JAKARTA - Enam syarat menjadi Jaksa Agung akan diulas di artikel ini. Syarat tersebut tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung kini dipimpin oleh Sanitiar Burhanuddin, atau juga dikenal dengan nama ST Burhanuddin . Dia menjadi Jaksa Agung sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019.

Selanjutnya, pada pemerintahan Prabowo Subianto, ST Burhanuddin tetap menjadi Jaksa Agung hingga saat ini. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024.

Jaksa Agung merupakan jabatan tertinggi di Kejaksaan Agung. Dalam Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

JAKARTA - Enam syarat menjadi Jaksa Agung akan diulas di artikel ini. Syarat tersebut tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung kini dipimpin oleh Sanitiar Burhanuddin, atau juga dikenal dengan nama ST Burhanuddin . Dia menjadi Jaksa Agung sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019.

Selanjutnya, pada pemerintahan Prabowo Subianto, ST Burhanuddin tetap menjadi Jaksa Agung hingga saat ini. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024.

Jaksa Agung merupakan jabatan tertinggi di Kejaksaan Agung. Dalam Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.



Selanjutnya, ayat (4) Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Di ayat (5) disebutkan bahwa Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Kemudian ayat (6) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. Terakhir, ayat (7) berbunyi Jaksa Agung Muda merupakan unsur pembantu pimpinan.

Apa saja syarat menjadi Jaksa Agung?

Ketentuan tentang seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung ada di Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021. Berikut ini bunyi pasal 20: Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
e. sehat jasmani dan rohani; dan
f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kenapa Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya?

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22, yang berbunyi:
(1) Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;
e. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan;
f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
h. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.



(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Demikian ulasan tentang syarat menjadi Jaksa Agung. Semoga artikel ini bermanfaat.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengkritisi langkah Kejaksaan yang meminta pengawalan dari TNI . Secara hukum, kata Mahfud, Kejaksaan tidak boleh dikawal oleh TNI.

"Nggak boleh, menurut hukum yang normal. Oleh sebab itu nanti saya harus bicara politik," kata Mahfud MD dalam Program Bikin Terang berjudul Mahfud MD Blak-blakan Pemakzulan Gibran, Jaksa vs Polisi, hingga TNI Jaga Kejaksaan yang dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Sabtu (17/5/2025).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MKI) itu menjelaskan, Undang-Undang Kejaksaan Pasal 8a mengatur bahwa setiap jaksa dan keluarganya berhak mendapat perlindungan dari ancaman. Pada pasal berikutnya, permintaan perlindungan dimintakan kepada Polri. Ketentuan permintaan perlindungan kepada Polri itu diatur melalui Peraturan Pemerintah.



"Nah, pertanyaannya kenapa kok mintanya ke TNI? Ini kan pertanyaan politis. Karena Peraturan Pemerintahnya belum ada. Kenapa Peraturan Pemerintahnya belum ada? Karena sudah dicoba diproses tidak selesai-selesai. Nah, Kejaksaan sudah merasa tidak aman. Jadi dia bikin konon MOU pada bulan April tahun 2023 bahwa akan mulai ada MOU untuk keamanan," ungkap Mahfud MD.

Sesuai Pasal 7 UU TNI yang baru, kata Mahfud, Tentara Nasional Indonesia juga memiliki tugas selain operasi militer, salah satunya adalah mengamankan objek vital nasional. Daftar tempat yang disebut objek vital nasional tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2024.

"Nah, kejaksaan nggak ada di situ. Objek vital nasional itu ada perkebunan, laut, pertambangan. Kejaksaan tidak ada," kata Mahfud.

Mahfud menduga kuat ada sesuatu di balik permintaan pengamanan TNI oleh Kejaksaan. Ia melihat hubungan Kejaksaan dan Kepolisian tidak harmonis sejak lama. Ketika menjabat Menko Polhukam, kata Mahfud, dirinya tidak bisa bertemu Kejaksaan dan Polri bersama-sama.

Lalu apa penyebab hubungan tidak harmonis antara keduanya? Mahfud menjelaskan, sesuai KUHAP, polisi bertugas menyelidiki dan menyidik, sementara Kejaksaan yang melakukan penuntutan. Namun dalam kenyataannya, ketika polisi melimpahkan hasil pemeriksaan, sering kali ditolak oleh Kejaksaan.

"Ini main-main dua-dua lembaga ini, sehingga kok tidak sinergis. Kejaksaan mungkin merasa sering dikerjai oleh polisi. Polisi juga mungkin tidak puas dengan kerja kejaksaan," ujar Mahfud.



Mahfud MD menyoroti alasan Kejaksaan menyatakan diri sebagai objek vital padahal di dalam undang-undang tidak mengaturnya. Namun yang perlu dipahami adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai objek vital hanya diputuskan oleh presiden.

"Berarti presiden sudah menyetujui bahwa dia objek vital. Mungkin ya. Kalau tidak, kan tidak boleh," ujarnya.

OKU -

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU), Choirun Parapat menghentikan kasus pencurian motor yang dilakukan tersangka Robet dengan restorative justice. Kasus ini dihentikan usai korban mau berdamai dan saling memaafkan.

Peristiwa pencurian yang dilakukan tersangka terjadi pada Selasa (4/2), sekitar pukul 21.40 WIB, di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Robet ditangkap karena terbukti mencuri satu unit sepeda motor milik warga setempat bernama Maddiyah.

Namun dalam proses hukum yang berjalan, Kejari OKU melihat adanya potensi penyelesaian perkara ini secara damai antara korban dan pelaku, yang menjadi prasyarat utama dalam penerapan keadilan restoratif.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, mengatakan bahwa penghentian penuntutan terhadap tersangka Robet mengacu pada ketentuan peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/Ejp/02/2022.

"Perkara ini memenuhi seluruh syarat yang diatur, termasuk adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Maka dari itu, terhadap perkara atas nama Robet dapat diajukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif," katanya kepada detikSumbagsel, Jumat (16/5/2025).

Dalam rangka mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak, Kejari OKU menunjuk seorang Jaksa Fasilitator yang bertugas sebagai mediator. Proses mediasi berjalan lancar, dan akhirnya korban Maddiyah bersedia memaafkan tindakan tersangka Robet.

Kesepakatan damai ini menjadi pondasi kuat untuk melanjutkan proses penghentian penuntutan.

"Setelah melalui tahap ekspos perkara secara internal, permohonan penghentian penuntutan diajukan ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum melalui Direktur A dan mendapat persetujuan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Persetujuan ini menandakan bahwa proses hukum telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan substantif yang berlaku," ungkapnya.

Choirun Parapat menyampaikan bahwa keputusan ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial ekonomi tersangka.

"Robet diketahui sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri yang tengah hamil, anak-anak yang masih kecil, dan orang tua yang sedang sakit," ungkapnya

"Dengan dikabulkannya penghentian penuntutan ini, Robet bisa kembali menjalankan peran penting dalam keluarganya. Ini adalah bentuk nyata bahwa hukum tidak hanya soal penghukuman, tapi juga soal pemulihan dan harapan," sambungnya.

Dia menambahkan proses penghentian penuntutan secara resmi ditutup dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada tersangka Robet.

"Saya berharap penerapan keadilan restoratif ini dapat menjadi contoh penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata pembalasan," tutupnya.

(dai/dai)

JAKARTA - Pakar hukum Prof Henry Indraguna menilai bantuan pengamanan TNI di instansi Kejaksaan sudah sesuai undang-undang. Hal ini dalam upaya menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi lembaga penegak hukum.

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mencakup membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

"Dan Pasal 7 ayat (3) disebutkan pelibatan TNI dalam OMSP harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," ujar Henry, Jumat (16/5/2025).

Penasihat Ahli Balitbang DPP Golkar itu menuturkan pengamanan Kejaksaan oleh TNI secara hukum dimungkinkan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat OMSP dan harus didasarkan pada keputusan politik negara.

"Legalitas pengamanan Kejaksaan oleh TNI secara hukum dimungkinkan jika memenuhi syarat OMSP yaitu atas dasar keputusan politik negara, misalnya melalui MoU atau penugasan resmi berdasarkan Permenhan atau Keppres dan terkait objek vital nasional strategis atau ancaman khusus," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Mengenai pengerahan prajurit dalam pengamanan Kejaksaan sudah sesuai kerja sama resmi MoU. TNI dan Kejaksaan membuat kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023.

"Pengamanan yang dilakukan TNI terhadap kejaksaan hingga daerah harus dipahami sesuai MoU yang ada. TNI dapat memberikan dukungan pengamanan terhadap Kejaksaan," ucapnya.

Dia menilai pengerahan personel TNI untuk mengamankan Kejaksaan di seluruh Indonesia dilakukan dalam kondisi normal, tanpa ada alasan tertentu.

"Perlu penegasan bahwa surat telegram tersebut tidak dikeluarkan dalam situasi yang bersifat khusus melainkan merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif," kata Waketum DPP Bapera ini.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait polemik pengerahan prajurit TNI untuk melakukan pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Ditemui dalam rangkaian Kongres Persatuan Dokter Gigi Indonesia di Surabaya, Yusril menyebut pengamanan yang dilakukan TNI di lingkungan kejaksaan sudah sesuai undang-undang yang berlaku.

TNI hanya memberikan perlindungan di kejaksaan dalam melakukan tupoksinya.

Yusril memastikan kekhawatiran publik terkait potensi melemahnya supremasi hukum tak akan terjadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan langkah penempatan prajurit TNI untuk pengamanan institusi Kejaksaan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai koridor hukum dan konstitusi.

Hasanuddin meminta, TNI yang dikerahkan menjaga Kejaksaan tidak boleh ikut melakukan penegakan hukum suatu perkara yang diusut penyidik Korps Adhyaksa.

“Saya ingin tegaskan dua hal. Pertama, TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum, karena itu bukan tugas dan fungsinya. Cukup memberikan pengamanan semata," tegas Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, ia menyorot penugasan ini tidak boleh permanen.

"Penugasan ini harus bersifat temporer, artinya hanya berlaku dalam situasi khusus. Kalau situasi sudah normal, TNI harus kembali ke fungsi utamanya,” tegasnya.

Menurut Hasanuddin, dasar hukum pengamanan Kejaksaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dia menyorot, Pasal 30C huruf c UU Kejaksaan bahwa pengamanan terhadap kejaksaan itu menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di sisi lain, Hasanuddin menjelaskan, bahwa Staf Kepresidenan sudah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPP) yang menjadi turunan teknis UU tersebut.

Namun hingga kini, regulasi tersebut belum kunjung selesai.

“Karena Perpresnya belum selesai, sementara Kejaksaan menghadapi tantangan dan ancaman nyata akibat tugasnya yang semakin berat terutama dalam pemberantasan korupsi secara besar-besaran, maka saya menilai wajar saja Presiden menggunakan kewenangan diskresinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945,” jelasnya.

Namun demikian, Hasanuddin mengingatkan bahwa penggunaan diskresi presiden, khususnya UU TNI, dan harus dilakukan secara terbatas dan proporsional.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram (ST) Bernomor TR/422/2025 mengenai perintah penyiapan dan pengerahan personel beserta alat kelengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Surat Telegram Panglima TNI tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dengan mengeluarkan Surat Telegram berderajat kilat dengan Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Kasad memerintahkan jajarannya menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur, sebanyak 30 personel untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan sepuluh personel untuk pengamanan Kejaksaan Negeri.

Hal ini lantas menimbulkan polemik dan kritik banyak pihak.

Pengamat menilai bahwa kejelasan batas fungsi TNI harus terus ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat militer dan sipil dalam konteks negara hukum.

Sedangkan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menekankan bahwa seluruh bentuk dukungan TNI dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur.

Ia memastikan pengerahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergisitas antar-lembaga,” tegas Kristomei pada 12 Mei 2025.

Semarang -

Kuasa hukum tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), dokter Aulia, menyampaikan keberatan atas penahanan yang dilakukan Kejaksaan. Surat penangguhan penahanan pun telah diajukan.

Kuasa hukum para tersangka, Kaerul Anwar menyatakan tiga kliennya yaitu Kaprodi PPDS Anestesiologi dokter Taufik Eko Nugroho, staf administrasi Sri Maryani, dan senior dokter Aulia Zara Yupita Azra, telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan.

"Prinsipnya kami menyesalkan penahanan (tersangka) di kejaksaan. Karena para tersangka ini sangat kooperatif di kepolisian. Bahkan berperan aktif, apapun permintaan kaitan dokumen kita open," kata Kaerul saat dihubungi awak media, Jumat (16/5/2025).

Kaerul mengaku sudah langsung mengajukan penangguhan penahanan tiga tersangka tersebut ke kejaksaan. Diketahui, ketiganya akan menjalani penahanan selama 20 hari.

"Kita langsung ajukan surat permohonan (penangguhan penahanan). Nanti kewenangan kejaksaan bagaimana memutuskan. Kami tidak bisa mengintervensi itu. Tapi secara formal sudah diajukan, kami tim hukum sebagai penjamin," ujar dia.

Kaerul juga menyoroti soal perubahan pasal yang dikenakan kepada ketiga tersangka sejak awal laporan masuk. Dia bilang awalnya tidak ada terlapor yang jelas dalam laporan dari pelapor. Kemudian, belakangan muncul penetapan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 378 tentang penipuan.

"Menurut kami, ini (tersangka) juga bukan orang yang melakukan perundungan sebagaimana dituduhkan. Gimana ceitanya Bu Maryani staf administrasi melakukan perundungan?" ucap Kaerul.

"Kemudian dokter Taufik, termasuk si Zara, nanti semuanya kita buktikan di persidangan. Saya tidak mau kupas ini satu per satu ke media dulu. Saya berharap pengadilan objektif menangani perkara ini," imbuh dia.

Kaerul juga menyinggung soal dugaan adanya tekanan terhadap mahasiswa penerima beasiswa Kemenkes agar membuat laporan.

"Ada mahasiswa PPDS dikumpulkan, mereka ini mahasiswa yang dapat beasiswa dari Kemenkes. Dibilangin kalau nggak buat laporan, beasiswa dicabut. Tapi akhirnya anak-anak sadar setelah membuat pengaduan, itu tidak benar. Akhirnya mereka cabut," kata dia.

Mengenai posisi ketiga tersangka, Kaerul menjelaskan bahwa status mereka masih aktif di instansi masing-masing karena belum ada putusan pengadilan. Ia juga menegaskan, pihaknya siap menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang selama ini belum diperiksa oleh penyidik.

"Sekarang kita lakukan konsolidasi internal, menyiapkan barang bukti dan mengenai penerapan pasal yang akan digunakan JPU untuk mendakwa klien kami. Kita counter dengan bukti dan saksi versi kami yang selama ini tidak pernah dipanggil sebagai saksi," ujar Kaerul.

"Doa kami, semoga Tuhan memberi kami hakim benar-benar objektif yang bisa menilai ini dari semua sisi. Semua akan dibuka terang-benderang di persidangan," lanjutnya.

Kaerul juga menyatakan siap menjalani proses hukum hingga ke persidangan dan memberikan argumen untuk ketiga tersangka.

"Biar pengadilan yang memutuskan perkara ini, bukan opini publik yang menghukum mereka. Mereka sudah terhukum oleh pengadilan publik yang dibuat pihak lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Kota Semarang, Candra Saptaji, mengatakan ketiga tersangka yakni Taufik Eko Nugroho yang merupakan Kaprodi PPDS Anestesiologi, Sri Maryani sebagai staf administrasi, dan Zara Yupita Azra sebagai senior dokter Aulia akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

"Untuk dua tersangka akan ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang dan satunya ditahan di Rutan Semarang," kata Candra di Kejari Kota Semarang, Kamis (15/5).

"Alasan objektif ancaman pidana di atas 5 tahun. Subjektifnya diduga melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana," imbuhnya.

Para tersangka didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 335 ayat (1) tentang melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman pidana penjara mencapai 9 tahun.

Seperti diketahui, Polda Jateng telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan bullying dan pemerasan yang mengakibatkan tewasnya mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), dr Aulia Risma. Ketiga tersangka merupakan Kaprodi hingga senior Aulia.

"Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1 saudara TE, kedua saudari SM, ketiga saudari Z," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di Mapolda Jateng, Kelurahan mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (24/12/2024).

(dil/apl)

BEKASI, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi telah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan alat olahraga pada 2023 dengan total nilai mencapai Rp 4,7 miliar.

Tersangka tersebut adalah Ahmad Zarkasih, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, dan MAR, mantan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi.

Kuasa hukum Zarkasih dan MAR, Yogi Gumilar, menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Yogi saat dikonfirmasi pada Jumat (16/5/2025).

Yogi menambahkan, timnya akan menghargai setiap langkah hukum yang diambil oleh kejaksaan dalam mengungkap kasus ini.

"Terkait dengan hasil dan lain sebagainya, kami lihat saja nanti di persidangannya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejari Kota Bekasi mengumumkan penetapan tersangka terhadap Zarkasih dan MAR setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis (15/5/2025) sore.

Selain keduanya, pihak ketiga yang terlibat dalam kasus ini, M, juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, Kamis malam.

Setelah penetapan tersangka, ketiga orang tersebut langsung ditahan selama 20 hari di Lapas Bulak Kapal, Bekasi Timur.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ucap Ryan.

Meskipun telah ada tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih terus mendalami dugaan korupsi yang melibatkan Dispora Kota Bekasi.

"Kami masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," tambahnya.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebelumnya menemukan adanya kelebihan pengadaan sejumlah alat olahraga pada tahap 1 dan tahap 2, yang totalnya mencapai Rp 4,7 miliar.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bekasi untuk memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga, yang wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram -

Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

(hsa/gsp)

Jakarta -

Perubahan zaman menuntut inovasi dalam setiap lini, termasuk di dunia penegakan hukum. Tak hanya mengandalkan ketegasan dan presisi, kini jaksa juga dituntut untuk mampu berinovasi demi sistem hukum yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap terobosan tersebut, Adhyaksa Awards kembali menghadirkan nominasi Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum. Penghargaan ini diberikan kepada jaksa-jaksa yang mampu menciptakan inovasi dalam menangani perkara pidana maupun perdata.

Tahun lalu, nominasi ini diraih oleh Jaksa Saepul Uyun Sujati. Ia menciptakan terobosan berupa penerapan QR Code pada setiap barang bukti yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat inovasi itu, informasi barang bukti bisa diakses secara digital hanya dengan satu kali pemindaian.

"Kalau sebelum ada (digitalisasi) kita masih konvensional. Memang ada aplikasi Kejaksaan, akan tetapi kan tidak bisa di-scan melalui handphone. Kalau ada barcode kita bisa scan dari mana pun. Jadi informasi soal identitas dari barang bukti, jadwal sidang, putusan, nama terdakwa, jenis barbuk, foto barang bukti ada semua," ucap Saepul kepada wartawan pada malam penghargaan Adhyaksa Awards 2024 Jumat, (5/7/2024).

Yang menarik, Saepul mengaku tak memiliki latar belakang teknologi informasi. Ia murni membuat inovasi tersebut karena ingin mempermudah pekerjaannya sebagai jaksa.

"Saya juga sarjana hukum, saya juga bukan ahli IT, sebisa saya saya membuat inovasi untuk mempermudah kerja saya dan membantu teman-teman lain," tucapnya.

Kreasi Saepul menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, bahkan tanpa harus menunggu datangnya ahli teknologi.

Adhyaksa Awards 2025 membuka kesempatan bagi jaksa-jaksa berprestasi lainnya di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat ikut serta mengusulkan nama jaksa yang dianggap layak mendapatkan penghargaan, dengan menyampaikan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

(idn/idn)

Jakarta -

Tak semua pengabdian jaksa berhenti di meja persidangan. Di balik toga dan tugas hukum, ada jaksa-jaksa yang hadir sebagai penggerak masyarakat. Untuk itu, Adhyaksa Awards 2025 kembali menghadirkan nominasi untuk Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat.

Nominasi Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat ini ditujukan untuk sosok jaksa yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendorong pemberdayaan sosial di wilayah tugasnya.

Jaksa Febrow Adhyaksa Soeseno menjadi penerima Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat pada gelaran tahun lalu. Peran Febrow dinilai sangat penting dalam memberdayakan Suku Anak Dalam di wilayah Tebo, Jambi. Aksinya dianggap berhasil membuka akses masyarakat adat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Ketua MPR RI periode 2019-2024, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang turut hadir dalam malam puncak Adhyaksa Awards 2024 mengapresiasi penyelenggaraan acara ini dan berharap agar tradisi apresiasi semacam ini terus dilanjutkan.

"Acara luar biasa dan sambutan Pak Jaksa Agung juga menurut saya dahsyat. (Adhyaksa Awards) Harus dilanjutkan," ujar Bamsoet kepada wartawan di The Westin Hotel, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Selain Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Melalui kerja sama antara detikcom dan Kejaksaan Agung RI, masyarakat kembali diajak berpartisipasi untuk mengusulkan nama-nama jaksa yang dinilai pantas menerima penghargaan. Pengusulan harus disertai informasi yang jelas, runut, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat dapat mengisi form di sini

(zap/zap)