NATUNA, iNews.id - Satresnarkoba Polres Natuna mengamankan dua pria atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Mereka ditangkap pada Februari 2025 lalu, bersama sejumlah barang bukti, termasuk satu unit mobil dinas.

Keduanya adalah seorang sekuriti dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai dan seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Satpol PP Kabupaten Natuna.

Kepala Seksi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Tito Teguh Raharjo, membenarkan bahwa sekuriti yang diamankan adalah Rian, seorang pegawai kontrak yang bertugas sebagai penjaga malam.

"Memang ada sekuriti bernama Rian. Informasinya diamankan karena kasus narkoba. Dia pakai mobil dinas kami tanpa izin," ujar Tito, Senin (5/5/2025).

Menurut Tito, saat ditangkap, Rian tengah menggunakan mobil dinas imigrasi tanpa sepengetahuan pihak kantor. Mobil tersebut sempat disita polisi sebagai barang bukti. Namun, kini kendaraan itu telah dikembalikan.

"Mobilnya sudah kami ambil karena tidak ada kaitan langsung dengan instansi, hanya pelanggaran personal," tambahnya.

Sementara itu, oknum ASN yang juga diamankan adalah Wan Windra, pegawai Satpol PP Kabupaten Natuna.

Kepala Satpol PP, Irlizar, mengaku belum dapat memberikan komentar lebih jauh. Meski demikian, ia menyebutkan bahwa Wan Windra masih menerima gaji hingga kini.

"Saya belum bisa komentar banyak. Tapi dia masih menerima gaji, walaupun tunjangan sudah tidak diberikan," jelasnya.

Kasubsi Penmas Sihumas Polres Natuna, Aipda David Arviad, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan soal pengembalian mobil dinas tersebut.

Polres Natuna berencana menggelar konferensi pers pada Rabu (7/5/2025) untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. "Hari Rabu nanti akan ada konferensi pers. Soal mobil dinas, silakan ditanyakan langsung ke Kasat saat konferensi," tutup David.

Editor : S. Widodo

membeberkan alasan mengusulkan rancangan undang-undang keamanan laut. Dirinya menyebut ingin agar lembaga keamanan wilayah laut yang lebih kuat.

"Karena memang (RUU Keamanan Laut) dirasakan sangat penting. Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya tapi coast guard kita sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Yusril di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menyebut Indonesia harus memiliki ketahanan wilayah laut yang kuat. Dirinya mencontohkan kasus di perairan Natuna.

"Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, dimana di situ ada coast guard dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain, tapi dibandingkan dengan mereka coast guard kita ternyata lemah," katanya.

Yusril mengatakan perihal usulan RUU tersebut telah disepakti oleh Komisi I DPR RI. Dirinya menyebut jika diperintah oleh Presiden, pembuatan draft RUU ini dapat disiapkan dalam beberapa bulan.

"Dan kalau Bapak Presiden menetujui dan memerintahkan kepada kami di Kemenko Kumham Imipas untuk mendraft RUU ini, Insyaallah hanya dalam beberapa bulan," sebutnya.

Yusril menjelaskan usulannya itu mungkin dibentuk satu badan yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut, bersifat non militer. Kalau untuk kemanan, adalah wewenang dari angkatan laut.

"Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya. Kalau militer, pertahanan keamanan sudah pasti itu kewenangannya Angkatan Laut tidak bisa diganggu sama yang lain," kata dia.

Ketika ditanyakan apakah lembaga itu akan menggantikan Bakamla yang telah ada, dirinya menyebut belum tentu. Bisa saja, kata dia, Bakamla yang diberikan kewenangan yang lebih luas.

"Belum tentu. Jadi kan bisa saja Bakamla itu yang ditransformasikan, diberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas, kemudian jadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menegakkan keamanan laut di luar militer," ungkapnya.

Sebelumnya, Yusril menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Simak Video: Regulasi Tumpang Tindih, Pemerintah Usul Dibentuk RUU Keamanan Laut

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Natuna (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengamankan dua orang nelayan asal Vietnam yang diduga hanyut di perairan setempat.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Tito Teguh Raharjo di Natuna, Senin, mengatakan ruang detensi menjadi tempat penampungan sementara, sebelum kedua nelayan itu dipulangkan ke negara asal mereka.

Menurut dia, nelayan Vietnam ditemukan oleh nelayan Natuna pada pekan ketiga Januari 2025 terombang-ambing di perairan setempat.

Ia menjelaskan, saat kedua nelayan dalam kondisi sehat dan terus dipantau kesehatannya.

"Sebenarnya mereka berempat, namun hanya dua yang ditemukan. Satu ditemukan mengapung di drum plastik, dan satu lagi berada di atas kapal," ucap dia.

Ia memastikan kedua nelayan diperlakukan dengan baik selama berada di ruang detensi. Mereka diberikan makan, minum, dan diajak berolahraga. Ruang detensi juga dilengkapi fasilitas seperti kamar mandi, dan toilet.

"Kami masih berkoordinasi dengan pihak kedutaan untuk memastikan negara asal mereka agar proses pemulangan dapat segera dilakukan," ujar dia.

Tito menegaskan bahwa kedua nelayan masuk ke wilayah Indonesia karena kapalnya mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, mereka tidak diproses secara pidana.

"Kita juga sedikit kesulitan menggali informasi, sebab mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, dan mereka juga tidak memiliki dokumen perjalanan," ucap dia.

Menurut informasi yang dihimpun pihak Imigrasi, kedua nelayan tersebut mulai melaut sejak November 2024. Kapal mereka mengalami kerusakan pada Minggu (5/1/2025), sehingga terombang-ambing di perairan, hingga akhirnya ditemukan pada Rabu (15/1/2025).

"Data ini kami peroleh berdasarkan wawancara dari tim Imigrasi," ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Natuna (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, melakukan perekaman data biometrik paspor ke pulau terluar, Pulau Serasan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Hendra Nofiardi dikonfirmasi dari Natuna, Minggu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut guna menjawab keresahan masyarakat di wilayah kepulauan seperti Natuna.

Inovasi itu, lanjut dia, diberi nama Pelita Natuna atau pelayanan imigrasi antarpulau di Kabupaten Natuna.

"Pelita Natuna menjadi semangat baru Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai dalam melayani Permohonan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)," ujar dia.

Dikatakan pula bahwa inovasi itu baru diterapkan pada 2024 dan dimulai pada bulan November untuk tiga kecamatan, yakni Pulau Serasan Kecamatan Serasan, Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, dan Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Kegiatan serupa akan dilaksanakan kembali pada bulan Desember di lokasi yang sama, kemudian pada tahun 2025 akan diagendakan setiap bulan.

Hendra menambahkan bahwa inovasi itu guna menjawab tantangan sebab Natuna merupakan daerah kepulauan, tempat ini terdapat beberapa wilayah yang terpisah oleh lautan.

Beberapa kendala tersebut, kata dia, adalah belum optimalnya pelayanan paspor untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, ditambah lagi masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya memiliki paspor atau dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan keluar negeri atau menyeberang ke perbatasan.

"Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk meningkatkan pelayanan," ucap dia.

Di samping membuka layanan paspor, pihaknya juga menyosialisasikan pentingnya paspor kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat membuat paspor.

"Kegiatan jemput bola pembuatan paspor ini dalam rangka meningkatkan kepemilikan paspor masyarakat di Kabupaten Natuna," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa program tersebut akan berdampak positif pada masyarakat, yakni bisa menekan biaya dan waktu, sebab masyarakat tidak perlu ke ibu kota kabupaten.

"Optimalisasi pelayanan paspor dengan program Pelayanan Imigrasi Antar-Pulau (Pelita) Natuna ini diharapkan membawa perubahan bagi masyarakat perbatasan dan mengoptimalkan kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai," kata dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024