Saya mengajak semua insan kreatif agar terus berkarya dan berinovasi, tetapi jangan lupa untuk melindungi karyanya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pendaftaran merek di Indonesia dapat dituntaskan dalam waktu paling lama enam bulan, lebih cepat dari Amerika Serikat (AS), China, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

“Indonesia telah sejajar dengan negara-negara maju lainnya dalam hal waktu pendaftaran merek. AS dan China sekitar 12 bulan, Korea Selatan tujuh bulan, Jepang empat–tujuh bulan, dan Singapura sekitar sembilan bulan,” kata Supratman dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, saat ini tidak ada lagi tunggakan pendaftaran merek dan Kemenkum telah memenuhi target waktu pelayanan maksimal enam bulan. Oleh sebab itu, ia menyebut Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara maju lainnya.

Selain jangka waktu, biaya pendaftaran merek di Indonesia juga lebih murah dibandingkan negara-negara tersebut. Indonesia memasang tarif Rp1,8 juta untuk pendaftar umum dan Rp500 ribu bagi UMKM, sementara AS memasang tarif Rp8,2 juta, Jepang Rp4,7 juta, Singapura Rp4,6 juta, China Rp4,4 juta, dan Korea Selatan Rp2,3 juta.

Supratman menyebut penetapan jangka waktu dan biaya pendaftaran merek yang terjangkau menjadi motivasi bagi masyarakat dan UMKM untuk segera memberikan perlindungan hukum bagi karyanya. Pasalnya, pada tiga bulan pertama (triwulan I) tahun 2025, Kemenkum telah mencatat 29.773 pendaftaran merek.

Dengan adanya batas waktu maksimal enam bulan dengan penetapan tarif yang jelas, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan kepastian hukum. Kemenkum berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan merek yang cepat dan terjangkau bagi masyarakat.

“Saya mengajak semua insan kreatif agar terus berkarya dan berinovasi, tetapi jangan lupa untuk melindungi karyanya,” ujarnya.

Kemenkum, imbuh dia, telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelayanan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya, transformasi digital untuk memudahkan akses masyarakat, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan transparansi pelayanan.

Di bidang pendaftaran merek, Kemenkum telah melakukan penyesuaian pola kerja pemeriksa merek dengan sistem flexible working arrangement (pengaturan kerja fleksibel)yang memberikan fleksibilitas waktu dan tempat kerja bagi pegawai.

Pola kerja itu, kata Supratman, mencatatkan tren positif dengan terselesaikannya seluruh tunggakan merek, sehingga sudah tidak ada lagi tunggakan pada saat ini.

“Pemanfaatan teknologi digital memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keseluruhan layanan di Kemenkum, termasuk pendaftaran merek. Proses layanan menjadi lebih mudah, dan masyarakat bisa mengakses layanan dari jarak jauh. Hal ini meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada Kemenkum,” demikian Supratman.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Teguh Suratman, mengingatkan bahwa warga yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum harus mengikuti peraturan dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Pendemo yang melakukan tindakan anarkis akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam undang-undang.

"Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sedikit pendapat terkait dengan unjuk rasa atau demo. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa atau demo tentu harus menghargai hak dan kewajiban dan hak dan kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus seimbang. Artinya dalam satu sisi itu hak di sisi lain kewajiban yang harus berjalan seimbang sehingga tidak ada yang dirugikan," kata Teguh dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Teguh mengatakan demo diperbolehkan dalam undang-undang. Tetapi, kata dia, jangan sampai demo disusupi oleh hal-hal yang tidak sesuai aturan.

"Kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperbolehkan jangan sampai tercederai karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut," tutur dia.

"Misalnya pelaku melakukan tindakan anarkis, melakukan perusakan itu tidak boleh, harus menjaga kondusifitas situasi masyarakat sehingga tidak akan terjadi kekacauan," imbuhnya.

Teguh menambahkan akan ada konsekuensi jika massa aksi melakukan pelanggaran. Dia menyebut para pelaku bisa diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang terkait.

"Ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi maka akan berakibat timbulnya suatu sanksi dan sanksi itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa menyalahkan aparat kepolisian yang menegakkan sanksi karena aparat kepolisian yang menegakkan sanksi itu dilindungi oleh undang-undang," tutur dia.

Teguh mengingatkan agar menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia mengatakan setiap tindakan pelanggaran hukum ada sanksi kepada pelaku.

"Oleh karena itu sedapat mungkin patuhi aturan hukum yang berlaku, sebab ketika melanggar hukum maka konsekuensinya akan dikenai sanksi. Sanksi yang dikenakan bergantung pada jenis yang dilanggar, bisa sanksi yang diatur dalam UU 19/98 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan undang-undang pelanggarannya, misalnya UU lalu lintas, KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain," tutur dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan kunci dalam memajukan kreativitas pada era digital.

Oleh sebab itu, kata dia, transformasi digital yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat tumbuhnya industri berbasis kreativitas.

"Hal ini sejalan dengan misi Astacita Presiden RI Prabowo Subianto," kata Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dia menilai kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Adapun peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-25 yang diperingati setiap tanggal 26 April, kata dia, menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pelindungan terhadap karya dan inovasi anak bangsa.

Supratman mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi spesial karena tema global Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), yakni Intellectual Property and Music: Feel the Beat of IP, menyoroti pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di industri musik.

Sementara itu, di Indonesia, tema nasional Hari Kekayaan Intelektual Sedunia bertajuk Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi pada Era Digital, yang mencerminkan komitmen melindungi kreativitas pada era digital.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan bahwa peringatan tahun ini menjadi lebih bermakna karena 2025 telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri.

"Tema nasional yang kami usung adalah bentuk nyata komitmen DJKI dalam melindungi dan mengembangkan kreativitas dan inovasi anak bangsa, termasuk di bidang musik dan seni, dalam menghadapi era digital," ucap Razilu.

Razilu menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mencanangkan dua program strategis utama, yakni Catur-Program Unggulan (CPU) dan Catur-Program Prioritas (CPP).

CPU mencakup program Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, dan Mobile Intellectual Property Clinic sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada tahun ini, DJKI menyelenggarakan berbagai kegiatan inovatif dan inklusif, seperti layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual gratis, klinik kekayaan intelektual bergerak di seluruh kantor wilayah, lomba paduan suara Mars DJKI, bazar, mini games, hingga santunan anak yatim.

Adapun puncak peringatan akan digelar pada bulan Mei dalam bentuk pemaparan dan apresiasi kinerja DJKI di Graha Pengayoman.

"Kami akan memaparkan capaian kerja, meluncurkan inovasi POP HC dan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia serta melakukan penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Kick-off Roadmap KI Nasional," ujarnya menambahkan.

Selain itu, akan dilakukan pula penyerahan berbagai penghargaan dan sertifikasi seperti Sertifikat Merek UMKM, Surat Pencatatan Ciptaan, serta hadiah kepada pemenang Aransemen Mars KI Indonesia.

Razilu juga melaporkan bahwa pada Triwulan I 2025, DJKI mencatatkan total 70.838 permohonan kekayaan intelektual, yang didominasi oleh hak cipta (36.296 permohonan) dan merek (29.773 permohonan). Dari jumlah tersebut, DJKI telah menyelesaikan 116.126 permohonan.

DJKI juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia, yang merupakan mandat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam Program Prioritas Nasional 2025—2027.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Itu artinya ada kesadaran yang luar biasa bagi pelaku industri kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa berdasarkan data Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), permohonan merek dan paten di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara industri lainnya.

“Kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek, mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri,” kata Supratman saat Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Pembaruan Isu Aktual di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Dalam paparannya dijelaskan bahwa lima besar negara dengan permohonan paten terbanyak di dunia, antara lain, Indonesia (715), Jepang (497), China (467), Amerika Serikat (375), dan Korea (178).

Sementara itu, lima besar negara dengan permohonan desain industri terbanyak di dunia adalah Indonesia (1.186), Jepang (254), China (88), Amerika Serikat (79), dan Korea (48).

“Itu artinya ada kesadaran yang luar biasa bagi pelaku industri kita, termasuk di dalamnya adalah paten maupun merek untuk bisa melakukan pendaftaran,” ucap Supratman.

Untuk itu, Menkum meminta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Razilu untuk terus meningkatkan sosialisasi pendaftaran merek dan paten di Indonesia.

“Termasuk di antaranya menyangkut soal pendaftaran merek khusus UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” imbuh dia.

Di samping itu, Supratman memaparkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan inovasi digital dalam layanan KI, termasuk di antaranya persetujuan otomatis pencatatan (POP).

Melalui inovasi POP, waktu layanan perpanjangan merek dapat dipersingkat dari yang sebelumnya berhari-hari menjadi hanya sekitar 10 menit. Adapun prosesnya, yaitu pemohon mengisi data, mengunggah dokumen, dan membayar biaya resmi. Sertifikat perpanjangan otomatis diterbitkan secara digital.

Inovasi POP juga diterapkan untuk anuitas paten, yakni biaya tahunan untuk mempertahankan hak paten. Dengan sistem ini, pemilik paten tidak lagi harus menunggu proses verifikasi manual.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Arsenal kehilangan kesempatan besar akhir pekan kemarin saat kalah dari West Ham United. Mikel Arteta menyebutnya hasil yang sulit diterima.

Arsenal takluk 0-1 saat menjamu West Ham United di Emirates Stadium, Sabtu (22/2/2025). Kekalahan ini membuang kesempatan untuk memangkas jarak dengan Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris jadi lima poin.

Lebih dari itu, hasil itu juga membuat The Gunners melepas peluang memberi tekanan ke Liverpool. Liverpool yang bermain sehari setelahnya, atau Minggu (23/2), mesti tandang ke markas Manchester City.

Kekalahan Arsenal membuat Liverpool bisa datang ke Man City dengan lebih tenang. Mereka lantas memaksimalkan laga itu untuk menang 2-0 dan memperlebar selisih dengan Arsenal jadi 11 poin.

Momentum yang lepas dari Arsenal ini diyakini jadi titik yang akan menentukan persaingan juara. Manajer Arsenal Mikel Arteta, meski menolak menyerah dalam perebutan gelar, mengakui hasil lawan West Ham amat memukul.

"15 pertandingan sebelumnya kami menang 10 kali dan imbang lima kali, persis sama dengan Liverpool, dengan selisih gol yang sama persis juga," ungkapnya dikutip BBC.

"Jadi kami sudah luar biasa konsisten selama tiga bulan terahir, menimbang semua hal yang kami alami. Kami telah membangun momentum dan akhir pekan kemarin itulah, saat kami harus memulai lagi tapi mengalami kekalahan."

"Lebih dari itu, mereka (Liverpool) menang. Ketika Anda coba membangun momentum itu, dan kami mengerahkan begitu banyak upaya ke sana dengan keadaan yang kami alami, itu hasil yang amat sulit untuk diterima," tambah mantan asisten Pep Guardiola di Man City itu.

Video: Arteta Makin Pusing Setelah Musim Havertz Tuntas Lebih Cepat

Video: Arteta Makin Pusing Setelah Musim Havertz Tuntas Lebih Cepat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) berfokus pada layanan pengaduan pelanggaran KI.

Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Suharto Jaya Prawira mengatakan penegakan Hukum merupakan bentuk pelindungan hukum yang diberikan untuk menjaga hak KI yang sudah dicatat atau didaftarkan ke DJKI, baik hak paten, merek, maupun hak cipta.

"Penegakan hukum menjamin terjaganya pelindungan KI yang telah melalui proses pencatatan atau pun pendaftaran agar proses komersialisasi yang merupakan hak dasar dapat berjalan secara terpadu," kata Suharto dalam acara Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual di Jakarta, Kamis.

Suharto menjelaskan ada tiga layanan yang terdapat pada penegakan hukum DJKI dalam upaya memberikan perlindungan untuk pemegang hak KI, yakni pengaduan pelanggaran KI, mediasi, dan penutupan situs.

Dia mengungkapkan pelaporan pelanggaran KI saat ini dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi pengaduan.dgip.go.id, dengan tujuan untuk mempermudah proses administratif bagi pelapor yang hendak melakukan pengaduan kasus atau pelanggaran KI.

Proses pengaduan dapat diproses maksimal 3 hari setelah pengadu mengajukan laporannya ke e-pengaduan. Sebelum aduan dapat diproses dan dilakukan investigasi, kata dia, pengadu harus memenuhi terlebih dahulu beberapa syarat yang sudah melalui klarifikasi.

Kemudian dalam layanan Penutupan Situs, Suharto menuturkan Direktorat Penegakan Hukum DJKI Kemenkum bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengeksekusian penutupan situs yang terindikasi melanggar KI.

"Tentunya penutupan situs ini telah melalui proses investigasi dan verifikasi terhadap laporan," ucap dia.

Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual seri pertama pada tahun 2025 digelar dengan tema Layanan Publik Direktorat Penegakan Hukum.

Acara tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang sistem pelayanan publik penegakan hukum KI di Indonesia serta berbagai tahapan yang perlu dilakukan dalam mengajukan pengaduan pelanggaran KI.

Dalam kesimpulannya, webinar kali ini mengingatkan pentingnya menjaga dan melindungi hak KI yang telah dicatatkan dan/atau didaftarkan melalui DJKI untuk mencegah pelanggaran KI yang dapat merugikan pemegang hak KI.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Integritas dan profesionalisme konsultan KI sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem KI

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Razilu menyebutkan konsultan KI memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Peran mereka diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2023,” ujar Razilu dalam kegiatan Penguatan dan Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis.

Razilu mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.059 konsultan KI di seluruh Indonesia dengan konsentrasi terbesar di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Dalam mendukung profesionalisme, pemerintah telah membentuk Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (MPKKI) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

Ia menyebutkan para konsultan KI merupakan aktor penting dalam pembangunan ekosistem KI di Indonesia.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Timur bekerja sama mengoptimalkan peran konsultan KI melalui penyelenggaraan kegiatan Penguatan dan Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual.

Melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap para konsultan KI semakin kompeten dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan jumlah permohonan KI di Jawa Timur.

"Jawa Timur meskipun konsultan KI-nya tidak banyak, tapi pendaftar KI-nya terbanyak kedua di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar di Jawa Timur," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto menekankan pentingnya peran konsultan KI sebagai mitra strategis.

"Integritas dan profesionalisme konsultan KI sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem KI," ujar Haris dalam kesempatan yang sama.

Dia pun menyebutkan adanya kewenangan baru bagi kanwil berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 untuk mengawasi praktik konsultan KI di daerah.

Menurut Haris, di Jawa Timur saat ini terdapat 43 konsultan KI yang diharapkan dapat bersinergi dengan kanwil dalam mendukung berbagai program strategis DJKI.

"Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momen mempererat hubungan antara konsultan KI dan jajaran Kanwil," tuturnya.

DJKI berharap sinergi antara pemerintah dan konsultan KI melalui Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) dapat terus diperkuat untuk mendukung inovasi, kreativitas, dan perlindungannya di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

KUPANG, iNewsSumba.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT), Silvester Sili Laba, memaparkan pencapaian kinerja tahun 2024 sekaligus membahas perubahan struktural yang akan dihadapi Kementerian Hukum dan HAM RI. Paparan tersebut disampaikan pada Jumat (20/12/2024).

Silvester menjelaskan bahwa Kemenkumham kini dibagi menjadi tiga kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian ini akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Implikasi langsungnya, pada tahun 2025, nama Kanwil Kemenkumham NTT akan diubah menjadi Kanwil Kementerian Hukum NTT.

Pada 2024, Kanwil Kemenkumham NTT mengelola anggaran sebesar Rp 230,19 miliar. Hingga 19 Desember 2024, sebesar 92,38 persen dari anggaran tersebut telah terealisasi untuk mendukung berbagai program pembangunan hukum dan HAM di wilayah tersebut.

Dalam memberikan akses hukum, Kanwil berhasil menangani 376 permohonan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Dari total tersebut, 317 merupakan kasus litigasi, yang mencakup 43 kasus perdata dan 274 kasus pidana. Sementara itu, pada non-litigasi, ada 59 kegiatan yang melibatkan penyusunan dokumen hukum, mediasi, konsultasi, hingga penyuluhan hukum.

Kanwil juga memainkan peran penting dalam pengharmonisasian 145 produk hukum daerah, mencakup rancangan peraturan daerah, kepala daerah, dan DPRD. Selain itu, komitmen terhadap perlindungan kekayaan intelektual (KI) diwujudkan melalui pengurusan berbagai permohonan, seperti hak cipta, merek, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.

Di bidang administrasi hukum, Kanwil mencatat keberhasilan seperti pelantikan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dan pengesahan sertifikat Apostille. Sebanyak 128 sertifikat Apostille dicetak sepanjang tahun, memperkuat layanan administrasi hukum internasional.

Kanwil juga terlibat dalam penelitian dan pengembangan hukum dan HAM melalui evaluasi kebijakan dan analisis strategi, seperti tinjauan terhadap peraturan tentang pendaftaran merek. Selain itu, analisis terkait tantangan lapas dalam menangani kasus pelarian narapidana turut menjadi perhatian utama.

"Melalui langkah-langkah ini, kami berupaya terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan mendukung transisi Kementerian Hukum dan HAM menuju format baru di tahun depan," ungkap Silvester.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

Jakarta (ANTARA) - Pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, Supratman Andi Agtas resmi dilantik sebagai Menteri Hukum dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029, yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Supratman juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Supratman Andi Agtas telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Maret 2024.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Supratman Andi Agtas memiliki kekayaan yang didominasi dari tanah dan bangunan serta surat berharga dan kas. Berikut adalah rincian harta kekayaan Supratman Andi Agtas Menteri Hukum menurut LHKPN:

1. Tanah dan bangunan: Rp9.328.248.326

• Tanah dan Bangunan seluas 267 m²/145 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp1.334.581.248
• Tanah dan Bangunan seluas 118 m²/36 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp59.097.292
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 170 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp23.417.760
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 136 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp95.054.400
• Tanah seluas 103 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp82.656.000
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 67 m²/300 m² di Kota Bekasi, hasil sendiri - Rp2.016.000.000
• Tanah seluas 773 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp734.387.010.

2. Alat transportasi dan mesin: Rp 425.680.000

• Mobil Toyota Alphard S 2.4 AT / Micro/Minibus, Tahun 2012, hasil sendiri Rp170.000.000
• Mobil Toyota Innova Venturer 2-4AT / Mobil Penumpang / Micro Mini Bus, Tahun 2020, hasil sendiri Rp255.680.000

4. Kas dan setara kas: Rp2.132.056.180

Sub total: Rp23.384.840.099

Hutang: Rp485.000.000

Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Supratman Andi Agtas setelah dikurangi dengan hutang (harta - hutang) adalah sebesar Rp 22.899.840.099 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan, surat berharga dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Nikita Mirzani didampingi pengacaranya, Fahmi Bachmid, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Kedatangan Nikita tersebut masih terkait kasus putrinya, LM.

Hal itu diungkap Fahmi Bachmid, dilansir detikHot. Kedatangan mereka ke LPKS masih terkait kasus LM dan kekasihnya Vadel Badjideh, yang hingga kini masih berada di rumah aman. Nikita Mirzani memang sempat meminta bantuan LPSK dalam kasus ini.

"Kita ingin perlindungan yang terbaik bagi anaknya Nikita Mirzani, sebagaimana kita sampaikan di Polres ada kekhawatiran yang luar biasa jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anaknya makanya kita ke sini," terang Fahmi Bachmid saat ditemui Senin (14/10/2024).

LPSK menerima kedatangan Nikita Mirzani dan pengacaranya. Di sana, Nikita mengaku ingin melakukan yang terbaik untuk sang anak.

"Pada intinya kita konsultasi dan silaturahmi apa yang terbaik untuk anaknya Nikita, itu yang diinginkan Nikita," tutur Fahmi.

"Ya memohon perlindungan, saksi-saksi dan L juga. Selain dalam perlindungan Allah SWT juga dalam lindungan LPSK," sambung Nikita Mirzani yang ada di sebelah Fahmi.

Menurutnya, hal ini dilakukan Nikita Mirzani karena pihak kuasa hukum Vadel, Razman terus mencari keberadaan anak Nikita Mirzani.

"Razman kan masih mencari tahu L di mana, ya sudah dia aman dan dia nggak bisa ditemuin intinya itu," jelas Nikita.

Menurut ibu tiga anak itu, saksi yang sudah disiapkan dalam kasus tersebut memang harus mendapatkan perlindungan.

"Lawannya ini yang dilaporkan ini track recordnya ini menyeramkan ya, keluarganya ada yang dihukum mati pada 2022 karena kasus pembunuhan, yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi kasus pemukulan sehingga ditahan adik dan kakanya," jelasnya lagi.

Video: Diperiksa Polisi, Penampung LM di Inggris Dicecar 27 Pertanyaan

Video: Diperiksa Polisi, Penampung LM di Inggris Dicecar 27 Pertanyaan