Sebanyak 14 orang narapidana yang viral dugem dan pesta narkoba di Rutan Pekanbaru dipindahkan. Ditjenpas Riau memindahkan 14 narapidana ke Blok Pengendali Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru.

"14 narapidana ini kita pindahkan ke Lapas Gobah. Tarok di BPN (Blok Pengendali Narkoba), satu-satu," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar dilansir detikSumut, Kamis (17/4/2025).

Maizar minta belasan narapidana dijebloskan ke BPN di Lapas Gobah Pekanbaru yang ketat penjagaan. Bahkan dalam blok tersebut, hanya diisi satu orang dalam satu sel.

Blok Pengendali Narkoba sendiri memiliki 160 blok khusus di Lapas Kelas II-A. Blok dengan penjagaan ketat itu dilakukan demi meminimalisir pelanggaran.

"Saya minta masukkan di BPN biar tidak bisa mereka saling komunikasi antara satu dan lainnya selama pemeriksaan. Di sana ketat penjagaan," kata Maizar.

Selain memasukkan narapidana ke blok khusus, Maizar juga memastikan petugas menyita 14 unit handphone dari narapidana. Hal itu usai Ditjenpas Riau melakukan penggeledahan di rutan tersebut.

"Handphone ada 14 kita dapatkan," kata Maizar.

Tim Ditjenpas kini masih mendalami asal usul barang bukti yang disita. Termasuk alasan Hp didapat dari narapidana sudah bebas.

"Barang dari mana masih kami dalami. Ada ngaku dapat dari napi yang sudah bebaslah tetap kami dalami terus," katanya.

Maizar menerangkan terkait botol minuman keras dan alat isap sabu jenis bong masih diusut. Hal ini karena pemeriksaan terhadap tahanan masih terus berlanjut baik petugas ataupun narapidana.

Untuk mempermudah pemeriksaan, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Keamanan Rutan, Jelfri juga telah dibebastugaskan. Mereka ditarik ke Ditjenpas Riau untuk pemeriksaan terkait kasus tersebut.

"Karutan dan KPR kita bebastugaskan atau copot sementara. Ini untuk mempermudah pemeriksaan, ditarik ke Ditjenpas Riau," kata Maizar.

Video: Heboh Pria Bermotor di Pekanbaru Ancam Pengendara Mobil dengan Pisau

Video: Heboh Pria Bermotor di Pekanbaru Ancam Pengendara Mobil dengan Pisau

Video yang memperlihatkan tahanan dan narapidana diduga berpesta narkoba dan minuman keras viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi di Rutan Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Berikut fakta-fakta peristiwa yang berujung dua pejabat dicopot tersebut.

Dilansir dari detikSumut, dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang berpesta dengan botol minuman keras. Terlihat pula alat hisap sabu berbentuk pipet putih menyerupai bong. Beberapa pria dalam video juga tampak bebas menggunakan ponsel dan berjoget diiringi musik remix dengan botol berserakan di sekelilingnya.

Kanwil Ditjenpas Riau Turun Tangan

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Maizar, menyatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dan langsung menindaklanjutinya.

"Kami secara mendalam akan mempelajari dan menggali informasi dan mengumpulkan bahan keterangan. Khususnya terkait berita viral di Rutan Sialang Bungkuk terhadap dugaan tahanan ataupun narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib perikehidupan di dalam Rutan," kata Maizar, Selasa (15/4/2025).

Maizar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar, baik warga binaan maupun petugas Rutan.

"Secara prinsip tetap pada komitmen kami, apabila dugaan pelanggaran tersebut ada maka kami akan menindak tegas terhadap warga binaan. Termasuk untuk petugasnya apabila ada keterlibatan didalamnya," tegasnya.

Video Direkam Tahanan, Diedarkan via WhatsApp

Maizar turut mengungkap kronologi video viral tersebut. Menurutnya, video direkam langsung oleh tahanan pada Senin (14/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Video itu lalu diunggah ke status WhatsApp, kemudian direkam layar dan beredar luas di media sosial.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar, Rabu (16/4/2025).

Dugaan Keterlibatan Petugas Diselidiki

Maizar mengakui pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penyelundupan ponsel dan barang terlarang. Namun, tahanan dan narapidana kerap menggunakan berbagai cara untuk menyelundupkan barang tersebut.

Tim pun kini menyelidiki dugaan keterlibatan petugas, khususnya petugas jaga malam saat insiden terjadi.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," ujar Maizar.

Karutan dan Kepala Pengamanan Dibebastugaskan

Imbas dari viralnya video tersebut, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry resmi dibebastugaskan.

Maizar menyebut pembebastugasan berlaku mulai hari ini. Posisi Karutan kini dijabat sementara oleh Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," kata Maizar, Rabu (16/4/2025).

14 Tahanan Diperiksa, Ancaman Sanksi Berat

Maizar memastikan bahwa seluruh tahanan yang terlibat akan diproses secara hukum. Setidaknya ada 14 orang yang kini tengah diperiksa oleh Ditjenpas Riau.

"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," ujarnya.

Untuk petugas yang terlibat, Maizar juga menegaskan sanksi hukum akan dijatuhkan sesuai aturan.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," tutupnya.

Baca selengkapnya di sini!

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Ditjenpas Riau melakukan penggeledahan usai video napi dugem dan pesta miras viral di media sosial. Hasilnya 14 unit Hp disita dari narapidana.

"Handphone ada 14 kita dapatkan," terang Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Tim Ditjenpas kini masih mendalami asal usul barang bukti yang disita. Termasuk alasan Hp didapat dari narapidana sudah bebas.

"Barang dari mana masih kami dalami. Ada ngaku dapat dari napi yang sudah bebaslah tetap kami dalami terus," katanya.

Sementara terkait botol minuman keras dan alat hisap sabu jenis bong masih diusut. Hal ini karena pemeriksaan terhadap tahanan masih terus berlanjut baik petugas ataupun narapidana.

Untuk mempermudah pemeriksaan, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Keamanan Rutan, Jelfri juga telah dibebastugaskan. Mereka ditarik ke Ditjenpas Riau untuk pemeriksaan terkait kasus tersebut.

"Karutan dan KPR kita bebastugaskan atau copot sementara. Ini untuk mempermudah pemeriksaan, ditarik ke Ditjenpas Riau," kata Maizar.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Tepat di hari kedua Lebaran Idulfitri 2025, suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, masih dipadati pengunjung yang ingin bersilaturahmi dengan warga binaan. Kunjungan keluarga dan kerabat ini menciptakan momen haru, di mana banyak warga binaan melepas rindu dengan sanak saudara mereka.

Dari pantauan, antrean panjang pengunjung terlihat di pintu masuk lapas yang berlokasi di Jalan Kesambi, Kota Cirebon. Petugas lapas pun tampak sibuk melayani para pengunjung, memastikan pemeriksaan barang bawaan demi keamanan. Meski harus menunggu giliran, para pengunjung tetap antusias untuk bertemu dengan keluarga mereka di dalam lapas.

Tidak hanya sekadar menerima kunjungan, suasana di dalam lapas pun terasa lebih hidup dengan hiburan musik yang disajikan petugas yang berkolaborasi dengan warga binaan. Alunan musik ini memberikan nuansa hangat, membuat momen pertemuan semakin berkesan di tengah suasana Lebaran.

Salah seorang pengunjung, Iis (33), mengaku ini adalah pengalaman pertamanya mengunjungi lapas untuk menjenguk seorang teman yang tengah menjalani masa hukuman. Ia membawa makanan kesukaan temannya sebagai bentuk perhatian di hari yang spesial ini.

"Ya ingin silaturahmi aja kan suasana Lebaran, jenguk teman di dalamnya, ya ini bawa makan kesukaannya aja," ujar Iis singkat, Selasa (1/4/2025).

Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Nanang Samsudin, menjelaskan bahwa selama masa kunjungan Lebaran, pihaknya memberikan kelonggaran bagi pembesuk. Jika pada hari biasa kunjungan dibatasi hanya untuk empat orang, maka khusus Lebaran, setiap warga binaan diperbolehkan menerima hingga tujuh orang pengunjung.

Nanang juga mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung mengalami peningkatan signifikan. "Pada hari pertama Lebaran, jumlah kunjungan meningkat sekitar 20-30 persen dibandingkan hari biasa. Namun, jika dibandingkan dengan hari normal di luar Lebaran, peningkatannya bisa mencapai 70 persen," ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, pihaknya berharap para warga binaan tetap bisa merasakan kehangatan momen Lebaran bersama keluarga mereka, meskipun dalam keterbatasan.

"Kami pihak lapas terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar kunjungan berjalan tertib dan lancar, serta tetap menjaga keamanan di dalam lingkungan lapas," pungkasnya.

Video: Ancol Targetkan 660 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2025

Video: Ancol Targetkan 660 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2025

Polisi telah memeriksa Sunardi (44), si pembunuh pegawai koperasi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang ternyata juga membunuh istrinya. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan dari Sunardi.

"Sejauh ini sih kita melihat semuanya kita periksa dari pemeriksaan kita ajak ngomong masih nyambung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).

Onkoseno menyebut Sunardi sehat secara jasmani dan rohani. Sunardi bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya tersebut usai membunuh kedua korban.

"Jadi kita nilai dia secara jasmani rohani bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujarnya.

Sunardi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Metro Bekasi. Atas kasus tersebut, Sunardi dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Bunuh Pegawai Koperasi-Habisi Istri

Ulah keji Sunardi terungkap setelah membunuh wanita pegawai koperasi berinisial SP di rumahnya yang berlokasi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Jenazah SP ditemukan pada Senin (3/2) siang dengan kondisi disimpan dalam lemari dan dibungkus seprai.

Polisi mengungkapkan korban dijerat dengan kerudung yang dikenakannya. Sunardi membunuh korban lantaran kesal ditagih tunggakan utang.

"Kesal karena ditagih utangnya, sedangkan Tersangka tidak bisa membayar," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, Rabu (5/2).

Onkoseno mengatakan Sunardi berutang kepada korban sebesar Rp 3 juta. Sunardi kesal karena ditagih utang yang berujung gelap mata membunuh korban.

Pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) tempat pembunuhan SP. Namun saat olah TKP dilakukan, polisi menemukan kerangka manusia dalam septic tank rumah Sunardi.

Terbaru, terungkap sudah sosok kerangka tersebut merupakan wanita AM yang tak lain adalah istri dari Sunardi. Kepada pihak kepolisian, Sunardi mengakui sudah membunuh istrinya pada 2022.

"(Identitas kerangka manusia) saudari AM. Pengakuan dari tersangka, AM ini adalah istrinya," ujar Ongkoseno.

Sunardi cemburu dan menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Dari situ, ia gelap mata dan membunuh istrinya.

Keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Setelah dibunuh, jasad AM dimasukkan ke septic tank yang berada di belakang rumahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Penerimaan Polri 2025 dibuka 5 Februari-6 Maret 2025 melalui penerimaan bintara Polri, tamtama Polri, dan taruna Akademik Kepolisian (Akpol). Tiap jalur penerimaan menerapkan syarat khusus.

Tahun ini, penerimaan bintara Polri 2025 meliputi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU), Bintara Polisi Perairan (Polair), Bintara Brigade Mobil (Brimob), dan sejumlah jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus), mulai dari tenaga kesehatan, gizi, hukum, akuntansi, siber, tenaga pendidik, hingga tata boga.

Dikutip dari pengumuman resminya masing-masing, berikut syarat Penerimaan Polri 2025 tiap jalur.

Syarat Penerimaan Polri 2025

Secara umum, berikut syarat penerimaan Polri berdasarkan pasal 21 (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

• Warga Negara Indonesia
• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 2045
• Pendidikan paling rendah SMA/sederajat
• Usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak pernah dipidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
• Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara

Sebanyak 4.000 orang calon bintara Polri akan dididik untuk menjadi bintara Polri selama 7 bulan mulai 30 Juli 2025-24 Februari 2026. Lulusan pendidikan pembentukan bintara Polri akan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Berikut syarat penerimaan bintara Polri 2025:

• Laki-laki atau perempuan
• Bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI atau PNS
• Belum pernah ikut pendidikan pembentukan Polri, TNI, atau sekolah kedinasan lainnya
• Ijazah paling rendah SMA, MA, SMK, MAK, SPM, atau PDF, bukan lulusan dengan ijazah paket A, B, dan C dengan ketentuan:
• - Lulusan 2020-2024 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B (dengan A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59)
• - Khusus peserta lulusan 2020-2024 dari Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C
• - Lulusan 2025 (kelas 12) melampirkan nilai rata-rata rapor semester 5 kelas 12 minimal 75,00 atau minimal B
• - Khusus peserta lulusan 2025 dari Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya minimal 70,00 atau minimal B
• Bagi pelamar dengan ijazah minimal S1/D4 memiliki IPK paling rendah 2,75 dari prodi terakreditasi
• Peserta dengan ijazah asal sekolah di luar negeri wajib mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek
• Syarat usia:
  • - Lulusan SMA/sederajat: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 22 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
  • - Lulusan D1-D3: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 24 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
  • - Lulusan S1/D4: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 27 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
• Belum pernah menikah secara hukum positif, agama, atau adat
• Belum pernah hamil atau melahirkan
• Belum memiliki anak biologis (anak kandung)
• Sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan
• Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat
• Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh panitia pusat (panpus) atau panitia daerah (panda)
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal lka
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum
• Membuat surat pernyataan bermeterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilyah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• Membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan, ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• Ketentuan domisili:
  • - Berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda
    Penduduk/Kartu ldentitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru) dengan verifikasi oleh panda dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  • - Khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya berdasarkan KK dan/atau KTP, tetapi bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/pemeringkatan pada Polda Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya (tidak diberlakukan batas waktu domisili)
  • - Peserta jalur bintara kompetensi khusus (bakomsus) tidak dikenakan ketentuan domisili.
• Khusus peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka wajib mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan dan bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan jika diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan bintara Polri
• Jika gagal atau tidak memenuhi syarat (TMS) di tahap tes Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) tahun sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali
• Peserta calon siswa/siswi yang diberhentikan dari proses pendidikan pembentukan TNI/Polri atau sekolah kedinasan lainnya tidak dapat mendaftar
• Mantan siswa/siswi yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar
• Peserta yang dinyatakan lulus terpilih disyaratkan untuk melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif.
• Peserta yang memenuhi syarat untuk mendaftar pada jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dapat memilih untuk mendaftar pada jalur Bakomsus atau Bintara Polisi Tugas Umum (Bintara PTU).

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara PTU

Berikut syarat khusus Penerimaan Polri 2025 jalur Bintara Polisi Tugas Umum (PTU):

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK semua program keahlian, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara Brimob

Di bawah ini syarat khusus jalur Bintara Brigade Mobil atau Bintara Brimob:

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK semua program keahlian, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara Polair

Berikut syarat khusus jalur Bintara Polisi Perairan atau Bintara Polair:

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK jurusan teknik perkapalan atau kemaritiman
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi, meliputi prodi studi nautika, teknologi kelautan, pemesinan kapal, atau teknologi konstruksi bangunan kapal
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tenaga Kesehatan

Pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Bakomsus Nakes) wajib memenuhi syarat khusus di bawah ini:

• Ijazah minimal D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi, meliputi analis lab, elektromedik, farmasi, keperawatan, kesehatan gigi, atau radiologi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Hukum

Jika hendak mendaftar jalur Bintara Kompetesi Khusus (Bakomsus) Hukum, calon pendaftar wajib memenuhi syarat berikut:

• Ijazah S1 prodi hukum pidana dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Siber

Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Siber khusus ada di Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Sulteng, dan Polda Papua. Berikut syarat khusus jalur Bakomsus Siber:

• Ijazah D4/S1,denganIPK minimal 2,75dariprodi terakreditasi,meliputiprodi:
  • - Teknik komputer dan jaringan
  • - Multimedia
  • - Teknik komputer dan informatika
  • - Telekomunikasi
  • - Rekayasa perangkat lunak
  • - Teknik elektro
  • - Rekayasa keamanan siber
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Gizi

Pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Gizi dikenakan syarat khusus berikut:

• Ijazah minimal D3, D4, atau S1 prodi gizi dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Akuntansi

Berikut syarat pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Akuntansi:

• Ijazah minimal:
  • - SMK/MAK jurusan akuntansi
  • - D3, D4, atau S1 prodi akuntansi dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tenaga Pendidik

Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tenaga Pendidik khusus ada di Polda Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Berikut syarat khususnya:

• Ijazah minimal D4/S1denganIPK minimal 2,75dariprodi terakreditasi,meliputiprodi:
  • - Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
  • - Pendidikan matematika
  • - Pendidikan bahasa Indonesia
  • - Pendidikan olahraga
  • - Pendidikan agama Kristen
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tata Boga

Pendaftar Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tata Boga wajib memenuhi syarat khusus berikut:

• Ijazah minimal:
  • - SMK atau MAK jurusan tata boga
  • - D1 sampai D4/S1 prodi tata boga dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Informasi penerimaan bintara Polri 2025 selengkapnya bisa diakses dengan klik DI SINI atau buka https://penerimaan.polri.go.id.

Pelaku Utama Begal Casis Bintara Ditembak Mati gegara Melawan Saat Ditangkap

Pelaku Utama Begal Casis Bintara Ditembak Mati gegara Melawan Saat Ditangkap

Warga Negara (WN) China yang mengunggah video menyelipkan uang Rp 500 ribu di paspor saat masuk Bandara Soekarno-Hatta diamankan. Video yang diunggahnya viral di media sosial.

WN China itu diamankan Bagian Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi (WASDAKIM), Kementerian Imigrasi. Ia diamankan untuk dimintai klarifikasi.

"Kantor Wasdakim dalam rangka klarifikasi," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dilansir detikNews, Rabu (22/1/2025).

Agus mengatakan pria berkepala plontos itu diamankan, Senin (20/1/2025) malam, di Cengkareng, Jakarta Barat.

"Diamankan di Cengkareng, Jakarta Barat kemarin malam, sekitar pukul 22.00 WIB," lanjutnya.

Agus mengatakan, dari pemeriksaan, uang tersebut merupakan uang untuk pembayaran visa on arrival. Dia mengatakan, WN China tersebut bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Pihaknya pun masih mendalami motif WN China tersebut mengunggah video yang menimbulkan kesan negatif terhadap hukum di Indonesia. Dia menegaskan, Indonesia tidak membutuhkan WNA yang ingin mempermalukan negara.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

Video WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf

Video WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya masih mempelajari rencana pemulangan Hambali. Yusril menyampaikan pemerintah tidak memiliki tenggat mengenai rencana pemulangan pelaku Bom Bali 2002 itu.

Yusril mengatakan Hambali ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa menjalani proses persidangan. Menurut Yusril, pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Hambali itu menjadi fokus perhatian kami, karena beliau adalah seorang warga negara Indonesia yang ditahan di tahanan Guantanamo, wilayahnya Kuba, tapi ditahan oleh militer Amerika Serikat sampai sekarang," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

"Dan concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tetapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan," ucapnya.

Yusril menjelaskan pihaknya tidak memiliki tenggat waktu terkait rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan, pemulangan Hambali juga harus disertai dengan kepentingan masyarakat Indonesia di dalam negeri.

"Mengenai Hambali, belum, itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan, karena menyangkut kepentingan dengan warga negara kita sendiri," katanya.

Menurut Yusril, belum ada keputusan secara resmi mengenai rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan rencana pemulangan Hambali juga masih dibahas dengan kementerian dan lembaga lain.

"Kita sedang mempelajari dan menjajaki dan mengkoordinasikan ini, bukan hanya kami, tapi juga badan, kementerian dan lembaga lain, Kemenlu, Kepolisian dan Mabes TNI, kemudian juga BNPT dan sebagainya, sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap kita sudah ada keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," ucapnya

Lihat juga Video: Menko Yusril Bicara Terkait Kasus Reynhard yang Dianiaya Napi Lain di Inggris

[Gambas:Video 20detik]

Viral warga negara asing (WNA) China mengunggah konten menyelipkan uang Rp 500 ribu dalam paspor untuk memperlancar masuk di Bandara Soekarno Hatta. WN China tersebut membuat video klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1/2025) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Dia menyampaikan lagi permintaan maaf akibat konten yang dibuat. Dia mengatakan akibat video itu muncul opini yang berdampak ke masyarakat.

"Di Indonesia rasakan budaya lokal Indonesia saat ini. Segala sesuatu dan orang-orang di negara ini sangat ramah, saya sangat menyukai negara ini. Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat, saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," lanjut dia.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami, maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Kementerian Hukum kali ini untuk menyampaikan aspirasi. Sebab ada banyak aspirasi dan program yang akan mereka sinergikan.

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselsaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru di proses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain dibelakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga, ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya akan memberikan pelatihan hingga pendidikan kepada 44 ribu warga binaan yang akan diberi amnesti. Nilai-nilai HAM hingga demokrasi akan diberikan pada pelatihan tersebut.

"Sebelum mereka diberikan amnesti atau dalam proses amnesti, kami akan melakukan pendidikan hak asasi manusia. Membangun kesadaran HAM untuk mengubah mindset dan perilaku mereka menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai HAM, demokrasi, perdamaian, dan keadilan," kata Pigai, di Graha Pengayom KemenHAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," kata Pigai.

Pigai mengatakan sebelum amnesti diberikan, pihaknya akan mendatangi sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas). Nantinya akan didata napi-napi yang akan diberikan pelatihan.

"Sebelum mereka diamnesti, kita akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisir. Sudah mulai inventarisir dan nanti kita akan melakukan pendidikan," sebutnya.

Sebelumnya, pemerintah melakukan pembahasan pemberian amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44 ribu sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Angka tersebut baru sebatas usulan. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pemberian amnesti dan akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPR.

Supratman mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overload lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

Lima tahanan Lapas Kelas II B, Kayuagung, Sumatera Selatan, yang kabur diberi sanksi F yakni pencabutan hak-hak warga binaannya. Saat ini, mereka ditempatkan di sel khusus agar tidak melarikan diri lagi.

Adapun tahanan yang sempat kabur hingga berhasil ditangkap petugas yakni Herly, Taufik Hidayat, Edi Irawan, Joko, dan Hengki.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung Kgs M Alfha Rezha mengatakan tahanan yang melarikan diri akan dikenakan sanksi berat yakni Register F, konsekuensinya pencabutan hak-hak warga binaan.

"Kelima tahanan yang kabur akan diberikan sanksi Register F, berupa penghilangan remisi, pencabutan pengurangan masa tahanan dan juga akan ditaruh sel khusus untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang lagi," ujarnya.

Ditanya mengenai proses pelarian para tahanan, setelah ketiganya berhasil kabur dari lapas mereka langsung mengatur strategi.

"Edi sempat tertinggal dari kedua temannya sehingga ia cepat ditangkap karena masih berada di lingkungan lapas. Sementara dua orang lagi berhasil kabur dengan bantuan seadanya yang mereka jumpai di jalan tidak ada bantuan kerabat atau saudara," ujarnya.

Dia menjelaskan, tahanan yang terakhir ditangkap pihaknya yakni Herly. Dia ditangkap di rumah keluarganya, Kertapati, Palembang, pada Jumat (27/12/2024).

Dua hari sebelumnya tim berhasil mengamankan Taufik Hidayat di Muara Padang, Banyuasin Sumsel di rumah orang tuanya. Lalu Edi Irawan ditangkap pada malam hari sekitar 1 kilometer dari Lapas Kayuagung.

"Alhamdullilah semua tahanan yang kabur sudah berhasil ditangkap dan yang terakhir Herly ditangkap di rumah keluarganya di Palembang," ujarnya.

Sementara dua orang lagi gagal kabur karena kakinya keseleo sehingga tidak bisa melompat seperti tiga orang tahanan lainnya.

"Untuk Joko, kakinya bukan patah hanya keseleo dan saat ini kondisinya mulai membaik. Sementara Hengki hanya lecet saja dan tidak juga mengalami patah kaki," katanya.

Rezha menyebut, pihaknya akan lebih mengetatkan penjagaan di lapas dengan meningkatkan keamanan, seperti petugas akan lebih intensif menjaga lapas dengan melakukan proses kontrol bagi petugas yang sedang berjaga.

Selain itu, shiftnya akan lebih ketat lagi misal tiga kali sehari sekarang akan secara berkala dan meningkatkan serta menambahkan keamanan dua kali lipat di titik-titik jalur pelarian.

"Lampu kita pasang lebih terang lagi, trali sudah kita perbaiki, dan sudah kita pertebal agar tahanan tidak bisa kabur lagi. Penambahan kawat berduri dan lainnya agar tahanan tidak dapat melarikan diri," ungkapnya.

Cerita Oki Rengga dan Novita Angie Digaet Jadi Juri Podcast Hunt 2024

Cerita Oki Rengga dan Novita Angie Digaet Jadi Juri Podcast Hunt 2024