, makin kompleks di tengah dinamika global. Sebab, kondisi rantai pasok yang terdisrupsi membuat proses transisi energi makin terhambat.

Baca selengkapnya

Menperin tegaskan reformasi TKDN bukan karena tekanan negara lain

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita menyatakan, reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan pihaknya bukan merupakan kebijakan yang tergesa-gesa atau disebabkan tekanan dari negara lain.

"Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini," kata Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menyatakan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia, menjadi momen untuk merombak kebijakan impor nasional.

"Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan. Ini saatnya momentum krisis global dijadikan peluang untuk melakukan reformasi kebijakan. Aturan yang selama ini membuka keran impor lebar-lebar harus dikaji ulang secara menyeluruh,” kata dia di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, ia menyampaikan pentingnya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait untuk segera merumuskan kebijakan yang proaktif, dan mengingatkan agar aturan yang dibuat tidak merugikan ekonomi domestik.

"Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang terkait dapat bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang proaktif. Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi bumerang bagi perekonomian kita," katanya pula.

Sebagai langkah konkret, Chusnunia mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi arus impor dan memastikan bahwa produk yang masuk ke Indonesia tidak merugikan industri lokal.

“Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas begitu penting. Kita tidak boleh membiarkan industri dalam negeri kita terpuruk akibat serbuan produk impor,” ujarnya.

Selain itu, disampaikan dia, kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat memicu reorientasi atau perubahan perdagangan global.

Menurutnya, negara-negara eksportir besar yang terkena imbas tarif tinggi di pasar AS kini gencar mencari pasar alternatif di kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.

“Efek dari tarif resiprokal Trump masih berlanjut hingga hari ini. Negara-negara besar seperti China dan negara Asia lainnya mencari jalur distribusi baru. Indonesia bisa menjadi korban banjir produk impor murah jika pemerintah tidak segera mengoreksi aturan perdagangan kita yang terlalu longgar,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025