Sebanyak 7.607 narapidana di Jawa Tengah menerima remisi hari raya Idul Fitri. Dari jumlah tersebut 84 di antaranya bebas setelah masa tahanan dikurangi oleh remisi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri mengatakan remisi diberikan sebagai apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman.

"Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana," kata Kunrat Kasmiri dalam keterangannya, Senin (31/3/2025).

"Dari total 7.607 narapidana yang menerima remisi, sebagian besar mendapatkan pemotongan masa tahanan antara 15 hari hingga dua bulan. Sementara itu, 84 orang yang menerima remisi langsung bebas dan dapat segera kembali ke keluarga mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama," imbuhnya.

Kunkrat menjelaskan remisi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan.

"Kami berharap, mereka yang menerima remisi, terutama yang bebas, bisa kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu," jelasnya.

Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah juga mencatat penghematan anggaran sebesar Rp 3.656.692.500 dari pemberian remisi tersebut. Untuk diketahui jumlah penghuni Lapas atau Rutan se-Jawa Tengah per 30 Maret 2025 adalah 14.760 penghuni yang meliputi 11.792 narapidana dan 2.968 tahanan dengan kapasitas jumlah hunian sejumlah 10.717 orang.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Bernard Sakarias Anin, kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere, buka suara soal permohonannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Bernard menilai ada disparitas putusan terhadap 40 perkara di MK pada Senin (24/2/2025).

Menurut Bernard, kasus Vicente Hornai yang merupakan mantan terpidana sama seperti perkara Pilbup Boven Digoel. MK mendiskualifikasi calon bupati (cabup) Boven Digoel nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba, tetapi menolak permohonan kliennya.

"Perkara Boven Digoel dan Belu sama-sama tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. Kemudian, sudah lewat masa senggang lima tahun. Tetapi, untuk Boven Digoel dinyatakan didiskualifikasi dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU)," jelas Bernard.

Sedangkan logika hukum yang diterapkan, Bernard melanjutkan, dalam perkara Pilbup Belu, MK menganggap tidak penting lagi membahas aspek dan asas kejujuran ketika sudah lewat masa senggang waktu lima tahun.

"Sehingga disparitas atau perbedaan penerapan hukum yang telah diputuskan MK dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum di Indonesia yang sebenarnya," imbuh Bernard.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim MK menolak permohonan pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere. Putusan ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang berlangsung pada Senin (24/2/2025) malam.

Dalam sidang tersebut, paslon nomor urut 1, Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves, menjadi termohon dalam gugatan terkait ketidakjujuran Vicente Hornai Gonsalves sebagai mantan narapidana. Ia disebut pernah melarikan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tuanya.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim MK, Arief Hidayat, dikutip dari siaran YouTube MK, Senin malam.

Arief menyatakan MK mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait terkait kedudukan hukum pemohon. Namun, MK menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya.

"Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Arief.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, MK menyimpulkan bahwa eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan MK tidak beralasan menurut hukum. "Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo," jelas Arief.

Dengan putusan ini, pasangan Willy-Vicente berhak sebagai pemenang dan disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu.

Video Momen Hakim MK Ngaku Terharu Cabup Alor Cabut Gugatan Pilkada

Video Momen Hakim MK Ngaku Terharu Cabup Alor Cabut Gugatan Pilkada

Batam (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kantor Imigrasi Batam, Kepulauan Riau, mengamankan buronan Kejaksaan Agung yang berstatus terpidana perkara penggelapan uang pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (PMI) senilai Rp230 juta, di Pelabuhan Citra Tritunas Batam atau Harbour Bay.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi di Batam, Selasa, mengatakan terpidana bernama I Wayan Depa Yogiana telah diputus bersalah berdasarkan keputusan kasasi dengan pidana 1,5 tahun penjara, yang perkaranya ditangani oleh Kejari Badung, Bali.

“Terpidana diamankan berkat hasil koordinasi antara Kantor Imigrasi Batam, bersama tim Kejaksaan Agung dan Kejati Bali bahwa benar yang bersangkutan merupakan buronan masuk daftar cekal,” kata Kasna.

Menurut Kasna, terpidana terdeteksi data cekal Keimigrasian saat tiba dari Malaysia di Pelabuhan Harbour Bay, Kota Batam, pada Senin (17/2). Temuan itu lalu dikonfirmasi ke Kejaksaan Agung dan Kejati Bali membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana masuk daftar cekal.

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad menjelaskan pada Senin (17/2) pihaknya melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap I Wayan Depa Yogiana, penumpang kapal MV Dholphin 5 dari Pasir Kuda Malaysia menuju Pelabuhan Citra Tritunas Batam.

“Pada saat diperiksa di counter imigrasi Citra Tritunas atau Harbour Bay diketahui status yang bersangkutan cegah tangkal,” kata Hajar.

Berdasarkan catatan Keimigrasian, terpidana I Wayan Depa telah keluar dari Indonesia melalui Pelabuhan Harbour Bay pada 25 Januari 2025 menuju Pelabuhan Pasir Kuda, Malaysia.

Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 13 Februari 2025 baru tersiar daftar cekal tangkal berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/Pid.2024 tertanggal 9 Juli 2024.

“Jadi orangnya (terpidana) sudah keluar duluan, baru siar cekalnya terbit pada tanggal 13 Februari 2025,” kata Hajar.

Untungnya pada tanggal 17 Februari, kata Kasna, terpidana I Wayan kembali ke Indonesia dari Pelabuhan Pasir Kuda, Malaysia melalui Pelabuhan Harbour Bay.

Pihak Imigrasi lalu melakukan pengamanan dan memastikan apakah data di sistem aplikasi keimigrasian mengidentifikasi 100 persen penumpang tersebut identik dengan terpidana I Wayan.

Tidak hanya itu, kata dia, setelah berkoordinasi dengan Kejari Batam, diarahkan juga ke Kejati Bali guna memastikan yang bersangkutan identik 100 persen buronan yang dicekal tangkal.

“Setelah tiga kali melakukan konfirmasi by sistem, by Kejari dan Kejati Bali, maka diputuskan untuk melakukan pengamanan dan diminta serah terima dengan Kejari Batam tadi malam,” katanya.

Hajar menambahkan Imigrasi Batam terus melakukan sinergi dengan berbagai untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

“Sebagai upaya sinergi kami Imigrasi dan Kejari Batam atau Kejagung, ada Kejati Bali untuk turut serta melakukan upaya penegakan hukum terhadap siapapun,” katanya.

Adapun terpidana I Wayan Depa Yogiana, merupakan direktur salah satu perusahaan swasta di Bali yang bergerak di bidang penyaluran PMI ke sejumlah negara.

Dalam perkara ini I Wayan melakukan penggelapan uang rekrutan calon PMI senilai Rp230 juta, dari 46 calon PMI yang akan dipekerjakan ke sejumlah negara.

Terpidana meminta uang Rp5 juta kepada calon PMI untuk pengurusan administrasi awal, kemudian sisanya dibayarkan setelah berangkat. Terpidana tanpa izin memotong atau mengambil untuk biaya operasional kantor senilai Rp10 juta, untuk bayaran kepada PT Cahaya Antar Indonesia sebesar Rp220 juta, dengan rincian digunakan untuk mengurus kandidat PMI yang terpidana rekrut sebelumnya, dan untuk pengurusan caalon PMI dari PT Reka Kerja Semesta.

Sepanjang 2025, Kejari Batam membantu Kejaksaan RI mengamankan tiga buronan. Buronan pertama bernama Eddy Gunawan Tambrin (58), terpidana tindak pidana korupsi kredit macet senilai Rp90 miliar yang ditangani oleh Kejari Surabaya. Ditangkap di Batam Center pada Selasa (4/2).

Yang kedua, Riko Antoni (43), terpidana kasus korupsi pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor tahun anggaran 2018 dengan nilai Rp1,4 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman Barat. Ditangkap pada Rabu (5/2).

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendengar banyak pihak yang tidak setuju jika perguruan tinggi mengelola tambang. Untuk itu, pemerintah mengusulkan ke dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terkait adanya pihak ketiga sehingga perguruan tinggi tak mengelola secara langsung.

"Itu kan reaksi publik, itu yang kita respons. Kan lebih banyak yang tidak setuju (perguruan tinggi kelola tambang), lebih bagus dunia pendidikan fokus, kemudian bagaimana negara memikirkan dari sisi aspek pembiayaan. Nah sekarang itu kita respons," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Pemerintah mengusulkan hasil tambang tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui BUMN atau badan usaha swasta yang ditunjuk melalui keputusan presiden. Ia mengatakan hal ini akan dibahas dalam rapat Panja Baleg DPR RI.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri untuk memberikan kepada BUMN sebagai prioritas ataupun kepada badan usaha swasta tersendiri, tertentu, supaya nanti keuntungan dari itu betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan membantu dalam dunia pendidikan," kata dia.

Kendati demikian, Supratman menyebut hal ini belum diputuskan oleh DPR RI. Ia mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci Indonesia Emas 2045.

"Tapi sekali lagi ini belum diputuskan apakah DPR setuju atau tidak. Tetapi sekali lagi buat pemerintah, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah kunci, kata kunci untuk kita menuju Indonesia Emas 2045," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendapat kunjungan Komisi XIII DPR RI. Kedatangan anggota dewan ini dalam rangka kunjungan spesifik pengawasan pelayanan di tengah efisiensi anggaran.

"Kunjungan Ini bagian dari tugas Komisi XIII DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik pengawasan, kami ingin melihat dengan adanya efisiensi apa dampaknya pada pelayanan pada imigrasi di kantor imigrasi Batam," kata Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, Kamis (6/2/2025).

Willy mengatakan dalam catatan pihaknya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan kantor terpadat kedua setelah Bali. Menurutnya imigrasi Batam merupakan salah satu wajah pelayanan terdepan di perbatasan.

"Imigrasi Batam merupakan kantor imigrasi tersibuk kedua setelah Bali. Tentu ini menjadi halaman depan dari negara kita, bagaimana halaman depan ini benar-benar mencerminkan pelayanan seperti apa, itu yang kami dalami tadi," ujarnya.

Willy mengungkapkan dalam kunjungan pihaknya itu, Komisi XIII DPR RI menemukan peningkatan pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2024 imigrasi Batam mengumpulkan PNBP sebesar Rp 143.190.347.003 dari target yang ditentukan sebesar Rp 59.353.300.000,

"Luar biasa kami mendapatkan temuan, PNBP naik, kita berterima kasih kepada imigrasi mampu menaikkan pendapatan negara. Ini perhatikan dan catatan kita, kita harus memberikan infrastruktur yang memadai, peningkatan sumberdaya manusia," ujarnya.

Willy juga menyebut perlunya peningkatan kesejahteraan petugas imigrasi yang berada di perbatasan seperti Batam. Menurutnya jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sama saja dengan pelanggaran HAM ringan.

"Jangan sampai Kita melakukan pelanggaran Ham ringan, mereka melakukan pelayanan di pulau terluar tapi gajinya tak memadai. Itu jadi catatan kami, untuk memberikan peningkatan penghargaan," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja komisi XIII DPR RI itu juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur pelayanan mulai dari kapal patroli peningkatan data base. Ia juga menyebut beberapa peralatan pelayanan imigrasi juga perlu adanya peningkatan.

"Infrastruktur mulai dari kapal patroli dan data base kita coba diskusikan dan dalami sesuai kebutuhan dengan zamannya. Tentu beberapa peralatan perlu pergantian hingga pembaharuan tentu kita berikan yang terbaik," ujarnya.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam pada kunjungan komisi XIII DPR RI pihaknya mendapat masukan peningkatan inovasi pelayanan. Seperti pengawasan orang asing menggunakan satelit.

"Kita akan tindak lanjuti, salah satunya adalah inovasi, saran bagaimana mengoptimalkan pengawasan dengan inovasi satelit yang ada di Kepri," sebut Saffar.

Saffar menyebut peningkatan infrastruktur pelayanan juga menjadi salah satu perhatian khusus. Mulai dari peningkatan jumlah autogate hingga peningkatan pelayanan imigrasi di pelabuhan di Batam.

" Seperti peningkatan auto gate di semua terminal tentunya mengkoordinasikan semua pengusaha pelabuhan untuk memaksimalkan pelayanan imigrasi juga disertai pengawasan terhadap WNA yang datang," ujarnya.

Video: DPR Gelar Paripurna Pembentukan Timwas, 289 Anggota Dewan Hadir

Video: DPR Gelar Paripurna Pembentukan Timwas, 289 Anggota Dewan Hadir

Sebanyak 52 warga binaan Lapas Tanjungbalai Asahan mendapat remisi khusus Natal tahun 2024. Penyerahan remisi itu diberikan oleh Kalapas, Irhamuddin.

Adapun 52 orang narapidana yang menerima remisi khusus Natal merupakan warga binaan yang beragama Kristen maupun Katolik serta dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Remisi ini diberikan sebagai bentuk motivasi bagi mereka yang terus berusaha memperbaiki diri. Kami berharap ini bisa menjadi langkah awal bagi mereka untuk kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat," ujar Irhamuddin, Rabu (25/12/2024).

Kata Irhamuddin, remisi diberikan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut: SK Nomor PAS-2542.PK.05.04 Tahun 2024 sebanyak 6 orang, SK Nomor PAS-2543.PK.05.04 Tahun 2024 sebanyak 2 orang, dan SK Nomor PAS-2544.PK.05.04 Tahun 2024 sebanyak 37 orang.

"Selama menjalani masa hukuman, mereka menunjukkan sikap baik, disiplin, dan aktif mengikuti program-program pembinaan. Pemberian remisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk terus memperbaiki diri," tambah Irhamuddin.

Adapun, rincian warga binaan Lapas Tanjungbalai Asahan yang mendapatkan remisi yakni, 9 orang mendapatkan remisi 15 hari, 26 orang memperoleh remisi 1 bulan, 9 orang mendapat remisi 1 bulan 15 hari, dan 1 orang mendapatkan remisi 2 bulan. Semua narapidana yang mendapatkan remisi ini telah menunjukkan sikap baik selama menjalani pidana mereka, yang memenuhi kriteria untuk pengurangan masa hukuman.

Video Momen Bobby dan Kahiyang Nyoblos di Medan

Video Momen Bobby dan Kahiyang Nyoblos di Medan

Yang menjadi kritik kami, aparat yang seharusnya melindungi rakyat atau paling tidak mencegah terjadinya pengeroyokan terhadap warga itu tidak dilakukan oleh aparat

Batam (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad mengkritisi kinerja aparat penegak hukum dalam melindungi dan mencegah terjadinya bentrok antarwarga dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) di Kampung Sembulang Hulu, Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Yang menjadi kritik kami, aparat yang seharusnya melindungi rakyat atau paling tidak mencegah terjadinya pengeroyokan terhadap warga itu tidak dilakukan oleh aparat," kata Samad di Batam, Senin.

Samad bersama rekan aktivisnya, di antaranya Muhammad Said Didu turun langsung menemui warga Pulau Rempang dan mendengarkan aspirasinya.

Menurut dia, bentrok di Rempang bukan yang pertama kalinya, sudah dua kali terjadi. Seharusnya dapat jadi pembelajaran agar tidak ada lagi korban yang memprihatinkan.

"Setelah kami melakukan wawancara kepada korban, ternyata peristiwa itu sebenarnya ada aparat penegak hukum yang menjaga di situ," ucapnya.

Namun, lanjut dia, aparat penegak hukum yang ada di lokasi kejadian justru membiarkan atau dalam hukum disebut ada pembiaran atau by omission.

"Aparat itu sudah melakukan pembiaran terhadap orang yang bisa dicegah untuk melakukan kekerasan," ujarnya.

Aktivis Indonesia itu menilai negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan di Rempang, karena jika aparat yang berada di tempat kejadian tapi tidak bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap rakyat.

Untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut, kata dia, perlu dilakukan penyelidikan yang intensif dengan membentuk tim pencari fakta.

Tim ini hendaknya diisi oleh kalangan independen di luar pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti mahasiswa, aktivis, masyarakat dan juga media. Sebab, jika tim diisi oleh aparat atau pejabat pemerintahan hasilnya tidak akan memberikan rasa keadilan.

"Siapa yang harus bertanggung jawab? maka perlu dilakukan penyelidikan yang intensif menurut saya. Dan kalau ingin dilakukan penyelidikan yang fair maka harus ada tim pencari fakta," kata Samad.

Pria yang juga seorang pengacara itu menyebut penyelidikan ini penting untuk mengetahui siapa pihak yang berwenang dibalik penyerangan terhadap warga Rempang.

"Kalau itu sudah ketahuan baru bisa menarik benang merah, apakah PSN di Rempang masih bisa dilanjutkan atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Sabtu (21/12), Kapolsek Galang Iptu Alex Yasral menjelaskan kronologi peristiwa bentrok antara warga Sembulang Hulu dengan pekerja PT MEG yang menyebabkan sejumlah orang terluka dari pihak warga dan pekerja.

Alex mengatakan peristiwa bermula ketika seorang pekerja PT MEG mencoba mengamankan sebuah spanduk yang dipasang oleh warga setempat.

"Spanduk tersebut berisi penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City," ucapnya.

Tindakan pengamanan yang dilakukan pekerja PT MEG itu, kata dia, menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat yang merasa keberatan dengan tindakan tersebut.

Warga pun merespon tindakan itu dengan mengamankan pekerja PT MEG yang mengamankan spanduk tersebut dan menahannya selama beberapa jam dengan cara mengikatnya dengan tali.

Para pekerja PT MEG lainnya melaporkan insiden tersebut ke Polsek Galang, berharap agar kejadian tersebut dapat segera dilerai dan diselesaikan secara damai.

"Sudah ada upaya komunikasi dari Polsek Galang yang turun ke tempat kejadian, proses perundungan tidak membuahkan hasil, dan pihak yang ditahan tetap tidak dilepaskan," katanya.

Keadaan tersebut, lanjut dia, yang menyebabkan ketegangan antara warga dan pekerja PT MEG semakin meningkat.

Alex menyebut pihaknya langsung melakukan upaya negosiasi setelah mendapatkan informasi terkait peristiwa tersebut. Negosiasi dilakukan sebanyak dua kali, namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang akhirnya terjadi bentrok fisik antara warga dan pekerja.

"Bentrokan mengakibatkan beberapa orang terluka, dengan satu orang dari PT MEG dan empat orang dari warga," tuturnya.

Polsek Galang pun meminta bantuan dari Polresta Barelang untuk mengatasi bentrokan yang terjadi dengan menurunkan personel dari Satuan Samapta yang dipimpin langsung Kasat Samapta Polresta Barelang.

Pada saat itu aparat berupaya meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan mendampingi para korban luka untuk mendapatkan perawatan medis.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku. Yasonna mengungkap penyidik menggali soal permintaan fatwa yang diajukannya kepada Mahkamah Agung (MA).

"Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung Nomor 57. Kami minta fatwa karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal," kata Yasonna di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024), dilansir dari detikNews.

Dia menyatakan bahwa hal itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP. Permohonan fatwa diminta karena ada perbedaan sudut pandang antara KPU dan DPP PDIP.

"Inti pokoknya sebagai Ketua DPP saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung karena waktu proses pencalegan itu ada tafsir yang berbeda setelah judicial review ada keputusan Mahkamah Agung Nomor 57 dan DPP mengirimkan surat tentang penetapan caleg, kemudian KPU menanggapi berbeda," ujar Yasonna.

"Kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih," sambungnya.

Yassona juga mengaku dicecar KPK soal perlintasan Harun Masiku selama jadi burom. Hal itu digali karena kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM.

Yasonna mengatakan dua hal itu ditanyakan KPK sesuai dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundangan terkait pengajuan fatwa ke MA. Serta posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM terkait riwayat perlintasan Harun Masiku.

"Kedua, kapasitas saya sebagai seorang menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Penyidik sangat profesional menanyakan posisi saya sebagai Ketua DPP, posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku," pungkas Yasonna.

Video: Babak Baru Pencarian Harun Masiku, KPK Akan Panggil Yasonna Laoly

Video: Babak Baru Pencarian Harun Masiku, KPK Akan Panggil Yasonna Laoly

Natuna (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, melakukan perekaman data biometrik paspor ke pulau terluar, Pulau Serasan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Hendra Nofiardi dikonfirmasi dari Natuna, Minggu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut guna menjawab keresahan masyarakat di wilayah kepulauan seperti Natuna.

Inovasi itu, lanjut dia, diberi nama Pelita Natuna atau pelayanan imigrasi antarpulau di Kabupaten Natuna.

"Pelita Natuna menjadi semangat baru Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai dalam melayani Permohonan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)," ujar dia.

Dikatakan pula bahwa inovasi itu baru diterapkan pada 2024 dan dimulai pada bulan November untuk tiga kecamatan, yakni Pulau Serasan Kecamatan Serasan, Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, dan Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Kegiatan serupa akan dilaksanakan kembali pada bulan Desember di lokasi yang sama, kemudian pada tahun 2025 akan diagendakan setiap bulan.

Hendra menambahkan bahwa inovasi itu guna menjawab tantangan sebab Natuna merupakan daerah kepulauan, tempat ini terdapat beberapa wilayah yang terpisah oleh lautan.

Beberapa kendala tersebut, kata dia, adalah belum optimalnya pelayanan paspor untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, ditambah lagi masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya memiliki paspor atau dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan keluar negeri atau menyeberang ke perbatasan.

"Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk meningkatkan pelayanan," ucap dia.

Di samping membuka layanan paspor, pihaknya juga menyosialisasikan pentingnya paspor kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat membuat paspor.

"Kegiatan jemput bola pembuatan paspor ini dalam rangka meningkatkan kepemilikan paspor masyarakat di Kabupaten Natuna," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa program tersebut akan berdampak positif pada masyarakat, yakni bisa menekan biaya dan waktu, sebab masyarakat tidak perlu ke ibu kota kabupaten.

"Optimalisasi pelayanan paspor dengan program Pelayanan Imigrasi Antar-Pulau (Pelita) Natuna ini diharapkan membawa perubahan bagi masyarakat perbatasan dan mengoptimalkan kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai," kata dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan tidak ada sanksi bagi RB, petugas lapas yang menyebarkan video narapidana (napi) pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Justru, kata Agus, bila informasi yang disebar dan pernyataan RB terbukti benar, dirinya akan menjadikan RB sebagai justice collaborator.

"Tidak ada sanksi, justru yang bersangkutan akan kami jadikan justice collaborator karena mengungkap apa yang terjadi di dalam lapas tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Rabu (20/11/2024).

Agus mengatakan, sebelum RB menyebarkan video, RB sudah lebih dulu terkena sanksi oleh Inspektorat Jenderal Imipas. RB disanksi, lanjut Agus, karena permasalahan disiplin, yakni tak masuk kerja berbulan-bulan.

"Kami coba urai kronologinya, video ini viral antara rentang waktu 5 November sampai kemarin (19 November) kan? Nah yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin itu 16 Oktober 2024," ujar Agus.

Soal narasi RB dimutasi setelah video ini viral, Agus pun menerangkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel menerbitkan surat mutasi RB pada 27 September.

"Mutasinya 27 September 2024 mutasinya. Oleh sebab itu, dengan dia menyebarkan video (pesta sabu napi di lapas), justru kita memberi apresiasi atas semangat petugas untuk membenahi penyimpangan, dengan menempatkan posisinya sebagai justice collaborator, yang mana memperingan atau mengabaikan sanksi Inspektorat kepada yang bersangkutan," terang Agus.

Agus berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung pembenahan di tubuh Kementerian Imipas. Agus menyadari banyak hal yang harus diperbaiki dalam sektor imigrasi dan permasyarakatan yang menjadi bidang tugasnya.

"Mohon tidak ada yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan apa pun. Kami sedang berbenah, kami sudah berikan arahan yang sekomprehensif mungkin kepada para pegawai untuk berbenah diri," ungkap dia.

Terakhir, Agus menekankan komitmennya membenahi pelayanan permasyarakatan. Dia berharap jajaran permasyarakatan memetik pelajaran dari kejadian ini, bahwasanya mereka harus membangun kesadaran dan mengemban tanggung jawab sebaik-baiknya.

"Kami sangat paham banyak hal yang harus diperbaiki. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangunkan kesadaran pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam melayani warga binaan dan tahanan sebelum mereka kembali ke masyarakat," pungkas Agus.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan tak ada target atau deadline Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meneken Keppres setelah gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di IKN tuntas.

"Kan sudah jelas Presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti tetap akan Presiden selesaikan. Yang pasti, soal deadline-nya, karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, ya, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatifnya terpenuhi, itu aja," kata Supratman usai rapat paripurna pengesahan Prolegnas di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo ingin proses pembangunan gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN segera selesai. Dia menyebut Prabowo juga meminta gedung MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) di IKN segera diselesaikan pembangunannya.

"Nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan, presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR/MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan," kata Supratman.

"Kemudian setelah itu Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita, itu bisa terpenuhi," sambungnya.

Supratman menegaskan tidak ada masalah soal Keppres IKN. Dia menyebut Prabowo memperhitungkan kesiapan sarana dan prasarana kantor hingga tempat tinggal aparat pemerintah saat berpindah ke IKN.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, ya kan. Kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," ujarnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya dan 5 jabatan fungsional ahli utama. Supratman berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas.

Pelantikan tersebut digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jumat (15/11/2024). Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 169 TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum. Kemudian dibacakan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Tinggi Madya dan Pengangkatan serta Pengesuaian dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Supratman kemudian mengambil sumpah para pejabat pimpinan tinggi madya dan penjabat fungsional ahli utama. Para pejabat didampingi rohaniwan mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Supratman.

"Sebelum saya melantik dan mengambil sumpah pada saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya bersediakah saudara-saudara bersumpah menurut agama masing-masing?" ucap Supratman sebelum membacakan Sumpah

"Bersedia," jawab para pejabat yang akan dilantik

Dalam sambutannya, Supratman menitipkan beberapa pesan kepada pejabat yang baru dilantik. Supratman meminta agar para pejabat tetap menjaga integritas dan akuntabilitas.

"Dalam konteks transformasi yang berkeadilan ini, saya ingin memberi beberapa hal penting sebagai panduan kita bersama," ungkap Supratman

"Pertama, jaga integritas dan akuntabilitas pejabat yang baru dilantik harus menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan, mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabulitas demi kepercayaan masyarakat," lanjutnya

Supratman menyebut jabatan yang diemban merupakan kepercayaan dari negara untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Dia juga menyampaikan untuk terus mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

"Jabatan itu bukan hanya sebuah kehormatan melainkan juga kepercayaan dari negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di kementerian ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme dan tanggung jawab," sebutnya

Lebih lanjut, Supratman meminta untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sebagai pemimpin. Dia kemudian berpesan meski Kementerin Hukum telah menjadi entitas mandiri, tetapi harus tetap menjaga sinergi antar kementerian.

"Sebagai entitas mandiri, kita perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian ham, serta Kementerian imipas untuk menciptakan sistem hukum yang berintegrasi dan harmonis," ujar Supratman

Berikut daftar pejabat Pimpinan Tinggi Madya:

Sekjen Kementerian Hukum: Nico Afinta
Dirjen Peraturan Perundang-Undangan: Dhahana Putra
Dirjen Administrasi Hukum Umum: Widodo
Dirjen Kekayaan Intelektual: Razilu
Irjen: Reynhard Silitonga

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional: Min Usihen
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum: Andry Indrady
Kepala Badan Pengembangan SDM: Suwardani

Staf Ahli bidang Politik dan Keamanan: Andap Budhi Revianto
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Sosial: Wisnu Nugroho Dewanto
Staf Ahli bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi: Sucipto

Pejabat Fungsional Ahli Utama:

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama: Ambeg Paramarta
Analis Keimigrasian Ahli Utama: Lucky Agung Binarto
Pemeriksa Merek Ahli Utama: Anggoro Dasananto
Penyuluh Hukum Ahli Utama: Marciana Dominika Jone
Asesor SDM Aparatur Ahli Utama: SaffarMuhammadGodam