REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho, mengatakan, revisi UU Kejaksaan bukan dalam konteks menambah kewenangan jaksa. Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan merupakan satu kesatuan sistem penegakkan hukum.

“Jadi bukan dalam konteks penambahan kewenangan tetapi tanggung jawab bersama, karena kuncinya bagaimana penegak hukum baik kepolisian maupun jaksa membuat asas cepat dalam penyelesaian perkara,” kata Hibnu, Senin (24/2/2025).

Dijelaskannya, memang dalam differensinya, polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Tapi di negara hukum jaksa adalah dominus litis atau pengendali perkara.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, kata Hibnu, jaksa harus memastikan bukti yang disampaikan penyidik kepolisian harus siap untuk dinilai dalam pembuktian di pengadilan. “Jadi sebenarnya tidak perlu dipersoalkan karena ini asas koordinasi fungsional, bahwa sebenarnya polisi dan jaksa itu satu kesatuan sistem,” ungkapnya.

Hibnu mengatakan jangan ada ego sektoral terkait soal kewenangan kejaksaan dan kepolisian. “Itu untuk memastikan polisi dan kejaksaan merupakan satu kesatuan agar bukti memiliki nilai di persidangan. Pemberitahuan itu jangan hanya formil tetapi juga materiilnya,” kata dosen pengajar di kampus Universitas Jenderal Soedirman ini.

Perbedaaannya jika ada penguatan kewenangan di revisi UU Kejaksaan, menurut Hibnu, adalah jaksa lebih intensif dalam suatu pemeriksaan perkara. “Bagaimana agar perkara tidak bolak-balik, di situlah jaksa dalam suatu penyidikan sebagai jaksa peneliti. Itu namanya integralistik penyidikan,” papar Hibnu.

Terkait dengan gagasan PPNS langsung berkoordinasi dengan kejaksaan, Hibnu mengatakan, sebagai asas cepat tidak ada masalah. PPNS ini juga merupakan penyidik dalam bidangnya.

Dijelaskannya, saat ini polisi merupakan korwas dari para penyidik. Persoalannya belum tentu polisi memahami persoalan kehutanan, lingkungan, pertambangan, dan sebagainya. Lahirnya PPNS ini, kata Hibnu, untuk menjembatani tindak pidana khusus dalam lingkup departemen. “Kalau ke depan ada terobosan seperti itu juga tidak ada masalah, biar cepat. Polisi cuma mengkoordinasikan secara formal,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Senior De Jure (Democratic Judicial Reform), Awan Puryadi, menilai penambahan kewenangan kejaksaan dalam revisi UU Kejaksaan sudah berlebihan. Hal ini membahayakan negara hukum dan HAM.

Hal ini disampaikan Awan dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil bertema Problematika UU Kejaksaan dan RUU Kejaksaan, Rabu (19/2/2025). “Revisi UU Kejaksaan yang kedua ini memberikan kewenangan yang semakin luas bagi Kejaksaan dalam setiap proses hukum yang dijalankan,” kata Awan dalam siaran pers.

Padahal, UU Kejaksaan tahun 2021 telah memberi kewenangan yang berlebihan pada jaksa. Akibatnya sangat potensial disalahgunakan, seperti masalah hak imunitas jaksa.

Dalam RUU Kejaksaan, menurut Awan, Kejaksaan akan memiliki kewenangan lebih dalam proses hukum. Kewenangan itu adalah melakukan penyelidikan hingga penuntutan. “Kewenangan yang saling bertarung antara penyidik dengan penuntut memantik terjadinya perang dingin yang akan mengorbankan para pencari keadilan,” ungkapnya.

Awan menjabarkan permasalahan terkait perluasan dan potensi penyalahgunaan wewenang bagi kejaksaan diatur khususnya dalam Pasal 30 dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Permasalahan yang perlu menjadi sorotan adalah terkait Pemulihan aset dan badannya; Kewenangan intelijen untuk penegakan hukum dan lainyya.

Selain itu, lanjut Awan, adanya terlibatnya TNI ke dalam lingkungan Kejaksaan jadi masalah tersendiri. Keterlibatan TNI ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kejaksaan dengan TNI yang ditandatangani pada 2023 .

Keterlibatan TNI yang menjadi persoalan antara lain, pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penegakan hukum, penugasan TNI di lingkungan Kejaksaan, penugasan Jaksa sebagai supervisor di Oditurat Militer, dukungan dan bantuan personil TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, hingga pemberian pendampingan hukum.

Menurut Awan, sebenarnya sudah banyak kewenangan yang sudah diakomodir pada revisi UU Kejaksaan di yang pertama (2021). Dan revisi kedua di tahun ini adalah langkah finalisasi.

“Dari tahun 2021 hingga 2024 merupakan upaya untuk mempersenjatai kejaksaan dengan kewenangan berlebih, yaitu dengan perangkat intelijen, imunitas, dan kewenangan lain yang seharusnya bukan menjadi kewenangannya,” papar Awan.

Awan menyebut harus ada elemen masyarakat yang ke depannya, melakukan judicial review atas UU Kejaksaan. Jika dibiarkan, kata Awan, RUU Kejaksaan ini akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang lebih meluas

Perluasan kewenangan jaksa, yang terjadi adalah tumpang tindih karena di antara mereka sendiri 'kan semua akan mencari muka di depan pimpinannya.

Purwokerto (ANTARA) - Pengamat hukum yang juga pendiri Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah Teguh Purnomo menilai pembagian kewenangan tetap harus ada dalam penegakan hukum di Indonesia agar tidak menimbulkan karut-marut.

"Menurut saya tetap harus ada pembagian kewenangan ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Akan tetapi, kata dia, di lain pihak ada lembaga-lembaga tertentu yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses-proses itu.

Dalam hal ini, lanjut dia, pengawasan tersebut berupa kemampuan untuk melakukan eksekusi terhadap ketidakbenaran proses tersebut.

"Jadi, tidak hanya misalnya mekanisme praperadilan atau komisi tertentu yang selama ini hanya untuk lengkap-lengkap, tetapi lembaga-lembaga pengawas itu justru nanti diperbolehkan atau diharapkan bisa melakukan pengawasan dan men-justice secara langsung aparat penegak hukum yang tidak benar," katanya menanggapi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lebih lanjut dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo) itu mengakui jika membahas revisi UU Kejaksaan dan KUHAP harus dikupas secara utuh karena yang selama ini terjadi, aparat penegak hukum sudah mempunyai kedudukan sendiri-sendiri ditambah dengan penegakan hukum lewat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di dalam KPK, kata dia, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan secara tersendiri.

"Ini pun di KPK juga sarat dengan protes karena KPK sendiri ini 'kan dahulu sifatnya sementara, tetapi kok sekarang sampai pada seolah-olah lembaga yang permanen," kata dia yang juga dosen Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen.

Oleh karena itu, kata dia, jika dilakukan perluasan kewenangan jaksa melalui revisi UU Kejaksaan dikhawatirkan akan terjadi perebutan kewenangan yang cukup tinggi.

Dengan demikian, lanjut dia, ketika terjadi perebutan kewenangan tanpa ada yang bisa mengawasi dan memberikan masukan-masukan terhadap mereka, justru yang terjadi adalah karut-marut penegakan hukum di Indonesia.

"Jadi, kalau ada perluasan kewenangan jaksa, yang terjadi adalah tumpang tindih karena di antara mereka sendiri 'kan semua akan mencari muka di depan pimpinannya sehingga ada potensi misalnya mereka saling 'berebut' untuk sebuah penegakan hukum," kata Ketua DPC Peradi Kebumen itu.

Selain itu, kata dia, selama ini dikenal juga bahwa hukum digunakan untuk melindungi pihak-pihak tertentu, baik pemodal maupun penguasa.

"Dikhawatirkan kalau nanti misalnya lembaga-lembaga itu makin banyak mempunyai kewenangan, tetapi tidak ada yang bisa mengontrol, tentunya dia akan mengabdi kepada kekuasaan dan pemodal," kata Teguh.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia. Revisi UU Kejaksaan itu dinilai berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan jaksa.

Hal itu disepakati tiga narasumber dalam dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Para narasumber tersebut adalah Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Achmad Gunaryo, Ketua PKY Jateng sekaligus Penghubung Komisi Yudisial Muhammad Farhan, dan advokat sekaligus praktisi hukum dan politik Bambang Riyanto.

Ketiga pakar hukum itu menilai ada beberapa poin di revisi UU Kejaksaan yang perlu dikaji ulang.

"Dalam perubahan UU Kejaksaan ada beberapa item yang harus dikaji ulang. Yaitu Pasal 8 ayat 5 (Pemeriksaan Jaksa Izin Jaksa Agung), Pasal 11 A ayat 2 (Rangkap Jabatan), Pasal 30 B huruf 'b' (Menciptakan Kondisi yang Mendukung dan Mengamankan Pelaksanaan Pembangunan), dan Pasal 30 B huruf 'e' (pengawasan multimedia)," kata Bambang Riyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Bambang menyebut ada beberapa pasal yang berpotensi melemahkan sistem hukum Indonesia. Di antaranya Pasal 8 ayat 5 yang mengharuskan izin Jaksa Agung untuk memeriksa jaksa. Hal ini berpotensi menimbulkan independensi dan akuntabilitas.

Selain itu, pasal tentang rangkap jabatan juga dinilai perlu dikaji untuk mencegah konflik kepentingan. Ketiga pakar hukum ini berkesimpulan UU Kejaksaan yang baru menguatkan wewenang jaksa dalam banyak aspek. Misalnya tentang pemberian senjata api untuk perlindungan diri dan perluasan kewenangan, namun hal ini justru menimbulkan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga pakar hukum ini menilai dibutuhkan kewenangan tambahan untuk pengawasan terhadap pasal yang berisiko disalahgunakan untuk mencederai prinsip keadilan.

"Ingat bahwa perilaku hukum diukur dari 3 hal (Lawrence M. Friedman) yaitu Budaya Hukum, Struktur Hukum, Substansi Hukum. Mari kita coba perbaiki semuanya, saya setuju dengan pemateri berdua, pengawasan, pengawasan itu siapa? Masyarakat sipil," jelas Achmad Gunaryo.

Dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Foto: dok. Istimewa

Achmad menilai kewenangan yang terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, merusak independensi kejaksaan, dan mengganggu prinsip checks and balances. Tanpa perbaikan pada pasal-pasal yang rawan konflik kepentingan dan ketidakjelasan batasan kewenangan, perubahan ini bisa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, diperlukan judicial review dinilai jadi solusi untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009, yang mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia," tegas Muhammad Farhan.

Video: Penampilan Baru Gubernur Jateng Terpilih Ahmad Luthfi, Kini Berewok

Video: Penampilan Baru Gubernur Jateng Terpilih Ahmad Luthfi, Kini Berewok

Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia. Revisi UU Kejaksaan itu dinilai berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan jaksa.

Hal itu disepakati tiga narasumber dalam dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Para narasumber tersebut adalah Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Achmad Gunaryo, Ketua PKY Jateng sekaligus Penghubung Komisi Yudisial Muhammad Farhan, dan advokat sekaligus praktisi hukum dan politik Bambang Riyanto.

Ketiga pakar hukum itu menilai ada beberapa poin di revisi UU Kejaksaan yang perlu dikaji ulang.

"Dalam perubahan UU Kejaksaan ada beberapa item yang harus dikaji ulang. Yaitu Pasal 8 ayat 5 (Pemeriksaan Jaksa Izin Jaksa Agung), Pasal 11 A ayat 2 (Rangkap Jabatan), Pasal 30 B huruf 'b' (Menciptakan Kondisi yang Mendukung dan Mengamankan Pelaksanaan Pembangunan), dan Pasal 30 B huruf 'e' (pengawasan multimedia)," kata Bambang Riyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Bambang menyebut ada beberapa pasal yang berpotensi melemahkan sistem hukum Indonesia. Di antaranya Pasal 8 ayat 5 yang mengharuskan izin Jaksa Agung untuk memeriksa jaksa. Hal ini berpotensi menimbulkan independensi dan akuntabilitas.

Selain itu, pasal tentang rangkap jabatan juga dinilai perlu dikaji untuk mencegah konflik kepentingan. Ketiga pakar hukum ini berkesimpulan UU Kejaksaan yang baru menguatkan wewenang jaksa dalam banyak aspek. Misalnya tentang pemberian senjata api untuk perlindungan diri dan perluasan kewenangan, namun hal ini justru menimbulkan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga pakar hukum ini menilai dibutuhkan kewenangan tambahan untuk pengawasan terhadap pasal yang berisiko disalahgunakan untuk mencederai prinsip keadilan.

"Ingat bahwa perilaku hukum diukur dari 3 hal (Lawrence M. Friedman) yaitu Budaya Hukum, Struktur Hukum, Substansi Hukum. Mari kita coba perbaiki semuanya, saya setuju dengan pemateri berdua, pengawasan, pengawasan itu siapa? Masyarakat sipil," jelas Achmad Gunaryo.

Dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Foto: dok. Istimewa

Achmad menilai kewenangan yang terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, merusak independensi kejaksaan, dan mengganggu prinsip checks and balances. Tanpa perbaikan pada pasal-pasal yang rawan konflik kepentingan dan ketidakjelasan batasan kewenangan, perubahan ini bisa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, diperlukan judicial review dinilai jadi solusi untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009, yang mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia," tegas Muhammad Farhan.