Warga Negara (WN) China yang mengunggah video menyelipkan uang Rp 500 ribu di paspor saat masuk Bandara Soekarno-Hatta diamankan. Video yang diunggahnya viral di media sosial.

WN China itu diamankan Bagian Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi (WASDAKIM), Kementerian Imigrasi. Ia diamankan untuk dimintai klarifikasi.

"Kantor Wasdakim dalam rangka klarifikasi," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dilansir detikNews, Rabu (22/1/2025).

Agus mengatakan pria berkepala plontos itu diamankan, Senin (20/1/2025) malam, di Cengkareng, Jakarta Barat.

"Diamankan di Cengkareng, Jakarta Barat kemarin malam, sekitar pukul 22.00 WIB," lanjutnya.

Agus mengatakan, dari pemeriksaan, uang tersebut merupakan uang untuk pembayaran visa on arrival. Dia mengatakan, WN China tersebut bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Pihaknya pun masih mendalami motif WN China tersebut mengunggah video yang menimbulkan kesan negatif terhadap hukum di Indonesia. Dia menegaskan, Indonesia tidak membutuhkan WNA yang ingin mempermalukan negara.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

Video WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf

Video WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami, maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Kementerian Hukum kali ini untuk menyampaikan aspirasi. Sebab ada banyak aspirasi dan program yang akan mereka sinergikan.

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselsaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru di proses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain dibelakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga, ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.