Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dua landasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi pemerintahannya menjalankan ekonomi kekeluargaan di Indonesia.

Dalam siaran Sarasehan Ekonomi Nasional yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, Presiden mengatakan dasar ini yang membuat proses berjalannya ekonomi di Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan Indonesia.

"Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.Harus berketuhanan, harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan, tapi Indonesia bubar, tidak mau," kata Prabowo.

Dengan Pancasila, menurut Prabowo setiap kebijakan terkait dengan ekonomi di pemerintahannya akan difokuskan untuk memenuhi unsur dari lima butir sila yang ada dan pada akhirnya mampu memberi kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pengelolaan aset kekayaan terutama sumber daya alam dipastikan tidak akan sembarang untuk dilepas kepada pihak asing.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pasal 33 dari UUD 1945 menjadi dasar yang melekat yaitu terkait dengan asas kekeluargaan.

"Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan, sehingga tidak boleh ada yang lapar di Republik yang sudah merdeka 80 tahun ini. Tidak boleh ada yang tinggal tinggal di bawah kolong jembatan, ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, ini yang mendasari," katanya.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu Prabowo menyiapkan strategi yang berfokus agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga industrialisasi bisa membawa kemakmuran bagi Indonesia.

Keempatnya juga dinilai Presiden sejalan dengan tujuan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia.

"Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tutupnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia bertajuk 'Menuju Persatuan Islam yang Efektif' di Mekkah, Arab Saudi pada Kamis (6/3). Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting di awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Di awal kemerdekaan, Muzani mengatakan banyak para tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang dasar negeri Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam, nasionalis atau sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Berbulan-bulan pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami bahkan para ulama kami berdebat untuk menemukan dasar negara Republik Indonesia yang akan merdeka. Akhirnya setelah lama kita berdebat, kita bisa merumuskan jalan tengah yakni Pancasila. Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Muzani menjelaskan saat ini, Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta jiwa penduduk Indonesia. Indonesia juga menjadi negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda.

Adapun hal ini menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu, lanjut Mazani, kemudian diikrarkan dalam satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, yang berasal dari rumpun melayu.

"Ikatan yang pertama kami lakukan adalah kami mengikatkan diri dalam bahasa yang sama. Di antara kami, kami menyepakati rumpun bahasa Melayu. Bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," ungkap Muzani.

Meski demikian, Muzani mengatakan berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Namun, pengalaman-pengalaman itu dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar kedepan hal-hal serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Bagi Prabowo, kata Muzani, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya. Seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnnya.

"Bagi presiden Prabowo bahwa persatuan adalah segala-galanya. Seluruh kekayaan dan sumber daya alam serta Pembangunan dalam bentuk apapun akan berhasil jika kita tetap utuh dan bersatu. Itulah yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka beliau sekarang sedang menggalakkan makan bergizi gratis bagi seluruh anak pelajar dan santri dari seluruh Indonesia," jelas Sekjen Partai Gerindra itu.

"Target untuk memberi makan bergizi ini adalah 82 juta anak setiap hari. Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Muzani juga menyampaikan tentang nilai Islam bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai Islam turut memberi semangat bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa agama memberi dorongan terhadap hal itu. Islam memberi semangat terhadap hal itu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa nilai Islam adalah nilai yang luhur dan tinggi. Karena itu kami tidak kecil hati dan harus percaya diri dengan semangat Islam bangsa Indonesia bisa bersatu dengan kekuatan-kekuatan yang sama dengan bangsa lain," tutup Muzani.

Sebagai informasi, konferensi ini turut menghadirkan beberapa pembicara antara lain, Sekjen Liga Muslim Dunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Turut hadir para mufti, cendekiawan, dan imam besar dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.

Konferensi ini juga telah berjalan dua kali. Adapun konferensi pertama saat itu bertajuk "Membangun Jembatan antara Mahzab-mahzab Islam".

Lihat juga video: Jokowi Ungkap RI Sukses Lewati Krisis Dunia: Karena Fondasi Pancasila

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pigai mengenang kedekatannya dengan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga merupakan tokoh NU.

"Hidup saya hidup di lingkaran NU, saya dari Papua dibawa oleh Gus Dur. Saya menjadi menteri karena dibawa oleh Gus Dur, saya satu-satunya menteri yang dibawa Gus Dur dari Papua," kata Pigai kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai datang ke PBNU juga untuk membahas sejumlah kerja sama terkait dengan HAM. Menurut Pigai, NU telah menjadi pedoman hidupnya.

"Kalau NU sudah menjadi pedoman hidup kami selama ini," ujar Pigai.

Dia mengatakan kerja sama tersebut juga dilakukan atas kepercayaannya pada kiprah PBNU memahami isu HAM selama ini. Menurutnya, PBNU telah memahami prinsip dan standar HAM internasional.

"Menurut saya, saya tidak ragu, karena mereka punya dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan, dan mereka memahami prinsip dan standar HAM internasional," ujar Pigai.

Kepercayaan Pigai pada PBNU semakin diperkuat karena PBNU memiliki nilai spiritual yang menghormati HAM. Pigai mengatakan PBNU memiliki nilai menghormati HAM, punya standar dan cara HAM, serta paham deklarasi HAM.

"Kalau kami sangat percaya dengan NU, karena dia dipayungi tiga, yang pertama adalah nilai-nilai spiritualitas yang ada, yang tentu menghormati human rights. Yang kedua PBNU punya standar dan cara pandang human rights, berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada," kata Pigai.

"Ketiga, PBNU sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.

Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila," ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan," tambahnya.

Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.

"Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," pesan Prabowo.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," tuturnya.

Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.

Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.

"Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya," katanya.

"Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, 'Ini perintah presiden'," sambung Prabowo disambut gelak tawa.

Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.

"Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak," beber Prabowo.

"Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih," imbuhnya berkelakar kepada Ara.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi.

"Apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali nggak," jelas Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, dilansir detikNews, Senin (23/12/2024).

Namun, menurut Supratman, Prabowo memang berwenang untuk mengampuni para koruptor karena kapasitasnya sebagai kepala negara. Pengampunan bagi para koruptor itu, katanya, bisa dilakukan dalam bentuk grasi, amnesti atau abolisi.

"Nah cuman kan tahapannya berbeda-beda, ada yang lewat grasi untuk mengurangi masa hukuman, kemudian ada amnesti untuk mengampuni kesalahan dalam bentuk perbuatan hukumnya, dan ada abolisi dalam pengertian yakni menghentikan proses penentutan, ataupun proses penentuan perkaranya," katanya.

Dia mengatakan, pernyataan Prabowo tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar perihal pengampunan yang bisa dilakukan kepala negara terhadap narapidana.

"Karena itu sekali lagi yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Undang-undang dasar sebagai konstitusi kita yang tertinggi itu memberikan ruang, dan seluruh negara pun menganut yang sama. Kekuasaan untuk memberikan grasi, abolisi, maupun amnesti," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan akan memaafkan koruptor jiga mengembalikan uang negara yang dicuri.

"Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa St Petersburg University, Rusia. Dalam kuliah umumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menjelaskan soal semangat Pancasila yang membuat Indonesia aktif memperjuangkan perdamaian.

Megawati awalnya menjelaskan Indonesia aktif mewujudkan perdamaian di sejumlah negara. Dia mengatakan langkah itu menjadi legitimasi dan modal historis Indonesia menggalang bangsa-bangsa cinta damai.

"Indonesia juga aktif mewujudkan perdamaian di Kamboja, Sudan, Kongo, Vietnam dll. Inilah modal dan legitimasi historis yang dimiliki bangsa kami. Dengan modal historis ini, bangsa Indonesia menggalang bangsa-bangsa yang cinta damai," ujar Megawati di hadapan mahasiswa St Petersburg University, Rusia, Senin (16/9/2024).

Megawati mengatakan Indonesia terus menyerukan penghormatan terhadap prinsip nonintervensi atas kedaulatan bangsa lain. Dia mengatakan Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik di beberapa wilayah.

"Dengan prinsip ini, kami mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik terhadap persoalan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, konflik di Timur Tengah melalui aksi sepihak Israel terhadap Palestina. Konflik yang tidak seimbang tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional. Dampaknya adalah bencana kemanusiaan. Lebih dari 37.000 jiwa rakyat Palestina gugur akibat kekejaman Israel. Selain ketegangan di Timur Tengah, potensi konflik terbuka juga terjadi di Laut Tiongkok Selatan hingga Selat Taiwan, dan bara api yang terus menyala di Semenanjung Korea," ujarnya.

Dia mengatakan langkah aktif Indonesia itu dilakukan atas dasar semangat Pancasila. Megawati pun mengatakan PDIP telah menjadikan pengetahuan geopolitik sebagai materi di sekolah partai.

"Spirit yang kami bawa dalam membangun ketertiban dunia tersebut adalah mempraktikkan Pancasila sebagai jalan bagi tata dunia baru," ujar Megawati.

Megawati mengatakan upaya membangun ketertiban dunia itu dilakukan Indonesia lewat politik bebas aktif. Dia menegaskan Indonesia, lewat sila kemanusiaan, ingin menciptakan perdamaian dunia.

"Politik luar negeri bebas aktif dipandu oleh falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila terdiri dari lima prinsip, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial. Dengan sila kemanusiaan kami bertekad membangun persaudaraan dunia. Dengan keadilan sosial, kami berjuang bagi tatanan dunia yang damai, adil, dan memperjuangkan kesetaraan antar bangsa. Ini contoh implementasi Pancasila dalam hubungan internasional," ucapnya.

Sebagai informasi, Megawati didampingi Duta Besar Dunia Pendidikan dan Iptek untuk St Petersburg University, Connie Rahakundini Bakrie, selama memberikan kuliah umum. Dubes Indonesia untuk Rusia Jose Tavares juga terlihat hadir dalam kuliah umum ini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.