Menteri HAM Usul Pembentukan UU Kebebasan Beragama
Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama. [237] url asal
#menteri-ham-natalius-pigai #kementerian-ham #natalius-pigai #menteri-ham #dprd #kebencian #undang-undang-perlindungan-umat-beragama #usulan-pembentukan-uu #peraturan-kapolri-soal-ujaran-kebencian #kapolri #dpd
Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama. Usulan pembentukan UU tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.
"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir Antara, Rabu (12/3/2025).
Pigai mengatakan Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Hal itu karena menurutnya negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.
"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," tutur Pigai.
Lebih lanjut, Pigai menambahkan, usulan pembentukan UU tersebut masih dapat diperdebatkan karena baru sebatas wacana.
"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.
Pigai menyebut usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).
Selain mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama, Pigai mengatakan Kementerian HAM juga merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya meningkatkan angka indeks demokrasi di tanah air.
(yld/imk)
Saat Tom Lembong Merasa Sudah Kelamaan di Tahanan
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat karena merasa kelamaan berada di ruang tahanan. [125] url asal
#tom-lembong #thomas-trikasih-lembong #round-up #korupsi #kebenaran #ruang-tahanan #kejaksaan-negeri #lembong #berkas #gula #dugaan-korupsi #ujar-tom #kejaksaan-negeri-jakarta-pusat #kejaksaan #mendag #pelimpahan #pen
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat karena merasa kelamaan berada di ruang tahanan. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula ini berharap dirinya sedang diadili.
"Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya," kata Tom seusai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama. Padahal, menurutnya, kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.
"Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023, katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme dari kejaksaan," ujar Tom.
Dia berharap proses persidangan berjalan baik. Tom meyakini persidangan yang baik dapat membuka kebenaran.
"Tentunya tetap saja, kebenaran terungkap, supaya kebenaran terungkap," tutur dia.
(haf/haf)
Menjamin Kepastian Hukum Pemilik Sertifikat Tanah
Secara hukum sertifikat tanah memang mungkin untuk dicabut/dibatalkan, namun bukankah seseorang itu merasa yakin membeli tanah jika sudah ada sertifikatnya? [685] url asal
#kepemilikan-tanah #sertifikat-tanah #sertifikat-hak-milik #kebenaran #kepastian-hukum #kepastian-hukum-pemilik-sertifikat-tanah #sustainable-development-goal #peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang
Jakarta - Memang secara hukum sertifikat tanah dimungkinkan untuk dicabut/dibatalkan, namun bukankah seseorang itu merasa yakin membeli tanah jika sudah ada sertifikatnya? Bukankah upaya seseorang untuk membeli tanah itu menghabiskan banyak biaya --biaya Akta Jual Beli (AJB) dan pajak-pajak yang sekiranya harus dibayarkan. Jika kemudian dapat dibatalkan, apakah ada pertanggungjawaban dari negara?
Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997). Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dimaknai selama selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya maka sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar. Artinya sertifikat tanah dapat dimintakan pembatalan, dengan kata lain Indonesia menganut paham sistem publikasi negatif.
Kekuatan Alat Bukti Sertifikat
Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Boedi Harsono menyatakan sistem publikasi yang dianut suatu negara berkenaan dengan sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data yang disajikan dan sejauh mana hukum dapat melindungi kepentingan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah (Harsono, 2013)
Secara garis besar ada dua) sistem publikasi yang dikenal, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi positif setiap orang yang sudah mempunyai sertifikat maka kepemilikan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain. Prinsip ini dikenal dengan istilah Indefeasibility of Title (hak yang tidak dapat diganggu gugat), sertifikat berfungsi sebagai alat bukti mutlak.
Pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat menggugat kepada pemilik sertifikat namun dapat menuntut ganti kerugian kepada negara jika benar dirugikan atas penerbitan sertifikat tersebut. Inilah win-win solution, satu sisi pemilik sertifikat mendapatkan jaminan kepastian hukum namun di sisi yang lain pihak yang merasa mempunyai hak mendapatkan kompensasi dari negara.
Sayangnya, Indonesia tidak berani menerapkan sistem publikasi positif. PP 24/1997 secara eksplisit menyebutkan sistem yang digunakan adalah sistem publikasi negatif (Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997). Artinya negara tidak menjamin kebenaran data yang tercantum dalam sertifikat. Inilah yang menjadi salah satu faktor banyaknya sengketa tanah di Indonesia. Padahal orang-orang yang berupaya mempunyai sertifikat tanah perlu mengorbankan biaya yang tidak sedikit.
Dalam suatu peralihan hak jual-beli misalnya orang harus mengeluarkan biaya untuk AJB, dan biaya pajak-pajak (PNBP, BPHTB, Pph). Dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus peralihan hak tersebut tentu menjadi tidak fair jika sertifikat dibatalkan tanpa kompensasi apapun. Perlu dicatat salah satu indikator tercapainya Sustainable Development Goal (SDGs) ialah Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere (Goal 16 Targets). Artinya mengurangi terjadinya konflik yang disebabkan oleh sengketa tanah dapat digunakan untuk mencapai target dari salah satu poin SDGs.
Beberapa waktu yang lalu juga Indonesia dihebohkan dengan kabar beberapa perusahaan multinasional yang enggan untuk berinvestasi di Indonesia, bisa jadi salah satu sebabnya adalah kepastian hukum atas tanah yang belum dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, Indonesia perlu segera menerapkan sistem yang menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang beritikad baik mempunyai tanah dan bagi pihak yang dirugikan juga ada ganti rugi dari negara.
Kasus pembatalan sertifikat seperti yang terjadi di kluster Setia Mekar agar jangan terus-terusan terjadi. Jika terus terjadi maka lama-lama masyarakat akan berpikir apa gunanya susah-susah mengurus sertifikat jika toh nyatanya negara tidak memberikan jaminan kepastian hukum.
Muhammad Farid Alwajdidosen Fakultas HukumUniversitas Ahmad Dahlan
Kemenkum Jelaskan Proses Ekstradisi Paulus Tannos Usai Sidang di Singapura
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan menunggu proses persidangan di Singapura terhadap Paulus Tannos sebelum melakukan ekstradisi. [355] url asal
#menkum-supratman-andi-agtas #kemenkum #paulus-tannos #paulus-tannos-ditangkap #widodo #ahu #perpanjangan #menteri-hukum #negara-hukum #menteri-hukum-supratman-andi-agtas #singapura #kementerian-hukum #agtas #keben
Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan menunggu proses persidangan di Singapura terhadap Paulus Tannos sebelum melakukan ekstradisi. Supratman mengatakan pihaknya tidak bisa ikut campur terkait proses persidangan tersebut.
"Terkait dengan proses persidangan tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura tentu masih ada proses banding," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).
Supratman mengatakan pemerintah memiliki waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen ekstradisi Paulus Tannos. Dia menargetkan dokumen tersebut lengkap sebelum 3 Maret 2025.
"Setelah 45 hari proses ini akan berjalan di pengadilan Singapura, karena itu, kita tunggu setelah dokumennya lengkap," ucapnya.
Sidang untuk Pastikan Identitas
Sementara itu, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan terkait adanya proses persidangan yang harus dilakukan di Singapura. Widodo mengatakan hal itu untuk memastikan kebenaran identitas Paulus Tannos.
"Ya kan untuk para pihaknya itu, untuk memastikan yang bersangkutan ini benar-benar identitasnya benar dan sebagainya. Dan itu hukum nasionalnya Singapura," ungkapnya.
"Kita kan harus menghormati sebagai negara sahabat kan, dan kita sebagai negara hukum. Dan itu bagian dari komitmen kita ketika perjanjian ekstradisi itu ditandatangani," sambungnya.
Namun, Widodo mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kalah dalam proses sidang tersebut. Namun, dia mengatakan pemerintah akan berusaha melengkapi dokumen ekstradisi.
"Ya ada, potensi (kalah sidang), potensi pasti ada. Tetapi kan paling tidak kita berusaha maksimal untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada," ujarnya.
Meski begitu, Widodo mengaku enggan berandai-andai. Saat ini, kata dia, pemerintah akan mengupayakan berbagai hal agar proses ekstradisi berjalan lancar.
"Kita nggak berpikir ke arah sana. Kita berpikir optimis bahwa semua dokumen bisa dilengkapi, dan secara prosedural bisa dikembalikan. Dan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan konsep negara hukum kita," jelasnya.
Lebih lanjut, Widodo mengatakan adanya peluang perpanjangan waktu perlengkapan dokumen ekstradisi, jika melebihi 45 hari. Dia pun meminta publik untuk menunggu proses ekstradisi selesai.
"Berdasarkan perjanjian itu, ada kemungkinan bisa ada perpanjangannya. Tidak (mengulang). Kita hanya melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukannya," tuturnya.
(amw/zap)
Heboh Bule Australia Punya Lahan 1 Hektare di Canggu, Ini Kata Imigrasi
Imigrasi membantah Julian Petroulas yang mengeklaim memiliki tanah seluas 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. [496] url asal
#bule-australia #canggu #kepemilikan-tanah #bali #canggu-tu #sungai #komunitas #pengakuan #heboh-bule #kuta-utara #bidang-properti #kebenaran-klaim-bule-aussie #direktorat-jenderal-imigrasi #visa #properti #pengakuan
Denpasar - Direktorat Jenderal Imigrasi membantah pengakuan warga Australia, Julian Petroulas, yang mengeklaim memiliki tanah seluas 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Imigrasi menegaskan telah mengecek kebenaran klaim bule Aussie tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali. Menurutnya, perbuatan Julian tersebut bisa membuat para investor untuk mengurungkan niat menanamkan modal di Indonesia.
"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain mengunggah video pengakuan memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Julian juga mengaku sudah berinvestasi dan membeli sejumlah vila di Bali sejak 2016. Dari kepemilikan tanah dan sejumlah vila itu, Julian menyebut dirinya sudah mendapat keuntungan.
Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, bule pria kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.
"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.
Sebelumnya, Julian menjadi perbincangan di media sosial setelah mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu. Ia menilai Bali sebagai tempat yang ideal untuk memulai bisnis berkat komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.
Julian mengaku telah menghasilkan keuntungan dari vila-vila yang dimilikinya di Bali, meskipun awalnya tidak memiliki pengalaman di bidang properti. Ia mengeklaim pembelian tanah seluas 1,1 hektare di Canggu tu sebagai investasi terbesarnya sejauh ini.
Lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian mengaku telah menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi menolak sebagian besar karena merasa tidak sejalan dengan visinya.
Baca artikelnya di detikbali
(sym/sym)
Imigrasi Cekal Bule Australia yang Ngaku Punya Lahan 1,1 Ha di Bali
Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. [168] url asal
#cekal #imigrasi #bali #julian-petroulas #visa #buntut #bule-australia #canggu #properti #ditjen #daftar-cekal-ditjen-imigrasi #visa-on-arrival #kebenaran #kuta-utara #daftar-cekal #ditjen-imigrasi #hektare #pengaku
Jakarta - Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.
"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).
Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.
"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.
Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.
"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.
Baca selengkapnya di sini.
(dek/idh)
Imigrasi Cekal Bule Australia yang Ngaku Punya Lahan 1,1 Ha di Bali
Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. [181] url asal
#cekal #imigrasi #bali #ditjen #imigrasi-saffar #imigrasi-cekal-bule-australia #canggu #ditjen-imigrasi #pengakuan #properti #kuta-utara #daftar-cekal #buntut #indonesia #kebenaran #saffar-godam #voa #warga-negara-a
Jakarta - Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.
"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).
Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.
"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.
Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.
"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.
Baca selengkapnya di sini.
Tonton juga video: Bule Australia Pelaku Peludahan Imam Masjid Dideportasi