Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kronologi meninggalnya terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Suparta. Kejagung menjelaskan Suparta diketahui sudah tak sadarkan diri oleh sesama tahanan di lapas.

"Dari surat kematian tidak disebutkan (penyebab). Tapi dari kronologinya, yang aku baca itu, teman-teman sesama di lapas (melihat) dia tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Harli mengatakan Suparta dinyatakan meninggal setelah dibawa ke RSUD Cibinong. Dia menyebut Suparta meninggal diduga karena sakit.

"Nah, per menit-menitnya itu pas 18.05 WIB itu, dia dinyatakan meninggal. Makanya ditanya, kemungkinan sakit karena sudah tak sadarkan diri (di lapas)," kata Harli.

Harli mengatakan status terdakwa Suparta, yang merupakan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), otomatis gugur. Dia mengatakan hal itu telah diatur dalam hukum acara yang berlaku.

"Menurut hukum acara, ya kalau sudah meninggal, terhadap secara pidana yang bersangkutan gugur," terang Harli.

Dia juga mengatakan pihak jaksa penuntut umum bakal mengkaji kelanjutan uang pengganti dari kasus korupsi pengelolaan timah dengan terdakwa Suparta yang meninggal dunia. Jaksa sedang mempelajari langkah yang akan diambil untuk pemulihan kerugian negara.

"Itu kan sudah bagian kerugian keuangan negara, itu nanti di UU Tipikor ada itu. Apakah penyidik itu akan menyerahkan ke Datun untuk dilakukan gugatan dan sebagainya, tentu itu nanti masih akan dikajilah, dipelajari dulu oleh penuntut umum," ungkap Harli.

Sebelumnya, Suparta divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hakim juga menghukum Suparta membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Kasus korupsi pengelolaan timah ini menyebabkan kerugian Rp 300 triliun. Jumlah itu dihitung dari kerugian akibat kerja sama pengolahan timah antara PT Timah, selaku BUMN, dan pihak swasta serta kerugian akibat kerusakan lingkungan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Civitas akademika Universitas Trisakti mendorong empat mahasiswanya yang gugur pada tragedi 12 Mei 1998 atau yang dikenal sebagai Tragedi Trisakti jadi pahlawan reformasi.

"Ada aspirasi besar dari seluruh civitas akademika Trisakti untuk menaikkan levelnya jadi pahlawan reformasi ataupun pahlawan nasional," ucap Ketua IKA Trisakti Maman Abdurrahman di Jakarta Selatan, Sabtu (26/4).

Maman menekankan akan memperjuangkan aspirasi itu dan membicarakannya dengan para pihak terkait.

"Saya pikir momentumnya pas ya karena teman-teman Trisakti melihat keberadaan saya di kabinet, jadi Insya Allah peluang untuk mendorong itu akan semakin bisa lebih mudah diperjuangkan," ucapnya.

Keempat mahasiswa Trisakti yang gugur pada masa reformasi itu ialah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Mereka tewas akibat tembakan peluru tajam aparat saat melakukan aksi demonstrasi mahasiswa kala itu.

Tragedi itu menjadi catatan kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Saat itu, demonstrasi besar terjadi menuntut Soeharto mundur sebagai presiden.

Pada 15 Agustus 2005 silam, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama terhadap mereka dan ditetapkan sebagai Pahlawan Reformasi kepada empat orang itu.

Keputusan itu diambil berdasarkan keputusan Presiden Nomor 057 / TK/ 2005 tanggal 9 Agustus 2005.

JAKARTA, iNewsKendari.id - Kasus penembakan yang menewaskan tiga polisi di Way Kanan, Lampung, saat menggerebek arena judi sabung ayam, mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. Insiden tragis ini diduga melibatkan oknum anggota TNI, yang kini telah ditahan di Denpom Lampung.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus ini. 

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kasus ini secara proaktif dan mendorong pengungkapan yang menyeluruh. 

“Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas dan menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM mengapresiasi langkah investigasi gabungan dari Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung yang berkomitmen untuk mengusut kasus ini. Dalam pernyataannya, Uli juga menekankan perlunya penegakan hukum secara etik dan pidana terhadap pelaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menanggapi insiden ini dengan serius, bekerja sama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. 

“Pak Kapolda dan Pak Danrem terus melakukan investigasi. Saya bersama Bapak Panglima sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan apa yang ditemukan di lapangan,” ujar Sigit.

Kapolri juga mengingatkan jajaran kepolisian untuk tetap menjaga semangat, sinergitas, dan soliditas demi kepentingan rakyat. 

“Seluruh anggota harus terus bekerja dengan baik, penuh semangat, dan hati-hati,” imbuhnya.

Ketiga korban yang gugur, yakni AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta, telah mendapat penghormatan atas pengabdian mereka.

Editor : Asdar Zuula

Kasus penembakan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, sampai saat ini masih berjalan. Komnas HAM meminta kasus tersebut diusut tuntas.

Dilansir detikNews, Komnas HAM mendorong penegakan hukum secara etik dan pidana dalam kasus tiga polisi yang ditembak oknum TNI saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Lampung.

"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Ia menjelaskan penegakan hukum di kasus ini harus dilakukan secara adil dan transparan. Dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung dalam mengusut kasus tersebut.

"Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ujarnya.

Uli menuturkan Komnas HAM menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga polisi dalam kasus ini. Saat ini, pihaknya sedang memantau peristiwa tersebut.

"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut," ujarnya.

Diketahui, polisi telah menetapkan seorang warga bernama Zulkarnaen sebagai tersangka gugurnya tiga personel Polres Way Kanan. Sementara, dua oknum TNI hingga kini statusnya masih menjadi saksi.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebut kasus ini dibagi dua klaster, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan yang berujung kematian. Zulkarnaen ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana.

"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ujar Helmy, dilansir detikSumbagsel, Kamis (20/3).

Sementara, Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa dua oknum TNI yang diduga terlibat masih menjadi saksi. Keduanya masih diperiksa di Markas Denpom II/3 Lampung.

"Sekarang masih sebagai saksi, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagainya ya. Jadi baru saksi, kita mintai keterangan," kata saat pers rilis di Mapolda Lampung, dilansir detikSumbagsel, Rabu (19/3).

Menurut Ujang, penetapan tersangka untuk kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup.

"Karena untuk dia bisa menjadi tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang memperkuat dan nanti dari olah TKP seperti itu," tuturnya.

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI

Jakarta (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta adanya penegakan hukum maksimal dalam penanganan kasus penembakan tiga personel kepolisian hingga gugur saat bertugas menggerebek judi sabung ayam di Lampung (17/3).

“Kami minta supaya ada penegakan hukum yang maksimal. Ada sanksi yang maksimal. Biarkan mekanisme dan prosesnya berjalan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Anam yang mewakili Kompolnas juga menyampaikan ucapan belasungkawa kepada tiga personel yang gugur, yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta.

“Kami Kompolnas mengucapkan belasungkawa yang mendalam bagi personel yang menjalankan tugas yang begitu mulia hingga gugur,” ucapnya.

Kendati demikian, mantan Komisioner Komnas HAM itu mengingatkan bahwa penanganan kasus judi sabung ayam yang sedang ditangani oleh ketiga personel tersebut harus tetap dilanjutkan.

Ia mengatakan bahwa pemberantasan judi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa membongkar perjudian dengan kedok sabung ayam ini juga merupakan hal yang penting.

“Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga personel tersebut gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam pada hari Senin (17/3).

Akibat peristiwa itu, Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto mengalami luka tembak pada dada kanan, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto mengalami luka tembak pada bagian mata sebelah kiri, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta mengalami luka tembak pada bagian mulut.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika berkomitmen untuk mengungkap peristiwa ini secara transparan.

Irjen Pol. Helmy mengatakan bahwa saat ini tim dari badan reserse dan Pomdam Sriwijaya telah bergabung untuk melakukan investigasi bersama guna mencari fakta dan mengidentifikasi pelaku.

Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui jenis senjata yang digunakan untuk menembak ketiga anggota polisi tersebut.

"Untuk jenis senjata yang digunakan, kami belum dapat pastikan. Kami masih menunggu hasil uji balistik terhadap proyektil yang telah dikeluarkan dari jenazah korban," kata Kapolda Lampung.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meyakini kasus penembakan terhadap tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung, akan diusut tuntas. Supratman mengatakan pemerintah akan melakukan koordinasi agar kasus itu ditangani dengan baik.

"Prinsipnya pasti akan ditangani ya, nanti akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait di pemerintah ya, dengan TNI dengan Kapolri," kata Supratman di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia juga menjamin kasus tersebut akan ditangani dengan bijak. Dia menegaskan kasus hukum harus ditangani sesuai prinsip negara hukum.

"Semuanya akan ditangani secara baik dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," ujarnya.

Oknum TNI Ditahan

Sebelumnya, oknum TNI yang menembak tiga polisi di Lampung saat menggerebek judi sabung ayam telah ditangkap. Kini, pelaku ditahan di Denpom Lampung.

"Saat ini oknum pelaku ditahan di Denpom Lampung," kata Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar kepada wartawan, Selasa (18/3).

Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi secara lengkap.

Simak Video TNI Pastikan Kasus Penembakan 3 Polisi di Lampung Diusut Transparan

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah memutuskan gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto gugur terkait kasus suap buron Harun Masiku. Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan gugurnya praperadilan Hasto sebagai kemenangan penegakan hukum.

"Merupakan bukti KPK bekerja berdasar hukum sekaligus kemenangan penegakan hukum dalam kasus korupsi," kata Yudi dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Hasto diketahui mengajukan dua gugatan praperadilan yang terpisah. Gugatan itu terhadap status tersangka suap dan perintangan penyidikan yang diterimanya dari KPK.

Yudi menilai gugatan praperadilan Hasto di pasal perintangan penyidikan juga tidak akan berbeda dengan hasil di gugatan suapnya. Dia yakin gugatan itu juga akan dianggap gugur oleh pengadilan.

"Sementara untuk praper perintangan penyidikan, putusannya tidak akan jauh beda, apalagi sidang praper perdananya juga di saat sidang perkara pokok. Sangat kuat sekali alasan menggugurkan," sebutnya.

Menurut Yudi, kandasnya dua kali percobaan praperadilan yang diajukan Hasto menunjukkan penyidikan KPK dilakukan sesuai prosedur. Dia mengatakan tuduhan KPK politis dalam kasus Hasto bisa dipatahkan lewat putusan praperadilan tersebut.

"Dengan telah dilimpahnya perkara Hasto maka secara legal formil dan materiil seluruh proses penyidikan telah selesai yang artinya tuduhan perkara Hasto politis atau pesanan hanyalah tuduhan tidak mendasar semata," tambahnya.

Yudi pun mengapresiasi putusan yang telah dilakukan hakim untuk menggugurkan gugatan Hasto. Selain itu, dia juga meminta masyarakat mengawasi jalannya sidang kasus korupsi Hasto selanjutnya.

"Masyarakat mengawasi jalannya sidang kasus korupsi dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto karena di sanalah KPK akan memberikan bukti kuat keterlibatan hasto dalam perkara tersebut," tuturnya.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan sebelumnya menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto gugur. Praperadilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur," kata hakim tunggal saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Senin (10/3).

Praperadilan yang dinyatakan gugur ini terkait kasus dugaan suap. Sementara, praperadilan terkait kasus dugaan merintangi penyidikan masih belum mulai diadili.

Simak Video: PN Jaksel Gugurkan Praperadilan Hasto, Berikut Pertimbangannya

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menggugurkan Praperadilan kasus suap telah mengesahkan tindakan KPK yang buruk.

"Ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini," ujar tim hukum Hasto, Maqdir Ismail, di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Menurut dia, KPK tidak menghormati proses Praperadilan di PN Jakarta Selatan dengan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia menilai hal itu sebagai akal-akalan.

"Ini satu berita buruk di dalam penegakan hukum kita. Ini berita yang seharusnya tidak terjadi oleh aparat penegak hukum yang menyebut diri berintegritas," ucap Maqdir.

Pada hari ini, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady menggugurkan permohonan Praperadilan Hasto terkait kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan Praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

"Mengadili: satu, menyatakan permohonan Praperadilan oleh pemohon gugur," ujar hakim dalam amar putusannya di ruang sidang Oemar Seno Adji PN Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Berkas perkara kasus Hasto tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025. Adapun sidang perdana pokok perkara tersebut akan digelar pada Jumat, 14 Maret 2025.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto sudah dilakukan penahanan, sedangkan Donny belum. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukabumi yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) kini menghadapi sanksi berat. Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan bahwa keduanya akan diberhentikan sementara dan dapat dipecat dengan tidak hormat jika terbukti bersalah.

"Untuk status ASN yang ditersangkakan, mereka akan diberhentikan sementara sebagai PNS. Sambil menunggu proses hukum berlanjut, jika sudah ada putusan bersalah, maka mereka akan diberhentikan tidak dengan hormat," kata Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, kepada detikJabar, Senin (10/2/2025).

Selain sanksi administratif, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan bantuan hukum bagi kedua ASN yang kini berstatus tersangka.

"Untuk pemerintah daerah, kita punya lembaga bantuan hukum (LBH). Nanti LBH akan menyikapi keterkaitan ASN yang diduga terlibat tindak pidana korupsi," ujar Ganjar.

Namun, ia menegaskan bahwa pendampingan hukum ini hanya sebatas administratif, bukan pembelaan di ranah pidana. Jika terbukti bersalah, maka ASN tersebut harus menjalani konsekuensi hukum tanpa intervensi dari Pemkab.

Lebih jauh, dua ASN yang ditangkap polisi saat ini berdinas di dua instansi yang berbeda. Salah satunya bahkan akan segera pensiun dalam waktu dekat.

"AR akan pensiun per 1 Mei 2025. Sedangkan ASN inisial R merupakan CPNS yang masuk pada tahun 2020, jadi dia masih baru," ungkap Ganjar.

AR sendiri saat ini menjabat sebagai Kabid di Dinas Perikanan sementara R berstatus sebagai staf pelaksana di Dinas Perindustrian.

"AR saat ini menjabat sebagai Kabid di Dinas Perikanan. Sedangkan R adalah staf pelaksana di Dinas Perindustrian," kata Ganjar.

Dugaan korupsi yang menjerat dua ASN ini berkaitan dengan proyek pengadaan barang di Disdagin tahun 2022, yang nilainya mencapai Rp 1 miliar.

Berdasarkan penelusuran detikJabar di LPSE Kabupaten Sukabumi, ada dua proyek pengadaan yang memiliki nilai sejumlah itu di tahun 2022, antara lain,

Pengadaan Peralatan Produksi IKM Logam - Pagu anggaran Rp 1,05 miliar, tetapi harga kontrak turun hampir 50% dari HPS.

Pengadaan Peralatan Produksi untuk IKM Sutra - Pagu anggaran Rp 1,14 miliar, tetapi hanya satu peserta yang lolos, sementara 35 peserta lain gugur.

Hingga saat ini, polisi belum mengungkap secara detail peran kedua ASN ini dalam proyek tersebut, namun mereka diduga ikut terlibat dalam skema yang menyebabkan kebocoran anggaran negara.

Sidang putusan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong digelar siang nanti. Pengacara mengungkap harapan Tom Lembong agar gugatan diterima sehingga status tersangka gugur.

"Beliau (Tom Lembong, red) berharap hukum di Indonesia dapat ditegakkan, beliau yakin masih banyak penegak hukum yang baik," kata tim kuasa hukum Tol Lembong, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Ari berharap hakim praperadilan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Dia kemudian mempertanyakan alat bukti yang dijadikan Kejagung untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula.

"Harapan kami, hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang sudah membuktikan bahwa sampai saat ini penyidik belum mendapatkan dua alat bukti untuk menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Selain itu banyak sekali kesalahan prosedur yang telah dilanggar oleh penyidik, yang harus dinyatakan tidak sah," jelansya.

"Jika hakim berani dan bijak dalam mengambil keputusan, hal ini akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum yang berkeadilan, tidak boleh lagi sewenang-wenang," pungkasnya.

Sebelumnya hakim mengatakan sidang putusan praperadilan digelar hari ini. Sidang bakal dimulai pukul 14.00 WIB.

"Putusannya besok ya, jam 2," ujar hakim di ruang sidang utama, PN Jakarta Selatan, Senin (25/11).

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan negara Rp 400 miliar. Kejagung mengatakan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.