FIFA resmi menghukum Indonesia terkait insiden diskriminasi yang terjadi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Maret lalu.

Hal itu diungkap Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga dalam keterangan resmi Minggu (11/5) pagi. Arya mengatakan FIFA sudah mengirim surat keputusan kepada PSSI kemarin, Sabtu (10/5).

"Jadi kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA. Dengan referensi FDD-23338 tentang Pasal 15 Diskriminasi, jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif suporter pada saat Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan tanggal 25 Maret 2025 lalu," ujar Arya.

Dalam surat tersebut, FIFA mengatakan sejumlah suporter Indonesia melakukan pelanggaran diskriminasi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain berjalan 80 menit.

"Berdasarkan laporan pertandingan tersebut, FIFA menyatakan bahwa suporter tuan rumah Indonesia paling aktif di tribune utara dan selatan."

"Peristiwa insiden terjadi di sektor 19, disebabkan oleh suporter Indonesia, pada menit ke-80, sekitar 200-300 suporter tuan rumah meneriakkan slogan xenophobia [ujaran kebencian]: 'Bahrain bla bla bla'," kata Arya menambahkan.

Atas pelanggaran tersebut, Indonesia mendapat dua hukuman dari FIFA. PSSI mendapat hukuman denda lebih dari Rp400 juta, dan PSSI wajib mengurangi jumlah penonton di laga kandang berikutnya.

"Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah, atau sekitar Rp400 juta lebih," ucap Arya.

"Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15 persen dari kursi yang tersedia, ini terutama di tribune di belakang gawang, artinya di utara dan selatan," sambung Arya.

Timnas Indonesia selanjutnya akan menjalani laga kandang melawan China di Stadion GBK, 5 Juni mendatang, pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Namun, Arya mengatakan FIFA tetap memberi kesempatan laga Indonesia vs China disaksikan penonton secara kuota penuh. Dengan syarat, kuota 15 persen penonton itu diberikan kepada komunitas anti-diskriminasi.

"Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif, boleh saja 15 persen itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi, atau komunitas khusus, seperti keluarga. Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi," ucap Arya.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Rancangan KUHAP harus menjadi alat reformasi dan refleksi karakter hukum bangsa Indonesia.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang bermartabat, adil, dan berintegritas.

"Jika kita ingin penegakan hukum yang bermartabat dan berintegritas, maka semua lembaga penegak hukum harus satu sistem, memiliki pedoman yang sama, serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia," ujar Prof Nyoman kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Lebih jauh Prof Nyoman menyatakan bahwa penyusunan Rancangan KUHAP harus mampu merespons perkembangan zaman dan tantangan global yang kian kompleks.

"KUHAP yang sedang dirancang ini harus menjadi jawaban atas kebutuhan zaman. Reformasi hukum acara pidana wajib mempertimbangkan dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan global yang terus berubah," ungkapnya.

Prof Nyoman menilai pembaruan hukum acara pidana melalui RKUHAP menjadi momentum krusial untuk mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian.

Dalam naskah RKUHAP, telah tersirat pengaturan yang lebih tegas dan jelas terkait pembagian kewenangan pra-penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan, terutama yang menjadi ranah utama Polri.

Menurut Prof Nyoman hal ini akan menjadi tantangan besar bagi institusi Polri. Karena Rancangan KUHAP mengharuskan polisi menempatkan diri secara profesional dan memainkan peran strategis dalam penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM dan kepastian hukum.

"Kewenangan dalam tahap investigasi, penyidikan, hingga pro justisia harus dilaksanakan dengan tanggung jawab yang tinggi," ujarnya.

Sementara dalam proses penyelidikan harus transparan dan akuntabel, termasuk dengan kewajiban memasang CCTV untuk menjamin perlindungan tersangka maupun terdakwa.

Hal ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip due process of law yang semakin diperkuat dalam sistem hukum nasional.

"Polri harus mempersiapkan diri menghadapi regulasi baru yang akan diundangkan. Ketika KUHAP disahkan dan diberlakukan secara nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 sebagai dasar hukum nasional, maka profesionalisme, integritas, dan hati nurani harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum," jelasnya.

Prof Nyoman juga menyoroti pentingnya pemahaman dan pembagian peran yang jelas dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana, terutama terkait peran penyidik dan penyelidik.

Hal ini bertujuan agar proses hukum berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih antar institusi.

"Rancangan KUHAP harus menjadi refleksi karakter hukum kita. Pembaruan ini adalah peluang emas untuk membangun sistem hukum acara pidana yang modern, terintegrasi, dan berakar pada nilai-nilai keadilan sosial," pungkasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan kasus sejumlah hakim dan aparat penegak hukum terlibat dalam tindak pidana korupsi atau penyuapan. Ini termasuk soal kasus terbaru soal Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dan tiga hakim lainnya yang menerima suap hingga puluhan miliar.

Kasus dugaan suap pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang melibatkan tiga korporasi besar yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

"Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari, dan selalu menjadi celah, ada celah bagi problem-problem berikutnya," beber Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Karena itu, kata Muzani, Presiden Prabowo akan melakukan penataan sistem hukum Indonesia agar bisa menciptakan para hakim dan aparat penegak hukum yang berintegritas. Menurut dia, hal tersebut penting agar tujuan hukum bisa tercapai secara maksimal yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada masyarakat.

"Karena itu, beliau (Prabowo) ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum, sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh," terang Ahmad Muzani.

Lebih lanjut, Prabowo akan mendengarkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder terkait untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Menurut dia, perbaikan sistem hukum harus melibatkan banyak pihak untuk memberikan saran-saran konstruktif.

"Karena itu, beliau (Prabowo) juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak, yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat," pungkas Ahmad Muzani.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) AH Wakil Kamal mengatakan, maraknya kasus tenaga kerja asing ilegal di Indonesia, dikarenakan penegakan hukum yang tidak tegas dan pengawasan yang lemah.

“Meskipun aturan perundang-undangan sudah lengkap dan sebaik apapun, tetapi jika integritas, political will dan konsistensi penegak hukum tidak ada, maka persoalan tenaga kerja asing ilegal ini akan terus meningkat,” kata Wakil Kamal kepada wartawan di Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

Seperti diberitakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam rapat dengan DPR RI mengatakan ribuan warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran adminstrasi. Berdasarkan data hingga akhir 2024 sebanyak 5.434 melakukan pelanggaran administrasi.

Pelanggaran ini di antaranya overstay, dan penyalahgunaan visa. Selain itu, terdapat 130 WNA telah diberikan hukuman pidana, karena melakukan tindakan kriminal. Hasil pengawasan ini terungkap lewat dua mekanisme utama yang dimiliki Jenderal Imigrasi. Yaitu, pengawasan dibawah kendali pusat dengan 1.630 kegiatan, dan di pengawasan di bawah kendali satuan kerja dengan total 10.895 kegiatan.

Menurut Wakil Kamal, penegakan hukum yang efektif itu harus dimulai dari atasan. Jika atasannya sudah tidak komitmen, maka aparat penegak hukum di bawah juga akan mengikutinya.

“Dalam budaya kita di Indonesia ini, bawahan itu akan selalu mengikuti apa yang dilakukan atasannya,” ujar Wakil Kamal yang juga advokat ini.

Lebih jauh Wakil Kamal mengatakan, sistem pengawasan WNA saat ini harus terus diperkuat dan ditingkatkan. Bagaimana agar para pengawas ini tidak kongkalikong dengan WNA yang berniat menyalahi aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan.

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHAP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor menggelar seminar. (Foto: dok. Istimewa)

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan, di antaranya RUU KUHAP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHAP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHAP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHAP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHAP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Diponegoro Universitas Diponegoro (Undip) menggelar dialog publik yang membahas mengenai UU Kejaksaan. Diskusi itu menyoroti sejumlah poin dalam revisi aturan tersebut, mulai kewenangan penggunaan senjata api hingga soal rangkap jabatan.

Kegiatan dialog publik ini digelar di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2025). Diskusi itu mengangkat tema 'Undang-Undang Kejaksaan: Penegakan Keadilan hingga Integritas Lembaga' dan menghadirkan tiga narasumber yaitu ahli hukum tata negara Undip, Prof Dr Lita Tyesta, ahli hukum pidana Undip Aista Wisnu Putra, dan Wakil Ketua KNPI Jawa Tengah Fawwaz Arif Al Jabar.

Dalam paparannya, Lita menyoroti perubahan batas usia minimal jaksa yang mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2021. Lita mengatakan hal itu berbeda dengan institusi lembaga lain yang justru memberikan batas usia lebih tua yang menurut dia hal itu diperlukan karena jabatan yang memiliki kewenangan penegakan hukum, kedewasaan berpikir dan bertindak menjadi faktor utama.

Hal lain yang disoroti Lita adalah penugasan jaksa pada institusi lain yang harus mempunyai alasan dan urgensi yang kuat. Selain itu, Lita mempertanyakan wacana perlindungan jaksa hingga derajat keluarganya ketiga.

Kewenangan penggunaan senjata api juga menjadi salah satu pasal yang disoroti Lita. Dia bertanya-tanya mengenai banyak atau tidaknya kabar seorang jaksa yang mendapatkan ancaman fatal hingga mengancam nyawa.

Di samping itu, Lita berbicara mengenai perluasan kedudukan Jaksa Agung yang harus memiliki dasar yang kuat. Termasuk juga mengenai pemberhentian Jaksa Agung yang dinilai masih membingungkan.

Atas kondisi tersebut, dia mengatakan dimungkinkan adanya perubahan atas UU Kejaksaan yang telah berlaku. Menurut Lita, UU Kejaksaan ini berpotensi diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Sorotan yang sama disampaikan Aista Wisnu Putra. Dia mengatakan imunitas pada jaksa ini dapat menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum, khususnya dapat mengganggu sinergi dengan lembaga lain.

Dia juga meminta kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang independen dengan berbentuk lembaga non eksekutif. Selain itu, dia ingin pengawasan eksternal terhadap kejaksaan ditingkatkan dengan memperluas kewenangan komisi kejaksaan.

Kegiatan diskusi publik PMII Undip tersebut menghasilkan tujuh kesimpulan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya revisi dan juga pengawasan UU Nomor 11 Tahun 2021 yang tentunya untuk bisa memberikan kewenanganyang signifikan kepada Kejaksaan namun dalam hal ini harus diimbangi dengan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggapbermasalah dan juga penguatan mekanisme pengawasan eksternal.
2. Perubahan UU Kejaksaan bertujuan untuk memperkuat kelembagaan kejaksaan, beberapa pasal justru berpotensimelemahkan sistem hukum Indonesia yang sudah rapuh.
3. Kewenangan yang terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadinyapenyalahgunaan kekuasaan, merusak independensi kejaksaan, dan mengganggu prinsip checks and balances.
4. Tanpa perbaikan pada pasal-pasal yang rawan konflik kepentingan dan ketidakjelasan batasan kewenangan, perubahan ini bisa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.
5. UU Kejaksaan yang baru menguatkan wewenang jaksa dalam banyak aspek, termasuk pemberian senjata api untukperlindungan diri dan perluasan kewenangan, justru menambah kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
6. Dibutuhkan kewenangan tambahan untuk memberikan pengawasan terhadap pasal yang beresiko disalah gunakan yangdapat mencederai prinsip keadilan.
7. Judicial Review sebagai sebuah solusi untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas UU nomor 16tahun 2004.

Vava selaku Ketua PMII Komisariat Diponegoro mengatakan diskusi publik ini untuk membahas isu yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Dia menekankan mengenai pentingnya peran mahasiswa untuk mengawal demokrasi di Indonesia.

"Hadirnya dialog publik dengan judul Undang-Undang Kejaksaan: Penegakan Keadilan Hingga Integritas Lembaga dari PMII Komisariat Diponegoro merupakan upaya merespons isu yang cukup krusial untuk dibahas. Sebagai ketua saya izin memantik untuk semua peserta untuk nantinya berdiskusi dengan pemateri terkait hal tersebut. Pengawalan demokrasi haruslah kita jaga sebagai elemen penting dari kehidupan bermasyarakat khususnya kita mahasiswa. Hidup mahasiswa!" kata Vava.

Lihat juga Video Jaksa Agung Buka Rakernas 2025: Perkuat Tekad Jaga Keadilan

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia. Revisi UU Kejaksaan itu dinilai berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan jaksa.

Hal itu disepakati tiga narasumber dalam dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Para narasumber tersebut adalah Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Achmad Gunaryo, Ketua PKY Jateng sekaligus Penghubung Komisi Yudisial Muhammad Farhan, dan advokat sekaligus praktisi hukum dan politik Bambang Riyanto.

Ketiga pakar hukum itu menilai ada beberapa poin di revisi UU Kejaksaan yang perlu dikaji ulang.

"Dalam perubahan UU Kejaksaan ada beberapa item yang harus dikaji ulang. Yaitu Pasal 8 ayat 5 (Pemeriksaan Jaksa Izin Jaksa Agung), Pasal 11 A ayat 2 (Rangkap Jabatan), Pasal 30 B huruf 'b' (Menciptakan Kondisi yang Mendukung dan Mengamankan Pelaksanaan Pembangunan), dan Pasal 30 B huruf 'e' (pengawasan multimedia)," kata Bambang Riyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Bambang menyebut ada beberapa pasal yang berpotensi melemahkan sistem hukum Indonesia. Di antaranya Pasal 8 ayat 5 yang mengharuskan izin Jaksa Agung untuk memeriksa jaksa. Hal ini berpotensi menimbulkan independensi dan akuntabilitas.

Selain itu, pasal tentang rangkap jabatan juga dinilai perlu dikaji untuk mencegah konflik kepentingan. Ketiga pakar hukum ini berkesimpulan UU Kejaksaan yang baru menguatkan wewenang jaksa dalam banyak aspek. Misalnya tentang pemberian senjata api untuk perlindungan diri dan perluasan kewenangan, namun hal ini justru menimbulkan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga pakar hukum ini menilai dibutuhkan kewenangan tambahan untuk pengawasan terhadap pasal yang berisiko disalahgunakan untuk mencederai prinsip keadilan.

"Ingat bahwa perilaku hukum diukur dari 3 hal (Lawrence M. Friedman) yaitu Budaya Hukum, Struktur Hukum, Substansi Hukum. Mari kita coba perbaiki semuanya, saya setuju dengan pemateri berdua, pengawasan, pengawasan itu siapa? Masyarakat sipil," jelas Achmad Gunaryo.

Dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Foto: dok. Istimewa

Achmad menilai kewenangan yang terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, merusak independensi kejaksaan, dan mengganggu prinsip checks and balances. Tanpa perbaikan pada pasal-pasal yang rawan konflik kepentingan dan ketidakjelasan batasan kewenangan, perubahan ini bisa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, diperlukan judicial review dinilai jadi solusi untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009, yang mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia," tegas Muhammad Farhan.

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum. Jika undang-undang tersebut disahkan, maka berpotensi merugikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tergerak menggelar Seminar Nasional untuk adanya sinkronisasi dan harmonisasi RUU Kejaksaan dengan RUU KUHAP, Kamis (30/1/2025).

Seminar yang dihadiri para akademisi hingga praktisi hukum ini menjadi ajang diskusi yang sangat relevan di tengah polemik mengenai perluasan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP.

Sistem peradilan pidana Indonesia perlu dibangun dengan dasar yang jelas dan terstruktur, untuk menjaga integritas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.

Pada sesi tanya jawab, Auliya, salah satu audiens mengangkat pertanyaan terkait implikasi dari perluasan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP, yang berpotensi mempengaruhi peran Polri sebagai penyidik utama.

Aulia mengutip penjelasan dari salah satu pemateri Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, Prof. Dr. Deni SB Yuherawan yang menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut.

Dalam pandangannya, Prof Deni menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 17, tidak ada perundang-undangan yang memberikan kewenangan atribusi kepada jaksa untuk melakukan penyidikan.

Namun, dalam RUU KUHAP Pasal 6, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu, yang diberi kewenangan melakukan penyidikan.

"Pernyataan ini membuka peluang bagi jaksa untuk melakukan penyidikan di luar institusi Polri, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan," ujar Aulia, menyoroti kemungkinan konflik kewenangan antara kejaksaan dan kepolisian.

Aulia kemudian melanjutkan dengan mempertanyakan pemberian kewenangan kepada jaksa untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan penyidikan berpotensi melemahkan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof. Deni SB Yuherawan dengan tegas menyatakan bahwa dalam kaitan itu, pihak yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

"Implikasi dari kewenangan ini, kita tahu persis dampak yuridisnya. Yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak asasi manusia bisa terganggu karena persoalan kewenangan yang tidak jelas," ungkap Prof Deni.

Menurut Prof Deni, hukum haruslah clear dan precise, yakni jelas, tepat, dan akurat. Kewenangan harus dibatasi dengan jelas, tanpa adanya ambigu.

"Hidup ini, semua orang mengerti bahwa legalitas hukum itu harus jelas dan tepat. Kewenangan itu harus limitatif, karena kalau tidak, kita justru akan terjebak dalam perebutan kewenangan yang tak jelas arah tujuannya," tuturnya.

Prof Deni menekankan bahwa kewenangan dalam sistem hukum Indonesia harus diberikan dengan penuh kehati-hatian. Pihaknya mengkhawatirkan bahwa jika kewenangan tidak dibatasi dengan jelas, peradaban bangsa bisa terganggu.

"Jangan biarkan kewenangan ke mana-mana. Kalau satu, ya satu. Jangan ada frasa 'Dan lain-lain' yang membuat kewenangan itu kabur dan tidak terarah," tegasnya.

Prof Deni juga mengkritik sejumlah kelemahan dalam KUHAP yang berlaku sejak era Orde Baru, yang menurutnya masih banyak celah.

"Kalau kita sudah berpikir dengan matang dan benar, siapapun yang menjadi begawan hukum nanti, seyogyanya itu harus didukung oleh DPR RI. RUU tersebut harus benar-benar didalami sebelum disahkan," paparnya.

Ia juga menyoroti pentingnya membedakan tindak pidana yang masuk dalam peradilan umum dan peradilan militer, karena tidak semua tindak pidana terkait dengan koneksitas peradilan.

Menurutnya, esensi dari pasal yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana perlu dipahami dengan benar agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

"Pada akhirnya, kewenangan itu adalah amanah. Kewenangan bukan sekedar soal hak asasi manusia, tetapi lebih kepada tugas dan kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan bersama," tandasnya.

Prof Deni juga mendorong pentingnya menjaga keselarasan dalam sistem hukum Indonesia agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang merugikan masyarakat.

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Warga Negara (WN) China yang mengunggah video menyelipkan uang Rp 500 ribu di paspor saat masuk Bandara Soekarno-Hatta diamankan. Video yang diunggahnya viral di media sosial.

WN China itu diamankan Bagian Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi (WASDAKIM), Kementerian Imigrasi. Ia diamankan untuk dimintai klarifikasi.

"Kantor Wasdakim dalam rangka klarifikasi," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dilansir detikNews, Rabu (22/1/2025).

Agus mengatakan pria berkepala plontos itu diamankan, Senin (20/1/2025) malam, di Cengkareng, Jakarta Barat.

"Diamankan di Cengkareng, Jakarta Barat kemarin malam, sekitar pukul 22.00 WIB," lanjutnya.

Agus mengatakan, dari pemeriksaan, uang tersebut merupakan uang untuk pembayaran visa on arrival. Dia mengatakan, WN China tersebut bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Pihaknya pun masih mendalami motif WN China tersebut mengunggah video yang menimbulkan kesan negatif terhadap hukum di Indonesia. Dia menegaskan, Indonesia tidak membutuhkan WNA yang ingin mempermalukan negara.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

Video WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf

Video WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami, maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Kementerian Hukum kali ini untuk menyampaikan aspirasi. Sebab ada banyak aspirasi dan program yang akan mereka sinergikan.

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselsaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru di proses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain dibelakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga, ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi, dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselesaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru diproses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain di belakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':

[Gambas:Video 20detik]