Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Ia menyebut rancangan ini masih menyimpan banyak persoalan, meski ada beberapa perbaikan dibanding KUHAP lama.

"KUHAP itu nafasnya juga harus nafas hak asasi manusia," ujar Anam di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Ia menegaskan, hukum acara seharusnya menjamin perlindungan terhadap semua pihak dalam proses hukum, baik korban, saksi, maupun tersangka, sekaligus mengontrol penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Anam mencatat sejumlah poin positif dalam draf RUU KUHAP. Di antaranya adalah adanya pengaturan perlakuan terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dalam proses hukum, yang sebelumnya tak diatur secara eksplisit dalam KUHAP lama.

"Itu juga lumayan walaupun tidak rigid," kata Anam.

Selain itu, ia menilai pengaturan gelar perkara yang melibatkan jaksa pengawas juga merupakan langkah maju. Gelar perkara yang dilakukan lebih awal diyakini dapat mempercepat proses penanganan perkara sehingga tidak menghambat hak kebebasan seseorang.

"Prinsip utama di pidana itu cepat. Karena itu bersinggungan dengan hak orang, kebebasan orang, kemerdekaan orang. Sekali beleset, orang akan ditahan lama. Sekali beleset, dia kena status tersangka, tidak jelas-jelas apa prosesnya, reputasi dia juga hancur," kata Anam.

Anam juga mengkritisi pengaturan baru soal rencana penyelidikan yang kini mulai diatur dalam RUU KUHAP. Menurutnya, ketentuan ini positif sebagai bentuk transparansi, namun belum jelas siapa yang berwenang mengontrol pelaksanaannya.

Ia juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelidik jika rencana penyelidikan ini tak diawasi dengan ketat.

"Menangkap orang ya jangan penyelidik, tapi penyidik. Karena dengan penyidik itu statusnya jauh lebih jelas daripada penyelidik. Penyelidik itu kan belum jelas nih," katanya.

Ia menduga sejumlah ketentuan dalam draf RUU KUHAP ini dibuat dengan pendekatan penanganan terorisme dan keamanan negara.

Hal ini menurutnya bermasalah jika diterapkan secara umum, terutama karena bisa mengikis prinsip-prinsip dasar HAM dalam proses peradilan.

Anam turut menyoroti pasal yang memungkinkan pembicaraan antara advokat dan klien dalam kasus tertentu, khususnya yang menyangkut keamanan negara, bisa disadap aparat penegak hukum. Menurut Anam hal itu tidak bisa dibenarkan.

"Yang problem paling serius adalah pembicaraan advokat dengan klien yang dalam konteks keamanan negara itu bisa didengarkan oleh penegak hukum, oleh polisi maupun oleh jaksa. Itu nggak boleh," ujarnya.

Ia menekankan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung HAM, advokat adalah pihak yang harus diberi ruang untuk mengontrol prosedur dan substansi.

"Kalau di level pembicaraan dan advokat sama klien, harusnya memang itu tertutup, apapun masalahnya," kata Anam.

Sementara itu Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono juga menyoroti pentingnya revisi KUHAP yang menurutnya sudah sangat tertinggal.

Ia menekankan revisi KUHAP harus mencerminkan perubahan sistem, bukan sekadar tambal sulam pasal.

"Revisi KUHAP itu adalah perubahan sistem. Tambal sulam pasal bisa jadi menjawab persoalan-persoalan taktis, tapi kalau tidak ada perubahan sistem, maka itu sama saja menurut saya omong kosong," ujarnya.

Pujiyono mengkritik DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang telah disusun DPR maupun pemerintah karena belum mencerminkan perubahan sistemik.

Ia pun menyoroti pasal larangan advokat berbicara di luar sidang sebagai salah satu contoh ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Pujiyono menutup dengan analogi pentingnya KUHAP sebagai ruh dari sistem hukum pidana.

"KUHP ibaratnya adalah bodinya, hukum materiil, tubuhnya. Tubuh tanpa ruh, tubuh tanpa jiwa, mati," pungkasnya.

Pembahasan RUU KUHAP ditargetkan rampung dalam waktu yang tidak lama dan akan menyesuaikan bersama KUHP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Meski begitu, pembahasan RUU KUHAP kini tengah memicu polemik karena menyangkut perubahan sistem peradilan pidana yang berdampak pada perlindungan hak-hak tersangka, korban, hingga kebebasan pers.

Sejumlah pasal dinilai berpotensi mengancam keadilan proses hukum dan menimbulkan ketimpangan kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI

Jakarta (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta adanya penegakan hukum maksimal dalam penanganan kasus penembakan tiga personel kepolisian hingga gugur saat bertugas menggerebek judi sabung ayam di Lampung (17/3).

“Kami minta supaya ada penegakan hukum yang maksimal. Ada sanksi yang maksimal. Biarkan mekanisme dan prosesnya berjalan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Anam yang mewakili Kompolnas juga menyampaikan ucapan belasungkawa kepada tiga personel yang gugur, yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta.

“Kami Kompolnas mengucapkan belasungkawa yang mendalam bagi personel yang menjalankan tugas yang begitu mulia hingga gugur,” ucapnya.

Kendati demikian, mantan Komisioner Komnas HAM itu mengingatkan bahwa penanganan kasus judi sabung ayam yang sedang ditangani oleh ketiga personel tersebut harus tetap dilanjutkan.

Ia mengatakan bahwa pemberantasan judi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa membongkar perjudian dengan kedok sabung ayam ini juga merupakan hal yang penting.

“Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga personel tersebut gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam pada hari Senin (17/3).

Akibat peristiwa itu, Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto mengalami luka tembak pada dada kanan, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto mengalami luka tembak pada bagian mata sebelah kiri, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta mengalami luka tembak pada bagian mulut.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika berkomitmen untuk mengungkap peristiwa ini secara transparan.

Irjen Pol. Helmy mengatakan bahwa saat ini tim dari badan reserse dan Pomdam Sriwijaya telah bergabung untuk melakukan investigasi bersama guna mencari fakta dan mengidentifikasi pelaku.

Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui jenis senjata yang digunakan untuk menembak ketiga anggota polisi tersebut.

"Untuk jenis senjata yang digunakan, kami belum dapat pastikan. Kami masih menunggu hasil uji balistik terhadap proyektil yang telah dikeluarkan dari jenazah korban," kata Kapolda Lampung.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Choirul Anam meminta publik menunggu proses hukum terhadap anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin yang menembak siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy.

Menurut pihaknya, penanganan kasus polisi tembak siswa SMK itu masih sesuai jalur.

"Sepanjang yang saya, kan saya yang turun, saya yang tanggungjawab untuk kasus Semarang, sepanjang kemarin kami berproses di situ, ya on the track," kata Anggota Kompolnas, Muhammad Choirul Anam di Kota Yogyakarta, DIY, Senin (23/12).

Dia menyatakan Kompolnas sampai sekarang masih memonitor proses etik maupun pidana Aipda Robig yang ditangani Polda Jateng berdasarkan pelaporan keluarga korban. Anam pun meminta publik menunggu proses hukum terhadap Aidpda Robig.

"Yang pasti soal kasus Semarang kita tunggu proses hukumnya, ini kan sedang berjalan, banding etiknya juga sedang berjalan, proses hukumnya juga sedang berjalan," ujarnya.

Dia pun mengklaim keluarga almarhum Gamma sejauh ini mengapresiasi kinerja Polda Jateng menangani perkara hukum dan etik menyangkut kasus ini. Hal itu diungkap Anam merespons pertanyaan soal pengakuan keluarga Gamma yang telah menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam surat tersebut, pihak keluarga yang diwakili kuasa hukumnya, Zaenal Abidin alias Petir meminta Kapolri menunjukkan ketegasan terhadap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar terkait kasus polisi tembak siswa yang terjadi pada Minggu (24/11) dini hari lalu.

"Pertanyaan bagi kami dan kami juga langsung monitoring kepada pihak keluarga, keluarganya Gamma, ketika kami tanya, bagaimana melihat proses penegakan etik dan penegakan hukum di Polda Jawa Tengah, mereka mengatakan, mereka mengapresiasi kepolisian. Bagi kami cukup di situ," ujar Anam.

"Kompolnas tidak masuk ke dalam ruang mengganti orang (dalam jabatan), mencopot orang, mengganti dengan orang baru, kita tidak di situ tapi memastikan bahwa kerja-kerja penegakan hukum di sana (Polri) profesional," imbuh eks Anggota Komnas HAM itu.

Penyidik Polda Jateng telah memeriksa puluhan orang, termasuk anggota Brimob terkait kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang yang berujung kematian.

Sebelumnya, setidaknya sudah 23 saksi yang diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jateng terkait kasus penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin yang menewaskan Gamma Rizkynata Oktafandy (17) pada November lalu.

Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan ada beberapa saksi tambahan lagi yang diperiksa penyidik, termasuk dari anggota kepolisian.

Aipda Robig menjadi tersangka dalam kasus penembakan Gamma dkk berdasarkan laporan pidana yang dilaporkan keluarga korban. Selain itu, Robig sudah diputus etik melakukan perbuatan tercela. Namun, Robig mengajukan banding atas putusan pemecatan dirinya yang dilakukan pada Senin (9/12) lalu.

Dalam kasus pidananya, Robig dilaporkan keluarga Gamma terkait Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Beberapa hari lalu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan Aipda Robig juga dijerat pasal UU Perlindungan Anak.